Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
5.726
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konseling dan Pendidikan Jurnal Kawistara : Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora Al-Albab JCES (Journal of Character Education Society) JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) JURNAL REFORMASI ADMINISTRASI Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) Khazanah Sosial Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Community Empowerment Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia
Haryaningsih, Sri
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
Arts Humanities Education Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT KECAMATAN BALAI KABUPATEN SANGGAU E1032161014 HIASINTA NOVIANTI; Sri Haryaningsih; Ira Patriani
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v10i1.2884

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor camat Balai Kabupaten Sanggau. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai negeri sipil pada kantor camat Balai Kabupaten Sanggau. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif  kualitatif, yakni setelah semua data terkumpul data tersebut kemudian dikelompokkan menurut jenis dan macam dan serta ditambahkan dengan keterangan-keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bertugas dikantor camat Balai kabupaten Sanggau, yang merupakan pegawai negeri sipil dan honorer. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi yaitu Pegawai Negeri Sipil dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampling purposive.Bertitik tolak dari teori kinerja pegawai yang baik, maka penulis merumuskan hipotesis sebaagi jawaban sementara terhadap hasil penelitian yang sebenarnya akan dibuktikan lebih lanjut. Diduga ‘Kinerja Pegawai di Kantor Camat Kecamatan Balai yang terdiri dari kualitas, Kuantitas hasil pekerjaan, Penyesuaian diri, Kedisiplinan , dan Pengetahuan Kurang Baik’.Karena data yang diperoleh dalam Penelitian ini merupakan quisioner dan wawancara untuk menganalisis dan menguraikan kondisi objektif tentang kinerja pegawai pada Kantor Camat Balai Kabupaten Sanggau dengan demikian penelitian ini termasuk Penelitian deskripitif. Dalam melaksanakan Penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Kantor Camat Balai Kabupaten Sanggau.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kinerja pegawai negeri sipil masih kurang baik berdasarkan indikator yang peneliti gunakan untuk mengukur kinerja pegawai negeri sipil yaitu masih rendahnya prestasi kerja pegawai dan kepemimpian pegawai terhadap pekerjaannya pada kantor camat Balai Kabupaten Sanggau. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pegawai kantor camat Balai agar lebih meningkatkan prestasi kerja dan kepemimpinan terhadap para stafnya agar untuk kedepannya kinerja tercapai seperti target yang diharapkan. Kata Kunci : Kinerja Pegawai dan prestasi kerja.
Kontribusi perubahan kebijakan suku bunga, jumlah anggota, dan dana pihak ketiga terhadap asset perusahaan melalui pembiayaan kredit Windhu Putra; Sri Haryaningsih
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 7, No 2 (2021): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/30031196000

Abstract

Tabungan Kopdit credit union akan menjadi sumber dana potensial untuk dapat menjadi modal kerja bagi masyarakat. Sehingga dilihat kontribusi atau peran dari Kopdit credit union dalam memperbaiki kehidupan dan mengangkat masyarakat dari jurang kemiskinan untuk menjadi lebih sejahtera. Bagaimana Kopdit credit union dapat menjadi solusi dalam mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kapasitas usaha kecil dan usaha mikro. Penelitian ini ingin melihat Pengaruh perubahan Kebijakan Suku Bunga,  Jumlah Anggota. Untuk menjawab tujuan digunakan alat analis jalur (Path Analysis) dengan menggunakan data panel terhadap tiga perusahaan Credit Union (CU Khatulitiwa Bakti, CU Bona Ventura, CU Pancur Dangeri) selama 10 tahun. Dari hasil penelitian menunjukan, terjadi hubungan tidak langsung dan signifikan antara pengaruh tingkat suku bunga, jumlah anggota dan dana pihak ketiga terhadap jumlah asset melalui Pembiayaan Kredit secara simultan. Dalam pengelolaan dana pihak ketiga untuk meningkatkan asset harus melalui pembiayaan. Apabila tidak memanfaatkan instument pembiayaan/kredit maka dikwatirkan akan menurunkan jumlah Asset.
Impact implementation of law number 11 in 2012 concerning children's justice system for development of children Sri Haryaningsih; Titik Hariyati
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 7, No 1 (2021): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/02021760

Abstract

Law number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System (UU SPPA) which has been published has brought a change in the paradigm of child crime with a prison nuance to a more child-friendly concept towards restorative justice. However, the phenomenon found in minors is still undergoing legal proceedings. Meanwhile, during the legal process, children are detained in detention centers and placed outside the Special Development Institution for Children (LPKA) and Temporary Child Placement Agency (LPAS). This research was conducted using a qualitative method to child prisoners in West Kalimantan Province. This research was conducted by conducting structured interviews and it carried the analysis of this research out with three lines, namely data reduction, data presentation and conclusion/verification. The findings of the study were helping to children in legal conflict in a fairly good range, even though help from expert advocates and the community had not been fully achieved. The reason it still places many children outside the LPKA is because there are no LPKA or LPAS in the district. Therefore, it is necessary to add LPKA or LPAS to pay attention to the needs of education, health and the needs of children of inmates so that it guarantees their growth and development.
Dampak Kebijakan Lockdown oleh Pemerintah Malaysia pada Kawasan Perbatasan di Kalimantan Barat Sri Haryaningsih; Ira Patriani
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 7, No 2 (2021): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/30031195000

Abstract

Pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya perubahan dalam pola mobilitas masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Asia Tenggara melalui pintu masuk Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak pada kebijakan lockdown terhadap masyarakat di kawasan perbatasan. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan jenis peelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Subjek penelitian ini yaitu masyarakat pada kawasan perbatasan di dusun Gun Tembawang desa Suruh Tembawang. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menemukan dampak negatif yang dirasakan langsung oleh masyarakat akibat wabah virus covid-19 ini adalah merosotnya pertumbuhan ekonomi. Kegiatan lockdown dari Negara Malaysia yang terdampak wabah virus corona dilakukan sebagai upaya meminimalisir penyebaran wabah virus tersebut. Dalam pelaksanaan lockdown ini perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat serta perjanjian dengan Negara tetangga dalam hal mobilitas warga terdekat dengan wilayah satu sama lainnya, guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan lockdown oleh pemerintah Malaysia memiliki dampak terhadap mobilitas dan dan ikatan kekerabatan pada masyarakat di kawasan tersebut.
Strategi Pembentukan Sikap Wajib Pajak Dalam Mewujudkan Program Electronic Filing (E-Filing) Di Kota Pontianak Dengan Pemahaman Menuju Era Ekonomi Digital Sri Haryaningsih; Antonia Sasap Abao
Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Vol 7, No 2: September 2020
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/reformasi.v7i2.1065

Abstract

This study aims to determine what factors shape taxpayer attitudes in realizing the Electronic Filing (E-Filing) program. The characteristics of taxpayers that are reflected by cultural, social and economic conditions will dominate the behavior of taxpayers which is reflected in their level of awareness in paying taxes. The Compliance Attitude in implementing the Electronic Filing (E-Filing) program is certainly not formed by itself, but is formed by a process, in forming compliance, it must be preceded by the awareness of the taxpayer. There are several factors that influence people's attitudes in paying taxes are still low, namely: a. cultural and historical causes; b. lack of information from the government to the people c. Individual atmosphere (unable to operate the internet, lazy, no direct reward. Tax awareness is the willingness to fulfill its obligations, including being willing to contribute funds to the implementation of government functions by paying tax obligations. This obligation is carried out without any element of coercion from any party. those who have high awareness will carry out their tax obligations in accordance with the applicable tax regulations. That way the Self Assessment System can be implemented properly. In other words, the higher the level of taxpayer awareness, the higher the level of taxpayer compliance in paying. in the optimization of taxpayers to switch to using e-filing by enhancing the image of Good Governance which can lead to mutual trust between the government and the taxpayer community, so that tax payment activities will become a necessity and a willingness, not a obligation. Thus a pattern of relations between the state and society is created in fulfilling rights and obligations that are based on mutual trust. For the sake of realizing the Digital Economy in Indonesia
Implementasi Program Electronic Filing (E-Filing) Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Pontianak Kalimantan Barat Dengan Pemahaman Menuju Era Ekonomi Digital Sri Haryaningsih; Juniwati Juniwati
Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Vol 8, No 1: Maret 2021
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/reformasi.v8i1.1435

Abstract

The use of digital technology (Electronic Digital Services) has created a new government bureaucratic mechanism, which is known as the Electronic Government (e-Government). There are so many policies that use an e-government system, one of which is the e-Filing program in the tax sector. E-Filing aims to provide convenience in submitting the Personal Taxpayer's Annual Income Tax Return. This study aims to determine how the implementation of the e-Filing program in the Effort of Increasing Individual Taxpayer Compliance in Pontianak City, West Kalimantan Province. The research method used is a descriptive research method with a qualitative approach. The data collection technique is carried out by interviewing, observation and recording documents related to the filing of the Annual Tax Return of Individual Taxpayers. The data obtained were then analyzed qualitatively by examining all the data that had been collected which was supported by the results of interviews with the theoretical approach to the model of policy implementation by Donald Van Meter and Carl Van Horn, who argued that the success of a policy was influenced by the size and policy objectives, resources, communication between variables. the executing agency, the characteristics of the executing agency, the social, the economic and political environment, and the attitudes of the executors / dispositions. From the research results, it had been seen that the implementation of the e-Filing program in the Effort to Improve Individual Taxpayer Compliance in Pontianak City, West Kalimantan Province, basically has not run optimally. This is because the provision of resources is still not optimal and the social, the economic and political conditions are less supported
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA SELAT REMIS KECAMATAN TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA E1012141098 Bandi Hermawan; Sri Haryaningsih; Kartika Ningtias
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i4.2805

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan dana desa di desa Selat Remis,mengetahui dampak-dampaknya dan faktor-faktor penyebabnya. Penelitian ini menggunakan metodekualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk mengetahui faktor-faktor yangmempengaruhi kebijakan menggunakan argumen George C. Edward III (dalam Agustino, 2008:149-154) mengenai model implementasi kebijakan publik, yaitu : 1) komunikasi, kesimpulannyaadalah tidak berjalan dengan baik, tidak adanya komunikasi dan sosialiasi kepada masyarakat desaterhadap penyelenggaraan pemerintahan; 2) sumber daya, kesimpulannya adalah implementasikebijakan dana desa di Desa Selat Remis bisa dilaksanakan dengan baik tetapi kenyataannya tidakbisa karena sumber daya manusia yang masih rendah. Dalam hal ini sumber daya manusia menjadifaktor yang berpengaruh terhadap kebijakan, aktor yang berperan tidak hanya masyarakat desa,aparat desa juga menjadi kunci. Aparat desa masih rata-rata tamatan SMA dan belum siap untukmenjalankan implementasi kebijakan dana desa secara optimal; 3) disposisi, kesimpulannya adalahimplementasi kebijakan dana desa berjalan tidak sesuai ketentuan karena perilaku dari aparat desayang tertutup, tidak transparan dan diindikasikan melakukan penyalahgunaan dana desa, tentuberpotensi korupsi dan membuat tingkat keterpercayaan masyarakat desa terhadap penyelenggaraanpemerintah desa semakin rendah; 4) stuktur birokrasi, kesimpulannya adalah struktur birokrasidalam implementasi kebijakan dana desa tidak membantu karena kerjasama yang berjalan antaraPemerintah Desa Selat Remis dengan BPD tidak berjalan baik. Dalam hal ini penggunaan dana desatidak sesuai Standar Operating Prosedurs (SOP) karena kepala desa yang mengatur semua prioritaspenggunaan dana desa tanpa musyawarah desa terlebih dahulu.
IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA SEGARAU PARIT KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS E1011171045 Desi Lestari; Sri Haryaningsih; Dra Kartika Ningtias
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i2.2778

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil implementasi program BUMDes yang dikelola oleh Pemerintah Desa Segarau Parit. Permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi program BUMDes belum memberikan hasil yang optimal disebabkan karena pelaksananaan program BUMDes di desa Segarau Parit belum sesuai dalam Peraturan Desa Segarau Parit Nomor 6 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan desain penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Edaward III (dalam Nugroho 2017, 747-748) yang terdiri dari : 1) Komunikasi. Kurangnya sosialisasi dan informasi dari pemerintah desa maupun pengurus BUMDes kepada masyarakat Segarau Parit terkait tujuan keberadaan BUMDes serta program didalamnya; 2). Sumberdaya. Sumber daya manusia yang tersedia tidak bisa memanfaatkan peluang usaha dengan optimal dan unit yang dipilih terlalu banyak sehingga dana yang tersedia tidak mencukupi; 3). Disposisi. Kurangnya tanggung jawab antar bagian sehingga menyebabkan pelimpahan wewenang, Tidak transparan kepada masyarakat Desa Segarau Parit mengenai program yang dijalankan dan laporan keuangan; 4). Struktur Birokrasi. Pergantian pengurus, rangkap jabatan dan rangkap tugas yang menyebabkan pengurus bingung dan kerepotan dalam menjalankan wewenangnya, tidak adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam mengatur pelaksanaan BUMDes. Adapun saran peneliti ini adalah sosialiasi bukan hanya dilakukan pemerintah desa namun pengurus BUMDes juga ikut serta memberikan infromasi, memilih orang yang berkompeten dan memanajemen keuangan dengan baik, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai bidangnya dan transparan kepada masyarakat mengenai program serta laporan keuangan, konsisten dalam menjalankan tugas yang diberikan dan membuat peraturan pelaksanaan BUMDes yakni SOP (Standar Operasional Prosedur) agar bisa mewujudkan keberhasilan program BUMDes di Desa Segarau Parit
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS PENDUDUKMUSIMAN (KIPEM) DI KELURAHAN BANGKA BELITUNGDARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARAKOTA PONTIANAK E1011151143 Nussella; Sri Haryaningsih; Hairil Anwar
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i4.2812

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses faktor-faktor yang mempegaruhi implementasi kebijakan kartu idetitas peduduk musiman (KIPEM) yang belum optimal.Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih ada penduduk musiman dikelurahanBangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianakbelum membuat kipem.MetodePeneliti ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Penelitian ini menggunakan teori Edward III penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan KIPEM di Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak adalah: 1) Komunikasi. dinilai masih kurang karena masih terdapat ketidakjelasan terkait informasi tentang KIPEM; b) Sumber Daya. dinilai belum optimal karena masih ada yang kurang memadai; c) Disposisi. dinilai masih rendah dan kurang responsif; d) Struktur Birokrasi. dinilai masih rumit dan birokratis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan Implementasi Kebijakan KIPEM di Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak masih kurang efektif. Saran sehubung dengan hasil penelitian ini adalah harapan bagi pemerintah daerah Kota Pontianak agar lebih meningkatkan komunikasi yang jelas, meningkatkan sumber daya terkait staf, fasilitas dan dana yang dibutuhkan, memperbanyak pembinaan dan sosialisasi dalam kebijakan KIPEM, dan struktur birokrasi yang lebih baik koordinasinya dari daerah asal dan daerah yang akan didatangi.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2017 DALAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DI DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT E1013161017 Dori Surgadi; Sri Haryaningsih; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2759

Abstract

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia ke Daerah Asal Pontianak belum optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Teori George C. Edward III ( Dalam Agustino 2014:149) bahwa variabel yang merupakan syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi kebijakan yaitu : 1) Komunikasi: kesimpulan komunikasi Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia asal Kota Pontianak telah dilaksanakan, melalui Koordinasi Satuan Tugas Lapangan Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak. 2) Sumberdaya: kesimpulan sumber daya yang utama dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 adalah sumberdaya manusianya (staf). 3) Disposisi:.
Co-Authors Abdul Rahim Abdul Rahim * Anggi Dwi E1011161042 Febrianty Antonia Sasab Abao Antonia Sasap Abao Antonia Sasap Abao Antonia Sasap Aboa Arifin Arifin Dewi Utami E1011151110 Cici Selvia Larasati E1011151143 Nussella E1011161050 Nurlia E1011161069 Livianty E1011171045 Desi Lestari E1012141098 Bandi Hermawan E1013161017 Dori Surgadi E:1012131054 Depi Lispa Sumanti Elyta Elyta Elyta Elyta Elyta Elyta Farah Devi Andriani Filnaria Eka Sunardi Putri Hairil Anwar Hairil Anwar Hanisa Hanisa Hardalina, Hardalina Hardi Alunaza Hidayat Hidayat Indah Febri Rulyati Ira Patriani Ira Patriani Ira Patriani Ira Patriani Juniwati Juniwati Kartika Ningtias Mardhalena, Azrita MARKUS MARKUS E1012161063 Martinus * Martinus Martinus Martinus Martinus Martinus, Martinus Mliani, Meliani E1012131062 Mukarom, Zaenal. 2016. Komunikasi Politi Vety Lestari NIM:E4301106 Nahot Tua Parlindungan Sihaloho Patriani, Ira Rabiah Nawarisma NIM E1032131022 Rasidar Rasidar Subiandani Subiandani Titik Hariyati Tri Hutomo * Windhu Putra YOSEF E1012161111 SIDING ARMANDO Yuliani NIM. E1011151145 Yulius Yohanes