Anna Rozaliyani
Department Of Parasitology, Faculty Of Medicine, Universitas Indonesia

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

Diagnosis dan Tata Laksana Pneumocystis Carinii Pneumonia (PCP)/Pneumocystis Jirovecii Pneumonia pada pasien HIV: Sebuah Laporan Kasus Yunihastuti, Evy; Efiyanti, Christy; Agustina, Dewi Rizki; Ujainah, Anna; Rozaliyani, Anna
Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Vol 4, No 4 (2017)
Publisher : Jurnal Penyakit Dalam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pneumocystis carinii pneumonia (PCP) atau Pneumocystis jirovecii pneumonia merupakan infeksi oportunistik yang dapat terjadi pada pasien immunocompromised. Pada pasien dengan HIV, PCP merupakan infeksi oportunistik tersering terutama pada pasien dengan CD4 kurang dari 200 sel/ul. Diagnosis PCP sangat sulit dilakukan karena gejala, pemeriksaan darah, serta radiografi toraks tidaklah patognomonik untuk PCP. Namun, PCP yang tidak ditangani hampir selalu fatal. Trimetroprim-sulfametoksazole (TMX-SMX) oral atau intravena selama 21 hari merupakan obat pilihan untuk menatalaksana PCP dengan atau tanpa HIV. Artikel ini membahas mengenai sebuah kasus dengan pasien yang datang dengan gejala sesak, batuk tidak produktif, dan didiagnosis dengan PCP. Tata laksana yang diberikan yaitu dengan terapi TMX-SMX.Kata Kunci: HIV, PCP, pneumocystis carinii pneumonia, pneumocystis jirovecii pneumonia, trimetroprim-sulfametoksazole Diagnosis and Treatment of Pneumocystis Carinii Pneumonia (PCP)/ Pneumocystis Jirovecii Pneumonia in HIV patient: A Case ReportPneumocystis carinii pneumonia (PCP) or pneumocystis jirovecii pneumonia is an opportunistic infection that can occur in immunocompromised patients. In patients with HIV, PCP is the most common opportunistic infection especially in patients with CD4 cell counts  less than 200 cell /ul. To diagnose a PCP is very difficult because symptoms, blood tests, and thoracic radiography are not pathognomonic for PCP. However, untreated PCP is almost always fatal. Trimethroprim-sulfamethoxazole (TMX-SMX) orally or intravenously for 21 days is the drug of choice for managing PCP with or without HIV. This article discusses a case with patients with symptoms of dyspneu, unproductive cough, diagnosed with PCP and finally improvement with TMX-SMX therapy.
Tinjauan Etik Penyampaian Diagnosis HIV/AIDS pada Pihak Ketiga Pukovisa Prawiroharjo; Febriani Endiyarti; Zubairi Djoerban; R Sjamsuhidajat; Broto Wasisto; Frans Santosa; Rianto Setiabudi; Ghina Faradisa Hatta; Anna Rozaliyani
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.938 KB) | DOI: 10.26880/jeki.v3i2.34

Abstract

Terdapat peningkatan prevalensi HIV/AIDS maupun jumlah pasien yang mendapatkan diagnosis HIV/AIDS di Indonesia. Sangat disayangkan, diagnosis ini seringkali dikaitkan dengan stigma bahwa penyakit ini menular secara seksual, walaupun banyak kasus yang tidak demikian adanya. Muncul pertanyaan yang sering menimbulkan konflik etis pada dokter, yakni apakah dokter boleh membuka diagnosis HIV pasiennya kepada pihak ketiga, antara lain pihak perusahaan yang membiayai pemeriksaan, pihak asuransi yang membiayai pengobatan, atau pasangan dan keluarga. Tinjauan etik ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada sejawat dalam praktik seharihari terkait dilema etis ini. Secara umum, informasi medis terkait HIV/AIDS dapat diberikan kepada pihak ketiga sesuai yang diperbolehkan UU seperti atas kemauan pasien sendiri, demi kebaikan kesehatan pasien, atas perintah pengadilan, atau dalam situasi dilema etis dengan argumentasi nilai etis keadilan untuk membuka informasi lebih tinggi dibandingkan nilai etis menghargai otonomi pasien, yakni demi mencegah penularan.
Pengelolaan Surat Menyurat Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Putri Dianita Ika Meilia; Anna Rozaliyani; Nurfanida Librianty
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 2, No 3 (2018)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.7 KB) | DOI: 10.26880/jeki.v2i3.26

Abstract

Sebagai badan otonom Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang bertanggung jawab dalam penerapan etika kedokteran, ketertiban administratif adalah sangat penting bagi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), terutama karena banyak berurusan dengan masalah sensitif dan rahasia yang menyangkut hajat hidup teman sejawat dan kewibawaan MKEK maupun IDI. Oleh karena itu, MKEK sudah sepatutnya memiliki aturan tentang pengelolaan surat menyurat untuk melancarkan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak dan agar tertib secara administratif. Setiap MKEK wilayah/cabang hendaknya memiliki aturan internal tentang pengelolaan surat menyurat, yang dapat dibuat dengan merujuk ke Standar Prosedur Operasional yang telah dibuat oleh MKEK Pusat.
Density of Dermatophagoides spp. and Its Relationship with House-dust Mite Specific Serum IgE in Persistent Asthma Annisa Mulia Anasis; Anna Rozaliyani; Heri Wibowo
Molecular and Cellular Biomedical Sciences Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Cell and BioPharmaceutical Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3146.909 KB) | DOI: 10.21705/mcbs.v4i2.92

Abstract

Background: Asthma is a chronic inflammation of the bronchial tree that emerges as a response to exogenous factors, such as allergens, irritants, and infections. Some asthmatic patients had been reported having symptoms of asthma due to house-dust mites (HDM) allergen exposure. It is associated with immune responses which were increased in the form of specific Immunoglobulin E (IgE) production against HDM allergens. This case-control study aimed to determine the HDM profiles in persistent asthmatic patients, including density of mites, as well as its relationship with specific IgE anti-HDM serum levels.Materials and Methods: A total of 13 patients with persistent asthma and 12 control patients had their specific anti-HDM IgE levels examined using Immulite 2000 xpi. The house dust samples were taken and analyzed with the Fain method.Results: The results have shown that 69% of patients in the persistent asthma group and 25% of normal patients were positive for IgE anti-HDM. Dermatophagoides pteronyssinus is a predominant species with a total of 120 mites (83.9%) of 143 mites. Correlation analysis indicated a positive relationship between IgE anti-HDM levels within the serums of patients and the density of mites in the dust obtained from bedroom spaces (Spearmen Rho, R=0.35, p=0.04).Conclusion: Positive IgE anti-HDM patients in the persistent asthma group were higher (69%) than those in the clinically normal group (25%). The density of mites were dominated by D. Pteronyssinus. The bedroom-dust mites density revealed a positive correlation with serum IgE anti-HDM levels in persistent asthma patients.Keywords: asthma, density, Dermatophagoides spp.,IgE
Celetukan Beracun: Pendiskreditan Dokter pada Second Opinion Muhammad Yadi Permana; Fadlika Harinda; Azharul Yusri; Anna Rozaliyani
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.397 KB) | DOI: 10.26880/jeki.v3i2.35

Abstract

Tidak jarang pasien berpindah dokter dalam upaya mendapat informasi medis mengenai penyakit yang dideritanya. Informasi yang disampaikan secara kurang tepat oleh dokter lainnya dapat menimbulkan ketidakpercayaan pasien terhadap dokter yang dikunjungi sebelumnya. Di sisi lain, praktik kedokteran bersifat kompleks dan dalam menghadapi kasus berbagai pendekatan dapat dilakukan. Perbedaan antar literatur juga memperkaya khasanah pendekatan klinis. Dalam menghadapi kasus seperti ini, nilai kesejawatan harus dijunjung. Seorang dokter harus menjaga martabat dan keluhuran profesi dengan mengedepankan nilai kesejawatan. Apabila dokter merasa janggal terhadap pendekatan medis yang dilakukan oleh teman sejawatnya, tidak boleh langsung mengutarakan kepada pasien yang awam dan berisiko tinggi untuk salah menginterpretasi informasi tersebut. Dokter perlu berkomunikasi pribadi dengan teman sejawat yang bersangkutan untuk mengingatkan teman sejawatnya bila hal yang dilakukan berpotensi menimbulkan kerugian. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dapat berperan sebagai mediator dalam melakukan pembinaan profesi agar tidak terjadi pelanggaran etik terkait dengan perilaku kesejawatan.
Kajian Etik Pendidikan Jarak Jauh dalam Pendidikan Kedokteran di Indonesia Anna Rozaliyani; Hansel Tengara Widjaja; Pukovisa Prawiroharjo; Wawang Sukarya
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26880/jeki.v4i2.49

Abstract

Sejak awal tahun 2020, dunia telah dikejutkan dengan pandemi COVID-19. COVID-19 telah menyebabkan perubahan yang fundamental terhadap segala segi kehidupan, termasuk dalam pendidikan kedokteran. Apabila kita menilik sejarah pendidikan kedokteran di Indonesia, peristiwa wabah juga menjadi tonggak dimulainya pendidikan kedokteran di Indonesia. Di dunia, pandemi flu Spanyol juga telah mengubah pendidikan kedokteran di kala itu. Dengan kemajuan teknologi, pendidikan kedokteran di masa pandemi ini dilaksanakan dalam bentuk pendidikan jarak jauh (PJJ). Meskipun demikian, tidak dipungkiri dampaknya terhadap pemenuhan kompetensi yang semakin sulit. Memperpanjang durasi pendidikan kedokteran tampaknya menjadi solusi yang ideal, namun juga menambahkan beban staf pendidik dan peserta didik. Dalam menentukan pilihan yang akan diambil oleh pembuat kebijakan pendidikan kedokteran perlu dipertimbangkan risk-versus-benefit serta konsekuensinya masing-masing.
Safety of Favipiravir for Treatment of COVID-19: Latest Systematic Review Rizki Oktarini; Anna Rozaliyani; Ratika Rahmasari; Muhammad Alkaff; Rani Sauriasari
Jurnal Respirologi Indonesia Vol 42, No 1 (2022)
Publisher : Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI)/The Indonesian Society of Respirology (ISR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36497/jri.v42i1.243

Abstract

Background: Adverse event studies of favipiravir use in treating COVID-19 have been ongoing since it was established as a treatment option. A better understanding of the side effects of favipiravir from recent studies is important in developing and assessing the recognition of effective treatments for COVID-19. Method: This was a systematic review based on studies and case reports on favipiravir monotherapy in COVID-19. Access to the included studies was gained via PubMed, SCOPUS, Science Direct, SpringerLink, and MedRxiv. Results: Twelve studies consisting of eight studies and four case reports were reviewed. The most common side effects were diarrhea, elevated liver enzyme levels, and hyperuricemia. None of which were significantly different from the comparison. Currently, various adverse event were reported in case reports such as drug fever,acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP), and transient increase in viral load. The side effects would mostly be subsided after the treatment was discontinued.Conclusion: The use of favipiravir to treat COVID-19 caused dose-related side effects such as diarrhea, changes in liver enzymes, and increased level of uric acid. There were no serious side effectscompared to other antiviral drugs. To improve the efficacy and safety of COVID-19 therapy, it is important to prepare an incidence report of antiviral adverse events in special populations such as children, pregnant women, and  patients with organ dysfunction.
Pulmonary Mycoses in Indonesia: Current Situations and Future Challenges Anna Rozaliyani; Anwar Jusuf; Priyanti ZS; Erlina Burhan; Diah Handayani; Henie Widowati; Satria Pratama; Findra Setianingrum
Jurnal Respirologi Indonesia Vol 39, No 3 (2019)
Publisher : Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI)/The Indonesian Society of Respirology (ISR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (900.239 KB) | DOI: 10.36497/jri.v39i3.69

Abstract

Cases of pulmonary mycosis or pulmonary fungal diseases continues to increase in frequency along with the expanding population with impaired immune systems, including patients with pre-existing pulmonary diseases. Changing profile of underlying diseases might cause altering diseases profile as well. In previous decades, Pneumocystis pneumonia was the most common pulmonary mycosis in HIV-infected patients. As the increasing number of TB cases, pulmonary malignancy, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and certain chronic diseases, other pulmonary mycoses also increase such as chronic pulmonary aspergillosis, cryptococcosis, histoplasmosis, and other filamentous fungal infection. Furthermore, the airborne fungal particles of Aspergillus and other fungi could seriously worsen asthma or allergic respiratory diseases. In low- and middle-income countries, including Indonesia, lack of diagnostic facilities may lead to inadequate treatment. It will contribute to poor clinical outcomes with high mortality rates. The awareness among clinicians and other health workers of this epidemiology changes is the important step in early diagnosis and better managemenet of pulmonary mycosis in the future. (J Respir Indo. 2019; 39(3): 210-4)
Menjaga Etika Kedokteran pada Masa Tahun Politik Pukovisa Prawiroharjo; Anna Rozaliyani; Agus Purwadianto
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.866 KB) | DOI: 10.26880/jeki.v2i1.12

Abstract

Di tahun politik ini, dokter sebagai warga negara tidak mungkin dilepaskan dari hasrat dan haknya untuk berpolitik. Namun, dalam ekspresi politiknya seorang dokter harus selalu berhati-hati dan mengingat tradisi luhur profesi kedokteran. Tulisan ini akan membahas bagaimana sikap dokter dalam memelihara etika kedokteran dan profesionalisme di tahun politik khususnya dalam konteks hubungan dokter-pasien, serta bagaimana pihak rumah sakit/klinik dan organisasi profesi kedokteran membuat regulasi terkait ekspresi politik tersebut, ditinjau dari Sumpah Dokter dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.
Prinsip Penetapan Sanksi bagi Pelanggaran Etik Kedokteran Anna Rozaliyani; Putri Dianita Ika Meilia; Nurfanida Librianty
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.641 KB) | DOI: 10.26880/jeki.v2i1.11

Abstract

Sebagai profesi yang menjunjung tinggi hubungan luhur dengan pasien, dokter wajib menjunjung tinggi nilai-nilai etik yang terkandung dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) tahun 2012. Pelanggaran etik kedokteran perlu disikapi dengan pemberian sanksi yang sesuai, yang bertujuan sebagai pembinaan terhadap teman sejawat. Prinsip, tujuan, dan ketentuan pemberian sanksi tersebut diatur oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran PB IDI.