Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

MANAJEMAN INFORMASI PERSEDIAAN BARANG BERBASIS WEB PADA CV H. SYARIDIN KARAWANG Priyandaru, Hananda; Kurniawan, Indra; Walim, Walim; Tabrani, Muhamad
Aksara Public Vol 4 No 3 (2020): Agustus (2020)
Publisher : EDUTECH CONSULTANT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

H.Syaridin adalah perusahaan yang menjual bahan kain yang berkualitas yang mempunyai tujuan untuk menjadi toko yang menjual bahan kain yang berkualitas di karawang namun untuk mewujudkan tujuan itu H.Syaridin mempunyai kendala pada sistem persediaan barang kerena pencatatan masih manual dengan menginput ke excel, pencatatan pun dilakukan terjadi saat barang masuk sedangkan saat barang keluar di gudang jarang di catat yang di ambil oleh pegawai tidak di untuk penempatan pada rak rak hal itu pun menjadi kebiasaan sampai sekarang sehingga persediaan barang pun tidak terpantau, oleh karena H.Syardin memerlukan sebuah aplikasi untuk mengatasi permaslahan pencatatan persediaan barang yang relevan.maka dibangun sebuah aplikasi dengan metode waterfall yang terdiri dari beberapa tahap.aplikasi dibangun bahasa pemograman visual basic net dengan perancangan sistem ini H.Syaridin lebih bisa mengatur persediaan barang dan bisa terpantau nya persediaan barang yang ada digudang tidak terjadi kesalahan mengenai informasi persediaan barang.
ASPEK-ASPEK HUKUM TERHADAP SANKSI KEBIRI SEBAGAI ALTERNATIF HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA Walim, Walim
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.77 KB)

Abstract

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku pedofil di Indonesia belum seimbang dengandampak yang ditimbulkannya. Korban yang masih anak-anak tentu saja mengalamitrauma yang berlanjut hingga dewasa bahkan seumur hidup oleh karena itu perlu untukpembaharuan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan pedofilia. Pembaruan ini perludilakukan karena sanksi pidana yang saat ini digunakan tidak berpengaruh terhadappara pelaku, upaya penegakkan kriminal yang rendah dalam kasus kejahatan pedophliekriminal ini adalah untuk memberikan sanksi kebiri. Kebiri disebut juga pengebirianatau pengebirian, yaitu tindakan bedah atau kimiawi yang bertujuan untuk melemahkanhormon testosteron melemah atau ovarium pada wanita, pengebirian dapat dilakukanpada hewan dan manusia.Berdasarkan latar belakang masalah maka munculpertanyaan yaitu, apakah hukuman yang tepat bagi pelaku pedofilia di Indonesia. Untukmenjawabnya penulis menggunakan metode penelitian melalui kajian pustaka (LibraryResearch) berfungsi untuk menganalisis pengaturan hukum di Indonesia terhadap sanksipidana phedophilia dan kebiri merupakalah salah satu alternatif sanksi untuk pelakupedofilia di Indonesia, sehingga penelitian ini merupakan penelitian deskriptifanalitik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitupenelitian untuk menemukan doktrin atau prinsip hukum, ijma (pendapat para ulama),berkaitan dengan sanksi pedofilia dan hukum pidana alternatif sanksi pidana bagipelaku tindak pidana akta pedofilia. Sehingga diharapkan untuk menganalisis secarajelas tentang pengaturan hukum di Indonesia terkait dengan kejahatan pedofilia denganteknik pengumpulan data melalui peninjauan bahan pustaka yang terkait denganmasalah tersebut dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.Kata Kunci : Sanksi Kebiri, Alternatif Sanksi Pidana, Pedofilia
HARMONISASI UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran) Walim, Walim
Gema Wiralodra Vol 11 No 2 (2020): Gema Wiralodra
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/gemawiralodra.v11i2.140

Abstract

Pers merupakan wahana komunikasi dan lembaga sosial yang melakukan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memiliki, memperoleh, mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, dan suara, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media eletronik, media cetak, dan segala jenis saluran yang tersedia. Informasi merupakan kebutuhan utama bagi setiap orang, di samping kebutuhan akan pangan, sandang serta papan. Informasi terjadi atas dasar komunikasi antar individu. Secara hukum, pers berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati rasa kesusilaan masyarakat dan norma-norma agama serta asas praduga tak bersalah. Semua warga negara berhak memperoleh keterbukaan informasi yang merupakan ciri penting negara yang bersifat demokrasi demi terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Badan publik dan pemerintah wajib memberikan informasi secara terbuka kepada publik tentang kebijakan dan seluruh kegiatan yang dilakukan, sampai laporan keuangannya. Melalui implementasi Undang-Undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik, seluruh penyelenggaraan badan public dan pemerintah dapat diawasi langsung oleh masyarakat, dan akan semakin sulit untuk penyalahgunaan anggaran. Informasi publik sangatlah bermanfaat untuk masyarakat dimana pemerintah harus mampu menginformasikan kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan pemerintah maupun informasi yang diinginkan oleh masyarakat yang berkaitan dengan industri, perkembangan ekonomi dan hal-hal yang sifatnya berhubungan langsung dengan masyarakat. Keterbukaan Informasi Publik dicetuskan dengan berbagai alasan di era globalisasi yang telah memudarkan batas adminitrasi sehingga membuat komunikasi yang diterima sulit terbendung. Kepastian Hukum dilakukan sebagai upaya penyerasian dan penyelarasan peraturan tertentu, baik berupa peraturan yang dibuat lembaga resmi maupun dengan perundang-undangan.