Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2018 - 2023
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-Daulah Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Al-'Adl Jurnal Industri Pariwisata DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Muhammad Sabir
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Pernikahan Via Telepon Muhammad Sabir
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2015): Al-Qadau
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v2i2.2642

Abstract

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum perkawinan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-qur’an dan Sunah Rasul. Seiring perkembangan zaman, berbagai isu kontemporer tentang pernikahan mulai bermunculan. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya perubahan tradisi atau budaya serta pesatnya perkembangan fasilitas teknologi modern seperti alat komunikasi. Pada kenyataannya, beberapa masalah aktual tersebut belum pernah ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik, sehingga dibutuhkan ijtihad untuk menemukan solusi hukumnya. Hukum pernikahan via telepon merupakan persoalan yang baru sebab dalam kitab-kitab fiqih klasik tidak ditemukan mengenai persoalan tersebut. Namun dalam kenytaanya di zaman moderen ini tehknologi makin canggih dan pernikahan hal semacam itu pun terjadi. Maka terjadilah ikhtilaf dikalangan ulama kontomporer. Ada yang mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah dan ada yang membolehkan. Pandangan yang menganggap pernikahan tersebut tidak sah karena ia merujuk pandangan imam Syafii dengan alasan bahwa yang melakukan aqad harus dalam satu majelis. Dan yang membolehkan praktek pernikahan tersebut ia mengikuti pandangan imam Hanafiyah
STRATEGI PENGEMBANGAN EKOWISATA MANGROVE TONGKE-TONGKE Di KABUPATEN SINJAI Muhammad Sabir
Jurnal Industri Parawisata Vol 3, No 1 (2020): JULY
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/pariwisata.v3i1.45

Abstract

Wawasan Hadis Tentang Tasamuh Kajian tentang Perlindungan Perempuan dan Anak-Anak dalam Perang Muhammad Sabir
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 2 No 2 (2013)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v2i2.1474

Abstract

Islamic rules of war refers to what has been received in the sharia (Islamic law) and fiqh (Islamic jurisprudence) by the ulama (Islamic scholars) as the right way in Islam that must be obeyed by the Muslims in the air while the war. is clear that Islam regards non-Muslim parties not from the standpoint of hatred, bigotry and arrogance. However, the attitude of Islam to non-Muslims who are not hostile to any Islam based on tolerance, cooperation, brotherhood in the name of humanity, in the name of humanity and respect, and respect for all treaties and agreements
URGENSI FIQH SAHABAT TERHADAP KONSTRUKSI METODOLOGI HUKUM ISLAM Muhammad Sabir; Agus Muchsin
Al-'Adl Vol 12, No 2 (2019): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v12i2.1419

Abstract

Ketika Rasululah Saw masih hidup, segala persoalan yang dihadapi oleh para sahabat dapat terselesaikan  dengan mudah. Sebab rasulullah saw sebagai tempat mereka bertanya sebagai solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. namun setelah wafatnya rasulullah saw maka terjadilah perbedaan pendapat atau pemahaman dikalangan para sahabat. Yang secara otomatis dibutuhkan langkah ijtihad sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Perbedaaan pemahaman dari kalangan para sahabat disebabkan karena beberapa faktor selain bertambah luasnya kawasan kekuasaan islam, perbedaan tingkat kapasitas kecerdasan atau pemahaman mereka terhadap suatu nash, serta perbedaan sosio-kultural antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sehingga lahirla dua aliran yaitu aliran dari hijaz dan aliran iraq. Yang keduanya memiliki karakter atau ciri yang berbeda. Karakateristik yang menonjol pada fikih hijaz ialah menekankan pada dzahirnya suatu nash dan tidak melakukan interpretasi kecuali dalam keadaan terpaksa. Sementara fikih iraq sebaliknya ialah lebih mengandalkan rasio atau akal dalam menyelesaiakan suatu persoalan.
Legalitas Perkawinan yang Tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang ( Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah) Agus Muchsin; Rukiah; Muhammad Sabir
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 17 No 1 (2019): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (535.896 KB) | DOI: 10.35905/diktum.v17i1.653

Abstract

Marriage is a unique event because marriage is a way of gluing the knot of a family. Sociologically, the Bugis Pinrang community is obedient and obedient to the law. However, the application of marriage records has not been carried out optimally. Because there are still some couples who have not registered their marriages. This habit is proof that the legal culture has not been built to its full potential. Non-recorded marriages will have a legal impact on the child and wife. Unregistered marriages should need legal protection, not to be left without providing a solution. The form of protection was outlined in technical form by providing an opportunity to carry out the marriage certificate on the marriage which had been carried out according to the Islamic Shari'a, but was not recorded by authorized employees. Marriage rules are intended for certain things as contained in article 7 paragraph (3) KHI. The existence of this Article provides legal protection by giving the opportunity to submit a marriage certificate application. So that marriages that have not been recorded, can be recorded and recognized administratively, so that they become marriages that are formal or legal juridically.
HUKUM ISLAM DAN PROBLEMATIKA SOSIAL; TELAAH TERHADAP BEBERAPA HUKUM PERDATA ISLAM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA Aris; Muhammad Sabir
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 18 No 2 (2020): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (512.896 KB) | DOI: 10.35905/diktum.v18i2.1608

Abstract

Islamic law cannot be separated from the context of the social life of Muslims in Indonesia. This paper discusses the material analysis of the Compilation of Islamic Law which consists of Marriage, Inheritance and Waqf associated with the social problems of Muslims in Indonesia. The compilation of Islamic Laws received juridical justification with Presidential Instruction No. 1 of 1991, is a form of political Islamic law in Indonesia that is less than perfect because it does not go through the legislation of the legislative body and is a shortcut in establishing and positivating Islamic law. The material of KHI, especially marriage and inheritance, is considered inadequate to accommodate the social problems of Indonesian Muslims.
Co-Authors Agus Muchsin Agus Muchsin Aris Aris Rukiah