Hangabei, Sinung Mufti
Unknown Affiliation

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

IDEOLOGI HUKUM: REFLEKSI IDEOLOGI DALAM PRODUK HUKUM Hangabei, Sinung Mufti; Dimyati, Khudzaifah; Absori, Absori; Surbakti, Natangsa
Varia Justicia Vol 16 No 1 (2020): Vol 16 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.983 KB) | DOI: 10.31603/variajusticia.v16i1.3091

Abstract

Hukum merupakan refleksi atau cerminan ideologi yang dianut oleh suatu negara, dengan demikian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia harus bisa terakomodasi dalam setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Titik rawan dari pembentukan hukum agar sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum Indonesia adalah pada pengaruh dan perkembangan pemahaman dari negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan sebagai norma dasar negara yang tercermin dalam setiap produk hukum di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan pendekatan konseptual, menunjukkan bahwa pemahaman filosofis terhadap arti Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dapat berarti sumber pengenal yang terkonsep sebagai lembaga pembentuk hukum dalam dimensi pencarian, dan berarti sebagai sumber asal yang menjadi penyebab terbentuknya aturan hukum dalam dimensi justifikasi hukum. Pancasila sebagai sumber nilai, mengandung nilai-nilai yang dijadikan sumber dalam merumuskan norma hukum. Nilai-nilai tersebut dipostulatkan sebagai norma dasar dalam tata hukum Indonesia sebagai landasan unsur konstitutif dan regulatif
The Ideology Of Law: Embodying The Religiosity Of Pancasila In Indonesia Legal Concepts Hangabei, Sinung Mufti; Dimyati, Khudzaifah; Absori, Absori; Akhmad, Akhmad
LAW REFORM Vol 17, No 1 (2021)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v17i1.37554

Abstract

The Pancasila ideology is positioned as the source of all sources of law in Indonesia. This meaning cannot be separated from the ideal value of the Indonesian Nation, which is God Almighty. This paper discusses the understanding of religious dimension of Pancasila as a legal norm, so that the applicable law can achieve its objectives. The normative and philosophical approach methods show that Pancasila has the roots of religiosity in its formation. The results of the study show that the strengthening of substantial ideological thinking based on social values that live in society and cannot be separated from the religious values of Pancasila becomes a place where law carries out its functions and roles in the life of the nation and state. In conclusion, the basic norms of the state, Pancasila, which have a religious dimension, are used as a benchmark in assessing the validity of the established regulations. The purpose of law is inseparable from the ultimate goal in the life of the nation and state, namely the values and philosophy of community life itself. The legal construction that puts aside Indonesian values in the context of ideology and the ideology of Pancasila law will result in the law losing its "spirit".
PERANAN KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH Putra, Hendi Sastra; Hangabei, Sinung Mufti; Ardinata, Mikho; Dasan, Ahmad
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 7, No 1 (2022): Vol 7, No 1 Tahun 2022: Januari
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v7i1.6235

Abstract

Abstract: The increasing demand for land also increases land issues that need to be addressed immediately. Land dispute is a land dispute between individuals, legal entities or institutions that does not have far-reaching implications. Typology of land disputes handled by the Department of ATR / BPN are grouped into: (1) land ownership and property; (2) establishment of land rights and registration; (3) boundary / location of parcels; (4) land acquisition; (5) subject of land reform; (6) Claims for damages for private property; (7) Ulayat Land; (8) Implementation of court decisions. Dispute resolution through consultation and consensus that ends in peace is always better than through court or arbitration. The problem under investigation is the role of the Bengkulu Land Office as a mediator in settling land disputes in Bengkulu City. What are the obstacles in the settlement of land disputes in the city carried out by the Bengkulu City Land Bureau. Empirical legal research is a legal research method that uses empirical facts from human behavior, both verbal behaviors obtained from interviews and real behavior carried out through direct observationKeywords: Country; Dispute; Mediation.
PERAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PENDAMPINGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU Dasan, Ahmad; Susiyanto, Susiyanto; Hangabei, Sinung Mufti; Ardinata, Mikho
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 7, No 1 (2022): Vol 7, No 1 Tahun 2022: Januari
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v7i1.6236

Abstract

Abstract: One of the reasons why the poor need legal protection is the equality of citizens before the law, there is no gap between the people and those who have money and positions, where both have the status of citizens in accordance with the legal system. In an atmosphere of a criminal justice system that has not yet reached the point of integration, there is a need to defend poor people or groups. The purpose of this study was to determine the role of legal advice and support institutions in providing legal support and community empowerment to the underprivileged. Using an empirical legal approach, this research focuses on the activities of the Legal Aid and Consultation Institute at the University of Muhammadiyah Bengkulu in fulfilling its role. The results of the study show that the Legal Consultation and Aid Institute is obliged to provide free legal aid through legal aid providers, but the information on the provision of free or free legal aid is not optimal, so there are still many accused or suspects with the law in Conflicted, not receiving legal advice/assistance from legal aid providers, thereby rendering the user powerless to deal with allegations/accusations/charges from the state. Keywords: Legal Aid Institutions, Free Legal Aid, Underprivileged Communities
Hak Asasi Manusia dan Pemenuhan Pendampingan Hukum (Advokasi Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Bengkulu) Susiyanto, Susiyanto; Ardinata, Mikho; Hangabei, Sinung Mufti; Putra, Hendi Sastra
Jurnal HAM Vol 12, No 3 (2021): Edisi Desember
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/ham.2021.12.429-448

Abstract

Selain pemakai, remaja dijadikan sebagai perantara untuk mengedarkan narkotika di tingkat sekolah. Beberapa remaja yang ditangkap sebagai pengedar tidak mengetahui mengenai apa yang disangkakan. Kewajiban memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin oleh advokat sejalan dengan prinsip justice for all dan hak untuk didampingi oleh advokat tanpa kecuali. Dalam sistem hukum pidana yang belum mencapai titik keterpaduan, pembelaan bagi orang atau kelompok miskin tetap diperlukan. Tulisan ini membahas mengenai peran pengacara dalam hal pendampingan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba di Kota Bengkulu. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum empiris dengan mengamati perilaku verbal maupun nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, informasi berkaitan pemberian hukum secara gratis belum maksimal. Masih banyak pengguna narkotika yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan pendampingan/ bantuan hukum yang menimbulkan ketidakberdayaan. Perlu adanya ketentuan untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa yang disangka dan didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah lima tahun.
Pembadanan Prinsip dan Asas Hukum Pada Lembaga Adat di Kota Bengkulu Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Jayanuarto, Rangga; Hangabei, Sinung Mufti; Ardinata, Mikho
University Of Bengkulu Law Journal Vol 6, No 2 (2021): OCTOBER
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.6.2.%p

Abstract

                                               ABSTRAKHukum adat lahir dan senantiasa dipelihara oleh keputusan-keputusan, keputusan para warga masyarakat hukum, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum. Pemaknaan dan pembedaan konsep hukum adat dalam perkembangannya membawa gesekan kewenangan serta kemampuannya dalam menyelesaikan masalah. Hukum adat dianggap lebih lemah (inferior) dan bahkan ditinggalkan baik dalam fungsi menyelesaikan masalah maupun sebagai nilai yang hidup di dalam masyarakat Permasalahan yang akan dikaji adalah Bagaimana pembadanan prinsip dan asas hukum pada lembaga adat di Kota Bengkulu sebagai lembaga penyelesaian sengketa non litigasi? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembadanan prinsip dan asas hukum pada lembaga adat di Kota Bengkulu sebagai lembaga penyelesaian sengketa non litigasi. Metode penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris (non doctrinal), yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat. Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat tidak hanya memvonis benar-salah atau menang kalah tetapi juga bagaimana mendamaikan para pihak termasuk berdamai dengan alam, dengan konsep ini maka diperlukan penguatan serta pembadanan asas-asas hukum mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan.Kata kunci: Lembaga Adat, Penyelesaian Sengketa