Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Kolaboratif Sains

TANGGUNGJAWAB PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG- Darmawan, Abdu Rahman; Haling, Syamsul; Bram, Abd. Malik
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.589 KB) | DOI: 10.31934/jom.v1i1.930

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pencemaran nama baik melalui media sosial menjadi tindak pidana dan untuk menganalisis sanksi  pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada KUHP permulaan pelaksanaan dimulai pada saat pelaku memasukkan pada media cetak, sedangkan pada undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) permulaan pelaksanaan ketika perasaan korban merasa di serang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pencemaran nama baik dapat menjadi tindak pidana menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila ketika perasaan korban terserang, dan pelaku pencemaran nama baik dapat dipertanggungjawabkan apabila terbukti mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya, melawan hukum, yang dilakukan tanpa hak. Sedangkan saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya diatur secara spesifik permulaan pelaksanaan tindak pidana pencemaran nama baik untuk menentukan pada saat mana korban terserang nama baiknya, dan sebaiknya sanksi pencemaran nama baik melalui media sosial menggunakan stelsel sanksi pidana menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Kata Kunci: Tanggungjawab Pid­­ana, Media Sosial, dan Pencemrana Nama Baik
TINJAUAN YURIDIS PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PALU) Upe, Bunga; Husainy, Haerani; Bram, Abd. Malik
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.37 KB) | DOI: 10.31934/jom.v1i1.932

Abstract

Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum. Hasil penelitian menemukan bahwa Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Pengadilan Negeri Palu yaitu dalam penerapannya tidak semua kasus dihukum selama 6 tahun sesuai dengan UU ITE, karena setiap kasus berbeda-beda. Mulai dari isi penghinaan, maksud dan tujuan serta apakah korban sangat merasa terhina, dan tidak dapat memaafkan pelaku. Hal ini sesuai dengan fakta di persidangan. Delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Saran penelitian adalah seyogyanya penegak hukum agar setiap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik ditindak dengan adil dan tegas sehingga penjatuhan sanksinya sepadan dan mengembalikan nama baik seperti semula dan seyogyanya Masyarakat pada umumnya lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan tidak menyalahgunakannya untuk kejahatan. Kata Kunci : Pencemaran Nama, Media Sosial
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI SULAWESI TENGAH Arifin, Arifin; Matompo, Osgar S.; Bram, Abd. Malik
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31934/jom.v1i1.1304

Abstract

Metode yang digunakan dalam  penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1)Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana illegal logging oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan tindak pidana illegal logging oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil Penelitian ini adalah (1)Tindak pidana illegal logging merupakan suatu kejahatan yang terorganisir dengan rapi sehingga dibutuhkan cara-cara yang luar biasa untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana illegal logging tersebut, dalam praktikya ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah untuk menanggulangi tindak pidana illegal logging tersebut yaitu diantaranya dengan menggunakan upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif (2) Persoalan tindak pidana illegal logging sudah menjadi fenomena umum yang berlangsung di mana-mana. Tindak pidana illegal logging bukan merupakan tindakan haram yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah menjadi pekerjaan keseharian, berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencegah tindak pidana illegal logging namun belum memperoleh hasil yang optimal hal tersebut disebabkan karena adanya kendala-kendala yaitu lemahnya koordinasi antara instansi, Luasnya wilayah Hutan dan minimnya anggaran.Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya pencegahan terhadap tindak pidana illegal logging harus melibatkan semua lapisan masyarakat, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dan beberapa instansi yang terkait serta masyarakat haruslah bahu membahu dalam penanganannya. Maka bukanlah hal yang tabu jika hukum positif dan hukum adat berkolaborasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana illegal logging tersebut (2) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan lebih giat lagi dalam melakukan Kegiatan dalam rangka pencegahan, peringatan, Perlindungan dan Pengamanan Hutan dan melakukan kunjungan ke masyarakat, sosialisasi/penyuluhan serta pembinaan agar masyarakat juga lebih sadar untuk menjaga kelestarian hutan dan dampak terhadap kerusakan hutan.Kata Kunci : Tindak Pidana. Illegal Logging. Penanggulangan