Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing Oleh Korps Polisi Perairan Dan Udara Bayuaji Yudha Prajas; Naungan Harahap; Yuyut Prayuti
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 11, No 2 (2021): September 2021
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.279 KB) | DOI: 10.30999/mjn.v11i2.1933

Abstract

Muslim Food Consumer Protection Through The Regulation Of Halal Labels In Indonesia Yuyut Prayuti
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i1.716

Abstract

The label is a tool to convey information about the products listed on the packaging. In addition to providing information about the product name, the label also provides information on the list of ingredients contained in the product, net weight, durability, value or usefulness of the product as well as information about halal. Objection is the main parameter in the product selection process. This provision makes limitations on food products to enter the Muslim market. This study aims to find out how is the form of legal protection for Muslim food consumers according to the applicable law in Indonesia and Muslim food consumer legal remedies if they feel disadvantaged due to violations of the halal label rules in Indonesia. This research is a Normative Law research through library research. Meanwhile, the normative juridical approach is used. Methods of approach through legislation (Statute Approach) and data sources through the technique of documentation and data analysis through qualitative descriptive. This article concludes that the form of legal protection for Muslim consumers was regulated through the Consumer Protection Act (UUPK) and other laws. Legal efforts by consumers through dispute resolution outside the court and within the court and through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK).
Kedudukan Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pelaksanaan Eksekusi Langsung Berdasarkan Uu No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Yuyut Prayuti; Happy Yulia Anggraeni; Nurul Amalia
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (558.287 KB) | DOI: 10.30999/jph.v1i2.1002

Abstract

Secara mendasar kekuatan mengikat titel eksekutorial yang melekat pada sampul Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik yang dilakukan tidak secara manual (bertentangan dengan Undang- Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah), dan Implikasi Yuridis terhadap pembuktian baik dalam pelaksanaan eksekusi langsung (parate eksekusi) karena debitor wanprestasi maupun sebagai alat pembuktian di peradilan serta mensinkronisasikan Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Badan pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik dengan peraturan dasarnya yaitu Undang-Undang No. 4 Tentang Hak Tanggungan dan Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah termasuk kemungkinan mengamandemennya, sehingga sertifikat hak tanggungan elektronik dapat sebagai dasar pelaksanaan eksekusi langsung apabila debitor wanprestasi (parate eksekusi) dan juga sebagai alat bukti pada persidangan di peradilan.
Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Aliani Fauziyah; Lilis Ratnaningsih; Yuyut Prayuti
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (581.576 KB) | DOI: 10.30999/jph.v1i2.1003

Abstract

Perempuan seringkali menghadapi rintangan dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh adanya relasi kuasa dan overkriminalisasi atas dasar jenis kelamin dan gender. Dalam perkembangannya isu mengenai perlakuan diskriminatif, stereotip gender dan overkriminalisasi terhadap perempuan dalam sistem peradilan semakin marak, walaupun telah terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan, tetapi pada kenyataannya, perempuan jarang sekali mendapatkan kesetaraan dihadapan hukum, dan akses terhadap keadilan bagi perempuan merupakan suatu hal yang sukar didapatkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui dan menganalisa bentuk dan implementasi  perlindungan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan  berhadapan dengan Hukum dan untuk mengetahui juga menganalisa hambatan dalam mengimplentasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dari implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif spesifikasi deskriptif analitis, yang menggunakan data sekunder (penelitian kepustakaan). Data yang telah diperoleh,dikumpulkan, diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Indonesia melalui perangkat hukum yang ada salah satunya yaitu PERMA Nomor 3 Tahun 2017 telah memberikan perlindungan hukum bagi perempuan berhadapan dengan hukum tetapi belum dapat terimplementasi dengan baik dikarenakan adanya hambatan yang terjadi di lapangan dan terkadang aparat penegak hukum sendiri yang tidak menerapkan peraturan terkait perlindungan hukum bagi perempuan itu sebagaimana mestinya. Perlu adanya pembaharuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit terkait perlindungan hukum bagi perempuan dan dilakukan upaya untuk mengatasi hambatan yang ada dengan cara sosialisasi yang komprehensif dan berkelanjutan mengenai implementasinya disertai dengan pengawasan dan evaluasi, jangan sampai PERMA ini hanya menjadi pedoman manis tanpa implementasi karena semakin perempuan mengalami diskriminasi dan/atau stereotip negatif maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan dan diperlukan pemahaman yang sama antar lembaga aparat penegak hukum untuk menjamin kesetaraan gender tersebut terlaksana di setiap tahap proses penyelesaian perkara. 
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Elektronik Berlabel SNI Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Yuyut Prayuti; Dede Husen
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (639.017 KB) | DOI: 10.30999/jph.v1i1.933

Abstract

Untuk menjamin keberterimaan dan pemanfaatan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara luas, penerapan norma keterbukaan bagi semua pemangku kepentingan, transparan dan tidak memihak, serta selaras dengan perkembangan standar internasional, merupakan faktor yang sangat penting. Namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat saja memberlakukan SNI tertentu secara wajib. SNI satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Balai Sertifikasi. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional. Pemerintah memiliki peranan yang penting dalam upaya melindungi konsumen. Peranan pemerintah dapat berupa pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usaha untuk melindungi kepentingan konsumen dan juga melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan. Adanya undangundang perlindungan konsumen, maka akan memberikan jaminan adanya kepastian hukum terhadap segala kepentingan konsumen berkaitan dengan pemenuhan kebutuhannya. Dalam praktek  erdagangan yang merugikan konsumen yang marak belakangan ini dituntut konsistensi pemerintah yang berpihak kepada masyarakat yang kebanyakan berperan sebagai konsumen.
MODEL PENCEGAHAN KEJAHATAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN PESANTREN Ahmad Jamaludin; Yuyut Prayuti
Res Nullius Law Journal Vol 4 No 2 (2022): Volume 4 No 2 July 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v4i2.6861

Abstract

Islamic boarding schools must be a safe and friendly place for students and female students. Pesantren educational institutions must be perpendicular to the objectives of the establishment of the pesantren, among others, teaching the values ​​of Islamic teachings in order to improve and make society much better. However, on the other hand, there are several Islamic boarding schools that are suspected of having committed a sexual crime against their students. What is more worrying is that the sexual crime was committed by the teacher or instructor of the pesantren. There needs to be preventive efforts to respond to the number of sexual crimes in Islamic boarding schools so that these incidents do not happen again. In addition to carrying out legal protection for victims which is one form of protection, prevention efforts are also part of the concept of protecting students and female students in Islamic boarding schools. The purpose of this study was to find out how the urgency of regulating efforts to prevent sexual violence in Islamic Boarding Schools and the second to realize the sexual crime prevention model at Islamic Boarding Schools in protecting santri and female students. This research was conducted using descriptive analysis method, namely providing researched data about the condition of the object under study, namely victims and the concept of preventing sexual crimes in Islamic Boarding Schools associated with laws and regulations, and normative juridical methods. The data obtained from library research is supported by field research and then analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it was concluded that efforts to prevent sexual violence from Islamic boarding schools could be carried out by strengthening state, government and government supervision of Islamic boarding schools, conducting legal counseling on the dangers of sexual crimes so that students and female students could act when receiving sexual crimes, making a sexual crime complaint post at the Institute. Islamic boarding school education and supervision of Islamic boarding schools by the Ministry of Religion.
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SENGKETA ANTARA KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN LEMBAGA PEMBIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Yuyut Prayuti Z; Rsika Yulianti; Indra Yutika
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 1, No 1 (2020): Vol 1 No 1 tahun 2020
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.514 KB) | DOI: 10.33751/pajoul.v1i1.2311

Abstract

ABSTRAK Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 setiap konsumen haruslah dilindungi hak-haknya serta jaminan mengenai perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena sebagai konsumen seharusnya dilindungi dari berbagai kecurangan transaksi diberikan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tentunya hak untuk tidak diskriminasi, apakah perbuatan mengambil yang dilakukan oleh debt collector dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan perundang undangan lainnya? Kesimpulan adalah pengambilan kendaraan bermotor secara paksa dalam perjanjian pembiayaan adalah konsumen telah melakukan wanprestasi (tidak membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan), namun apabila kendaraan bermotor sebagai obyek jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh perusahaan pembiayaan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka pengambilan paksa tersebut tidak sah, sebab hak kebendaan dari perjanjian fidusia tidak lahir, sehingga perusahaan pembiayaan selaku kreditor tidak dapat menggunakan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Seandainya fidusia tersebut didaftarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.010/2012, dan jika tidak didaftarkan, namun pengambilan kendaraan bermotor (eksekusinya) harus melibatkan aparat kepolisian. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkap) No 8/2011 menjelaskan bagaimana tata cara pengambilan objek perjanjian kredit yang di atasnya sudah melekat jaminan fidusia, dan sepengetahuan RT/RW setempat.Keywords : Sengketa, Konsumen, Lembaga Pembiayaan. ABSTRACTAccording to Law Number 8 of 1999, every consumer must be protected for their rights and guarantees regarding consumer protection get enough attention because as consumers are protected from various fraudulent transactions that are given the right to get clear information and of course the right not to be a legal entity, what are the actions that Is taking done by debt collectors categorized as an illegal act based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and other invitation regulations? The conclusion is that driving a motorized vehicle forcibly in financing is that the consumer has committed default (did not pay the installments as agreed), but the motor vehicle as an object of fiduciary security does not register by the finance company at the Fiduciary Registration Office, so the force is invalid, because of the material rights of The fiduciary agreement was not born, so the finance company as the creditor cannot use the provisions in Article 29 of the Fiduciary Guarantee Law. If the fiduciary is registered according to the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 130 / PMK.010 / 2012, and if it is not registered, the taking of a motorized vehicle (its execution) must involve the police. This is in accordance with the Chief of Police Regulation (Perkap) No. 8/2011 explaining how the promised decision-making procedure is attached with a fiduciary guarantee, and with the knowledge of the local RT / RW.Keywords: Disputes, Consumers, Financing Institutions.
Building a Copyright Legal Culture Through Awards to Book Authors: Building a Culture of Copyright Law Through the Giving of Appreciation to Authors Happy Yulia Anggraeni; Yuyut Prayuti
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 4 (2022): October: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (651.999 KB)

Abstract

Universities in Indonesia have been known to act as educational and teaching institutions, as well as research and community service institutions. The function of Higher Education itself is to increase the added value of students, to produce trained and educated human resources in the fields of science, technology and art so that they can produce Intellectual Property through various research and innovation activities carried out. Universities are obliged to increase the participation of the academic community in supporting institutional performance and making a significant contribution to the community's economy as well as participating in IPR which is a form of real commitment in contributing and being an important part of the development of the National Innovation System (SINAS) in Indonesia. This type of research is normative legal research, with a statutory approach. Types and sources of primary research materials and sources of secondary research materials. The technique of collecting legal materials is through document studies (library studies), and data processing techniques using descriptive techniques. Finally, this study uses data analysis techniques with deductive logic, or processing legal materials by deductive means. This study concludes that efforts to increase awareness of respect for other people's copyrighted works are indeed not an easy job, must be supported by facilities and infrastructure that require very large costs. Support for academics, students, law enforcement officials, the government and the general public regarding copyright is very much needed, because the challenges that arise are not only in terms of the laws and regulations which always open up space to be interpreted differently, but also weak law enforcement, the lack of government contribution to fulfillment of educational data and lack of awareness of respecting copyright of ordinary people or those who are in the world of education, especially higher education..
Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Produksi Umkm Tanpa Sertifikat Dan Label Halal Yuyut Prayuti; Mistunah Mistunah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1989

Abstract

Makanan yang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) produksi seringkali tidak mempunyai label dan sertifikat halal yang dapat menjamin kehalalannya. Hal ini dapat menimbulkan keraguan dan bahaya bagi konsumen, terutama bagi mereka yang memperhatikan kehalalan makanan yang dikonsumsi. Penelitian ini tujuannya yaitu untuk dianalisis perlindungan konsumen terhadap makanan yang diproduksi oleh UMKM yang tidak mempunyai sertifikat dan label halal pada produk kemasannya. Metode yuridis normatif digunakan pada penelitian ini melalui penggunaan data sekunder dari beberapa rujukan sumber hukum serta kehalalan produk dengan mendeskripsikan landasan yuridis terhadap sertifikasi halal pada UMKM. Hasil dari penelitian ini berupa deskripsi mengenai perlindungan konsumen pada produk konsumsi ataupun barang yang tidak memiliki sertifikasi halal. Kesimpulannya, perlindungan konsumen terhadap makanan produksi UMKM tanpa sertifikat dan label halal belum berdasar pada peraturan yang berlaku. Sehingga, dibutuhkan upaya dari pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen tentang kehalalan makanan serta memberikan insentif kepada UMKM untuk memperoleh label dan sertifikat halal pada produk mereka.
Urgensi Pembaruan Hukum Perlindungan Konsumen dengan Pembentukan Pengadilan Khusus sebagai Upaya Pemenuhan Akses terhadap Keadilan bagi Konsumen Yuyut Prayuti
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.989

Abstract

Legal protection for Indonesian citizens, especially consumers, is vital for Indonesia's legal progress. The complexity of consumer protection has grown due to the multitude of products, services, and transaction systems. Globalization has led to increased competition, cross-border investments, international trade, and greater global economic interdependence. Despite consumer rights granted by the GCPL Law, such as the freedom to choose dispute resolution methods, it hasn't ensured easy access or legal certainty. This research proposes a solution, suggesting the creation of a specialized court to address intricate consumer disputes, ensuring access to justice. The research method employed is normative juridical, and it concludes that the GCPL lacks explicit regulations on dispute resolution methods. This is evident through BPSK's inconsistent position, the possibility of objecting to BPSK decisions, and the limitless compensation claims handled by BPSK. Establishing a dedicated consumer court is essential to bolster consumer protection, improve access to legal assistance, and fortify the legal framework for safeguarding consumer rights. Consequently, an amendment to Law No. 8/1999 on consumer protection is needed to establish a Special Consumer Court responsible for deciding consumer disputes through litigation.