Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

JURISPRUDENCE POSITION IN THE COMMON AND CIVIL LAWS Edi Rohaedi
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 2, No 2 (2018): Journal of Humanities and Social Studies
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (71.373 KB) | DOI: 10.33751/jhss.v2i2.950

Abstract

The development of jurisprudence continues to grow in accordance with the existing laws in the society which it is not the same as the law in legal development. It is not related to the rigid nature of the law which only regulates the general nature and the process of its formation takes a long time. In practice, the development of jurisprudence, as one of the sources of formal law, can be distinguished into two legal systems affecting the legal world. They are namely the Continental European legal system with its Civil Law System which prioritizes "codification" in the field of law and the Anglo Saxon law with its Common Law System, which is famous for the "Precedent" system binding the judges to follow the previous judgment in deciding the same case.
ACCOUNTABILITY OF DISCRETION ACT BY GOVERNMENT OFFICIALS IN THE PERSPECTIVE OF STATE LAW OF WELFARE Asmak Ul Hosnah; Edi Rohaedi
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 4, No 1 (2020): Journal of Humanities and Social Studies
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.482 KB) | DOI: 10.33751/jhss.v4i1.1904

Abstract

Accountability of government officials' actions is strongly related to the exercise of government authority. In carrying out duties to realize the general welfare, the authority used by organs or government officials is based on the provisions of the laws and regulations (the principle of legality). However, it is not uncommon for the task to be carried out based on discretionary authority. The freedom of government officials to make decisions based on discretionary authority has a great potential to be abused which results in consequences from both point of view of administrative law as well as of criminal law. In the practice, there is discrepancy among law enforcers on the understanding of the principles related to the accountability of discretionary authority held by government officials.
MEKANISME PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Edi Rohaedi; Isep H. Insan; Nadia Zumaro
PALAR (Pakuan Law review) Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2019
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (672.229 KB) | DOI: 10.33751/palar.v5i2.1192

Abstract

ABSTRAK Pengadaan tanah merupakan perbuatan hukum yang berupa melepaskan hubungan hukum yang semula ada antara pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan, dengan pemberian imbalan dalam bentuk uang, fasilitas atau lainnya, melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara empunya tanah dan pihak yang memerlukan. Proses pelepasan hak atas kepemilikan orang atas tanah dan/atau benda-benda yang ada diatasnya yang dilakukan secara sukarela. Pengaturan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil Penyelenggaraan pengadaan tanah juga sering bersinggungan dengan isu hukum mendasar seperti hak asasi manusia, prinsip keadilan, prinsip keseimbangan antara kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat baik secara individu maupun kelompok.Kata Kunci : pengaturan, pengadaan tanah, kepentingan umum. ABSTRACTLand acquisition is a legal act in the form of relinquishing the legal relationship that originally existed between the holder of the right and the land needed, by providing compensation in the form of money, facilities or others, through deliberation to reach an agreement between the owner of the land and the party in need. The process of relinquishing rights to ownership of land and / or objects thereon which is done voluntarily. Regulation on Land Procurement for development in the public interest is regulated in Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest and its Implementation Regulations are governed by Presidential Regulation and Regulation of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia. Land acquisition for development in the public interest is carried out through several stages, namely the planning, preparation, implementation and delivery of results. The implementation of land acquisition also often intersects with fundamental legal issues such as human rights, the principle of justice, the principle of a balance between the interests of the state and the interests of the community both individuals and groups.Keywords: arrangement, land acquisition, public interest.
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KOTA BOGOR Edi Rohaedi; Hasan Basri; Nandang Kusnadi
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1094.455 KB) | DOI: 10.33751/palar.v7i2.3581

Abstract

Abstrak Dalam rangka usaha memelihara kewibawaan Pegawai Negeri Sipil, serta untuk mewujudkan Pegawai Negeri sebagai Aparatur Pemerintah yang bersih dan berwibawa diperlukan adanya suatu perangkat peraturan disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila suatu kewajiban tersebut tidak ditaati atau adanya suatu pelanggaran-pelanggaran dalam menjalankan tugas. Pengaturan dan penerapan  sanksi disiplin  terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS)  pada Pemerintah Daerah Kota Bogor diatur dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun  2016 tentang Kinerja Dan Disiplin Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor sebagai penjabaran dan pedoman lebih lanjut terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum yang didasarkan pada wewenang yang jelas, mekanisme yang benar dan atas pertimbangan objektif terhadap pelanggaran yang dilakukan, selain itu pula dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan Pegawai Negeri Sipil tersebut melakukan pelanggaran disiplin. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam penerapan sanksi disiplin, yaitu kurangnya profesionalisme dan tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil dalam menyelenggarakan tugasnya, kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang serta  masih rendahnya kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku Aparatur Sipil Negara. Kata Kunci : Sanksi,  Pelanggaran Disiplin, Pegawai Negeri  AbstractIn order to maintain the authority of civil servants, as well as to realize civil servants as clean and authoritative Government Apparatus, a set of disciplinary regulations containing the points of obligation, prohibition and sanctions if an obligation is not obeyed or there is a violation in carrying out the task. The regulation and application of disciplinary sanctions against Civil Servants (PNS) in the Bogor City Government is regulated by Bogor Mayor Regulation No. 16 of 2016 concerning Performance and Discipline of Employees in the Bogor City Government Environment as a further description and guideline to the provisions in Government Regulation No.53 of 2010 on Discipline of Civil Servants which is a guideline for officials authorized to punish and provide certainty in imposing disciplinary penalties. Similarly, the limitation of authority for authorized officials to punish is based on clear authority, correct mechanisms and on objective consideration of violations committed, in addition to considering the factors that encourage or cause the Civil Servant to commit disciplinary violations. Obstacles faced by the Bogor City Government in the application of disciplinary sanctions, namely the lack of professionalism and responsibility of civil servants in carrying out their duties, the lack of strict sanctions given by authorized officials and the low discipline of civil servants in carrying out their duties and obligations as civil servants. Keywords : Sanctions, Discipline Violations, Civil Servants
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Nuradi ,; Dwi Andayani Budisetyowati; Edi Rohaedi; Teguh Setiadi
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1031.333 KB) | DOI: 10.33751/palar.v8i1.4689

Abstract

Abstrak Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  khususnya ketentuan Pasal 22 berpengaruh dan membawa konsekuensi hukum terhadap beberapa Pasal dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk juga perubahan ketentuan berkaitan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Tujuan Penelitian ini bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebelum dan sesudah berlakunya UU 11/2020.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pengolahan data dilakukan secara deskriptif analitis. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup setelah berlakunya UU 11/2020 dapat dilakukan dengan cara pengajuan gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri yang berwenang, dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) berupa negosiasi ataupun mediasi serta melalui arbitrase. Kata kunci : Penyelesaian Sengketa, Lingkungan Hidup, UU Cipta Kerja Absract The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, particularly the provisions of Article 22, has legal consequences for several articles in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, including changes to provisions relating to the settlement of environmental disputes. This research aims to regulate the settlement of environmental disputes before and after the enactment of Law 11/2020. The method used in this study is a normative juridical approach with a statute approach and a conceptual approach. Data processing was carried out in a descriptive-analytical manner. The data collection carried out in this study used a literature study. The study results show that the settlement of environmental disputes after enacting Law 11/2020 can be carried out by submitting a civil suit to the competent District Court. Furthermore, the settlement of environmental disputes outside the court can be carried out through Alternative Settlement Keywords: Dispute Resolution, Environment, Job Creation Law
PENERBITAN PERMOHONAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION Teguh Setiadi; Edi Rohaedi; Muchamad Wajihuddin
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (867.285 KB) | DOI: 10.33751/palar.v7i1.3083

Abstract

Abstrak Online Single Submission (OSS) diluncurkan pada tanggal  8 Juli 2018 dalam rangka menyederhanakan proses perizinan berusaha. Disebut pertama kali dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, sedangkanh peraturan pelaksanaan OSS ini  diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. OSS adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) negara hingga Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia. Kebijakan ini diambil Pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluhkan panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha. Online Single Submission sering juga disebut dengan singkatan OSS. Penggunaan OSS ini biasanya dilakukan dalam hal pengurusan izin berusaha oleh para pelaku usaha. Jadi bila ingin berusaha atau memiliki sebuah usaha bisa melakukan pengurusan OSS ini. Usaha yang dirintis tidaklah terbatas. Maksudnya adalah semua jenis usaha bisa diperoleh ijinnya melalui pengurusan OSS ini. Baik usaha dengan tingkat mikro maupun usaha kecil dan usaha menengah hingga usaha berkelas besar sudah seharusnya mendapatkan izin untuk berdiri dan beroperasional. Baik usaha perorangan maupun usaha dalam bentuk badan usaha atau lembaga juga perlu izin untuk berdiri dan beroperasional.Dengan adanya OSS, pelaku usaha tidak lagi harus mendatangi berbagai K/L atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemda untuk mengurus izin berlapis-lapis yang sebelumnya harus diperoleh satu per satu secara bertahap. OSS memungkinkan pelaku usaha untuk segera memulai proses produksinya secara simultan sembari melengkapi dokumen-dokumen pelaksanaan lainnya. Kata Kunci : Penerbitan,  Perizinan Berusaha, Online Single Submission Abstract                  Online Single Submission (OSS) was launched on July 8, 2018 in order to simplify the business licensing process. It was mentioned for the first time in Presidential Regulation Number 91 of 2017, while the regulations for implementing this OSS are regulated in Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services. OSS is a business licensing system that is integrated electronically with all Ministries / Institutions (K/ L) of the country to Local Governments (Pemda) in Indonesia. This policy was taken by the Government as an effort to improve the national economy through the growth of the business world, which has been complaining about the long time and bureaucratic chains that must be passed to start a business. Online Single Submission is often referred to as the OSS acronym. The use of OSS is usually carried out in terms of obtaining business licenses by business actors. So if you want to have a business or have a business you can take care of this OSS. The efforts initiated were not limited. The point is that permits for all types of businesses can be obtained through this OSS arrangement. Both businesses with the micro level and small businesses and medium-sized businesses to large-class businesses should have obtained a license to stand and operate. Both individual businesses and businesses in the form of business entities or institutions also need a license to stand and operate. With the OSS, business actors no longer have to visit various Ministries/Agencies or Regional Apparatus Organizations (OPD) in the regional government to take care of the previous multi-layered permits. must be obtained one by one gradually. OSS allows business actors to immediately start the production process simultaneously while completing other implementation documents. KEY WORDS : Publishing, business licensing, Online Single Submission
ACCOUNTABILITY OF DISCRETION ACT BY GOVERNMENT OFFICIALS IN THE PERSPECTIVE OF STATE LAW OF WELFARE Asmak Ul Hosnah; Edi Rohaedi
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 4, No 1 (2020): Journal of Humanities and Social Studies
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v4i1.1904

Abstract

Accountability of government officials' actions is strongly related to the exercise of government authority. In carrying out duties to realize the general welfare, the authority used by organs or government officials is based on the provisions of the laws and regulations (the principle of legality). However, it is not uncommon for the task to be carried out based on discretionary authority. The freedom of government officials to make decisions based on discretionary authority has a great potential to be abused which results in consequences from both point of view of administrative law as well as of criminal law. In the practice, there is discrepancy among law enforcers on the understanding of the principles related to the accountability of discretionary authority held by government officials.
STRUKTUR NARATIF VLADIMIR PROPP PADA CERITA RAKYAT IKAN DEWA DI KABUPATEN KUNINGAN Edi Rohaedi; Dedi Koswara; Retty Isnendes
Fon : Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol 19, No 2 (2023): Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Publisher : Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/fon.v19i2.7360

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menguji cobakan teori struktur naratif Vladimir Propp terhadap cerita rakyat ikan dewa di Kabupaten Kuningan, dengan mengambil sampel satu dari tiga versi cerita rakyat ikan dewa yang didapat di lapangan. Latar belakang penelitian ini adalah sebagai upaya pelestarian sastra lisan yang kini sudah hampir hilang dikarenakan perkembangan teknologi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskrriptif, data penelitian merupakan cerita rakyat yang bersumber langsung dari lapangan, observasi, dokumentasi dan wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dan deskripsi analisi digunakan untuk mengolah data menerapkan pendekatan struktur naratif Vladimir Propp.  Hasil dari penelitian ini, membuktikan bahwa pendekatan struktur naratif Vladimir Propp dapat digunakan untuk menganalisis cerita rakyat yang berasal dari lapangan, dengan ditemukanya 21 fungsi pelaku, yang didistribusikan ke dalam tiga lingkungan aksi, dan terdapat tiga pola atau pergerakan cerita sengan skema (α)-J-a-Z-Q-E-Rs-↑-B-↑-β-B-E-B-N-B-J-F-K-B-F-T-(X). Selain itu, struktur naratif Vladimir Propp bukan hanya menggambarkan struktur naratif sebuah karya sastra, akan tetapi dapat mengetahui karakter tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut, seperti yang digambarkan oleh tokoh Sunan Gunung Jati dalam cerita tersebut.Kata kunci 1;, cerita rakyat, ikan dewa, kuningan, struktur  VLADIMIR PROPP'S NARRATIVE STRUCTURE ON THE FOLKLORE OF THE GOD FISH IN KUNINGAN REGENCY ABSTRACT: This study aims to test Vladimir Propp's narrative structure theory on the folklore of ikan dewa in Kuningan Regency, by taking a sample of one of three versions of the folklore of ikan dewa obtained in the field. The background of this research is as an effort to preserve oral literature which is now almost lost due to technological developments. This research is a qualitative research with a descriptive approach, the research data is folklore that comes directly from the field, observations, documentation and interviews are used as data collection techniques and descriptive analysis is used to process data using Vladimir Propp's narrative structure approach. The results of this study prove that Vladimir Propp's narrative structure approach can be used to analyze folklore originating from the field, by finding 21 actors' functions, which are distributed into three action environments, and there are three patterns or story movements with schemes (α)- J-a-Z-Q-E-Rs-↑-B-↑-β-B-E-B-N-B-J-F-K-B-F-T-(X). In addition, Vladimir Propp's narrative structure not only describes the narrative structure of a literary work, but can identify the characters in the story, as depicted by the character Sunan Gunung Jati in the story.Keywords 1;, folklore, ikan dewa, kuningan, structure