Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENGARUH BUKAAN TERHADAP PENCAHAYAAN ALAMI DAN PENGHAWAAN ALAMI PADA MASJID AL AHDHAR BEKASI Vidiyanti, Christy; Siswanto, Rodi; Ramadhan, Febriansyah
Jurnal Arsitektur ZONASI Vol 3, No 1 (2020): Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Arsitektur Zonasi Februari 2020
Publisher : KBK Peracangan Arsitektur dan Kota Program Studi Arsitektur Fakultas Pendidikan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/jaz.v3i1.18621

Abstract

Abstract: The building should be able to provide a comfortable space for users to avoid outside unfavorable climate, so that the activities in it can run optimally. The comfort aspect is one of the important factors in special worship in it. Al-Ahdhar Mosque is a mosque designed by architect Nataneka. This mosque has large openings so that natural lighting and natural ventilation can enter the building. However, it needs to be investigated whether this large opening is enough to influence the lighting conditions and conditions of the Al-Ahdhar mosque. This research was also conducted to find out the relationship between natural lighting and natural ventilation produced and to find out the opinions of respondents to the thermal comfort of the Al-Ahdhar mosque. The method used in this study is field measurements and observations which are then processed quantitatively. The results showed that natural lighting at Al-Ahdhar mosque was 180 lux on the 1st and 128th floors of lux on the 2nd floor, which meant that natural lighting in this mosque still did not meet the standards of 200 lux. Thermal conditions at Al-Ahdhar mosque, the lowest temperature of 240C is found in areas that have openings of 34%. While 80% openings produce temperatures that tend to be higher at 29.20C to 29.60C. Larger openings do not necessarily produce good natural lighting and air conditioning conditions. But keep in mind the location of openings, orientation of openings, and types of openings. The bigger the openings will also include large solar radiation as well.Keywords: natural lighting; natural ventilation; thermal conditions; mosqueAbstrak: Bangunan sebaiknya dapat memberi ruang beraktivitas yang nyaman kepada pengguna agar terhindar dari iklim luar yang tidak menguntungkan, sehingga aktivitas di dalamnya dapat berjalan dengan optimal. Aspek kenyamanan merupakan salah satu faktor penting dalam kekhusukan beribadah di dalamnya. Masjid Al-Ahdhar merupakan masjid yang didesain oleh arsitek Nataneka. Masjid ini memiliki bukaan yang cukup besar sehingga pencahayaan alami dan penghawaan alami dapat masuk ke dalam bangunan. Namun, perlu diteliti apakah bukaan yang besar ini cukup berpengaruh terhadap kondisi pencahayaan dan kondisi penghawaan pada masjid Al-Ahdhar. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui hubungan antara pencahayaan alami dan penghawaan alami yang dihasilkan serta mengetahui pendapat responden terhadap kenyamanan termal masjid Al-Ahdhar. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengukuran lapangan dan observasi yang kemudian diolah secara kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencahayaan alami pada masjid Al-Ahdhar adalah sebesar 180 lux pada lantai 1 dan 128 lux pada lantai 2 yang berarti pencahayaan alami pada masjid ini masih belum memenuhi standar yaitu sebesar 200 lux. Kondisi thermal pada masjid Al-Ahdhar, suhu terendah yaitu sebesar 240C didapatkan pada area yang memiliki bukaan 34%. Sedangkan bukaan 80% menghasilkan suhu udara yang cenderung lebih tinggi yaitu sebesar 29,20C sampai 29,60C. Bukaan yang semakin besar belum tentu menghasilkan kondisi pencahayaan alami dan penghawaan alami yang baik. Namun perlu diperhatikan letak bukaan, orientasi bukaan, dan jenis bukaan. Semakin besar bukaan juga akan memasukkan radiasi matahari yang besar pula.Kata Kunci: pencahayaan alami; penghawaan alami; kondisi termal; masjid
LEGAL POSITIVISM IN CONSTITUTIONAL COURT DECISION 46/PUU-XIV/2016 Ramadhan, Febriansyah
Progressive Law Review Vol 2 No 01 (2020): April
Publisher : Progressive Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/plr.v2i01.25

Abstract

This paper examines the Constitutional Court Decision 46 / PUU-XIV / 2016 through the approach of the flow of legal philosophy, specifically legal positivism which resides behind decisions that reject the petition of the applicant. Tensions between the philosophical schools of law always occur, until the judges give their decisions. This decision was classified as a hard case, which was very full of paradigm disputes. The focus of the study in this study is to look at the judges' consideration with the logical positivism approach to law. This is done because the foothold that is the basis of legal arguments places several statutory regulations at the constitutional level and the law becomes the main analysis stone looking at the problems/premise of the major, where the authority adds norms not the authority of the Constitutional Court. Therefore, the formulation of the problem in this study is the identification and analysis of arguments with nuances of legal positivism in the Constitutional Court Decision 46 / PUU-XIV / 2016. The research method used is the Doctrinal / Normative Research, which is the main legal material to be examined in this study, which is the Constitutional Court Decision 46 / PUU-XIV / 2016. The type of approach, using the analytical approach (analytical approach) and philosophical approach (philosophical approach). Conclusions from this study: The flow of legal positivism with its arguments based on axiology, ontology, and epistemology dominates the judges so that the presence of the decision rejects the petition of the applicant. The flow of legal positivism comes with reasoning/logic that is very tight and closed, which makes the legislation as the main basis, thus limiting judges to conduct self-restraint, and submit it to the legislators to execute what is expected of the applicant. In addition, the issue of the principle of legality that upholds legal certainty is also the main reason for the judges who reject the decision. The tension between the flow of legal philosophy in this decision occurs, where legal positivism which originally had a theoretical tension with the flow of natural law and historical schools, also occurred where judges who had dissenting opinions based their arguments on the flow of natural law and historical schools.
EFEKTIVITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN Hadiati, Mia; Syailendra, Moody R; Marfungah, Luthfi; Ramadhan, Febriansyah; Monalisa, Monalisa; Gunawan, Anggraeni Sari
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 5, No 1 (2021): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v5i1.10097.2021

Abstract

This paper will discuss how the post-judicial decision of the Constitutional Court has a minimum age of marriage for woman and consideration in the values of human rights. This paper aims to provide an understanding to the public that the importance of paying attention to the age of marriage is a form of protection of children’s rights, and as an effort to prevent discrimination against woman. The research method used is a combination of normative legal research and empirical legal research. The research material that will be used in this research includes secondary data and primary data. Primary data were obtained directly from samples / research subjects. While the legal materials for secondary data in this study were obtained from library materials related to the problem. After the verdict of the Constitutional Court at a minimum age is married to a 19-year-old woman in terms of the values of human rights, and this is one form of public awareness and responsibility of the state for the protection and fulfillment of human rights (children’s rights and principles of nondiscrimination) and constitutional rights. This issue further looks at the future impact of child marriage for woman can lead to discriminatory actions against woman related to the issue of legal position between men and women who will directly violate children’s rights. Tulisan ini akan membahas bagaimana pasca-putusan Mahkamah Konstitusi usia minimal menikah bagi perempuan dan pertimbangan dalam nilai-nilai hak asasi manusia. Tulisan ini bertujuan: memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya memperhatikan usia menikah sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak dan sebagai salah satu upaya pencegahan tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Metode penelitian yang digunakan yakni perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Bahan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder maupun data primer. Data primer diperoleh secara langsung dari sampel/subjek penelitian. Sedangkan bahan hukum data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pasca-putusan Mahkamah Konstitusi usia minimal menikah bagi perempuan 19 (sembilan belas) tahun menunjukan sangat sarat dengan pertimbangan nilai-nilai hak asasi manusia, dan ini merupakan salah satu bentuk kesadaran masyarakat dan tanggung jawab negara atas perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi (hak-hak anak, dan prinsip non diskriminasi) dan hak konstitusi. Persoalan ini lebih jauh melihat kedepan dampak dari perkawinan usia anak bagi perempuan dapat menimbulkan tindakan diskriminasi terhadap perempuan terkait dengan persoalan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan yang secara langsung akan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak.