Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Literasi Hukum Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Journal of Innovation in Community Empowerment (JICE) Mimbar Hukum Indonesian Journal of Economics and Social Sciences Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi
Adlia Nur Zhafarina
Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PENANGANAN POLRI UNTUK PELAKU PEREDARAN NARKOTIKA OLEH PEKERJA INFORMAL DI KOTA MALANG Adlia Nur Zhafarina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.237 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penyebab terjadinya peredaran narkotika olehpelaku pekerja informal, yang mana penyebabnya yaitu: jumlah pecandunarkotika di Kota Malang semakin meningkat, keadaan ekonomi pelaku,lingkungan pergaulan pelaku, pelaku yang tidak terikat oleh aturan internal, sertakeimanan pelaku yang mudah goyah. Penanganan POLRI untuk pelaku tersebut,yakni dengan melakukan penanganan represif melalui pola-pola penyidikan yangsesuai dengan KUHAP dan penanganan preventif melalui penyuluhan dansosialisasi serta pengadaan tes urin. Jenis penelitian yang digunakan dalampenelitian ini yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitianyuridis kriminologis. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang berupahasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yangberupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang diperolehmelalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Selain itu, teknik analisis datayang digunakan yakni analisis isi media kualitatif.Kata kunci: Penanganan, POLRI, Peredaran Narkotika
PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ADMINISTRASI) Adlia Nur Zhafarina
Literasi Hukum Vol 4, No 1 (2020): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.05 KB)

Abstract

Artikel ini memuat penelitian yang mempermasalahkan apakah pelanggaran prinsip kehati-hatian bank dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dan bagaimana perspektif hukum pidana administrasi terhadap pelanggaran tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis pelanggaran prinsip kehati-hatian bank yang mengarah pada tindak pidana korupsi dengan perspektif hukum pidana administrasi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena menyajikan data sekunder, yang mana cara pengambilan datanya dengan melakukan penelitian kepustakaan. Hasil dan simpulan penelitian ini menyatakan bahwa pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian bank tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, sebab Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki ketentuan yang memuat batasan hukum, yaitu undang-undang tersebut dapat diterapkan apabila pelanggaran pada ketentuan suatu undang-undang lain secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian bank yang dilakukan oleh pegawai bank, maka pelanggaran tersebut tidak dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, hukum pidana administrasi memandang pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang bersifat administratif yang memiliki ancaman berupa sanksi pidana, sehingga sudah sepatutnya pelanggaran tersebut dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Perbankan sebagai hukum pidana administrasi, dan bukanlah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
IDENTIFIKASI BENTUK SANKSI YANG DIJATUHKAN HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN) Adlia Nur Zhafarina; Ola Anisa Ayutama
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 3 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.46604

Abstract

AbstractThis research aims to identify and examine sanctions decided by judge for narcotics user. This research is normative-empirical legal research.  The research results are: Firstly, based on inventory of some decisions in Yogyakarta District Court and Sleman District Court, the existence of assessment results, evidences and urine tests affects on sanctions decided by judge (imprisonment or rehabilitation). Secondly, there are some factors influencing judge to decide sanctions: legal factor (Narcotics Law, Supreme Court Letter and Joint Regulation), law enforcement officials factor (investigator and judge), facilities factor (rehabilitation and assessment costs) as well as developed factors in the community.  IntisariPenelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menelaah bentuk sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Penelitian dimaksud merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian, yaitu: Pertama, inventarisasi beberapa putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman menunjukkan ada tidaknya hasil asesmen, barang bukti dan tes urin mempengaruhi bentuk sanksi yang dijatuhkan hakim. Kedua, adanya faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan bentuk sanksi, yakni: faktor hukum (Undang-Undang Narkotika, Surat Edaran MA dan Peraturan Bersama), faktor aparat penegak hukum (penyidik BNN, penyidik POLRI dan hakim), faktor sarana dan fasilitas (biaya rehabilitasi dan biaya asesmen) serta faktor yang berkembang dalam masyarakat.
Academicians’ Perception of the Implementation of Anti-Corruption Character Education in Higher Education Dian Juliarti Bantam; Adlia Nur Zhafarina
Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi Vol. 7 No. 1 (2022): Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi
Publisher : Islamic Psychology Department, Dakwah Faculty of Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/psi.v7i1.2150

Abstract

The study aimed to analyze the implementation of anti-corruption character education in tertiary institutions. The participants of this study were 1218 academicians consisting of students (1118 people), lecturers (75 people), and education staff (25 people) in the universities across Yogyakarta. Data collection was conducted online for approximately 3 months via Google form, using the Anti-Corruption Character Building Questionnaire (ACCBQ) scale. Based on the collected data, the coefficient of Cronbach Alpha reliability was 0.948. The data analysis used descriptive data analysis divided into five categories, including very low, low, medium, high, and very high. The results of the study generally indicated that there were 5 (0.4%) participants who were in the very low category, 22 (1.8%) participants who were in the low category, 81 (6.7%) participants who were in the moderate category, 629 (51.6%) participants in the high category, and 481 (39.5%) participants in the very high category. This means that the academic community perceived the implementation of anti-corruption character education in universities in Yogyakarta as the 'high' category (51.6%; N = 1218, µ = 4.28, σ = 0.702). Further analysis was also carried out using nonparametric statistical analysis of the Kruskal Wallis test showing that there were significant differences between cognitive, affective, and psychomotor aspects (p <0.05). The results also showed that there were varying perceptions among the academic community regarding anti-corruption character education. This was influenced by individual characteristics, including gender (male and female), higher education classification (private and state universities), study program clusters (humanities and social sciences and natural sciences and technology), and classification of academicians (lecturers, education staff, and students).
Pendidikan Antikorupsi sebagai Kebijakan Non-Penal dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Adlia Nur Zhafarina; Dian Juliarti Bantam
Media Syari'ah Vol 23, No 1 (2021)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v23i1.9497

Abstract

The study aims to improve the implementation of Anti-Corruption Education in the curriculum of the Indonesian tertiary education. The study is a normative-empirical legal research, which was carried out by examining both secondary and primary data. The secondary data consists of both primary and secondary legal materials obtained by library research. Furthermore, the primary data is in the form of interview & survey results obtained by interviewing informants using interview guidelines and survey results on respondents retrieved by measuring instruments which have been declared reliable and valid to measure the perception of anti-corruption education by an academic community. The results of the study in 2020 perceive that the implementation of Anti-Corruption Education in universities in the Special Region of Yogyakarta by the academic community is higher than the data from the monitoring and evaluation of Anti-Corruption Education in 2019 which was initiated by the Corruption Eradication Commission based on the experience of the study program as a respondent. This is also backed by a description of the implementation of Anti-Corruption Education in several universities, in the form of both independent and insertion courses.Penelitian yang berjudul Pendidikan Antikorupsi Sebagai Kebijakan Non-Penal Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi ini bertujuan untuk meningkatkan implementasi Pendidikan Antikorupsi dalam kurikulum perguruan tinggi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, yang mana dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dan data primer. Data sekunder sebagaimana dimaksud terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan. Selanjutnya, untuk data primer sebagaimana dimaksud berupa hasil wawancara dan hasil survey yang diperoleh dengan cara wawancara kepada narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara dan survei kepada responden dengan mengunakan alat ukur yang telah dinyatakan reliable dan valid untuk mengukur persepsi pendidikan antikorupsi oleh sivitas akademika. Hasil penelitian pada tahun 2020 ini mempersepsikan bahwa implementasi Pendidikan Antikorupsi pada perguruan tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh sivitas akademika lebih tinggi dari data hasil monitoring dan evaluasi Pendidikan Antikorupsi tahun 2019 yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan pengalaman program studi sebagai responden. Hal ini juga didukung dengan gambaran telah terimplementasinya Pendidikan Antikorupsi di beberapa perguruan tinggi baik berupa mata kuliah mandiri maupun mata kuliah insersi.
PEMAHAMAN KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP MAHASISWA SEBAGAI UPAYA NON-PENAL DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DI LINGKUNGAN KAMPUS Adlia Nur Zhafarina; Ariesta Wibisono Anditya; Laili Nur Anisah
Mimbar Hukum Vol 34 No 2 (2022): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (439.755 KB) | DOI: 10.22146/mh.v34i2.3430

Abstract

Abstract Campus as an educational institution should be a comfortable place for students to study, but gender-based violence that occurs on campus makes campus not a safe place for students. Moreover, this violence is carried out by parties who are supposed to be protectors for students, such as lecturers. The unequal power relation between lecturers and students makes students have no power to fight the violence that occurs to themselves. Furthermore, this study aims to increase awareness of gender equality and anti of gender-based violence for students, as well as provide knowledge to students in attitudes to avoid gender-based violence through organizing special classes, such as weekend classes, which are as an effort to prevent gender-based violence in campus. This research is empirical-normative legal research. The results of this study state that: Firstly, in crime prevention, the efforts that can be made are not only using criminal law (penal efforts), but also using non-penal efforts, such as through education, both formal and non-formal education. Secondly, the implementation of special classes as a non-formal education has been able to increase students' awareness and knowledge regarding gender-based violence in campus. Abstrak Kampus sebagai institusi pendidikan seharusnya menjadi tempat nyaman bagi mahasiswa untuk menempuh studi, akan tetapi kekerasan berbasis gender yang terjadi di kampus menjadikan kampus bukanlah ruang aman bagi mahasiswa untuk belajar. Bahkan, kekerasan ini dilakukan oleh pihak yang seharusnya menjadi pengayom bagi mahasiswa, seperti dosen. Relasi kuasa yang timpang antara dosen dengan mahasiswa ini menjadikan mahasiswa tidak memiliki kuasa untuk melawan kekerasan yang terjadi pada dirinya. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kesetaraan gender dan anti-kekerasan berbasis gender bagi mahasiswa, serta memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dalam bersikap agar terhindar dari kekerasan berbasis gender melalui penyelenggaraan kelas khusus, seperti weekend class, yang mana sebagai upaya pencegahan kekerasan berbasis gender di kampus. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris-normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam penanggulangan kejahatan, upaya-upaya yang dapat dilakukan tidak hanya menggunakan sarana hukum pidana (upaya penal) saja, namun juga dapat menggunakan sarana di luar hukum pidana (upaya non-penal), yang mana salah satunya melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Lebih lanjut, penyelenggaraan kelas khusus sebagai pendidikan non-formal telah dapat meningkatkan kesadaran serta pengetahuan bagi mahasiswa terkait kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus.
Pemahaman Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Untuk Mewujudkan Perempuan Berdaya Adlia Nur Zhafarina; Silvia Diah Puspitaningrum; Fauzul Hadi Aria Langga; Reni Kartika
The Journal of Innovation in Community Empowerment Vol 5 No 1 (2023): Journal of Innovation in Community Empowerment (JICE)
Publisher : Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30989/jice.v5i1.884

Abstract

Women and men should have an access, participation, and so on in life activities wherever they are, including in the smallest sphere, such as a family. However, women can be situated in a condition of gender inequality in the family, like a discriminatory act committed by dominant people, both structurally and culturally, for example a violence. Regarding violence, Komnas Perempuan's data show that the number of complaints received throughout 2021 was 2,527 cases of violence, which 771 cases were violence against wives and 212 cases were violence against daughters. In this case, it is important to have a program for Ibu PKK to provide an understanding related to gender equality in the family to create empowered women. The methods used in organizing this program are by giving a course, making a discussion, and giving a test regarding the course. Furthermore, the program has taken place and based on the result of the test given during the program, the participants have an average test score of 89. In this case, it can be seen that the participants' understanding of gender equality in the family to create empowered women already well. This also indicates that efforts to provide understanding to participants have been running effectively, because participants can understand the course well. Education about gender equality in the family by providing a program to Ibu PKK is very necessary because a woman has an important role in empowering a family.
Penegakan Hukum Pada Kasus Investasi Ilegal Daring Ditinjau dari Aspek Restorative Justice Nirwana Putri; Adlia Nur Zhafarina
INDONESIAN JOURNAL OF ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCE Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Achmad Yani Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30989/ijess.v2i1.1069

Abstract

Illegal online investments have become a serious issue in the modern financial world, affecting communities and causing financial instability. This study examines the restorative justice approach in law enforcement against perpetrators of illegal online investments, with a focus on empowering victims, rehabilitating wrongdoers, and recovering losses incurred by these illicit investment schemes using normative legal research methods. The research findings demonstrate that the restorative justice approach can provide more effective solutions to address illegal online investments. By empowering victims, they can actively participate in the law enforcement process, gaining a better understanding of fraudulent schemes and how to prevent them in the future. Second, rehabilitating wrongdoers becomes a crucial component of restorative justice. By identifying the causes and factors that drive individuals to engage in illegal online investment schemes, the legal system can offer opportunities for them to learn from their mistakes, change their behavior, and undergo rehabilitation. This can help reduce the risk of these individuals getting involved in illegal activities again in the future. Third, within the context of restorative justice, compensation and restitution take center stage. Material and moral restitution to victims can restore a sense of justice and rebuild public trust in the legal system. The restorative justice approach in enforcing the law against illegal online investment perpetrators offers solutions centered around recovery, victim empowerment, wrongdoer rehabilitation, and compensation for victims. In the effort to combat illegal online investments, restorative justice can serve as an effective tool to bring about justice and rectify the losses caused by these unlawful practices. This can be achieved through collaboration between the government, financial institutions, and the community. Thus, the restorative justice approach can make a significant contribution to the fight against illegal online investments and create a safer and fairer financial environment.
Academicians’ Perception of the Implementation of Anti-Corruption Character Education in Higher Education Dian Juliarti Bantam; Adlia Nur Zhafarina
Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi Vol. 7 No. 1 (2022): Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/psi.v7i1.2150

Abstract

The study aimed to analyze the implementation of anti-corruption character education in tertiary institutions. The participants of this study were 1218 academicians consisting of students (1118 people), lecturers (75 people), and education staff (25 people) in the universities across Yogyakarta. Data collection was conducted online for approximately 3 months via Google form, using the Anti-Corruption Character Building Questionnaire (ACCBQ) scale. Based on the collected data, the coefficient of Cronbach Alpha reliability was 0.948. The data analysis used descriptive data analysis divided into five categories, including very low, low, medium, high, and very high. The results of the study generally indicated that there were 5 (0.4%) participants who were in the very low category, 22 (1.8%) participants who were in the low category, 81 (6.7%) participants who were in the moderate category, 629 (51.6%) participants in the high category, and 481 (39.5%) participants in the very high category. This means that the academic community perceived the implementation of anti-corruption character education in universities in Yogyakarta as the 'high' category (51.6%; N = 1218, µ = 4.28, σ = 0.702). Further analysis was also carried out using nonparametric statistical analysis of the Kruskal Wallis test showing that there were significant differences between cognitive, affective, and psychomotor aspects (p <0.05). The results also showed that there were varying perceptions among the academic community regarding anti-corruption character education. This was influenced by individual characteristics, including gender (male and female), higher education classification (private and state universities), study program clusters (humanities and social sciences and natural sciences and technology), and classification of academicians (lecturers, education staff, and students).
Co-Authors Anditya, Ariesta Wibisono Dian Juliarti Bantam Dian Juliarti Bantam Fauzul Hadi Aria Langga Laili Nur Anisah Nirwana Putri Ola Anisa Ayutama Reni Kartika Silvia Diah Puspitaningrum