Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.617
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Halu Oleo Law Review Jurnal Kolaboratif Sains
Matompo, Osgar S.
Unknown Affiliation
Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN PARIGI SELATAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG Idrus, Idrus; Matompo, Osgar S.; Ardin, Ardin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31934/jom.v1i1.1311

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa di wilayah Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian meliputi Desa Boyantongo, Dolago, Dolago Padang Dan Masari di Kecamatan Parigi Selatan. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data langsung yang diperoleh dari lapangan dan mengkaji bahan kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong belum terlaksana secara efektif, hal ini diketahui berdasarkan hasil penelitian yaitu terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, meliputi kompetensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta akses informasi yang minim. Efektivitas aturan pengelolaan dana desa Kecamatan Parigi Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi: (1) Faktor hukum yaitu substansi hukum yang cukup kompleks dan tumpang tindih; (2) Faktor penegak hukum, yaitu keterbatasan sumber daya aparat desa sebagai pelaksana hukum; (3) Faktor sarana hukum, yaitu keterbatasan fasilitas jaringan internet dalam pengelolaan aplikasi pemantauan; (4) Faktor masyarakat, yaitu sikap apriori yang mengakibatkan partisipatsi dan aktivitas pengawasan menjadi terganggu; dan (5) Faktor kebudayaan, yaitu budaya patrimonial yang masih kental dengan masyarakat sehingga mengganggu aktivitas pengawasan pengelolaan dana desa.Kata Kunci: Dana Desa, Efektivitas Hukum
EFEKTIVITAS PROFESI DAN PENGAMANAN DALAM PENEGAKAN SANKSI BAGI ANGGOTA POLRI Arnold, Arnold; Matompo, Osgar S.; Haling, Syamsul
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31934/jom.v1i1.1299

Abstract

Metode yang digunakan dalam  penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan : (1)Untuk mengetahui mekanisme penegakan sanksi disiplin dan kode etik oleh Profesi dan Pengamanan terhadap anggota kepolisian resor sigi yang melakukan pelanggaran (2) Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh Profesi dan Pengamanan dalam melakukan penegakan sanksi disiplin dan kode etik bagi anggota kepolisian resor sigi. Hasil Penelitian ini adalah (1)Penegakan sanksi disiplin dan Kode Etik Kepolisian Oleh Profesi Dan Pengamanan Polres Sigi belum efektif dilakukan hal ini terlihat dimana penerapan sanksi yang diberikan kepada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran masih sangat minim dari 15 pelaku pelanggaran disiplin dan kode etik hanya 5 kasus baru dapat diselesaikan oleh Profesi Dan Pengamanan Polres Sigi (2) Hambatan yang di alami oleh Propam Polres Sigi dalam penegakan sanksi disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian yang mengakibatkan tidak efektifnya penegakan kode etik profesi kepolisian dalam penelitian ini yaitu faktor internal yang terdiri dari, faktor kurannya dukungan dari atasan, kurangnya jumlah personil provost, faktor hukumnya dan faktor sarana dan prasarana sedangkan faktor eksternal terdiri dari sulitnya meminta keterangan kepada masyarakat dan faktor budaya hukum. Saran dalam Penelitian ini adalah (1)Sebaiknya perlu dilakukan pengawasan dan peningkatan disiplin dan kode etik bagi anggota Polri agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menurunkan martabat Polri sebagai penegak hukum (2) Perlunya dukungan dari berbagai pihak khususnya pimpinan dalam meminimalkan hambatan-hambatan yang telah terjadi bagi anggota provos dalam melakukan penindakan terhadap anggota polisi yang melakukan pelanggaran.Kata  Kunci : Efektivitas. Sanksi. Anggota Polri
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH SULAWESI TENGAH Lomba, Sepriyaco; Matompo, Osgar S.; Malik, Abd.
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31934/jom.v1i1.1313

Abstract

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan secara normatif dan pendekatan kasus yang mana bertujuan menganalisa penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah hukum POLDA Sulawesi Tengah serta Teknik analisis data yang digunakan adalah Kualitatif. Hasil Penelitian adalah (1) bahwa khusus terhadap pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan POLDA Sulawesi Tengah pada faktanya dilakukan dengan proses mulai dari adanya laporan masyarakat yang kemudian masuk dalam proses penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan TKP, upaya paksa, penggeledaan/penyitaan, pemberkasan lanjutan dan pelimpahan berkas kepada penuntut umum. (2) Bahwa dalam hal penanganan tindak pidana terorisme pihak kepolisian daerah Sulawesi Tengah menemui beberapa faktor kendala yang meliputi : (a)faktor sulitnya medan, (b)faktor pendekatan dengan cara memasukan pemahaman keliru dan (c)faktor kurangnya partisipasi masyarakat. Saran penelitian ini (1) Kiranya terhadap penanganan tindak pidana terorisme bukan hanya terfokus pada penegakan hukum tetapi harus juga menekankan aspek pencegahan serta dalam proses penyidikan tetap memberikan pola penanganan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. (2) Kiranya dalam upaya mencegah dan menanggulangi terorisme perlu segera adanya kerjasama menyeluruh antara aparat TNI dan Polri serta dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.Kata Kunci : Proses Penyidikan, TindakPidana, Terorisme
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI SULAWESI TENGAH Arifin, Arifin; Matompo, Osgar S.; Bram, Abd. Malik
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31934/jom.v1i1.1304

Abstract

Metode yang digunakan dalam  penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1)Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana illegal logging oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan tindak pidana illegal logging oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil Penelitian ini adalah (1)Tindak pidana illegal logging merupakan suatu kejahatan yang terorganisir dengan rapi sehingga dibutuhkan cara-cara yang luar biasa untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana illegal logging tersebut, dalam praktikya ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah untuk menanggulangi tindak pidana illegal logging tersebut yaitu diantaranya dengan menggunakan upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif (2) Persoalan tindak pidana illegal logging sudah menjadi fenomena umum yang berlangsung di mana-mana. Tindak pidana illegal logging bukan merupakan tindakan haram yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah menjadi pekerjaan keseharian, berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencegah tindak pidana illegal logging namun belum memperoleh hasil yang optimal hal tersebut disebabkan karena adanya kendala-kendala yaitu lemahnya koordinasi antara instansi, Luasnya wilayah Hutan dan minimnya anggaran.Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya pencegahan terhadap tindak pidana illegal logging harus melibatkan semua lapisan masyarakat, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dan beberapa instansi yang terkait serta masyarakat haruslah bahu membahu dalam penanganannya. Maka bukanlah hal yang tabu jika hukum positif dan hukum adat berkolaborasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana illegal logging tersebut (2) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan lebih giat lagi dalam melakukan Kegiatan dalam rangka pencegahan, peringatan, Perlindungan dan Pengamanan Hutan dan melakukan kunjungan ke masyarakat, sosialisasi/penyuluhan serta pembinaan agar masyarakat juga lebih sadar untuk menjaga kelestarian hutan dan dampak terhadap kerusakan hutan.Kata Kunci : Tindak Pidana. Illegal Logging. Penanggulangan
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018 TENTANG UJI MATERIL PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 Faisal, Muhammad S.; Matompo, Osgar S.; Muliadi, Muliadi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31934/jom.v1i1.701

Abstract

Metode yang digunakan dalam Skripsi ini adalah mengunakan pendekatan Penelitian secara yuridis Normatif. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui Dasar pertimbangan Mahkamah Agung membuat putusan Nomor 46P/HUM/2018 tentang Uji Materil Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018(2)Untuk mengetahui putusan Uji Materil Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 telah memenuhi tujuan Hukum sebagaimana yang diungkapkan Gustav Radbruch. Hasil penelitian ini adalah (1) Dalam pertimbangan Mahkamah Agung membolehkan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri menjadi anggota Legislatif dalam putusan Nomor 46 P/HUM/2018 Terhadap Pasal 4 ayat 3, Pasal 11 ayat 1 Huruf d peraturan Komisi Pemilihan Umum yang di ujikan Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-undang yang lebih Tinggi, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, (2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tentang uji materi Peraturan KPU mengenai tujuan hukum sebagai mana yang telah di ungkapkan oleh Gustav read Bruc dengan memiliki tiga indikator yaitu Keadilan, belum ada keadilan disebabkan masi adanya perdebatan di tengah masyarakat terhadap dibolehkan mantan Narapidana Korupsi Maju sebagai Anggota Legislatif. Kepastian, kepastian hukum sudah dianggap benar sepanjang belum ada perubahan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kemanfaatan, putusan Uji materi sangat tidak bisa memberi kemanfaatan lebih besar kepada masyarakat, dengan putusan ini akan terabaikannya pemerintahan yang bersi sesuai Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara yang bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Saran dalam penelitian ini adalah (1) sebaiknya ada upaya-upaya yang lebih dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan Putusan tersebut agar tidak menjadi Prakontra ditengah masyarakat. (2) untuk mewujudkan sinkronisasi baik secara subtansi hukum, struktur hukum  dalam pengambian keputusan Mahkama Agung tersebut lebih melihat dari keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatannya. Kata Kunci: Narapidana, Uji Materil, Mahkamah Agung, Legislatif 
SANKSI KODE ETIK BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG TIDAK NETRAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT PERKAP NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI POLRI Mahendra, Putu Diatmika; Matompo, Osgar S.; Muliadi, Muliadi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31934/jom.v1i1.715

Abstract

Metode yang digunakan dalam  penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan : (1)Untuk mengetahui netralitas anggota kepolisian dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak (2) Untuk mengetahui sanksi kode etik bagi anggota kepolisian yang tidak netral dalam pilkada menurut Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang Sanksi Kode Etik Profesi Polri. Hasil Penelitian ini adalah (1)Netralitas bagi anggota kepolisian merupakan sesuatu yang mutlak harus di taati oleh seluruh anggota kepolisian sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian serta Pasal 21 Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang Sanksi Kode Etik Profesi Polri, namun titik rawan netralitas bagi anggota kepolisian itu sendiri terletak pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian (2) Sanksi kode etik profesi polri merupakan nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya, namun sampai dengan saat ini pelanggaran terhadap netralitas polri dalam pemiluka tidak pernah diberikan sanksi kode etik terhadap anggota yang terlibat politik praktis dalam pemilukada. Saran dalam Penelitian ini adalah (1).Agar netralitas polri dapat dilaksanakan, perlu suatu reformasi kebijakan di tubuh Polri, dengan berupaya meningkatkan kualitas SDM Polri melalui pendidikan dan jaminan kesejahteraan yang semakin meningkat tanpa mengurangi hak-hak politik mereka (2)Sebaiknya institusi kepolisian harus dapat menerapkan sanksi kode etik terhadap anggota polri yang terlibat dalam politik praktis sebagai perwujudan dari menjaga netralitas polri, sehingga dengan sanksi yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap anggota kepolisian yang tidak netral dalam pemilukada Kata  Kunci : Kode Etik, Netralitas, Pilkada
ANALISIS KRIMINOLIGI TERHADAP PERAN BRIMOB DALAM MENANGGULANGI TERORISME DI KABUPATEN POSO Efendi, Akbar S.; Matompo, Osgar S.; Purnawati, Andi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31934/jom.v1i1.697

Abstract

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan :(1)Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan Brigade Mobil dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Kabupaten Poso (2) Untuk mengetahuifaktor yang menjadi kendala Brigade Mobil dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di wilayah Kabupaten Poso. Hasil Penelitian ini adalah (1)Tugas utama Brimob adalah untuk melakukan pencegahan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan-tindakan yang memiliki intensitas tinggi dengan menggunakan senjata api dan bahan peledak seperti yang dilakukan oleh para pelaku terorisme di Kabupaten Poso, maka dari itu berbagai upaya hukum yang dilakukan Brimob dalam menanggulangi terorisme di Poso diantaranya upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif (2) Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Kabupaten Poso telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta telah menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan negara sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme guna memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera, akan tetapi dalam praktik penanggulangan tindak pidana terorisme dikabupaten poso yang dilakukan Brimob mengalami kendala diataranya, minimnya jumlah personil brimob, sulitnya medan persembunyian pelaku terorisme dan minimnya sarana dan prasarana. Saran dalam Penelitian ini adalah (1).Sebaiknya dalam  menaggulangi tindak pidana terorisme tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja dalam hal ini Brimob, dibutuhkan sinergitas diantara seluruh elemen masyarakat, baik aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda agar saling membantu dalam menangulangi terorisme. (2) Sebaiknya pemerintah melakukan penambahan terhadap alat-alat persenjataan yang dimiliki Brimob agar penanggulangan terorisme yang tergolong berintensitas tinggi dapat ditanggulangi dengan baik selain itu penambahan jumlah personil Brimob juga merupakan hal yang urgen untuk dilakukan Kata  Kunci : Brigade Mobie. Terorisme
HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGAJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH (Studi Kantor Dprd Kab.Parigi Moutong Umbarayasa, I Wayan Gamariel; Matompo, Osgar S.; Hasmin, Moh. Yusuf
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31934/jom.v1i1.1306

Abstract

Penulisan ini bertujuan 1). Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong dalam mengajukan rancangan peraturan daerah. 2). untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi sehingga Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong tidak dapat maksimal dalam melaksanakan hak inisiatifnya. Dengan menggunakan tipe penelitian normatif-empiris. Tipe penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu berkenaan dengan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Studi Kantor DPRD Kabupaten Parigi Moutong). Hasil Penelitian Menunjukan 1). Mekanisme pelaksanaan Fungsi Legislasi yang berasal dari hak inisiatif DPRD Kabupaten dapat diajukan oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda Kabupaten/Kota sesuai Pasal 33 Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 2). Adapun Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi sehingga anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong tidak dapat maksimal dalam melaksanakan hak inisiatifnya adalah karena kurangnya sumber daya manusia atau kualitas anggota DPRD yang sangat menentukan dalam memainkan peranan dalam menggunakan hak inisiatif untuk membentuk sebuah peraturan daerah dan Kurangnya Komitmen Anggota DPRD dalam menjalankan tugas, serta rendahnya rasa solidaritas antar sesama anggota untuk saling mendukung dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab membentuk peraturan daerah.Kata Kunci: Hak Inisiatif, Fungsi Legislasi, DPRD.
Aktualisasi Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi Perspektif Politik Hukum Pidana Matompo, Osgar S.; Purnawati, Andi; Muliadi, Muliadi
Halu Oleo Law Review Vol 6, No 1 (2022): Halu Oleo Law Review: Volume 6 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v6i1.22613

Abstract

Penelitian ini mengkaji aktualisasi politik hukum pemberian grasi oleh Presiden, bertentangan dengan tujuan pemidanaan. Ketentuan pemidanaan tanpa adanya pemberian sanksi, maka hukum pidana akan kehilangan fungsi dan makna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa negara mempunyai kewenangan menghukum, namun juga terdapat kewenangan menghapus atau membatalkan hukuman. pelaksanaan kewenangan pemberian grasi oleh presiden berkaitan dengan Politik hukum pidana, harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penegakan hukum pidana. Aturan tentang grasi harus dipandang sebagai salah satu bagian dari suatu. Reformasi hukum harus dirancang secara matang dengan memperhatikan aspek mendasar dari pembangunan hukum nasional yang berdasarkan prinsip-prinsip dan dasar negara.
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W ABD. MALIK Ardin Ardin, Ardin Arifin Arifin Arnold Arnold Badrun, Ahmat Bram, Abd. Malik Dwi, Made Efendi, Akbar S. Faisal, Muhammad S. Hasmin, Moh. Yusuf Idrus Idrus Lestiawati, Ida Lomba, Sepriyaco Mahendra, Putu Diatmika Moh. Nafri, Moh. Muhajir Muhajir, Muhajir Purnama, Priska G. Purnawati, Andi Puspita, Dian S. Putu Agus Sugianto, I Putu Ary Yoga Pramana Putra, I Sudana, I Gede sumardin, sumardin Syah, Kaharuddin Syamsul Haling, Syamsul Umbarayasa, I Wayan Gamariel Zilal, Moh. S.