Garuda - Garba Rujukan Digital

PROGRAM EXPANDING MATERNAL AND NEONATAL SURVIVAL (EMAS) DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG Sartika Dewi
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2019): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v4i1.643

Abstrak Program Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS) merupakan program hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan lembaga donor united states agency international development (USAID), yang bertujuan untuk menurunkan AKI dan AKB di Indonesia sebesar 25%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Karawang, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada serta termasuk dalam jenis penelitian normatif yang akan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan pelaksanaan program EMAS yang sudah meningkatkan kualitas pelayanan obstetri dan neonatal esensial dasar (PONED) dan pelayanan obstetri dan neonatal esensial komprehensif (PONEK) dengan memastikan intervensi medis prioritas yang mempunyai dampak besar pada penurunan kematian yang diterapkan di Rumah Sakit dan Puskesmas serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem rujukan antar Puskesmas dan Rumah Sakit Hasil akhir yang ingin dicapai dari Program EMAS ini ialah adanya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Kata Kunci: Program EMAS , Kematian, Ibu Dan Bayi Abstract The Maternal and Neonatal Survival Expanding Program is a collaboration program between the Government of Indonesia and the United States International Development Agency (USAID), which aims to reduce MMR and IMR in Indonesia by 25%. This study aims to determine the implementation of the Maternal and Neonatal Survial Expanding Program in the Karawang District Health Office. This research was conducted at the Karawang Health Office, the method used in this research was analytical descriptive which is a research to describe and analyze existing problems and included in the type of library research that will be presented descriptively. The results of this study explain that the implementation of the EMAS program has improved the quality of basic essential obstetric and neonatal services and comprehensive essential obstetric and neonatal services by ensuring priority medical interventions that have a large impact on reducing mortality implemented in hospitals and health centers and increasing effectiveness and the efficiency of the referral system between health centers of public and Hospitals The final outcome to be achieved from the EMAS Program is a decrease in maternal mortality rate (MMR) and infant mortality rate (IMR). Keywords: EMAS Program, Death, Mother and Baby

PROSES MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN Sartika Dewi
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2020): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v5i1.1268

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan, mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan cara damai yang dibantu pihak ketiga yaitu mediator. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan pada hakikatnya merupakan bentuk implementasi dari musyawarah mufakat. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur proses mediasi di pengadilan agama, faktor yang mempengaruhi dan sejauhmana keberhasilan proses mediasi dalam mencapai kesepakatan damai di Pengadilan agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kualitatif yaitu dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada masalah manusia. Hasil dari penelitian ini adalah proses dari mediasi terdiri dari Pra mediasi dan proses mediasi selama kurang lebih 30 hari. Faktor yang mempengaruhi proses mediasi diantarnya kualifikasi mediator, kepatuhan masyarakat, fasilitas, itikad baik para pihak Kata kunci: Mediasi di Pengadilan, Perkara Perceraian, Pengadilan Agama Karawang Mediation is a way of resolving disputes that is fast, simple and low cost, mediation is a peaceful settlement of disputes assisted by a third party, namely a mediator. The implementation of mediation in the settlement of civil cases in court is essentially a form of implementation of consensus agreement. This is regulated in the Supreme Court Regulation No.1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts. The purpose of this study was to determine the procedures for the mediation process in religious courts, the factors that influence and the extent of the success of the mediation process in reaching a peace agreement in religious courts. The method used in this research is qualitative research, which is carried out to build knowledge through understanding and discovery. A qualitative research approach is a process of research and understanding based on human problems. The result of this research is the process of mediation consisting of pre-mediation and mediation process for approximately 30 days. The factors that influence the mediation process include the qualifications of the mediator, community compliance, facilities, and good faith of the parties. Keyword: Mediation in Court, Divorce Case, Karawang Religious Court

PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG DALAM PROGRAM (P4GN) BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURS Sartika Dewi; Deny Guntara; Dicky Indrawan
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2021): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v6i2.1915

Penyalahgunaan narkotika sudah menjadi salah satu fenomena yang sangat meresahkan, terutama di kalangan remaja. Penyalahgunaan ini diatur dalam pasal 55 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan bahwa untuk membantupemerintah dalam menanggulanggi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang semakin tak terkendali membuat BadanNarkotika Nasional (BNN) membentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten, termasukBNN Kabupaten Karawang. BNN Kabupaten Karawang mempunyai tugas, fungsi, danwewenang yang sama dengan Badan Narkotika Nasional. Adapun permasalahan dalampenelitian ini tentang peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang dalammengimplementasikan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan danperedaran gelap narkotika (P4GN) terhadap pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Karawang, serta kendala-kendala yang di hadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawangterkait peran dalam mengimplementasikan program pencegahan dan pemberantasanpenyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Metode Penelitian menggunakanpendekatan Yuridis Empiris karena data yang digunakan adalah data Primer yang diperolehmelalui studi lapangan dan wawancara. Adapun hasil dari penelitian ini adalah BadanNarkotika Nasional Kabupaten Karawang dalam implementasi program pencegahanpemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di KabupatenKarawang, telah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 Tentang RencanaAksi Nasional pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotikadan Prekursor Narkotika walaupun belum maksimal. Dalam pelaksanannya tersebut masihterdapat beberapa hambatan yakni keterbatasan personil dan keterbatasan anggaran Kata Kunci : Narkotika, BNN, P4GN Narcotics emphasizing that to assist the government in dealing with the problems anddangers of Narcotics abuse, narcotics abuse and illicit traf icking which are increasinglyuncontrollable, the National Narcotics Agency (BNN) has formed a National NarcoticsAgency National Narcotics District, including BNN Karawang Regency. Karawang RegencyBNN has the same duties, functions and authorities as the National Narcotics Agency. Theproblem in this research is about the role of the Karawang Regency National NarcoticsAgency in implementing the program of prevention and eradication of narcotics abuse andillicit traf icking (P4GN) against students in the Karawang Regency, as well as theconstraints faced by the Karawang Regency National Narcotics Agency related to the role inimplement a program of prevention and eradication of narcotics abuse and illicit traf icking(P4GN). This research method uses the Empirical Juridical approach because the data usedare Primary data obtained through field studies and interviews. The results of this study arethe National Narcotics Agency of Karawang Regency in implementing the preventionprogram to eradicate abuse and illicit narcotics traf icking (P4GN) in Karawang Regency, in accordance with Presidential Instruction Number 6 of 2018 concerning the NationalAction Plan to prevent the eradication of abuse and illicit narcotics and precursors. Narcotics, although not optimal. In the implementation, there are still several obstacles, namely limited personnel and budget constraints and the wide coverage area of supervisionis not equal to the existing personnel of BNNK Karawang Keyword : Narcotics, BNN, P4GN

ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN JAM KERJA ANTARA PERUSAHAAN DENGAN PEKERJA DI PT. PLASINDO LESTARI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 77 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Muhamad Abas; Sartika Dewi; Yusuf Rizki
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2021): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v6i2.1916

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinyaterhadap satu orang lain atau lebih. Di Dalam Pasal 1 angka (14) Undang-undang No.13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa Perjanjian Kerja adalah perjanjian antarapekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Identifikasi Masalah 1. Bagaimanakah pelaksanaanperjanjian kerja dengan perusahaan di PT Plasindo Lestari Menurut Perjanjian WaktuKerja? 2. Apakah yang menyebabkan ketidaksesuain jam kerja di PT Plasindo Lestari?Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan secara yuridis- Empiris, SpesifikasiPenelitian yang digunakan bersifat deskriptif , dan data yang diolah adalah deskriptifkualitatif isi sesuai dengan tujuan penelitian yang selanjutnya dikonstruksikan dalam suatukesimpulan perjanjian kerja dengan perusahaan sudah tidak asing lagi. Perjanjian kerjabersama merupakan hasil antara pihak pengusaha dan pihak pekerja yang diwakili olehserikat pekerja. Perjanjian kerja bersama di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003tercantum dalam pasal 116 sampai pasal 135, yang mengatur tentang persyaratan yangharus di penuhi untuk pembuatan suatu perjanjian kerja bersama.Hasil Penelitian penulisadalah di dalam perkara perusahaan mengenai jam kerja yang tidak sesuai karena diperusahaan PT Plasindo Lestari mengenai jam kerja paling banyak 1 (satu) Hari 12 (DuaBelas) Jam Dan 1 (satu) Minggu 72 (Tujuh Puluh Dua) Jam yang seharusnya didalamUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang KetenagaKerjaan Pasal 77 Ayat (2) waktukerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14(empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu Kata Kunci : Perjanjian, Perusahaan, Jam kerja An agreement is an act by which one or more persons bind themselves to one or more otherpersons. In Article 1 number (14) of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, it is statedthat a Work Agreement is an agreement between a worker or laborer and an entrepreneuror employer that contains the terms of work, rights and obligations of the parties. Identification of Problems 1. How is the implementation of the work agreement with thecompany at PT Plasindo Lestari according to the Working Time Agreement? 2. Whatcauses the incompatibility of working hours at PT Plasindo Lestari? This study uses ajuridical-empirical approach, the research specifications used are descriptive, and the dataprocessed is descriptive qualitative content in accordance with the research objectiveswhich are then constructed in a conclusion of a work agreement with a familiar company. Collective labor agreement is the result between the employer and the workers representedby the trade union. Collective labor agreements in Law No. 13 of 2003 are listed in articles116 to 135, which regulate the requirements that must be met for making a collective workagreement. at PT Plasindo Lestari regarding working hours at most 1 (one) Day 12(Twelve) Hours and 1 (one) Week 72 (Seventy Two) Hours which should be in Law Number13 of 2003 concerning Manpower Article 77 Paragraph ( 2) overtime can only be done fora maximum of 3 (three) hours in 1 (one) day and 14 (fourteen) hours in 1 (one) week. Keywords: Agreement, Company, Working Hours

PERANCANGAN INTERIOR PAMERAN “INDONESIA SOLO EXHIBITION 2012” DI SHARDJAH EXPO CENTER, DUBAI sartika dewi
Saraswati Jurnal Mahasiswa Desain Interior
Publisher : Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24821/srs.v0i0.409

“Indonesia Solo Exhibition 2012” di Shardjah Expo Center-Dubai, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam usaha penetrasi pasar ekspor serta sekaligus sebagai media promosi yang efektif dalam upayanya meyakinkan dunia akan potensi produk dan pariwisata Indonesia. Event ini juga dapat mengundang potential investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia. “Indonesia Solo Exhibition 2012” mempromosikan kebudayaan Indonesia melalui desain interior exhibition. Tujuan perancang yaitu merancang interior pameran “Indonesia Solo Exhibition 2012” dengan menerapkan gaya Post-Modern yang mampu menghadirkan image Indonesia yang bertema Heritage dan Culture. Perancangan Interior Pameran Indonesia Solo Exhibition 2012 ini meliputi area info counter, area display, area stage dan area lounge yang mengangkat tema motif Tenun Songket Melayu Riau dalam gaya Post-Modern. Adapun penerapan tema motif Tenun Songket Melayu Riau yaitu pada sign system, meja receptionist, display TV, display gambar, rak brosur, sofa dan meja lounge, dan dinding pembatas area tertentu. Pemilihan konsep diharapkan mampu untuk memajukan dan mengenalkan perdagangan Indonesia di mata dunia atau internasional tanpa meninggalkan unsur tradisional di dalamnya. Kata Kunci : Perancangan, Interior, Pameran, Indonesia Solo Exhibition.

KEWAJIBAN BIDAN DALAM MENANGGULANGI KEMATIAN IBU DAN KEMATIAN BAYI DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JUNCTO KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 441.8/KEP.1076-DINKES/2014 TENTANG TIM KOORDINASI PROGRAM PENYELAMATAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR Sartika Dewi
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2016): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v1i1.111

ABSTRAK Bidan memberikan pelayanan kebidanan yang berkesinambungan dan paripurna, berfokus pada aspek pencegahan, promosi dengan berlandasan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk senantiasa siap melayani siapa saja yang membutuhkan, kapan dan dimanapun dia berada. Kementrian Kesehatan telah mengembangkan serangkaian model terobosan berbasis tekhnologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan kualitas pelayanan komplikasi kegawatdaruratan ibu dan bayi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem rujukan mengingat UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Kementrian Kesehatan memberikan terobosan terbaru dalam penangananan AKI dan AKB dengan meluncurkan program EMAS (expanding, maternal, and newborn survival). Sijariemas Kabupaten Karawang adalah sistem informasi komunikasi jejaring rujukan gawat darurat ibu dan bayi baru lahir, yang telah diintegrasikan dengan karawang sehat dan KEPGUB No 441.8/Kep.1076-Dinkes/2014 Tentang Tim Koordinasi Program Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir. Kata kunci : Kematian Ibu (AKI) dan Kematian Bayi (AKB), Program SijariEMAS ABSTRCAK Midwives provide continuous midwifery services and plenary, focusing on the aspects of prevention, promotion to partnership and empowerment grounded together with other health professionals are always ready to serve anyone in need, whenever and wherever he is. The Ministry of Health has developed a series of models based breakthrough information and communication technology in order to improve the quality of emergency services maternal and infant complications and to improve the efficiency and effectiveness of referral systems considering Act No. 36 of 2009 on Health. The Ministry of Health provides the latest breakthroughs in the handling of this MMR and IMR by launching a program GOLD (expanding, maternal, and newborn survival). Sijariemas Karawang is the communication of information systems emergency referral network of mothers and newborns, which has been integrated with healthy karawang and KEPGUB No. 441.8 / Kep.1076-DHO / 2014 About the Program Coordination Team Rescue Mother and Newborn Keywords: Maternal Mortality (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR), EMAS Karawang

ANALISIS YURIDIS KEGIATAN MONOPOLI RITEL MODERN PT. CARREFOUR INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANGNOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/PDT.SUS/2010) Sartika Dewi; Irma Garwan; Susi yulyana
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2022): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v7i1.2294

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tentang prilaku-prilaku pelaku usaha, berkaitan dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Diantaranya kasusPraktek monopoli yang dilakukan oleh Carrefour melalui akuisisi terhadap sahamPT.Alfa yang diputuskan oleh komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) dalamputusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2009 yang menyatakan Carrefour terbuktimelakukan monopoli Persaingan Usaha tidak sehat. Dan menimbulkanketidakpuasan pihak Carrefour, selanjutnya Carrefour mengajukan keberatan kePengadilan Negeri sampai ke tingkat kasasi di Mahkamaah Agung pada tingkatkasasi ini MA menguatkan putusan PN yang membatalkan Putusan KPPU melaluiPutusan MA Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010, yang menjadi rumusan masalah adalahketentuan tentang monopoli dalam UU Persaingan usaha tidak sehat, dasarpertimbangan hakim MA dalam Putusan MA Nomor 502 K/Pdt. Sus/2010. Tujuanpenelitian ini untuk mengetahui ketentuan tentang monopoli dalam UU Persainganusaha tidak sehat, dan dasar pertimbangan MA dalam Putusan MA Nomor 502K/Pdt. Sus/2010. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Adapun hasil penelitian penulis adalah, ketentuan mengenai tentang monopolidiatur dalam Pasal 17 UU Persaingan Usaha tidak sehat, dasar pertimbangan KPPUdalam Putusanya adalah bahwa Carrefour telah memenuhi unsur-unsur Pasal 17 UUPersaingan Usaha tidak sehat, dan dasar pertimbangan MA dalam Putusanya yangmembatalkan Putusan KPPU bahwa Carrefour tidak terbukti melanggar ketentuanPasal 17 UU Persaingan Usaha Kata Kunci : Persaingan usaha tidak sehat, Monopoli, Carrefour. Law No. 5 of 1999 on the prohibition of monopoly practices and unhealthy businesscompetition governs the behavior of business actors, with regard to monopoly andunfair business competition. Among the cases of monopoly practices conducted byCarrefour through the acquisition of shares of PT. Alfa decided by KPPU in the rulingKPPU number 09/KPPU-L/2009 That said Carrefour proved to be a monopoly ofunhealthy business competition. And cause dissatisfaction of Carrefour parties, furthermore Carrefour filed an objection to the state court to the level of the cassationin Mahkamaah Agung at the level of this cassation Ma strengthened the ruling PN thatcanceled the ruling Kppu through the decision MA number 502 K/PDT. Sus/2010, which is the problem of the issue is the provisions on monopoly in the Unfair BusinessCompetition law, the basic legal consideration of MA in 502 The purpose of thisresearch is to know the provisions of the monopoly in the competition ACT unhealthybusiness, and the basis of the MA judgment in the Decree MA Number 502 K/PDT. Sus/2010. The research method in this thesis is normative juridical. As for the authorhypothesis is, the provisions concerning about the monopoly set forth in article 17competition LAW is unhealthy, the basis of consideration of KPPU in the break is thatCarrefour has fulfilled the elements of article 17 unfair business Competition ACT, andthe basis of the MA consideration in the decision to cancel the ruling KPPU thatCarrefour is not proven to violate provisions of article 17 business competition ACT Keywords: Unfair business competition, Monopoly, Carrefour

Pertumbuhan Bibit Alpukat(Persea amerina Mill) Hasil Sambung Pucuk Akibat Media Tanam dan Dosis Pupuk NPK Sartika Dewi; Erita Hayati; Elly Kesumawati
Jurnal Floratek Vol 17, No 1 (2022): April 2022
Publisher : Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak: Keberhasilan pengembangan tanaman alpukat selain ditentukan oleh budidaya yang benar, juga ditentukan ketersediaan benih yang unggul. Benih tanaman alpukat dapat dihasilkan melalui perbanyakan secara generatif dan vegetatif maupun kombinasi keduanya. Penyambungan yaitu penggabungan dua bagian tanaman yang berlainan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tumbuh sebagai satu tanaman setelah terjadinya regenerasi jaringan pada bekas luka sambung atau tautannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis media tanam dan dosis pupuk NPK yang tepat serta interaksi antara keduanya terhadap pertumbuhan bibit alpukat secara sambung pucuk. Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh. Penelitian ini berlangsung dari Bulan April Sampai dengan Oktober 2021. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah plastik isi 3 kg sebanyak 150 buah, gembor, polibag ukuran 10 X 30 cm, paranet, gunting stek, silet, timbangan digital, penggaris, jangka sorong, dan alat tulis. Bahan yang digunakan yaitu bibit alpukat sebanyak 200 biji yang berasal dari kedai jus di batoh banda aceh, tanah top soil yang dipesan sebanyak 150 kg, pupuk kandang sapi sebanyak 25 kg, sekam bakar sebanyak 10 kg dibuat sendiri, sekam mentah sebanyak 10 kg dari pabri kilang padi, pupuk NPK sebanyak 81 gram, batang atas alpukat (scion) Gayo lues. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial 3 x 4 dengan 3 ulangan, sehingga terdapat 12 kombinasi perlakuan dan 36 unit percobaan. Setiap satuan percobaan terdiri dari 3 tanaman sampel. Faktor yang diteliti yaitu kombinasi media tanam dengan 3 taraf (sekam mentah : tanah, sekam bakar : tanah, pupuk kandang sapi :tanah) dan dosis pupuk NPK terdiri 4 taraf yaitu (kontrol, 0,5 g per tanaman, 1 g per tanaman, 1,5 g per tanaman). Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah tunas, diameter batang, pada umur 30, 45, 60, 75, 90 HSSP dan jumlah tanaman hidup pada umur 90 HSSP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media tanam berpengaruh nyata pada tinggi tanaman pada umur 30, 45 dan 60 HSSP, jumlah daun pada umur 60, 75, dan 90 HSSP, diameter batang pada umur 30 HSSP. Pertumbuhan bibit hasil sambung pucuk tanaman alpukat terbaik dijumpai pada media tanam campuran sekam mentah + tanah. Dosis pupuk NPK berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah daun pada umur 60 HSSP. Berpengaruh nyata pada tinggi tanaman pada umur 30, 45, 60 dan 75 HSSP, jumlah daun 45, 75 dan 90 HSSP, dan diameter batang pada umur 30, 45, 60, 75 dan 90 HSSP. Pertumbuhan bibit tanaman alpukat setelah sambung pucuk yang lebih baik dijumpai pada kontrol. Terdapat interaksi yang tidak nyata antara media tanam dengan dosis pupuk NPK terhadap pertumbuhan bibit alpukat setelah sambung pucukKata kunci : Alpukat, Pupuk NPK Phonska, Sekam Mentah, Sekam Bakar, Pupuk Kandang Sapi,Sambung Pucuk.

Penerapan Metode AHP dan SAW untuk Penentuan Kenaikan Jabatan Karyawan Permatasari Diah; Sartika Dewi; Suryati Suryati
JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi) Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) STMIK Global Informatika MDP

This study aims to determine the promotion of employees at the Dinas Kesehatan South Sumatera by using the AHP (Analytic Hierarchy Process) dan SAW (Simple Additive Wieght) methods. The AHP method is used to determine the weight of each criterion, while the SAW method is used to determine the rank of employee promotion. This promotion process is made using the Microsoft Visual Studio programming language. The test in this study carried out using blackbox testing methods and accuray testing. The black box test results show that the system can run well according to it’s function, and then the accuracy testing is tested by comparing the results of the calculation from Dinas Kesehatan office. From the ealculation result of the AHP method, SAW method, and AHP &SAW method can be concluded, AHP & SAW methods are better then AHP or SAW methods. The accuracy of the AHP and SAW method in case 1 is 100%, in case 2 is 100%, and in case 3 is 50%.

KAJIAN ULAMA SALAF DALAM MEMAHAMI AYAT – AYAT MUTASYABIHAT Muhammad Sari; Sartika Dewi
Al-Fath Vol 7 No 1 (2013): Juni 2013
Publisher : Department of Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Faculty of Ushuluddin and Adab, State Islamic University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32678/alfath.v7i1.3111

Ulama Salaf tidak menggunakan ta'wil tafsili dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat, mereka hanya memberlakukan metode tafwid dan taslim saja sebagai aplikasinya. Terlebih ketika mereka para teolog hanya mendukung pendapatnya saja, tanpa melihat data-data konkrit sebagaimana generasi awal telah mempraktekannya pada metode ta'wil tafsili. Metode ta'wil tafsili ini tidak begitu dominan seperti metode tafwid dan taslim yang pada aplikasinya tidak menyimpangkan makna. Oleh sebab itu ulama Salaf disamping menggunakan metode tafwid dan taslim juga mengunakan metode ta’wil tafsili.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search