Mahmuzar - Mahmuzar
Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

DUALISME ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BAGI MASYARAKAT DI DAERAH PERBATASAN (STUDI KASUS PERBATASAN KABUPATEN KAMPAR DENGAN KABUPATEN ROKAN HULU) ', Mahmuzar; Asmara, Candra Jon
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 14, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.228 KB) | DOI: 10.35967/jipn.v14i1.6171

Abstract

Pemekaran wilayah marak ketika disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014. Pada awal kemerdekaan Indonesia hanya memiliki 8 provinsi, yaitu Sumatera, Borneo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Sekarang terdapat 34 Provinsi dan 524 Kabupaten/Kota. Faktor penyebab terjadinya dualisme administrasi pemerintahan adalah konflik tapal batas pada era otonomi daerah di Propinsi Riau, khususnya antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu adalah, ketidak jelasan titik koordinat tapal batas, kebijakan dan praktek administrasi pemerintah yang keliru, kepentingan pemilik modal, dan kepentingan poitik. Konflik tapal batas tersebut berdampak terhadap status kependudukan masyarakat yang menjadi dwi administrasi, hak pilih masyarakat sebagian menjadi hilang, dan konflik horizontal dan sesama aparatur pemerintah.Kebijakan yang ditetapkan dalam pemekaran wilayah Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau perlu mengkaji berbagai aspek, sehingga tidak memunculkan konflik pasca pemekaran wilayah. Para pemangku kepentingan (stakeholders) diharapkan mampu mewujudkan persatuan masyarakat, dan mendahulukan kepentingan masyarakat dari kepentingan-kepentingan lainnya, sehingga dualisme administrasi pemerintahan dapat dihindari dan adanya staus kependudukan yang jelas bagi masyarakat yang ada di perbatasan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu, terutama 5 desa yang menjadi permasalahan di kawasan tapal batas tersebut.
Sengketa Tapal Batas Antar Daerah Otonom di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Riau Mahmuzar - Mahmuzar
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 25 No. 2: MEI 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol25.iss2.art10

Abstract

This study aimed to find out about the causes of boundary disputes between autonomous regions in Indonesia, especially in Riau Province, and the procedures for the settlement. This was a socio-legal research, i.e. analyzing the law that exists in a community. This study used both primary and secondary legal materials, obtained through field surveys, library research, and interviews with key informants. The results of this study showed that the boundary disputes between autonomous regions in Indonesia, especially in Riau Province, are caused by: First, the boundary markers are located far from each other; Second, there is custody of government and citizenship administrative services; Third, the interests of capital owners and; Fourth, political interests. The settlement of the boundary disputes between autonomous regions in Indonesia, especially in Riau Province, is through the decision of the state officials/administrative authorities and court decisions i.e.: decision of the State Administrative Court and the Constitutional Court