Articles
<![CDATA[TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN SERTIFIKAT KESEHATAN TUMBUHAN DI BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PALU ]]>
<![CDATA[Rosniwati, Rosniwati]]>;
<![CDATA[Purnawati, Andi]]>;
<![CDATA[Bram, Abd Malik]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (153.553 KB)
|
DOI: 10.31934/jom.v1i1.718
<![CDATA[Penelitian (1) untuk ingin menganalisis proses penyelesaian tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat kesehatan tumbuhan di Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu. (2) untuk menganalisis kendala yang ditemui dalam penyelesaian tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat kesehatan tumbuhan di Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif-empiris yang mana bertujuan menganalisa penanganan tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat kesehatan tumbuhan di Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu berdasarkan hukum yang berlaku dikaitkan dengan fenomena yang terjadi serta Teknik analisis data yang digunakan analisa kualitatif. Hasil Penelitian adalah (1) terdapat Kekeliruan dalam penanganan yang mana dimaksud adalah dengan hanya dilakukan pemberian sanksi tindakan yang berupa membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh pelaku. (2) kendala dalam penegakan hukum dibidang karantina pertanian dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, terutama dari kemampuan aparatur penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat dalam menaati undang-undang dan peraturan yang berlaku.Saran penelitian ini (1) Bahwa kiranya terhadap oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penanganan tindakan tidak menyampingkan ketentuan yang berlaku. (2) Bahwa kiranya dalam upaya penanganan tindak pidana yang terjadi diwilayah hukum Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu perlu dilakukan penanganan sampai pada tahap putusan pengadilan. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Sertifikat Kesehatan Tumbuhan, Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu. ]]>
<![CDATA[PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ADAT NGATA TORO ]]>
<![CDATA[P, Abdul Jaelani]]>;
<![CDATA[Purnawati, Andi]]>;
<![CDATA[Maisa, Maisa]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (163.87 KB)
|
DOI: 10.31934/jom.v1i1.700
<![CDATA[         Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Adat Ngata Toro Metode yang digunakan dalam  penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan : (1)Untuk mengetahui eksistensi hukum pidana adat Ngata Toro Kecamatan Kulawi (2) Untuk mengetahui penerapan penyelesaian tindak pidana adat Ngata Toro dalam Konsep Restorative Justice. Hasil Penelitian ini adalah (1) Hukum pidana adat ngata toro masih eksis dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat adat ngata toro, hukum adat ngata toro masih diterapkan, dihormati, dikerjakan, dijalani, berkembang dan menjadi aturan yang hidup di dalam masyarakat adat ngata toro, hukum pidana tersebut juga masih diterapkan terhadap masyarakat, baik itu masyarakat ngata toro sendiri atau orang luar yang melakukan tindak pidana tersebut dan diselesaikan secara musyawarah dengan menggunakan rumah adat sebagai tempat pengambilan putusan  (2) Bahwa terhadap hukum adat ngata toro yang sampai saat ini eksis dan masih diberlakukan. Terhadap setiap penanganannya yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat yang sesuai dengan suatu model penerapan Restorative Justice yang pelibatannya paling luas. Dalam forum ini yang bukan hanya korban, pelaku, keluarga atau mediator saja tapi juga anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut. Jadi Restorative Justice dan hukum adat dalam penerapannya selaras. Saran dalam Penelitian ini adalah (1). Kiranya terhadap hukum adat di Ngata Toro yang sampai saat ini masih eksis dan diberlakukan untuk masyarakat diwilayah tersebut hingga pada masyarakat luar yang masuk dalam wilayah hukum adat Ngata Toro kiranya pihak pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap hukum adat yang hidup di masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap pemberlakuan hukum adat Di Ngata Toro agar dapat memberikan jaminan secara eksplisit (2) Dengan bertambahnya pengetahuan-pengetahuan tentang Konsep Restorative justice dan hukum adat, diharapkan bekal yang ada diexplore, diterapkan dan digunakan dengan baik dalam bermasyarakat. Sehingga tercipta kaidah-kaidah yang ada, terkhusus pembangunan hukum yang menjurus pada pembangunan hukum adat.  Kata Kunci : Restorative justice, Tindak Pidana Adat]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN IMPORT PAKAIAN BEKAS (Studi Kasus Beberapa Putusan Pengadilan) ]]>
<![CDATA[Jelira, Silvester Dece]]>;
<![CDATA[Purnawati, Andi]]>;
<![CDATA[Lestiawati, Ida]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (174.435 KB)
|
DOI: 10.31934/jom.v1i1.714
<![CDATA[Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyelundupan impor pakaian bekas menimbulkan efek jera terhadap pelaku (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengatasi praktik penyelundupan impor pakaian bekas. Hasil Penelitian ini adalah (1)Kantor Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan melakukan penegakan hukum meliputi penegakan hukum secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif merupakan suatu usaha untuk mencagah timbulnya penyelundupan dengan meniadakan sebab terjadinya seperti pengamatan dan patroli rutin sedangkan upaya represif Terhadap penyelundupan pakaian bekas impor kegiatan yang bersifat represif merupakan penindakan dan penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi pidana tujuannya agar dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku penyelundupan realitasnya justru pemberian sanksi pidana tidak memberikan jaminan bahwa pelaku jera terhadap perbuatannya. (2) Dalam penegakan hukum terhadap pelaku impor pakaian bekas terdapat tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai bagian dari sistem hukum, efektif tidak penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat ketiga hal tersebut yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan impor pakaian bekas sehingga tidak memberikan efek jera. Saran dalam Penelitian ini adalah (1)Sebaiknya ada upaya-upaya yang lebih dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan dalam memberantas penyelundupan impor pakaian bekas di wilayah hukumnya sehingga sanksi yang diberikan terhadap pelaku dapat memberikan efek jera (2) Untuk mewujudkan sinkronisasi baik secara substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum dalam penegakan hukum agar dapat memberikan efek jera, maka saran penulis adalah perlu di lakukan upaya pembenahan terhadap regulasi dibidang perdagangan khususnya terhadap hal-hal terkait seperti, keseragaman pemahaman terhadap impor pakaian bekas, sehingga perlu adanya aturan khusus yang mengatur secara detail terkait impor pakaian bekas. Kata Kunci : Sanksi Pidana. Pakaian Bekas. Impor]]>
<![CDATA[PENERAPAN HUKUM ACARA TINDAK PIDAN KARANTINA PADA KANTOR BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PALU ]]>
<![CDATA[Reski, Yulfi]]>;
<![CDATA[Purnawati, Andi]]>;
<![CDATA[Bram, Abd Malik]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (167.711 KB)
|
DOI: 10.31934/jom.v1i1.710
<![CDATA[Penelitian ini (1) Untuk menganalisis Hukum Acara Tindak Pidana Karantina Yang Dilakukan Oleh PPNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992. (2) Untuk menganalisis Proses Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Karantina Hewan Dan Tumbuhan Pada Kantor Balai Karantina Kelas II Palu.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif-empiris yang mana bertujuan menkaji penerapan hukum acara karantina pada kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu berdasarkan hukum yang berlaku dikaitkan dengan fenomena yang terjadi serta Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil Penelitian adalah (1) PPNS dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik harus di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri sehingga sistem peradilan pidana yang ada saat ini tidak tercederai dengan masuknya lembaga eksekutif dan diharapkan akan terjadi keselarasan dan keserempakan dalam melakukan penyidikan antara PPNS dengan penyidik Polri. (2) Terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada wilayah Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu masih keliru dalam penerapan hukum, yang mana dalam penyelesaian kasus pidana Karantina hanya memberikan upaya tindakan yang berupa membuat surat pernyataan dan pemusnahan tapi tidak diproses lebih lanjut sesuai dengan amanah hukum acara pidana yang seharusnya. Saran penelitian ini (1) Bahwa kiranya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu bisa melakukan proses penyelidikan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. (2) Bahwa kiranya sanksi dalam proses penyelesaian tindak pidana karantina disertai dengan sanksi denda maupun kurungan. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Karantina, Penyidik Pegawai Negeri Sipil.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGI PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH POLSEK PALU TIMUR ]]>
<![CDATA[Karyasa, Muhammad]]>;
<![CDATA[Purnawati, Andi]]>;
<![CDATA[Bram, Abd Malik]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (140.662 KB)
|
DOI: 10.31934/jom.v1i1.691
<![CDATA[Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penilitian hukum Yuridis Empiris, yaitu Metode yuridis yaitu suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan metode empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan karya ilmiah ini. Skripsi ini bertujuan (1) Untuk menganalisis faktor- faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian di wilayah polsek palu timur (2) Untuk menganalisis upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah polsek palu timur. Hasil Penelitian ini adalah (1) Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor diwilayah hukum Polsek Palu Timur yaitu Faktor ekonomi, Faktor ketergantungan narkotika, Faktor lingkungan dan Mudahnya mendapatkan kunci letter “T†sebagai alat pencurian sepeda motor (2) beberapa upaya yang dilakukan oleh Polsek Palu Timur khususnya satuan reserse kriminal dalam menanggulangi pencurian sepeda motor yaitu sebagai berikut melalui upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif. Adapun saran dalam penelitian ini, Pertama sebaiknya masyarakat juga lebih meningkatkan kewaspadaannya agar tidak memarkir sepeda motornya disembarang tempat dan memasang kunci ganda disepeda motor, karena kejahatan terjadi bukan karena adanya niat akan tetapi karena adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan tersebut, Kedua diharapkan kepada aparat kepolisian agar senantiasa mengkaji ulang upaya yang dilakukan dalam hal pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pencurian sepeda motor, hal ini berguna untuk meningkatkan kualitas kinerja yang dilakukan sebelumnya dalam upaya memberikan perlindungan dan rasa aman di dalam masyarakat. Kata Kunci : Kriminologi, Pencurian, Sepeda Motor ]]>
<![CDATA[PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERAMPASAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH DEPT COLLETOR (Studi Kasus Di Kota Palu) ]]>
<![CDATA[Hidayat, Munawir]]>;
<![CDATA[Purnawati, Andi]]>;
<![CDATA[Lestiawati, Ida]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (171.695 KB)
|
DOI: 10.31934/jom.v1i1.712
<![CDATA[Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis empiris.Penelitian ini bertujuan :(1) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan satuan Reserse Kriminal Polda Sulteng dalam menanggulangi tindak pidana perampasan kendaraan bermotor oleh Dept Collector di Kota Palu (2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan Reserse Kriminal Polda Sulteng dalam menanggulangi tindak pidana perampasan kendaraan bermotor oleh Dept Collector di Kota Palu. Hasil Penelitian ini adalah (1).adabeberapa upaya yang dilakukan Polda Sulteng khususnya satuan reserse kriminal dalam menanggulangi perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector diantaranya yaitu melalui upaya Pre-emptif, melaui upaya Prefentif dan melalui upaya represif. (2) kendala yang dihadapi oleh Satuan Reserse Kriminal untuk mengatasi praktik perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector yaitu secara internal hal ini di sebabkan oleh kurangnya personil satuan reserse kriminal Polda Sulteng dan rendahnya kualitas personil satuan reserse kriminal Polda Sulteng sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh tidak jelasnya status anggota debt collector serta belum ada batasan yang jelas mekanisme kerja debt collector dalam menagih para kreditur. Saran dalam Penelitian ini adalah (1) Sebaiknya aparat kepolisian lebihaktif dalam memberikan penyuluhankepada masyarakat akan hak-haknyadan juga aparat kepolisianmewajibkan perusahan pembiayaan mengajukan permohonan pengamanan penarikan barang yang diajukan secara tertulis kepada Kapolda atau Kapolres tempat pelaksanaan penarikan barang yang ditugaskan kepada debt collector sebelum melakukan penagihan agar mudah untuk menindaki apabila terjadi tindakan yang melanggar (2) Sebaiknya debt collector mematuhi peraturan mengenai tata cara penagihan hutang dalam perjanjian yang telah sah disepakati agar tidak terjadi hal-hal yang nantinya akan merugikan kedua belah pihak. Kata Kunci : Debt Collector. Perampasan. Tindak Pidana]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API RAKITAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN SIGI ]]>
<![CDATA[Muhammad, Fajar]]>;
<![CDATA[Purnawati, Andi]]>;
<![CDATA[Lestiawati, Ida]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (155.88 KB)
|
DOI: 10.31934/jom.v1i1.692
<![CDATA[Skripsi Ini Bertujuan (1) untuk ingin mengetahui faktor penyebab kepemilikan senjata api rakitan oleh anak di Kabupaten Sigi.(2) untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap anak yang memiliki senjata api rakitan di Kabupaten Sigi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah empiris yang mana bertujuan menkaji tentang kepemilikan senjata api rakitan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sigisesuai dengan fenomena yang terjadi serta Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil Penelitian adalah (1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan di kalangan anak di wilayah Kabupaten Sigi adalah faktor lingkungan, faktor solidaritas, faktor dendam. (2) Upaya penaggulangan yang dilakukan untuk mencegah tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan dikalangan anak adalah upaya preventif melalui cara mengadakan penyuluhan atau bimbingan, dan bekerja sama pihak kepolisian dengan pihak pemerintah desa serta upaya represif yaitu menindak setiap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan dikalangan anak dengan harapan tidak ada kejadian selanjutnya. Saran penelitian ini (1) Sebaiknya terhadap pihak Kepolisian Resort Kabupaten Sigi dalam menangani perkata kepemilikan senjata api rakitan lebih memperhatikan alasan yang menjadi faktor kepemilikan senjata api rakitan dengan upaya seperti patroli pada setiap wilayah rawan konflik agar dapat memberikan optimalisasi dalam penaggulangan tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan oleh anak. (2) Bahwa kiranya pihak pemerintah desa dalam upaya penanganan tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan tetap mempertahankan kerjasama dengan Kepolisian Resort Kabupaten Sigi. Dengan hal tersebut dianggap akan lebih memberikan upaya cepat tanggap dalam penaganan tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan yang dilakukan oleh kalangan anak.Kata Kunci : Tinjauan Kriminologi, Kepemilikan Senjata Api Rakitan, Anak Sebagai Pelaku.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK (STUDI KASUS POLRES MOROWALI) ]]>
<![CDATA[Hidayah, Moh. Thariq]]>;
<![CDATA[Purnawati, Andi]]>;
<![CDATA[Bram, Abd Malik]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (163.688 KB)
|
DOI: 10.31934/jom.v1i1.711
<![CDATA[Skripsi ini bertujuan (1). Untuk mengetahui fakta penyidikan tindak pidana pencabulan oleh anak di wilayah hokum Polres Morowali. (2). Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Polres Morowali dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif-empiris dan bersifat secara deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah (1). Penyidikan kasus pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) Banyaknya hambatan yang dihadapi oleh penyidik polres Morowali dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Saran penelitian ini adalah (1). Penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan harus dilakukan oleh penyidik anak yang telah dilatih khusus dan dididik dalam penanganan kasus anak pelaku tindak pidana. (2). Sosialisasi mengenai penyelesaian anak yang berhadapan dengan hokum melalui diversi harus lebih sering dilakukan baik dari pihak kepolisian maupun lembaga-lembaga yang terkait dalam pelaksanaan diversi.Kata Kunci : Tindak Pidana Anak, Hak Anak, System Peradilan Pidana Anak. ]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENELANTARAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLSEK KULAWI ALDRI ANDRIANO ADJI ]]>
<![CDATA[Adji, Aldri Andriano]]>;
<![CDATA[Purnawati, Andi]]>;
<![CDATA[Lestiawati, Ida]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (196.768 KB)
|
DOI: 10.31934/jom.v1i1.693
<![CDATA[Tujuanpenelitian adalahuntuk faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak yang dilakukan orang tua di wilayah hukum Polsek Kulawidan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua di wilayah hukum Polsek Kulawi.Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum.Hasil penelitian menemukan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak yang dilakukan orang tua di wilayah hukum polsek Kulawi antara lain : Faktor ekonomi (Kemiskinan), Konflik dalam rumah tangga (keluarga), pola pengawasan yang salah dari orang tua, ketidak pedulian orang tua terhadap anak-anak dan masalah Kesehatan.Bentuk Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi Korban Penelantaran oleh orang tua di Polsek Kulawi cukup tegas dimana Pelaku akan diproses dengan berpedoman pada hukum yang berlaku terhadap Perlindungan Anak. Saran penelitian adalah untuk mencegah adanya penelantaran anak yang dilakukan orang tua ialah diharapkan agar pihak penegak hukum bersama dengan masyarakat mulai meningkatkan pengawasan yang tinggi dan peka terhadap hal-hal yang terjadi dilingkungannya. Penegak hukum, mulai dari tingkat penyidikan kepolisian, sampai pada proses persidangan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan dalam penelantaran harus meningkatkan koordinasi dalam rangka pemenuhan hak-hak korban untuk dilindungi.  Kata Kunci : Penelantaran, Anak]]>
<![CDATA[PERAN PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM DIVERSI TERHADAP PELAKU PENCURIAN DI POLRES DONGGALA ]]>
<![CDATA[Yulianti, Yulianti]]>;
<![CDATA[Purnawati, Andi]]>;
<![CDATA[Ambo, Irmawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31934/jom.v1i1.1307
<![CDATA[Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pola diversi yang dilakukan oleh Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Donggala terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian (2) Untuk mengetahui dan menganalisis Kendala dalam pelaksanaan diversi oleh Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Donggala terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Hasil Penelitian ini adalah (1) Pola pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Unit Pelayanan perempuan dan anak Resort Donggala dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang system peradilan Pidana anak yaitu: diluar pengadilan dan didalam pengadilan yang mana proses diluar pengadilan yang lebih didahulukan karena dilakukannya Diversi dan apabila proses Diversi tidak berhasil maka perkara tersebut lanjut sampai pengadilan atau dalam pengadilan. (2) Pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian tidak selamanya berhasil dilakukan, hal tersebut karena adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan diversi kendala tersebut diantaranya yaitu, Rendahnya SDM Unit PPA Polres Donggala, Minimnya Sarana dan Prasarana, Menyatukan pemikiran pelaku dan korban serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai diversi. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif kepada seluruh personil polri khususnya para penyidik Unit PPA baik tingkat Polsek, Polres maupun Polda bahwa ada upaya penyelesaian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan Diversi (2) Sebaiknya diberikan pendidikan hukum yang memadai bagi anggota kepolisian khususnya para penyidik unit PPA yang merupakan komponen penting dalam menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum melalui upaya Diversi. Kata Kunci : Diversi. Pencurian. Anak.]]>
