Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

The Role of Doctors in Drug Administration and the Execution of Penal Death Tongat Tongat; Ratri Novita Erdianti; Said Noor Prasetyo; Nu’man Aunuh; Yaris Adhial Fajrin; Wafda Vivid Izziyana
Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Vol. 15 No. 2 (2021): Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology
Publisher : Institute of Medico-legal Publications Pvt Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37506/ijfmt.v15i2.14467

Abstract

Although until now Indonesia still applies capital punishment, efforts to limit its application are still beingmade, including improving the procedures for its implementation. One way to ensure that the execution ofthe death penalty is still carried out with respect for life is to involve doctors in treatment and the executionof the death penalty. In addition, in the reform of Indonesian criminal law (Draft KUHP), a policy forpostponing death penalty has been formulated. Those sentenced to death are given the opportunity to improvethemselves for a certain time (10 years). If within the grace period the convict can show improvement inhimself, then the death penalty need not be carried out and replaced with deprivation of liberty.
The Reconstruction of The Corruption Eradication System in The Perspective of The Criminal Law in Indonesia Tinuk Dwi Cahyani; Nu'man Aunuh
Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU) Vol 2, No 2 (2020): February
Publisher : Alliance of Health Activists (AloHA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (63.618 KB) | DOI: 10.33846/aijmu20202

Abstract

Corruption is a crime, just like all other crimes which has existed since a long time ago. The problem is that corruption is like a virus in the society which may spread very quickly. It is difficult to eradicate. The efforts to eradicate corruption has been carried out, but the reality shows that it keeps on increasing along with the increasing welfare, technologies, and development. On 2018, Indonesia stood in the 89th place of the world corruption rank. Thus, there needs to be a reconstruction to the forms of the main and the additional punishments in Indonesia’s positive law, so that it is clear that corruption is a terrible crime which must be fought using extraordinary methods. In Indonesia’s constitution of Corruption Eradication Article 2 clause 2 of the constitution No. 31 of 1999 it states that, “In the case of the crime of corruption as meant in clause (1), when carried out under certain conditions, death penalty may be imposed.” From the explanation of that article, and also from the Constitution No. 31 of 1999 it can be concluded that the forms of existing main punishments are: Imprisonment for some time or life sentence, death sentence, or fine. Meanwhile, the forms of additional punishments are: The revocation of certain rights, the deprivation of certain items, the announcement of the judge’s verdict, the deprivation of tangible movable properties (unmovable and intangible) which are used or are obtained from corruption, the payment of replacement money according to the amount obtained from corruption, the closing of some businesses for the maximum period of one year, and the revocation of all or some rights (the elimination of some privileges. Keywords: reconstruction; corruption; criminal law
Implementasi Sanksi Pencabutan Hak Pilih Mantan Koruptor: Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Indonesia Nu’man Aunuh; Aisya Sanghra Devi Nugraha; Diah Nadia Putri; Adinda Putri Jade
Syiah Kuala Law Journal Vol 4, No 3: Desember 2020
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4148.782 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v4i3.17779

Abstract

Korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik harus ditindak secara tegas sebagai upaya pencegahan pengulangan terjadinya tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penerapan sanksi pencabutan hak politik dan pencabutan hak yang ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yaitu dengan pendekatan pengumpulan bahan hukum melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan mantan terpidana yang dijatuhi hukuman penjara dibawah 5 tahun dan tidak sedang menjalani sanksi pencabutan hak politik dapat mencalonkan diri sebagai kandidat legislatif, sedangkan mantan terpidana yang dijatuhi hukuman penjara diatas 5 tahun tidak dapat mencalonkan diri. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pencabutan hak politik dapat dilakukan asal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak politik sebagai efek jera terhadap terpidana dan pidana tambahan juga membantu tercapainya tujuan pemidanaan yang bukan hanya berupa efek jera, tetapi juga sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.
Analisis Viktimologis Pelecehan Seksual Verbal di Wilayah Hukum Kota Malang (Studi di Polresta Kota Malang) Dandi Juliantara; Haris Thofly; Nu'man Aunuh
Indonesia Law Reform Journal Vol. 1 No. 3 (2021): November 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.878 KB) | DOI: 10.22219/ilrej.v1i3.17754

Abstract

Verbal sexual abuse in the form of body comments, whistles, kisses, flirting, racist comments, and gestures that lead to sexual context. There are many cases of verbal sexual abuse that occur in the jurisdiction, especially in Malang City. Data owned by the authors based on interviews and questionnaires to 19 respondents 73.7% of whom had experienced verbal sexual abuse in Malang City. The incident took place on public roads, coffee shops, and work environments. This research is a sociological juridical study with primary data (interview and kuseioner), secondary data (scientific articles or scientific works and laws and regulations). The results of this study show that, victims of verbal sexual abuse in the jurisdiction of Malang City who suffered psychological losses have not been entitled to legal protection against themselves, broadly explained in the Witness and Victim Protection Act and the Human Rights Act which explains that victims are entitled to personal protection, security and comfort in the jurisdiction of Malang City. The constraints of the Malang City Police are related to the substance of the law that has not specifically regulated verbal sexual abuse, but law enforcement officials have tried to provide preventive and repressive efforts to prevent verbal or non-verbal sexual abuse. Keywords: Sexual Harassment; Protection; Victim. Abstrak Pelecehan seksual verbal dalam bentuk komentar atas tubuh, siulan, suara kecupan, main mata, komentar rasis, dan gestur tubuh yang mengarah pada konteks seksual. Terdapat banyak kasus-kasus pelecehan seksual secara verbal yang terjadi di wilayah hukum khususnya di Kota Malang. Data yang dimiliki penulis berdasarkan wawancara dan kuesioner terhadap 19 responden 73,7% diantaranya pernah mengalami pelecehan seksual verbal di Kota Malang. Kejadian tersebut terjadi di jalan umum, kedai kopi, dan lingkungan pekerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan data primer (wawancara dan kuseioner), data sekunder (artikel ilmiah atau karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan). Hasil penelitian ini menujukkan bahwa, Korban pelecehan seksual secara verbal di wilayah hukum Kota Malang yang mengalami kerugian secara psikis belum mendapatkan haknya berupa perlindungan hukum terhadap dirinya, secara garis besar dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan  bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan pribadi, rasa aman dan kenyaman di wilayah hukum mengatur pelecehan seksual secara verbal, namun aparat penegak hukum telah berupaya memberikan upaya preventif dan represif guna mencegah pelecehan seksual verbal atau non verbal.
Menciptakan I-Generation SMP Muhammadiyah 6 Dau-Malang yang Sadar dan Taat Hukum di Era Globalisasi Nu’man Aunuh; Yaris Adhial Fajrin; Putri Hijrotul Lutfiah
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i1.24446

Abstract

Perkembangan kejahatan yang melibatkan anak usia dini di era internet (i-Generation) menimbulkan keprihatinan tersendiri. Generasi muda di lokasi mitra diharapkan memiliki pemahaman terkait norma-norma sosial di masyarakat sehingga muncul kesadaran dalam diri mereka untuk selalu waspada agar tidak terlibat dalam perbuatan yang merugikan keluarga, masyarakat, maupun masa depan mereka. Mitra merasa perlu untuk membekali peserta didiknya, dengan pengetahuan dasar mengenai kejahatan yang marak melibatkan pelajar didalamnya, serta menumbuhkan potensi diri diri yang positif sehingga dapat meminimalisir peserta didik terlibat dalam pelanggaran hukum. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra saat ini adalah kondisi peserta didik yang rentan berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Mitra menyampaikan ada beberapa pengaduan baik dari orang tua peserta didik maupun dari peserta didik sendiri yang menyampaikan tentang terjadinya kekerasan verbal yang berakibat psikis, penyalahgunaan gadget, dan juga perbuatan lain yang mengarah kepada tindak pidana. Berawal dari hal tersebut mitra merasa membutuhkan pendampingan dalam penyelesaian pelajar/ peserta didik yang berhadapan dengan hukum melalui upaya preventif dengan memberikan edukasi dan juga menggali potensi diri yang positif dari peserta didik. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, tim pengabdi menggunakan beberapa metode, yaitu: inventarisasi dan pemetaan permasalahan, sosialisasi guna memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum, dan pendampingan dalam menerapkan solusi terkait permasalahan yang dihadapi.   Contriving I-Generation SMP Muhammadiyah 6 Dau Malang which is Aware and Law-abiding in the Era of Globalization The evolution of crimes involving young children in the internet era (i-Generation) raises its own concerns, because this generation still really needs attention and a continuous process of guidance so that they become a generation that is able to support society, support efficiency towards a prosperous country. It is hoped that the younger generation in partner locations will have an understanding of social norms in society so that awareness arises in them to always be vigilant so as not to get involved in actions that harm their families, society, or their future. Partners feel the need to equip their students with basic knowledge about crime which is rife in involving students in it, as well as foster positive self-potential so as to minimize students being involved in breaking the law. The problem currently faced by partners is the condition of students who are vulnerable to dealing with the law, both children as victims and children as perpetrators. Partners conveyed that there were several complaints from both parents of students and from students themselves who conveyed about the occurrence of verbal violence that had psychological consequences, misuse of gadgets, and also other actions that led to criminal acts. Starting from this, partners feel they need assistance in resolving students/students who are in conflict with the law through preventive efforts by providing education and also exploring the positive potential of students. In carrying out this service activity, the service team uses several methods, namely: inventory and mapping of problems, outreach to provide basic knowledge about the law, and assistance in implementing solutions related to the problems encountered.