Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal De Facto Jurnal Lex Suprema
Mochammad Ardi
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT. ANGKASA PURA SUPPORT TERHADAP PENGGUNA JASA PARKIR DI BANDAR UDARA SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN SEPINGGAN BALIKPAPAN Sri Endang Rayung Wulan; Choirul Fauzan Hariyadi; Mochammad Ardi
Jurnal de Facto Vol 5 No 2 (2018)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus yang terjadi di area parkir Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, yaitu hilangnya kelengkapan kendaran bermotor. Kejadian semacam ini jelas mencerminkan bahwa tingkat keamanan parkir di Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan belum benar-benar terjamin aman, meski sudah menggunakan sistem keamanan (closed circuit television) CCTV. Dan jika hal ini dibiarkan terlalu lama, maka akan sedikit berpengaruh dengan perekonomian serta pendapatan Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan berupa pendekatan yuridis empiris, yaitu melakukan penelitian langsung terhadap masyarakat, maupun pihak-pihak atau instansi-instansi terkait judul proposal ini serta melakukan penelusuran bahan-bahan hukum, seperti undang-undang, makalah dan jurnal-jurnal hukum, untuk mendapatkan hasil dari penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban pengelola parkir ataupun petugas parkir yaitu harus bertanggung jawab apabila terjadi kelalaian padanya yang menyebabkan kehilangan kendaraan bermotor maupun kelengkapannya milik pengguna jasa parkir. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seoarang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Namun dalam penerapannya petugas parkir Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan tidak bertanggungjawab atas hilangnya kendaraan maupun kelengkapan kendaraan milik konsumen parkir.
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAANKENDARAAN DINAS DI LUAR KEPERLUAN DINASDI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (PPU) Anita AR; Mochammad ardi; Galuh Praharafi Rizqia
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (916.127 KB)

Abstract

Pengaturan kendaraan dinas di luar keperluan dinas di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)hanya berupa himbauan dari Sekretaris Daerah (SEKDA) dan tidak ada sanksi khusus yangmengaturnya.Rumusan masalah adalah bagaimanakah pengaturan penggunaan kendaraandinas di luar keperluan dinas di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan bagaimanakahpenegakan hukum bagi pelaku yang menggunakan kendaran dinas di luar keperluan dinas diKabupaten Penajam Paser Utara (PPU).Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aturanpenggunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas di Kabupaten Penajam Paser Utara,sehingga jelas ada larangan penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas di KabupatenPenajam Paser Utara (PPU). Kedua, untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadappara Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas diKabupaten Penajam Paser utara (PPU). Sehingga dapat diketahui penegakan hukum sepertiapakah yang diberikan atas penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas di KabupatenPenajam Paser utara (PPU). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalahmetode yuridis empiris, dimana data-data di kumpulkan dari sumber-sumber atau peraturanperaturanhukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan data dilapangan.Keseluruhan datayang diperoleh baik data primer dan data sekunder dan memberikan gambaran tinjuan yuridis(hukum) dan bersifat deskriptif analistis.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA CYBERPORNDI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR Dipo Arganta Setya Putra; Mochammad ardi; Galuh Praharafi Rizqia
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (930.554 KB)

Abstract

Dalam pertanggungjawaban tindak pidana terhadap pelaku Cyberporn, Indonesia telahmemiliki beberapa produk hukum yang dapat diterapkan seperti KUPH dan Undang-UndangNomor 19 Tahun 2016 Tentang Peubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berkaitan dengan tindak pidana cyberporndiatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.SertaUndang-Undang Pornografi yang diatur di Bab VII Pasal 29 sampai dengan Pasal38.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadaptindak pidana cyberporndan bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pidana terhadappelaku tindak pidana cyberporn di Wilayah hukum kepolisian daerah Kalimantan Timur.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi dan penerapan terhadap penegakanhukum terhadap pelaku tindak pidana cyberporn di wilayah hukum Polda Kaltim danmenyajikan hasil analisis mengenai pertanggungjawaban hukum pidana pelaku tindak pidanaterhadap pelaku tindak pidana cyberporn.Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridisempiris.Berdasarkan hasil penelitian penulis di Ditreskrimsus Polda Kaltim belum pernahpornografi atau yang disebut cyberporn sampai ke tingkat pemeriksaan persidangan. Hal inidikarenakan berbagai pertimbangan sosial masyarakat dan kendala dalam proses penegakanhukum.
Co-Authors Anita AR Choirul Fauzan Hariyadi Dipo Arganta Setya Putra Galuh Praharafi Rizqia Sri Endang Rayung Wulan