Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL BERDASARKAN KONVENSI PARIS DAN PERJANJIAN TRIPS SERTA PENERAPANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK Sari D, Siti Nurul Intan
Jurnal Yuridis Vol 2, No 2 (2015): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Marks is a sign in the form of images, names, words, letters, numbers, color composition, or a combination of these elements, having distinguishing features and used in the trading of goods or services. Marks can be divided into three types based on reputation and renown of a marks, namely: normal marks, well-known marks and famous marks. In the business world, many once we find well-known marks that come from outside and within the country. The need to protect well-known marks becomes very important, in the face of the violations that occurred in the trade of goods and services. Protection well-known marks is needed to avoid loss of mark holders and consumer users of goods and services. In this paper, the problem : What is law protection of well-known marks based on the Paris Convention and the Trips Agreement and the application pursuant to Law No. 15 of 2001 on Marks? Legal Protection for well-known marks can be attributed to the Paris Convention, Trips Agreement and Law No. 15 of 2001 on Marks.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY (STUDI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP) Kurniawan, Ridho; Sari D, Siti Nurul Intan
Jurnal Yuridis Vol 1, No 2 (2014): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Criminal responsibility adopted by the Indonesian criminal law and environmental law are regulated in Law Number 32/ 2009 on Environmental Protection and Management. The principle of fault liability based complicate law enforcement in the process of criminal evidence. Law Number 32/2009 on Environmental Protection and Management of the Environment has set a strict liability issue but nevertheless the strict liability only obligate to pay compensation in the event a civil lawsuit. Criminal law recognize the strict liability. Strict liability is defined as liability without fault is criminal liability without proof of fault further to the offender. In criminal cases involving corporate environment needs to be applied the principle of strict liability, so that the strict liability can be expanded application not only to the claim for damages in civil cases but can also be done in the legal protection of penal law, is expected with the integration of the law will be able to simplify the process of proving environmental crime by the corporation . This research aims to determine the corporate criminal liability based on the principle of Strict Liability and its implications of the application of strict liability corporation in the process of proving environmental crime.

IMPLEMENTASI CYBER NOTARY DI INDONESIA DITINJAU DALAM UPAYA REFORMASI BIROKRASI ERA 4.0 Rizqi, Fadhila; Intan Sari D., Siti Nurul
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 1 (2021): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Implementasi pelayanan publik berbasis teknologi dalam bidang kenotariatan belum dilaksanakan semaksimal mungkin di Indonesia. Penjelasan Atas Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa cyber notary berlaku hanya dalam kewenangan sertifikasi kegiatanÂ transaksi antara Notaris dan Penghadap, namun tidak dalam kewenangan kenotariatan dalam lingkup yang lebih luas. Untuk mendorong pelayanan publik berbasis teknologi di bidang kenotariatan yang efektif dan efisien, maka perlu dikaitkan dengan Reformasi Birokrasi di Indonesia, terlebih melihat perkembangan teknologi yang sangat pesat di era 4.0 saat ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keuntungan dan keterkaitan penerapan cyber notary di Indonesia dalam upaya reformasi birokrasi era 4.0 saat ini? dan bagaimana eksistensi dan peraturan perundang-undangan cyber notary di negara civil law, khususnya Negara Belgia dan Perancis?. Penelitian hukum ini ialah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparasi yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Birokrasi cyber notary perlu diimplementasikan di Indonesia, sebab dapat membantu penyelenggaraan pemerintah yang mencapai good governance. Untuk memperoleh landasan hukum yang kuat terkait cyber notary, maka Indonesia harus mengubah Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 1868 KUHPerdata, dan Pasal 5 ayat (4) huruf b Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.Kata Kunci: cyber notary, reformasi birokrasi, studi komparasi, civil law

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERLANTAR MELALUI PENGADILAN OLEH PEMEGANG HAK GUNA USAHA (HGU) Sulis Anita; Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Kasus penelantaran tanah yang dilakukan oleh PT. Sarana Subur Agrindotama sebagai Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di Kalimantan Selatan karena tidak memanfaatkan tanah negara yang diperuntukan untuk perkebunan kelapa sawit. Dinyatakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1/PTT-HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tanggal 6 Juni 2017, tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha Nomor 01/Tanah Laut atas nama PT. Sarana Subur Agrindotama Terletak di Desa Kandangan Lama, Kuringkit, Batu Tungku dan Bumi Asih, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kasus (case approach), dengan menggunakan metode tersebut peneliti mampu menjawab permasalahan yang terjadi dan peneliti juga mencoba untuk membangun argumentasi hukum mengenai kasus yang terjadi di Kalimantan Selatan. Mengenai penelantaran tanah ini dibantah oleh PT. Sarana Subur Agrindotama yang menyatakan bahwa tidak melakukan penelantaran tanah, tetapi karena tanah masih sulit untuk dijangkau dan alat berat masih terbatas selain itu masyarakat yang berbatasan dan berada di desa tempat tanah itu berada sudah membuka ladang-ladang untuk kebun. Penyelesaian kasus yang dilakukan adalah PT. Sarana Subur Agrindotama mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri tersebut. Tetapi berdasarkan laporan hasil identifikasi dan penelitian tanah yang terindikasi terlantar oleh Kantor Pertanahan Tanah Laut menyatakan bahwa tanah di Kalimantan Selatan tersebut teridentifikasi sebagai tanah terlantar. Sehingga Putusan Nomor 182/G/2017/PTUN.JKT menolak gugatan PT. Sarana Subur Agrindotama, yang menyatakan bahwa PT. Sarana Subur Agrindotama melakukan penelantaran tanah di Kalimantan Selatan.Kata-Kunci: Tanah Terlantar, Hak Guna Usaha (HGU), Penguasaan TanahThe case of abandonment of land carried out by PT. Sarana Subur Agrindotama as the Holder of Cultivation Rights (HGU) in South Kalimantan because it does not utilize state land designated for oil palm plantations. It is stated based on the Decree of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency No.1/PTT-HGU/KEM-ATR/BPN/2017 dated June 6 2017, concerning the Stipulation of Abandoned Land originating from Cultivation Rights Number 01/Tanah Laut over name of PT. Means Subur Agrindotama is located in Kandangan Lama Village, Kuringkit, Batu Furnace and Bumi Asih, Panyipatan District, Tanah Laut Regency, South Kalimantan Province. The method used in this study is the case approach method, by using this method the researcher is able to answer the problems that occur and the researchers also try to build legal arguments regarding the cases that occurred in South Kalimantan. Regarding the abandonment of this land, PT. Sarana Subur Agrindotama which stated that they did not abandon the land, but because the land was still difficult to reach and heavy equipment was still limited. In addition, the people who bordered and were in the village where the land was located had already opened fields for gardens. The settlement of cases carried out is PT. Sarana Subur Agrindotama filed a lawsuit to the Jakarta State Administrative Court to cancel the Ministerial Decree. However, based on the report on the results of the identification and research of abandoned land indicated by the Tanah Laut Land Office, it was stated that the land in South Kalimantan was identified as abandoned land. So that Decision Number 182/G/2017/PTUN.JKT rejected PT. Sarana Subur Agrindotama, which stated that PT. Sarana Subur Agrindotama has abandoned land in South Kalimantan.Keywords: Abandoned Land, Cultivation Rights (HGU), Land Tenure

PENGKLASIFIKASIAN HAK ATAS MEREK SEBAGAI BENDA PADA OBJEK JAMINAN DALAM PERBANKAN Muhammad Hadi Alhadar; Siti Nurul Intan Sari D
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Merek dipergunakan dalam menentukan atau memebedakan sebuah brand dimana merek memberikan hak pada pemilik merek tersbut, untuk dapat dipergunakan dalam kegiatan perdangan dan jasa dalam ruang lingkup bisnis. Padal pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai segala kebendaan dapat diajdikan sebagai jaminan maka, namun tidak adanya autran mengenai merek ialah suatu brand dan bisa dijadikan sebagai penjaminan. Maka dalam penelitian ini dilandasi atas permasalahan mengenai apakah merek dapat diklasifikasikan sebagai benda dan kemudian dijadikan sebagai objek jaminan dengan melihat pada nilai ekonomis yang terdapat pada merek dan karakteristik pada merek. Penelitian ini dibuat untuk menjelaskan mengenai bagaimana pengkualifikasikan merek sebagai benda untuk dapat dijadikan objek jaminan. Selanjutnya penelitian ini juga hendak menjelaskan bentuk jaminan seperti apa yang sesuai diterapkan pada hak atas merek. Hasil akhir dari kajian ini menjelaskan bahwa merek dapat dikatakan sebagai benda karena memiliki sifat kebendaan pada karakteristiknya, oleh karena itu merek dapat dijadikan objek jaminan pada perbankan, namun pada prakteknya beberapa lembaga perbankan yang menerapkan merek sebagai jaminan hanya menjadikan jaminan merek sebagai jaminan tambahan dan belum dijadikan sebagai jaminan utama karena tidak adanya acuan untuk memberikan standarisasi nilai pasti pada merek.

PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI APARTEMEN SEBAGAI PEMBATAS PEMENUHAN AZAS KESEIMBANGAN Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe
Jurnal Yuridis Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v8i2.3720

Pelaksanaan jual beli apartemen banyak dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu unit apartemen yang akan dibeli yang dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai pengikatan sementara, dikarenakan apartemen belum lunas, belum selesai dibangun, ataupun sertifikat yang belum pecah. Namun, dalam pelaksanannya, banyak PPJB apartemen yang menimbulkan wanprestasi di kemudian hari yang berujung pada gugatan yang dilakukan oleh pembeli (konsumen). Pada prakteknya, pembuatan PPJB Apartemen dibuat oleh salah satu pihak yaitu pihak pengembang, sehingga tidak terdapat keseimbangan kehendak dari para pihak. Perjanjian selain harus mememnuhi syarat-syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, juga harus memberlakukan asas-asas dalam perjanjian, salah satu asasnya keseimbangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan asas keseimbangan dalam PPJB apartemen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini, bahwa dalam PPJB Apartemen terdapat penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi dari pihak pengembang terhadap pihak pembeli dimana isi perjanjian yang dibuat oleh pengembang hanya menguntungkan pihak pengembang yang posisi tawarnya lebih tinggi dan merugikan pembeli yang tidak ikut serta dalam menentukan isi perjanjian, sehingga tidak terpenuhinya asas keseimbangan dalam PPJB apartemen. Penentuan isi PPJB apartemen yang dilakukan secara sepihak oleh pihak pengembang, lebih banyak menguntungkan pengembang saja, sehingga menyebabkan sering terjadinya wanprestasi yang merugikan pihak pembeli dan menimbulkan gugatan dari pembeli di kemudian hari.

Perlindungan Hukum Bagi Kurir dalam Sistem Cash on Delivery Belanja Online Riska Natagina Putri; Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 4 Issue 2 (2021) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Islamic State University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

This study aims to find out the legal position of the couriers in online shopping activities, especially in the payment method of COD (Cash on Delivery); the legal protection that can be given to the COD couriers; and the legal protection for the couriers who encounter buyers who default and refuse the goods they ordered. The method used in this research is the normative juridical method by examining library materials or secondary data sources, namely laws and regulations, books, and legal studies. Based on this method, the research was conducted using a statutory approach and a case approach. The results show that the legal position of the couriers in the online shopping with COD method of payment is as a recipient of a deposit, as a person who represents a freight forwarder in carrying out the power of attorney from the seller, and as a recipient of payment from the buyer. The legal protection that can be given to the couriers is ensuring that the couriers are not responsible for any discrepancy or damage to goods that are not caused by his mistake or negligence.

Legal Protection for Parties in Sale and Purchase Transactions of Virtual Objects Arzetta Zahra Metthania; Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 5 Issue 2 (2022) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/volksgeist.v5i2.7066

This study aimed to analyze the regulation concerning transactions of buying and selling virtual objects in Indonesia and find out the legal protection for the parties in the event of default in such transactions. This study was normative juridical research using secondary data and statute approach. Virtual objects are intangible objects that, referring to Article 499 of the Civil Code, can be claimed, can be of property rights, and have economic value. The regulation concerning transactions for virtual objects refers to arrangement of buying and selling transactions in the Civil Code, specifically in Articles 1457 to Article 1540 there of. Legal protection for the parties in buying and selling virtual objects refers to the agreement made by the parties. However, in buying and selling virtual objects, there is no written agreement except an agreement made based on conversations via social media of the parties, such as WhatsApp or E-mail. Therefore, any default committed by either party can only be proven by the provisions made by the parties in their conversations. On this matter, referring to Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, business actors are entitled to receive payments or goods, while the consumers are entitled to receive compensation if the goods received are not in accordance with the agreement.

LEGAL CONSEQUENCES OF AGREEMENTS MADE BY DIRECTORS WHOSE TERM OF OFFICE HAS ENDED Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe
Jurnal Scientia Vol. 11 No. 02 (2022): Education, Sosial science and Planning technique, November
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The appointment of the Board of Directors for the first time is carried out by the Founder of the Company through the Deed of Establishment. Article 94 paragraph 3 of the Indonesian Company Law does not stipulate the terms of office of the Directors, it only states that the Directors are appointed for a certain period and they can be reappointed. In practice, the Board of Directors is first appointed through a Deed of Establishment for a period of 3 (three) or 5 (five) years. The term of office of the Company's Board of Directors that has expired cannot be automatically extended but must be reappointed. Since the expiration of their period, the former Directors of the Company are no longer entitled to act for and on behalf of the Company. However, in practice there are still many companies not aware of the terms of office of the Directors, so they are negligent in re-appointing members of the Board of Directors. The purpose of this study is to find out the provisions for reappointing members of the Board of Directors and the legal consequences of agreements made by the Board of Directors whose terms of office have ended. The type of research in this study is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The results of the study show that the reappointments of former Directors whose term of office has expired can be carried out through a GMS or Circular Decision (decisions of shareholders that are binding outside the GMS), which are outlined in a Notary Deed and notified to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to be recorded in the Company Register to obtain approval. The agreement signed by the former Board of Directors on behalf of the company whose term of office has ended is invalid because it does not fulfill the subjective element as required for a valid agreement (Article 1320 of the Indonesian Civil Code) which results in the agreement being canceled by one of the parties. If not canceled by one of the parties, then the agreement is personally binding on the Directors, not the company. Therefore, before the term of office of the Board of Directors ends, it is better for the company to re-appoint it through the GMS or Circular Decision and ratification to the Indonesian Ministry of Law and Human Rights so that the agreement is made by the Directors on behalf of the company can bind the company.

THE SETTLEMENT OF DEFAULT IN SHOPEE PAYLATER ELECTRONIC AGREEMENTS Hutami Nursafitri; Siti Nurul Intan Sari D
Awang Long Law Review Vol 3 No 2 (2021): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Information technology-based lending and borrowing facilities such as Shopee Paylater actually have many conveniences for its users. Shopee Paylater is a form of money lending and borrowing services regulated in Article 1 number (3) of the Financial Services Authority Regulation (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/POJK) No. 77/ POJK.1/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services. Although the form of the Shopee Paylater agreement is not written, the Sunservanda Pacta principles contained in Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code are still valid. In practice, the Shopee Paylater has quite a lot of problems regarding breach of contract by Shopee Paylater users. Researchers are interested in discussing forms of breach of contract arising from the Shopee Paylater electronic agreement and efforts to resolve disputes that arise. The type of research used in this research is normative juridical research by examining literatures such as law and regulations. This study uses secondary data. The results obtained in the practice of information technology-based lending and borrowing services are two types of breach of contract, namely those who are not doing what they are determined to do and those who do what is promised but once it is overdue. The settlement of the Breach of Contract on the Shopee paylater electronic agreement has been stated in the terms and conditions which are carried out by deliberation to reach a consensus, but if its still has not reach a consensus, it can be resolved by final level settlement through arbitration in Indonesia organized by the National Arbitration Board (Badan Arbitrase Nasional Indonesia/ BANI).

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search