Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lambung Mangkurat Law Journal JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Yuridika
Djoni Sumardi Gozali
Faculty Of Law, Lambung Mangkurat University
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Asas Indissolubility dalam Hukum Perkawinan Katolik Anggriawan, Franky; Sumardi Gozali, Djoni; Usman, Rachmadi
Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4, No 1 (2019): March
Publisher : Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/lamlaj.v4i1.94

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui eksistensi asas indissolubilitydalam hukum kanonik dan hukum perkawinan nasional terhadap putusan pengadilanyang memutus perkawinan katolik; dan untuk mengetahui kedudukan hukumsuami istri yang beragama katolik setelah putusan pengadilan akibat perceraian.Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengancara meneliti dan menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahanhukum sekunder dan bahan hukum tersier yang didapat dari penelitian kepustakaan(library research). Menurut hasil penelitian bahwa pengadilan tidak mempertimbangkanserta tidak memaknai ketentuan hukum agama Katolik.
Kedudukan Hukum Akta Pernyataan dan Kuasa untuk Roya (Konsen Roya)dalam Proses Lelang Setiawan, David; Sumardi Gozali, Djoni; Mispansyah, Mispansyah
Lambung Mangkurat Law Journal Vol 3, No 2 (2018): September
Publisher : Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/lamlaj.v3i2.89

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis akta pernyataan dan kuasa untuk roya yang dibuat dihadapan notaris dalam penggunaan proses lelang, sama seperti Sertifikat Hak Tanggungan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur dalam melaksanakan eksekusi jaminan milik debitur yang melakukan wanprestasi bilamana Sertifikat Hak Tanggungannya hilang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil Penelitian : Pertama Akta Pernyataan dan Kuasa Untuk Roya yang dibuat dihadapan notaris tidak dapat digunakan dalam proses lelang, sebagai pengganti Sertifikat Hak Tanggungan dalam melakukan eksekusi obyek Jaminan melalui lelang, namun Akta Pernyataan dan Kuasa Untuk Roya  dapat digunakan setelah lelang. Penggunaan Akta Pernyataan dan Kuasa untuk Roya ini sebagai pengganti Sertifikat Hak Tanggungan, syarat administrasi dalam penghapusan Hak Tanggungan  atas  Hak  Atas  Tanah  pada  Badan  Pertanahan  Nasional. Kedua, Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam melaksanakan eksekusi jaminan milik debitur  yang  wanprestasi  yang  Sertifikat  Hak  Tanggungannya  adalah dengan melaksanakan eksekusi melalui penjualan secara bawah tangan dengan memenuhi syarat yang di atur dalam Pasal 20 ayat (2) dan (3) UU Hak Tanggungan. Kreditur tidak dapat melaksanakan eksekusi obyek Hak Tanggungan melalui Parate Eksekusi maupun melalui  Pengadilan  Negeri  (Fiat  Eksekusi).  Perlindungan  hukum  yang  dapat ditempuh oleh pihak kreditur, selain melaksanakan penjualan secara bawah tangan juga  dapat  berupa  mengajukan  gugatan  perdata  ke  Pengadilan  Negeri  dengan tergugat pihak Badan Pertanahan Nasional selaku pihak yang lalai menghilangkan sertifikat hak tanggungan; pihak debitur yang wanprestasi selaku sebagai turut tergugat.
DASAR FILOSOFIS DAN KARAKTERISTIK ASAS PUBLISITAS DALAM JAMINAN KEBENDAAN Djoni Sumardi Gozali
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 4 (2021): November
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.186 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v5i4.10875

Abstract

Salah satu asas yang penting dalam hukum jaminan kebendaan adalah Asas Publisitas. Asas ini bermakna bahwa pembebanan atas benda dengan hak jaminan harus memenuhi kewajiban mengumumkan ke masyarakat. Semua jaminan kebendaan, baik itu Gadai, Hipotek, Fidusia, maupun Hak Tanggungan harus memenuhi asas publisitas. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dasar filosofis dan karakteristik asas publisitas dalam jaminan kebendaan. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dan temuan menunjukkan bahwa dasar filosofis asas publisitas adalah pengakuan dan penghormatan atas hak orang lain, yang pada akhirnya bertujuan melindungi hak orang. Karekteristik publisitas dalam jaminan kebendaan tergantung pada jenis benda yang menjadi objek jaminan kebendaan. Publisitas pada Gadai dilakukan melalui penguasaan benda Gadai oleh Penerima Gadai, sedangkan pada Hipotek, Fidusia, dan Hak Tanggungan, publisitas dilakukan dengan pendaftaran benda jaminan. 
PENERAPAN ASAS KESEPAKATAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Djoni Sumardi Gozali
Yuridika Vol. 32 No. 3 (2017): Volume 32 No 3 September 2017
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.82 KB) | DOI: 10.20473/ydk.v32i3.4783

Abstract

The legal issues of this research consist of the application of the consensualism principle in land procurement for development for the sake of public interest. The method of this research is normative legal research by applying statute approach, conceptual approach.The results of this research there is deviation in the enforcement of the consensualism principle in Article 66 paragraph 4 of Act Number 2 of 2012 which determines that deliberation towards consensus isn only in a form of compensation, is contrary to Article 37 paragraph 1 and 2 of Act Number 2 of 2012  which stipulates that deliberation is conducted in determining the form and/or the amount of compensation. The provision of Article 42 of Law Number 2 Year 2012 which determines the reason for consignment or care for compensation in a State court shall be done if the entitled to be denied the form and / or amount of compensation, replace with the principle of agreement because it is done without based on the agreement of the parties, With the essence of deliberation that requires an agreement.
Co-Authors Anggriawan, Franky David Setiawan, David Mispansyah, Mispansyah Rachmadi Usman, Rachmadi