Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains Kalabbirang Law Journal
Ambo, Irmawati
Unknown Affiliation
Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH SEMENTARA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 (Studi Pada Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong) Basri, Basri; Husainy, Haerani; Ambo, Irmawati
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.179 KB) | DOI: 10.31934/jom.v1i1.688

Abstract

          Tinjauan Yuridis Terhadap Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah  Sementara Menurut  Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2016 (Studi Pada Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong) Metode yang digunakan dalam  penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Akibat hukum akta jual beli tanah tanpa sertifikat yang dilakukan oleh Camat sebagai PPAT sementara di Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong (2) Bagaimanakah bentuk penyelesaian hukum terhadap akta jual beli tanah tanpa sertifikat yang dilakukan oleh Camat sebagai PPAT sementara di Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong. Hasil Penelitian ini adalah (1) Perbuatan hukum melalui peralihan tanah (jual beli) yang belum bersertifikat baik dari BPN maupun dari Camat selaku PPAT sementara dalam hal ini adalah AJB, maka hal tersebut dipastikan tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak karena dikwatirkan akan menimbulkan sengketa dikemudian hari. (2) Bentuk penyelesaian hukum terhadap jual beli tanah tanpa sertifikat yang biasanya dilakukan oleh camat adalah dengan membuat kembali akta peralihan (Akta Jual Beli/AJB) dengan mengumpulkan semua pihak yang terkait baik itu penjual maupun pembeli. Saran dalam Penelitian ini adalah (1). Sebaiknya pemerintah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya sertifikat tanah sebagai hak milik (2) Bagi para Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara, diharapkan meningkatkan pengetahuan dan pendidikannya.                                                    Kata  Kunci : PPAT Sementara, Akte Tanah, Camat
Optimalisasi Bhabinkamtibmas Dalam Rangka Harkamtibmas Di Wilayah Hukum Polres Palu Maisa, Maisa; Ambo, Irmawati
Kalabbirang Law Journal Vol. 1 No. 2 (2019): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang12

Abstract

Penelitian ini membahas, pertama menganalisa optimalisasi kinerja Bhabinkamtibmas dalam Harkamtibmas di Kota Palu. Kedua, mengetahui dan menganalisa faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi optimalisasi kinerja Bhabinkamtibmas dalam Harkamtibmas di kota palu. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan Penelitian hukum empiris. Hasil penelitian, pertama kebedaraaan bhabinkamtibmas di kelurahan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan program-program yang telah dilaksanakan oleh bhabinkamtibmas mendapat dukungan dari masyarakat tetapi masih ada beberapa tindak pidana yang terjadi, hal ini menunjukkan perlu pelaksanakan tugas bhabinkamtibmas belum dioptimalkan, kedua faktor pendukung yaitu adanya dukungan dari pemerintah kota Palu dan partisipasi masyarakat menjaga lingkungannya, faktor penghambat yaitu tingkat pendidikan rata-rata SMA, sarana dan prasarana yang masih sangat minim, kurangnya pelatihan bagi bhabinkamtibmas, penempatan yang jauh dari tempat tinggal, serta belum adanya rumah Bhabin di kelurahan. Rekomendasi Penelitian mengoptimalkan kinerja Bhabinkamtibmas dalam hal perekrutannya berpendidikan S1, dilaksanakan pelatihan IHT/pendidikan khususnya di bidang bhabinkamtibmas dan Pemenuhan Sarana dan prasana untuk menunjang tugas Bhabin seperti rumah kantor bhabinkamtibmas di kelurahan, alat komputer/laptop serta camera, serta penugasan Bhabinkamtibmas seusi kedekatan tempat dinggalnya dan Bhabin melaksanakan tugas rangkap
PERAN PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM DIVERSI TERHADAP PELAKU PENCURIAN DI POLRES DONGGALA Yulianti, Yulianti; Purnawati, Andi; Ambo, Irmawati
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31934/jom.v1i1.1307

Abstract

Metode yang digunakan dalam  penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pola diversi yang dilakukan oleh  Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Donggala terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian (2) Untuk mengetahui dan menganalisis Kendala dalam pelaksanaan diversi oleh Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Donggala terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Hasil Penelitian ini adalah (1) Pola pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Unit Pelayanan perempuan dan anak Resort Donggala dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang system peradilan Pidana anak yaitu: diluar pengadilan dan didalam pengadilan yang mana proses diluar pengadilan yang lebih didahulukan karena dilakukannya Diversi dan apabila proses Diversi tidak berhasil maka perkara tersebut lanjut sampai pengadilan atau dalam pengadilan. (2) Pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian tidak selamanya berhasil dilakukan, hal tersebut karena adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan diversi kendala tersebut diantaranya yaitu, Rendahnya SDM Unit PPA Polres Donggala, Minimnya Sarana dan Prasarana, Menyatukan pemikiran pelaku dan korban serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai diversi. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif kepada seluruh personil polri khususnya para penyidik Unit PPA baik tingkat Polsek, Polres maupun Polda bahwa ada upaya penyelesaian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan  Diversi (2) Sebaiknya  diberikan  pendidikan hukum  yang  memadai bagi anggota kepolisian  khususnya para penyidik unit PPA yang merupakan komponen penting dalam menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum melalui upaya Diversi. Kata Kunci : Diversi. Pencurian. Anak.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH DEPT COLLECTOR DI KOTA PALU Arianta, I Gede; Husany, Haerani; Ambo, Irmawati
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31934/jom.v1i1.1309

Abstract

Penelitian ini bertujuan : (1)Untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap penarikan kendaraan bermotor oleh dept collector di perusahaan pembiayaan di Kota Palu (2) Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen terhadap penarikan kendaraan bermotor secara paksa yang dilakukan oleh dept collector di Kota Palu. Hasil Penelitian ini adalah (1)Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan dua bentuk yaitu secara preventif dan secara represif sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia konsumen dilindungi jika perusahaan pembiayaan melakukan pendaftaran jaminan fidusia namun realitasnya lembaga pembiayaan tidak melakukan hal demikian sehingga jaminan perlindungan terhadap konsumen tidak terlindungi (2) Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen terhadap penarikan kendaraan bermotor secara paksa yang dilakukan oleh dept collector di Kota Palu dapat ditempuh dengan dua cara yaitu melalui cara yang pertama yaitu melalui upaya non litigasi berupa penyelesaian diluar pengadilan. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, lembaga pembiayaan harus memuat didalam salah satu klausul perjanjian terkait penyelesaian apabila terjadi kredit macet (2) Finance dikota Palu dalam memberikan perlindungan kepada konsumen sebaiknay setiap kontrak didasari fidusia.Kata Kunci : Perlindungan Hukum. Lembaga Pembiayaan. Dept Collector
Co-Authors Arianta, I Gede Basri Basri Haerani Husainy, Haerani Husany, Haerani Purnawati, Andi Yulianti Yulianti Yundari, Yundari