Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) OLEH NARAPIDANA YANG TELAH DIVONIS HUKUMAN MATI Sumardin, Sumardin; Matompo, Osgar S.; Lestiawati, Ida
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Penelitian ini Bertujuan Untuk mengetahui pengaturan tentang penyalahgunaan narkotika didalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) oleh narapidana yang telah divonis hukuman mati serta status terpidana tersebut sebelum menerima eksekusi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif, Adapun tipe penulisan ini merupakan tipe penelitian yang berusaha mengkaji dari aspek-aspek yuridis kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, sehingga dapat menjawab dan menjelaskan permasalahan yang muncul dalam skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terpidana mati yang melakukan tindak pidana narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan disidang kembali untuk mengantisipasi apabila terpidana mati melakukan pengajuan permohonan grasi dan permohonan grasinya diterima oleh Presiden sehingga pidananya dirubah dari pidana mati menjadi pidana penjara selama kurun waktu tertentu. Begitu halnya Status terpidana mati di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya hanya dititipkan untuk menunggu masa eksekusi. Pembinaan yang diterapkan pada terpidana mati sama dengan pembinaan yang diterapkan pada terpidana penjara karena di Indonesia hanya ada sistem pembinaan yang bersifat umum saja, belum ada pengaturan mengenai pembinaan yang khusus ditujukan bagi terpidana mati. Bagi terpidana mati yang sudah mengakui kesalahannya, satu-satunya upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan grasi. Putusan pidana mati dapat dirubah apabila permohonan grasi yang diajukan diterima oleh Presiden. Adapun saran penulis adalah negara harus menyusun undang-undang yang mengatur mengenai terpidana mati yang melakukan tindak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penyusunan undang-undang tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman pemidanaan terhadap terpidana mati, serta diharapkan pemerintah mengatur daluarsa eksekusi, bagi yang sudah mengajukan grasi daluarsanya setelah menerima putusan dari Presiden dan bagi yang tidak mengajukan grasi ditetapkan daluarsanya setelah menerima putusan dari hakim yang berkekuatan hukum tetap.Â Kata Kunci : Narkotika, Terpidana Mati, Lembaga PemasyarakatanÂ

EFEKTIFITAS PENGGUNAAN DIVERSI OLEH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH DALAM PENYELESAIAN KASUS ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 Purnama, Priska G.; Matompo, Osgar S.; Lestiawati, Ida
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Normatif Empris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui efektivitas penggunaan diversi terhadap penyelesaian kasus anak oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penggunaan diversi kasus anak oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Hasil Penelitian ini adalah (1). Penggunaan diversi terhadap penyelesaian kasus anak di Polda Sulawesi Tengah dilaksanakan secara optimal meskipun memang secara kuantitas masih banyak penyelesaian dengan menggunakan hukum formal hal ini dikarenakan tidak semua kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan dengan menggunakan diversi hanya kasus-kasus yang masuk dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat dilakukan diversi (2) Diversi merupakan paradigm baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia sehingga banyak kendala yang ditemukan dalam proses diversi terhadap kasus anak di Polda Sulawesi tengah diantaranya adalah Menyamakan Pemikiran Antara Anak sebagai Pelaku dan pihak korban, Sumber Daya Manusia dan Rendahnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Diversi. Saran dalam Penelitian ini adalah (1).Sebaiknya penyidik kepolisian selalu mengutamakan penyelesaian diversi terhadap kasus anak yang berhadapan dengan sehingga lebih banyak lagi kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan menggunakan diversi (2) Perlu dilakukan persamaan persepsi antara para aparat penegak hukum mengenai kepetingan terbaik untuk anak dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Selain itu, penyelenggaraan sosialisasi tentang adanya diversi lebih diefektifkan dan dikomprehensifkan kepada masyarakat agar masyarakat memahi bahwa pentinganya penyelesaian melalui diversi terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukumÂ KataÂ Kunci : Diversi, Efektivitas, Kepolisian

KOTA PALU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN Sudana, I Gede; Matompo, Osgar S.; Syah, Kaharuddin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Metode yang digunakan dalam Â penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui bentuk pengamanan objek vital nasional oleh Kepolisian pasca bencana alam di Kota Palu (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam pengamanan objek vital pasca bencana alam di Kota Palu. Hasil Penelitian ini adalah (1) Pengamanan terhadap objek vital pasca bencana alam yang melanda kota palu dilakukan dengan menggunakan pola pengamanan secara langsung dimana anggota kepolisian langsung datang mengamanankan tempat-tempat yang masuk dalam kategori objek vital sebagaimana yang diamanatkan didalam Pepres Nomor 63 tahun 2004 tentang Pengaman Objek Vital Nasional (2) Pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap objek vital di kota palu pasca bencana alam mengalami kendala dalam proses pengamanannya yaitu dianataranya dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasana serta tidak baiknya koordinasi dengan pihak yang terkait seperti Koordinasi dengan Pihak TNI. Saran dalam penelitian ini adalah (1) Kepolisian sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap pengamanan objek vital harus selalu siap menghadapi segala kondisi termasuk bencana alam sehingga diperlukan prosedur yang baku atau SOP dalam mengamankan objek vital ketika dalam keadaan bencana alam (2) Kepolisian dan TNI harus bersinergi dengan baik dalam hal pengamanan objek vital sehingga gangguan keamanan terhadap objek vital pasca bencana alam dapat ditanggulangi dengan baik.Â Kata Kunci : Objek Vital Nasional. Pengamanan. Kepolisian

KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN DALAM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA (StudiKasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala 2018) Zilal, Moh. S.; Matompo, Osgar S.; Muliadi, Muliadi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatanPenelitian secara yuridis empiris Penelitian ini bertujuan :(1)Untuk mengetahui fungsi â€“ fungsi Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam mengawasi alat peraga kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Periode 2018-2023 (2) Untuk mengetahui hambatan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam pelaksanaan pengawasan alat peraga kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Periode 2018-2023 Hasil Penelitian ini adalah (1)Wewenang Panwaslu ialah menentukan APK mana yang dianggap melanggar dan harus diturunkan berdasarkan temuan merekaa tau laporan masyarakat yang telah dikaji sebelumnya (2)pelanggaran terhadap pemasangan alat peraga kampanye terjadinya karena adanya beberapa factor yaitu factor sarana dan prasarana, factor masyarakat dan budaya taat hukum, Masih minimnya penguasaan materi parapengawas pemilu mengenai pedoman dan peraturan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Saran dalam Penelitian ini adalah (1).Sebaiknya Komisi Pemilihan Umum harus tegas memberikan sanksi kepada pasangan calon Bupati danWakil Bupati yang melakukan pelanggaran terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye(2) Sebaiknya pemerintah dalam hal ini KPU melakukan usaha sungguh-sungguh dan sistematis dengan jalan meningkatkan kesadaran politik masyarakat, dan meningkatkan sosialisasi pelaksanan kampanye dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Donggala.Â KataÂ Kunci : Alat Peraga Kampanye. Kewenangan. Pilkada

ANALISIS HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN DARAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG POLA BAGI HASIL PERIKANAN (Studi Pada Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong) Muhajir, Muhajir; Matompo, Osgar S.; Nafri, Moh.
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Metode yang digunakan dalam Â penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui perjanjian bagi hasil perikanan darat di desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong Menurut Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Pola Bagi Hasil Perikanan (2)Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan darat di Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong Hasil Penelitian ini adalah (1)Perjanjian bagi hasil perikanan darat khususnya di desa bolan kecamatan bolano kabupaten parigi moutong sampai dengan saat ini tidak menggunakan pembagian bagi hasil yang diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Pembagian Bagi Hasil perikanan, (2) Adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Pembagian Bagi Hasil PerikananÂ yaitu, masih kuatnya pengaruh adat, faktor pendidikan dan faktor minimnya sosialiasi terhadap undang-undang bagi hasil perikanan. Saran dalam Penelitian ini adalah (1).Sebaiknya pemerintah desa harus menerapkan Undang-Undnag Nomor 16 tahun 1964 dalam hal pembagian bagi hasi perikanan didesa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong (2) sebaiknya pemerintah harus sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang undang-undang pembagian hasil perikanan agar masyarakat dipedesaan dapat memahami bahwa ada atauran yang lebih memberikan kepastian hukum bagi penggarap tambak dan pemilik tambak sehingga perlahan-lahan masyarakat dapat mengikuti pembagian hasil perikanan sebagaimana yang diamanatkan di undang-undang tersebutÂ Kata Kunci : Bagi Hasil Perikana Darat. Perjanjian

Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pengendara Motor Yang Tidak Menggunakan Helm (Studi Pada Kepolisian Resort Sigi) Dwi, Made; Matompo, Osgar S.; Lestiawati, Ida
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui penerapan sanksi denda dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan helm Standar Nasional Indonesia Â (2) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Kepolisian Resort Sigi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agarÂ menggunakan helm Standar Nasional Indonesia. Hasil Penelitian ini adalah (1)Penerapan sanksi denda Â kepada pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI tidak memberikan efek jera hal ini terlihat dari semakin tingginya angka pelanggaran lalu lintas khususnya pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI dimana dari bulan Januari sampai Desember terdapat 718 pelanggaran tidak menggunakan helm (2) Upaya yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Kepolisian Resort Sigi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar menggunakan helm Standar Nasional Indonesia sebagaimana yang diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu, penyuluhan hukum, Membuat spanduk tentang Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Menyebarkan brosur tentang tata tertib berlalu lintas di tempat-tempat keramaian. Saran dalam Penelitian ini adalah (1).Sebaiknya Koordinasi dan konsistensi dari masing-masing anggota kepolisian harus lebih ditingkatkan, agar pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penerapan Helm Berstandar SNI dapat berjalan maksimal sesuai dengan tujuan yang diinginkan yaitu mengurangi tingkat pelanggaran dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. (2) Sebaiknya Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Sigi harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada pengendara sepeda motor tentang kewajiban menyalakan lampu utama di siang hari dengan memperbanyak penempatan spanduk,baliho, pamphlet tentang keawajiban tersebut di jalan-jalan protokol.Â KataÂ Kunci : Helm SNI. Sanksi. Denda

PENGAWASAN DANA DESA OLEH MASYARAKAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Pada Desa Tangkulowi Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi) Badrun, Ahmat; Matompo, Osgar S.; Muliadi, Muliadi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa di desa Tangkulowi Kecamatan Sigi dilakukan dari tahapan perencanaan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) sampai dengan proses pelaksanaan kegiatan tersebut masyarakat harusnya terlibat secara aktif dalam proses tahapan-tahapan penggunaan anggaran sampai dengan pelaksaannya. Penggunaan Dana Desa di desa Tangkulowi Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi belum sepenuhnya berjalan efektif hal ini disebabkan tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat diakibatkan beberapa faktor Kurangnya partisipasi masyarakat desa Tangkulowi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Rendahnya sumber daya manusia (human resources) dan Koordinasi Yang kurang Baik Antara BPD dan Masyarakat Desa.KataÂ Kunci : Desa, Dana Desa. Pengawasan

PERANAN JURUSITA PENGGANTI DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu) Puspita, Dian S.; Matompo, Osgar S.; Hasmin, Moh. Yusuf
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui Peranan Jurusita Pengganti dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Palu (2) Untuk mengetahui kendala terhadap Peranan Jurusita Pengganti dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Palu. Hasil Penelitian ini adalah (1) Jurusita Pengganti memiliki peranan yang cukup penting di Pengadilan TUN, dengan tugas dan fungsi diantaranya menyampaikan surat panggilan pemberitahuan pengadilan, melaksanakan pengiriman salinan putusan pengadilan kepada tergugat dan melaksanakan upaya paksa terhadap tergugat yang tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (2) Kendala dalam pelaksanaan peran Jurusita Penggganti di Pengadilan TUN Palu diantaranya yaitu belum adanya Peraturan pelaksana terkait upaya paksa dan Minimnya laporan perkembangan pelaksanaan Dan permohonan pelaksanaan suatu Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Saran dalam Penelitian ini adalah (1) Sebaiknya pemerintah melakukan revisi kembali terhadap Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena telah menimbulkan celah yang menyebabkan suatu putusan pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap belum bisa dilaksanakan secara efektif dan memasukan secara eksplisit tugas dan fungsi jurusita pengganti ke dalam Undang-Undang tersebut (2) Sebaiknya pemerintah perlu membuat peraturan pelaksana terkait dengan pelaksanaan upaya paksa terhadap pejabat TUN yang tidak mau melaksanakan keputusan pengadilan, agar menjadi pedoman bagi Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga putusan PTUN dapat dilaksanakan dengan baikÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â KataÂ Kunci : Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara. Peranan Jurusita PenggantiÂ

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAMANAN UNJUK RASA OLEH KEPOLISIAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR PALU) Putu Ary Yoga Pramana Putra, I; Matompo, Osgar S.; Lestiawati, Ida
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Hasil penelitian menunjukan bahwa Polri diwajibkan untuk melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan, melindungi jiwa dan hati, tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai, pelanggaran terhadap aturan tersebut akan diberikan sanksi disipliner. Perlindungan hukum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yaitu: 1. Bentuk perlindungan atas profesi yang dijalankan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan dan terjadi resiko hukum adalah perlindungan hukum pada umumnya warga sipil, seperti hak praduga tidak bersalah, hak mendapatkan bantuan hukum. 2. Perlindungan hukum atas menjalankan profesinya sesuai ketentuan perundang-undangan dan terjadi resiko hukum adalah berupa perlindungan hukum pada umumnya dan di tambah dengan dasar hukum lain yaitu Pasal 50 dan 51(1) KUHP. Saran penulisan ini yaitu Perlunya ditingkatkan keterampilan dan pendidikan bagi anggota Kepolisian Negara Repuhiik Indonesia (Polri) untuk meningkatkan profesionalisme yang berkaitan dengan penanganan demonstrasi yang berkaitan dengan perlindungan HAM. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugasnya. Kata Kunci : Pengamanan, Unjuk Rasa, Kepolisian

TINJAUAN YURIDIS PERAN INTELIJEN KEMANAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN DETEKSI DINI TERHADAP TERJADINYA KONFLIK SOSIAL (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah) Putu Agus Sugianto, I; Matompo, Osgar S.; Lestiawati, Ida
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Metode yang digunakan dalam Â penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan : (1)Untuk mengetahui peran Intelkam Kepolisian dalam melakukan deteksi dini terhadap terjadinya konflik sosial di wilayah hukum Kepolisi (2) Untuk mengetahui faktor yang menghambat Intelkam Kepolisian dalam melakukan deteksi ini terhadap terjadinya konflik sosial di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Hasil Penelitian ini adalah (1)Salah satu tugas intelkam adalah Sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat, maka dari itu peranan intelkam dalam proses deteksi dini untuk menganalisas akan terjadinya konflik sosial dimasyarakat dilakukan dengan berbagai pola yaitu Pola STO (Service type Operation) Pola ini digunakan dalam melakukan kegiatan penyelidikan rutin intelijen dan Pola Pola MTO (Mision type Operation). (2) Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan deteksi dini terhadap konflik sosial tidak berjalan efektif disebabkan oleh beberapa faktor yaitu minimnya jumlah personil anggota intelkam polda sulteng, mininya anggaran serta minimnya sarana dan prasanan intelkam polda sulteng, ketiga hal inilah yang menjadi kendalam dalam pelaksanaan detekni dini terhadap gangguan kemanan yang mengarah pada terjadinya konflik sosial di masyarakat. Saran dalam Penelitian ini adalah (1)Sebaiknya Intelijen harus mampu membuat suatu sistem peringatan dini yang saling terintegrasi dengan berbagai unsur pemerintahan serta aparat keamanan terkait. Sehingga potensi konflik yang sekecil apapun dapat terpantau dan dapat segera dilakukan tindakan pencegahan sebelum potensi konflik tersebut berkembang menjadi situasi konflik yang sebenarnya. (2) Sebaiknya pemerintah melakukan peremajaan dan penambahan terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh intelkam polda sulteng saat ini agar pola deteksi dini dapat berjalan efektif selain itu penambahan jumlah personil Intelakam juga merupakan hal yang urgen untuk dilakukan.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â KataÂ Kunci : Intelkam. Konflik Sosial. Deteksi Dini

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search