Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
', Hasanuddin
Unknown Affiliation
Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DEFORESTASI DI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2011-2012 Yahyuni, Yunda; ', Hasanuddin
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 14, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (12.027 KB) | DOI: 10.35967/jipn.v14i1.6175

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kebijakan penanggulangan deforestasi di Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini difokuskan pada penanggulangan deforestasi yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir. Deforestasi yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir lebih disebabkan pada kebakaran hutan dan lahan, illegal loging, dan juga perambahan hutan yang dijadikan alih fungsi lahan. Dengan rumusan masalah penelitian yaitu Bagaimana kebijakan penanggulangan deforestasi di Kabupaten Rokan Hilir dan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kebijakan penanggulangan deforestasi di Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan penanggulangan deforestasi di Kabupaten Rokan Hilir. Metode penelitian adalah kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif yang pengumpulan data dilakukan dengan wawancara serta dokumentasi. Dari hasil penelitian dilapangan menunjukkan Dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan belum berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari upaya penanggulangan seperti pembuatan kanal. Belum semua kecamatan dibuat kanal hanya beberapa saja. Kemudian dalam penanggulangan Illegal loging, masih kurangnya upaya penegakan hukum membuat para pelaku Illegal loging baik itu perusahaan maupun masyarakat masih terus melakukan pembabatan hutan. Kemudian dalam penanggulangan alih fungsi lahan juga belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya tindakan ataupun sanksi tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan penyerobotan terhadap kawasan hutan dan di alih fungsikan menjadi lahan perkebunan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penanggulangan deforestasi di Kabupaten Rokan Hilir, melalui teori implementasi kebijakan, yaitu: Sasaran dan standar kebijakan, Kinerja kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar badan pelaksana, Karakteristik badan pelaksana, Lingkungan ekonomi, sosial dan politik dan Sikap para pelaksana. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir baik itu melalui Dinas Kehutanan belum serius dalam menangani kerusakan hutan (deforestasi) yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir. Akan tetapi sebaiknya Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir membuat kebijakan yang terkhusus dalam menangani deforestasi yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.
DINAMIKA KUASA DALAM UPAYA PEMEKARAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU ', Hasanuddin
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 16, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.522 KB) | DOI: 10.35967/jipn.v16i2.5822

Abstract

Inisiasi pemekaran Kabupaten Rokan Hulu baik diprakarsai oleh elite yang berkeinginanmembentuk Kabupaten Rokan Darussalam, maupun yang diprakarsai oleh Bupati RokanHulu ?Achmad? diwarnai oleh pertentangan dua pihak yang setuju pemekaran dan yangmenolak pemekaran. Pertentangan bukan karena substansi yang ingin dicapai dalampemekaran. Semua pihak sepakat bahwa pemekaran Kabupaten Rokan Hulu perlu dilakukansupaya terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan, danpercepatan penanganan kesenjangan pembangunan antar wilayah di dalam daerah. Faktorkrusial adalah dimensi kekuasaan dalam upaya pemekaran tidak ditempatkan dalamperspektif konsesus integratif melainkan dalam perspektif konfliktual antagonistik padakondisi keterbelahan masyarakat Rokan Hulu.
DINAMIKA DAN PENGERUCUTAN TEORI GERAKAN SOSIAL ', Hasanuddin
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 10, No 1 (2011)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.335 KB) | DOI: 10.35967/jipn.v10i1.1601

Abstract

This article aims to describe of dynamic and reduction social movement theory. Emergent of socialmovement theory get our see from two aspect. First, from relationship between framing with politicalchanges thinking. Twice, correlation reciprocal between framing with mobilization. Success orunsuccessfull from movement depend of organization movement capability to present third organizationalfactor. That are disruptive tactics, radical flank effects and goals.Keywords: social movement theory, dynamic, reduction
KEGAGALAN CALON INCUMBENTCY PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2010 ', Hasanuddin; Syamsuadi, Amir
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 10, No 2 (2011)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.784 KB) | DOI: 10.35967/jipn.v10i2.1606

Abstract

This research backgrounded by prospective drubbing politics phenomenon incumbentcy carrythe wind region at Regency Indragiri Hulu. Remembering politics force and candidate dominateincumbentcy one that huge deep win General Election competition carries the wind Region at Indonesian.Politics actor that carries self as prospective as incumbentcy on Elect carries the wind Region at RegencyIndragiri Hulu?s year 2010 experiences failing (defeat blackballs). To the effect this research main issubject to be know prospective bust causation factors incumbentcy on Elect performing carries the windRegion and Region head Representative at Regency Indragiri Hulu year 2010. Reputed theory relevantwith about problem this is cognitive about power purpose and Winning Strategy theory. Where isprospective failing incumbentcy this was analysed from that candidate trick keeps power (status quo) byuse of its politics resource as prospective as region head that officiating and also analyses on prospectiveeffort incumbentcy and its success team at deep do Winning Strategy (Political Marketing).This Observational type is observational descriptive qualitative, by use of interview datacollecting tech which is a straightforward communication with observational informan and does Question-answer that is engaged research problem, then observation to word, give, and identifies happeningphenomena, and does analisis about data which is engaged Pilkada's management and performing atRegency Indragiri Hulu Year 2010. After been done its observational, gotten by observational result, thatprospective bust factor incumbentcy caused,First, candidate incumbentcy insufficiently optimal deeputilize its politics resource as official as be of power, as frail its Mass Media Mastery, its frail is ability doesloby politics to strong party at region (Local Politics Mastery),and optimalization reducing program exploit,budget and government facility for mengkapitalisasi elector society support. Both of, Winning strategy(Political Marketing) candidate incumbentcy also under investment strength, as pattern positioning thatdon't effective, amongst those on segmentation and targeting what do just gain control governance centerregion and politics force basis traditional it just and not dominates at other region basises that becomevoice granary outgrow at Indragiri Hulu's Regency, policy one that reducing implementable baseprospective performance incumbentcy all this time. Candidate (person) candidate incumbentcy one thatreducing gets place again at society heart, try a fall supporting political party (party) one that have no termbasis outgrows at Indragiri Hulu's Regency, and push marketing that responsif's reducing and notconspicuous of elector.Keywords: Incumbentcy, General Electoral, Political Marketing
PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENGGERAKKAN PARTISIPASI POLITIK RAKYAT ', Hasanuddin
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 17, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (41.417 KB) | DOI: 10.35967/jipn.v17i2.7062

Abstract

Political participation is a citizen activity that acts as individuals intended to influence government decision making. Participation can be individual or collective, organized or spontaneous, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective. In general, Political Parties have a role as a means of political communication, the party plays a very important role in an effort to articulate interests or ?political interests? that are hidden or sometimes hidden in society and combine with other political interests (political agrigation) . Second, the Party as a means of political socialization. Political parties also play a role as a means of political socialization (instrument of political socialization). Third, political parties are a means of political recruitment. fourth, is the regulator and manager of conflicts that occur in the community (conflict management). There are several variables that can be used to explain why political participation is important, some of which are; (1) Political trust; (2) socio-economic status; (3) Personality or psychological explanation.
PEMETAAN MEDIA LUAR RUANG PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU (PILGUBRI) TAHUN 2013 DI KOTA PEKANBARU ', Hasanuddin; Syamsuadi, Amir
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.055 KB) | DOI: 10.35967/jipn.v12i2.2907

Abstract

The participation of candidates in local elections the democratic party is the dominant of the voteto win the political competition . Various attempts were made to improve the participants' tendencyto choose politics . Implementation of the election for governor and vice governor of Riau Provincein 2013 can not be separated from political activities such as marketing activities undertaken byall partner candidates for governor and vice governor of Riau Province .This study refers to the mapping ( mapping ) use outdoor media conducted by the regional headcandidates in the election of governor and vice governor of Riau Province in 2013 , especially inthe city of Pekanbaru . This study used a qualitative research approach ( qualitative research ) .The data will be used consists of two types of data , namely , the primary data , the data is obtaineddirectly from respondents and observations that have been conducted and secondary data , ie dataobtained from documents related to the study .Based on the results of the study concluded that the outdoor media used by candidates and prospectivecandidates of governor and vice governor of Riau Province in 2013 was in the form of billboards, billboards , banners and banner . The outdoor media widely installed in strategic areas inthe city of Pekanbaru as junction region , area shopping centers , bridge district , area attractions, and hospitality areas .Keywords : Mapping , Outdoor Media , Pilgubri 2013
DELIBERASI PARTAI POLITIK DALAM KEBIJAKAN ANGGARAN PEMERINTAHAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2013 ', Hasanuddin; Wicaksono, Baskoro
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v13i2.3224

Abstract

Molornya pengesahan APBD Provinsi Riau menarik ditelusuri. Peristiwa ini mengindikasikankuatnya tarik menarik kepentingan antara para pihak, khususnya partai politik yangtermanifestasikan di dalam DPRD dengan pihak eksekutif. Kerasnya tarik menarik kepentingansangat merugikan masyarakat karena APBD merupakan kebijakan pemerintahan daerah gunamemberikan layanan publik yang prima dan juga untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat. Bagaimana bentuk deliberasi yang dilakukan partai politik dalam kebijakananggaran pemerintahan Provinsi Riau tahun anggaran 2013 perlu ditelusuri lebih jauh.Penelitian deskriptif dengan mewawancarai secara mendalam beberapa pihak dan menganalisisecara kualitatif ini menemukan bahwa partai politik sebagai satu entitas institusi tidak tampakterlibat secara kuat dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan mendalam dalampenyusunan anggaran daerah Riau 2013. Peran deliberatif lebih banyak dilakukan oleh kaderpartai yang duduk dalam fraksi di DPRD. Anggaran daerah oleh anggota fraksi DPRD dilihatsebagai ruang untuk menjaga stabilitas hubungan dengan konstituen sekaligus diharapkansebagai upaya membesarkan partai.Kata kunci: deliberasi, partai politik, kepentingan.
Co-Authors Amir Syamsuadi Baskoro Wicaksono, Baskoro Yahyuni, Yunda