Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

Pendampingan Perempuan Warga Binaan Pemasyarakatan Menuju Perempuan Berdikari Di Lembaga Pemasyarakan Kelas II.B Kota Tegal Soesi Idayanti; Fajar Dian Aryani; Tiyas Vika Widyastuti; Achmad Irwan Hamzani; Dairoh Dairoh
Khadimul Ummah Vol 3, No 1 (2019): November 2019
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ku.v3i1.3800

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pembinaan bagi narapidana atau orang-orang yang melakukan kejahatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kalau dilihat dari namanya Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi memasyarakatkan para narapidana supaya dapat diterima di kalangan masyarakat. Adapun menurut Pasal 3 UUD Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi Program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental agar warga binaan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.
Transisi Paradigmatik Korporasi dan Konstruksi Pertanggung Jawaban Kejahatan Korporasi Era Globalisasi Fajar Dian Aryani
Kosmik Hukum Vol 21, No 3 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v21i3.12048

Abstract

Globalization cannot be separated from corporations. The development of the corporation through its products has been able to "bewitch" various areas of people's lives, and even the development of the corporation has also given birth to new forms of crime, namely corporate crime. To the development of corporate crime, national law has responded by harmonizing the subject of criminal law. As a result, corporations are included as subjects of criminal law whose arrangements are contained in legislation outside the Criminal Code. Construction of corporate criminal responsibility in legislation outside the Criminal Code, namely the maker can be convicted if he has committed a criminal act as formulated in the law, regardless of how his inner attitude (strict liability) and the imposition of responsibility on someone for actions committed by people other, solely based on the relationship between the two people (vicarious liability). The construction of criminal liability in the statutory provisions governing criminal liability, there are provisions that apply only the strict liability doctrinal approach and the vicarious liability doctrinal approach, and/or apply both.Keywords: Corporation, strict liability, vicarious liability
IMPLEMENTASI IBADAH HAJI DALAM KEHIDUPAN (STUDI KASUS DI KOTA TEGAL) Fajar Dian Aryani; Basukiyatno Basukiyatno; Yana Mulyana
Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Vol 30, No 2 (2016): Pena September 2016
Publisher : LPPM Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/jurnalpena.v30i2.495

Abstract

Hajj is not the monopoly of the rich, rank, or officials. Hajj is the prerogative of God calling people the choice to be his guest of honor. For Indonesia, today to be the guest of honor God must wait until about twenty years. A very rare opportunity to be a guest of God, a long wait time, huge cost, the sacrifice of time, effort and everything, make the pilgrimage worth very mulya and expensive (exclusive). They were going to Hajj should be prepared carefully, orderly and mature so that Hajj mabrur and deserve a reply heaven. In accordance with the formulation of the problem, the purpose of this research to get answers to the following issues; Changes in a person's behavior after doing hajj., The positive impact of changes in the person's behavior after doing hajj., Positive impact on the environment of a person after doing Hajj. The Hajj will be the motivation to improve. Someone who is steeped in sin, often desperate due to his sins. With the assurance of God that Haji will remove sin, as if we were refreshed, so it will be motivated to keep themselves in order not to sin again. Each person generally will gain wisdom and experience itself that should be told to others as a sense of gratitude and a lesson for others. Who knows may be wasilah that others follow the lead of the pilgrimage. But if there is less good experience, enough saved for introspection, even if told not to frighten but to maintain vigilance. Although Haram in full condition, if you want to thawaf near the Ka'aba, be sure and ask, God willing, we will get close to the Kaaba. Descriptive qualitative research methods. Collecting data with observations on draft interview. Respondents pilgrims joined in some KBIH. The results showed that; 1) Implementation of the pilgrimage could fundamentally alter the behavior of the person, 2) changes in the level of personal value, in the form of obedience to God Allah, 3) Changes in the level of environmental and sociological value, such as; humanism, social solidarity, tolerance, mutual help.
MASALAH YURIDIS TIDAK DITETAPKANNYA KUALIFIKASI DELIK DALAM KETENTUAN PIDANA PADA UNDANG-UNDANG YANG DISAHKAN DALAM KURUN WAKTU 2015-2019 Ade Adhari; Anis Widyawati; Fajar Dian Aryani; Musmuliadin Musmuliadin
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 5, No 1 (2021): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v5i1.11167.2021

Abstract

In the 2015-2019 period, there were 20 (twenty) ratifications and promulgations of laws in which there were policies for the formulation of criminal provisions. Chapter Criminal Provisions in various laws have a strategic position so that criminal law norms can be operational properly at the level of application and execution of crimes. However, at the in abstracto level, the formulation of criminal provisions in these various laws contains juridical problems. The research method used to answer these problems is doctrinal research by conceptualizing law is statutory regulation. There is a criminal law issued in the 2015-2019 period which is the object of study. The results showed that the juridical problems found were, among others, 19 laws that did not stipulate juridical qualifications in the form of crimes or violations. The distinction between crimes and violations has a juridical consequence in the form of differentiating penalties for crimes and violations in Book I of the Criminal Code. The absence of a determination of this juridical qualification means that the general provisions in Book I of the Criminal Code Chapter I-XVIII cannot be enforced. Therefore, it is necessary to reform the criminal law towards the formulation policy by improving the formulation of criminal law norms which contain juridical issues in these various laws. Dalam kurun waktu 2015-2019 terdapat 20 (dua puluh) pengesahan dan pengundangan undang-undang yang didalamnya terdapat kebijakan formulasi ketentuan pidana. Bab Ketentuan Pidana dalam berbagai undang-undang memiliki posisi yang strategis agar norma hukum pidana dapat operasional dengan baik pada tataran aplikasi dan eksekusi pidana. Namun dalam tataran in abstracto, formulasi ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang tersebut mengandung masalah yuridis. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah penelitian doktrinal dengan mengkonsepsikan hukum adalah peraturan perundang-undangan. Terdapat undang-undang pidana yang terbit pada periode 2015-2019 yang menjadi objek kajian. Hasil penelitian menunjukan masalah yuridis yang ditemukan antara lain terdapat 19 undang-undang yang tidak menetapkan kualifikasi yuridis berupa kejahatan atau pelanggaran. Pembedaan kejahatan dan pelanggaran mengandung konsekuensi yuridis berupa adanya pembedaan aturan pemidanaan bagi kejahatan dan pelanggaran yang ada dalam Buku I KUHP. Tidak adanya penetapan kualifikasi yuridis ini menyebabkan ketentuan umum dalam Buku I KUHP Bab I-XVIII tidak dapat diberlakukan. Oleh sebab itu diperlukan pembaharuan hukum pidana terhadap kebijakan formulasi tersebut dengan memperbaiki perumusan norma hukum pidana yang memuat masalah yuridis dalam berbagai undang-undang tersebut. 
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Pelaksaaan Perjanjian E-Logistics Soesi Idayanti; Fajar Dian Aryani
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2019): Mei 2019
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (673.074 KB) | DOI: 10.24905/diktum.v7i1.68

Abstract

Kemajuan teknologi membawa perubahan pola hidup manusia dalam bergaul, bersosialisasi, bahkan melakukan aktifitas ekonomi dalam skala lokal, regional maupun global. Internet seakan telah membuat dunia semakin menciut/ mengecil membuat transaksi perdagangan pun semakin mudah dilakukan di dalam jaringan komunikasi tersebut.Jaringan publik mempunyai keunggulan dibandingkan dengan jaringan privat yaitu adanya efisiensi biaya dan waktu. Hal ini membuat perdagangan dengan transaksi elektronik (Electronic Commerce) menjadi pilihan bagi para pelaku bisnis untuk melancarkan transaksi perdagangannya karena sifat jaringan publik yang mudah untuk diakses oleh setiap orang ataupun perusahaan. Globalisasi dalam dunia ekonomi, khususnya perdagangan semakin dimudahkan dengan adanya internet sebagai media komunikasi yang tepat.Transaksi perdagangan melalui internet telah mengubah dunia bisnis dari pola perdagangan tradisional menjadi sistem perdagangan dengan secara elektronik. Perjanjian e-logistics merupakan transaksi elektronik yang mencakup kegiatan-kegiatan penanganan dan pengendalian terhadap pengiriman dan penyimpanan barang termasuk informasi, jasa pengurusan dan administrasi.Kesepakatanya (penawaran dan penerimaan)-nya sendiri dilakukan melalui website,e-mail atau elektronik. Tanggung jawab pelaku usaha akibat kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kegagalan dalam fungsi sistem elektronik (malfunction), pada hardware (perangkat keras komputer) dalam penyelenggaraan sistem eletronik pada saat dilakukan transaksi terjadi pada sistem elektronik yang dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi penyelenggara sistem elektroik dan pihak lain. Bentuk ganti rugi dapat berupa: (1) Penggantian biaya, (2) Nilai kehilangan keuntungan, (3) Ganti rugi terhadap pihak ketiga atas kerusakan atau kerugian baik materiil maupun immaterial.
Optimalisasi Pendayagunaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Merek Fajar Dian Aryani; Erwin Aditya Pratama; Evy Indriasari
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2021): Mei 2021
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (672.042 KB) | DOI: 10.24905/diktum.v6i2.98

Abstract

Various forms of administrative legislation and/or economic administration laws that "involve" criminal law in Indonesia are quite numerous. One example is Law No. 20 of 2016 on Brands And Geographic Indications. The problem of criminal law in the field of administrative law as well as economic law, especially in the enforcement and protection of intellectual property rights has not shown action in line with the spirit of the establishment of the law. One form of violation of the law that is currently developing in Indonesia is the duplication of copyright. But so far efforts to provide legal protection for copyright holders appear to be inadequate. Even in the process of implementing law enforcement, it is not uncommon for copyright infringement cases to be down the road. Seeing problems in the enforcement of economic criminal law, especially in the field of intellectual property rights, gives rise to alternative discourse on resolving criminal disputes in the field of intellectual property rights, especially against brand rights violations. Whether the criminal activity in the field of the brand can be solved outside the Court That in Penal Mediation there are parties involved in the process of handling it, namely Victims, Perpetrators, Community and Community Leaders (village chiefs/ chiefs) or other parties (Law Enforcement) as neutral persons to be used as Mediators to help the parties in dispute to reach a settlement in the form of voluntary agreement on some or all of the disputed issues. The mediator's job is to make the parties forget the legal framework and encourage them to engage in the communication process. As mediators in criminal cases can be raised by the investigators themselves, therefore the Investigator in the implementation of Penal Mediation must be neutral, or impartial to either party to the dispute.
Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Melalui Internet Mus Muliadin; Fajar Dian Aryani; Evy Indriasari; Erwin Aditya Pratama
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (613.785 KB) | DOI: 10.24905/diktum.v8i2.102

Abstract

The development of cybercrime as a new form of crime in the cybersex world has been galvanized globally as a dark shadow of technological advances in the field of communication and information. because it allows for new forms of exploitation, new opportunities for criminal activity, and even new forms of crime. One of the cybercrime problems that is also very troubling and gets the attention of various circles, is the cybercrime problem in the field of decency. The research approach uses a normative juridical approach, the data consists of secondary data obtained through literature studies, and the data is analyzed analytically. Cybersex is a new form of adultery so clear legal arrangements are needed to be able to anticipate it. In addition to these penal efforts, non-penal (integral/systemic) should be put forward to overcome cybersex. Cybersex can be done by law enforcement with the positive laws that exist at this time by carrying out legal construction. Besides, the regulation by Positive Law of Indonesia is still spread in various laws and regulations and there are still some shortcomings so that in the future anticipatory policies of criminal law must be dating.
MEMBANGUN BUDAYA ANTI-KORUPSI MELALUI PENINGKATAN PEMAHAMAN MENGENAI REGULASI DI BIDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Ade Adhari; Fajar Dian Aryani; Luisa Srihandayani; Malvin Jati Kuncara Alam W
Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jbmi.v4i2.12725

Abstract

Corruption is a problem that is still being faced by the Indonesian people. Indonesia is also currently one of thecountries with a high corruption rate. As a national problem, corruption is difficult to overcome because it is deeplyrooted in various fields of life. Therefore, there is an urgency to build an anti-corruption culture. The culturaldevelopment must be started in a small scope, namely SMAN 17 Jakarta. The purpose of holding this activity is toincrease understanding of the dangers of corruption for national development and various regulations on corruptionprevention. The method of implementing PKM this time is done online by relying on a zoom platform. The stages ofPKM implementation consist of identifying problem, drafting proposals, managing PKM implementation permits,implementing PKM, compiling PKM outputs, compiling PKM progress reports and preparing PKM final reports. Theresult of this PKM activity is to increase understanding of the policies to combat corruption that are needed to build an anti-corruption culture for students of SMAN 17 Jakarta. The conclusion from this activity is that it provides an understanding of the negative impact of corruption and various regulations on corruption prevention are useful for fostering enthusiasm to fight corruption in Indonesia. Through this understanding, students are expected to experience increased legal awareness about what actions are categorized as criminal acts of corruptionABSTRAK:Korupsi adalah permasalahan yang hingga saat ini masih dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Indonesia pun saat ini menjadi salah satu negara dengan angka korupsi yang masih tinggi. Sebagai masalah nasional, korupsi sulit diatasi karena sudah mengakar dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh sebab itu, terdapat urgensi untuk membangun budaya anti-korupsi. Pembangunan budaya tersebut harus dimulai dalam lingkup yang kecil yakni SMAN 17 Jakarta.Tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya korupsi bagi pembangunan naisonal dan berbagai regulasi penanggulangan tindak pidana korpusi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) kali ini dilakukan secara daring dengan mengandalkan platform zoom. Tahapan pelaksanaan PKM terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap penggalian informasi permasalahan, penyusunan proposal, pengurusan izin pelaksanaan PKM, pelaksanaan PKM, penyusunan luaran PKM, penyusunan laporan kemajuan PKM dan penyusunan laporan akhir PKM. Hasil kegiatan PKM ini adalah meningkatnya pemahamanan tentang kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi yang dibutuhkan untuk membangun budaya anti korupsi para siswa SMAN17 Jakarta. Kesimpulan dari hasil kegiatan PKM ini adalah pemberian pemahaman mengenai dampak negatif dari korupsi dan berbagai aturan penanggulangan korupsi bermafaat untuk menumbuhkan semangat untuk melawan korupsi di Indonesia. Melalui pemahaman tersebut, siswa diharapkan akan mengalami peningkatan kesadaran hukum tentang perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
Penguatan Peran Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan Hamidah Abdurrachman; Fajar Ari Sudewo; Fajar Dian Aryani; Erwin Aditya Pratama
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2022): Mei 2022
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/diktum.v10i1.141

Abstract

The role of the Police in handling cases of sexual violence against children and women through the PPA Unit is quite strategic in providing services and legal protection for women and children. The Minister of Women's Empowerment and Child Protection did not deny that the Indonesian National Police is the frontline in efforts to break the chain of violence against women and children. This research uses conceptual research methods. The results showed that there is a need for a comprehensive handling mechanism from the root of the problem until the victim gets justice and the perpetrator becomes a deterrent. efficiency and effectiveness of service. In handling women and children victims of violence, a quick and appropriate response is needed for victim services. Services for victims of violence should be prioritized and should not drag on in terms of administration and procedures. Second, the provision of services with a victim perspective. If so far the PPA Unit can be said to be moving in the phase after the occurrence of violence against children and women, in the sense of carrying out the law enforcement process while protecting victims, this activity seeks to provide strengthening and assistance downstream, namely when crime occurs, by early detection of potential violence in the region and providing education to the community to jointly carry out efforts to protect children and women from all forms of violence.
Perlindungan Terhadap Disabilitas Dalam Kebijakan Hukum Pidana (Sebagai Pelaku Maupun Korban) Fajar Dian Aryani; Erwin Adiyta Pratama
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v3i2.360

Abstract