p-Index From 2017 - 2022
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Tunas Agraria
Guntur, I Gusti Nyoman
Unknown Affiliation

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Penolakan Masyarakat Adat Limau Manis Kota Padang Terhadap Pendaftaran Tanah Nugraha, Septriyadi; Guntur, I Gusti Nyoman; Kistiyah, Sri
Tunas Agraria Vol. 3 No. 2 (2020): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v3i2.106

Abstract

Abstract: In 2018, PTSL implementations at Padang have an obstacles specifically in Limau Manis Village. This obstacle caused by the people rejection. Therefore, Padang city land office must have a strategy to reduce the obstacles. The purpose of this study is to find: 1) the causes of people rejection of PTSL, and 2) the strategy from Padang city land office in order to do the communal land registration with PTSL. The research is a qualitative research with a symbolic interaction approach. Informants were chosen by purposive sampling, they were structural officials at Padang city land office and the head of inheritance (MKW). The results of this study is: 1) the traditional leader of KAN Limau Manis is currently trying to maintain the continuity of the communal land, but PTSL program is considered to actually support the privatization so that  caused rejection of the PTSL implementation, and 2) the main strategy to solve the problem in the registration of communal land is to make common perceptions about the registration of communal land along with the ganggam bauntuak above it, between the traditional leader, indigenous peoples, and Padang city land office.Keywords: communal land, kaum, PTSL, west sumatra. Intisari: Pada tahun 2018, PTSL di Kota Padang menemui hambatan di Kelurahan Limau Manis. Hambatan ini diakibatkan adanya penolakan dari masyarakat. Maka dari itu, perlu adanya strategi yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang dalam pelaksanaan program PTSL. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1) penyebab penolakan masyarakat terhadap kegiatan PTSL, dan 2) strategi Kantor Pertanahan Kota Padang dalam melaksanakan pendaftaran tanah ulayat kaum melalui PTSL. Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif dengan menggunakan Pendekatan Interaksi Simbolik. Informan dipilih secara purposive sampling, yaitu pejabat struktural Kantah Kota Padang dan Mamak Kepala Waris (MKW). Hasil dari penelitian ini antara lain: 1) pimpinan adat di KAN Limau Manis saat ini sedang berusaha mempertahankan keberlangsungan tanah ulayat kaum, namun hadirnya program PTSL dianggap justru mendukung privatisasi yang sedang terjadi sehingga menimbulkan penolakan terhadap pelaksanaan PTSL, dan 2) strategi utama untuk menyelesaiakan permasalahan dalam pendaftaran tanah ulayat kaum ialah dengan melakukan penyamaan persepsi antara pimpinan adat, masyarakat adat, dan Kantah Kota Padang terkait pendaftaran tanah ulayat kaum beserta ganggam bauntuak yang ada di atasnya.Kata Kunci: tanah ulayat, kaum, PTSL, sumatera barat. 
Problematika Penyelesaian Pelepasan Tanah Wakaf, Tanah Desa, dan Tanah Instansi Pemerintah Untuk Bandara Baru di Yogyakarta Pitasari, Pitasari; Guntur, I Gusti Nyoman; Kistiyah, Sri
Tunas Agraria Vol. 3 No. 1 (2020): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v3i1.66

Abstract

Abstract: The relinquishment of rights in the acquisition of land for the development of public interests is influenced by the subject of land rights. In the case of the subject of rights in the form of a legal entity, the relinquishment of rights is not only with the deliberation of the parties to reach an agreement, but approval from the government that often creates problems are required. This study aims to determine the problems and strategies to accelerate the completion of the release of rights from waqf land, village land, and government agency land for New Airport in Special Region of Yogyakarta construction. The research method uses qualitative methods with a descriptive approach. The results of the study are: first the problem of the release is the difficulty of finding a replacement land, the length of time the permit, and there are differences in the meaning of the compensation. Second, the strategy to accelerate the settlement is to provide compensation in the form of money, simplification of licensing for the release from the government on it, and the government agency's land is contributed to the construction of the airport based on the request for guidance. Basically the mechanism for the release of the three types of land status must obtain permission from the government on it.Keywords: waqf land, village land, government agency land, land acquisition. Intisari: Pelepasan hak dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum salah satunya dipengaruhi oleh subjek hak atas tanahnya. Dalam hal subjek hak berupa badan hukum, maka pelepasan hak tidak hanya dengan musyawarah para pihak untuk mencapai kesepakatan, namun diperlukan persetujuan dari pemerintah di atasnya. Persetujuan dari pemerintah di atasnya sering menimbulkan permasalahan sebagai persyaratan pelepasannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika dan strategi percepatan penyelesaian pelepasan hak yang berasal dari tanah wakaf, tanah desa, dan tanah instansi pemerintah untuk pembangunan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa problematika pelepasan tanah adalah kesulitan mencari tanah pengganti, lamanya waktu perizinan pelepasan dari pemerintah di atasnya, dan terdapat perbedaan pemaknaan dalam pemberian ganti kerugian. Berikutnya, strategi percepatan penyelesainnya adalah memberikan ganti kerugian berupa uang, penyederhanaan perizinan pelepasan dari pemerintah di atasnya, dan tanah instansi pemerintah dikontribusikan untuk pembangunan bandara tersebut berdasarkan permohonan petunjuk. Pada dasarnya mekanisme pelepasan dari ketiga jenis status tanah tersebut harus memperoleh izin dari pemerintah di atasnya.  Kata Kunci: tanah wakaf, tanah desa, tanah instansi pemerintah, pengadaan tanah.
Urgensi Penguatan Hak Atas Tanah Druwe Desa di Bali Sastrawan, I Putu Dody; Guntur, I Gusti Nyoman; Andari, Dwi Wulan Titik
Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 (2018): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v1i1.6

Abstract

Abstract: Druwe Desa land is a customary whose management is implemented and belongs to desa pakraman. Although it has been acknowledged juridically, but the existence of Druwe Desa land in Bali is experiencing a vacuum related to the legal subject. On that basis, desa pakraman is appointed as subject of rights with respect to its land through the Decree of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial/Head of National Land Agency Number 276/Kep-19.2/X/2017. The purpose of this research is to: (1) Make map of distribution of Druwe Desa land; (2) Describe the importance of strengthening the right to Druwe Desa land; (3) Describe the procedures for strengthening the right to Druwe Desa land; (4) Describe the benefits of the strengthening of Druwe Desa land rights. To achieve these objectives, qualitative research methods with ethnographic approach are used to understand the efforts of the community in maintaining the existence of Druwe Desa land. The results of this study indicate the potential shifting of the status of Druwe Desa land ownership that can indirectly threaten its existence. For that reason, it is necessary to strengthen the right to Druwe Desa land so that there will be no problems that can reduce the existence of asset of desa pakraman. Steps that need to be taken is the process of certification to obtain legal certainty.Keywords:   Druwe Desa land, desa pakraman, Existence, Tri Hita Karana, Awig-Awig  Intisari: Tanah Druwe Desa merupakan tanah adat yang pengelolaannya dilaksanakan dan menjadi milik desa pakraman. Meskipun sudah diakui secara yuridis, namun keberadaan tanah Druwe Desa di Bali mengalami kekosongan terkait subjek hukumnya. Atas dasar itulah, desa pakraman ditunjuk sebagai subjek hak berkenaan dengan tanah miliknya melalui Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/Kep-19.2/X/2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Membuat peta sebaran tanah Druwe Desa; (2) Mendeskripsikan pentingnya penguatan hak atas tanah Druwe Desa; (3) Mendeskripsikan tata cara penguatan hak atas tanah Druwe Desa; (4) Mendeskripsikan manfaat hasil penguatan hak atas tanah Druwe Desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi guna memahami upaya masyarakat dalam menjaga eksistensi tanah Druwe Desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya potensi pergeseran status kepemilikan tanah Druwe Desa yang secara tidak langsung dapat mengancam eksistensinya. Untuk itu perlu dilakukan penguatan hak atas tanah Druwe Desa agar tidak terjadi permasalahan yang dapat mengurangi keberadaan aset desa pakraman tersebut. Langkah yang perlu diambil adalah proses pensertipikatan untuk mendapatkan kepastian hukum.Kata Kunci:    Tanah Druwe Desa, desa pakraman, Eksistensi, Tri Hita Karana, Awig-Awig Pendah
Strategi Percepatan Pengumpulan Data Yuridis Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Harfianty, Mrs; Guntur, I Gusti Nyoman; Wulansari, Harvini
Tunas Agraria Vol. 3 No. 3 (2020): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v3i3.122

Abstract

Complete Systematic  Land  Registration  (PTSL)  is  a  government  program  in accelerating mass land registration with a complete map concept. This program is  expected able to overcome the delays of previous mass land registration program through the scheme of ajudication and PRONA. To achieve the goals, throughout the year, the target is  high and always increase. Because of this high target, Land Office in Bantul District implement some innovations, especially in juridical data collection. This research aimed to explain the strategy in collecting juridical data in Palbapang Village, and find obstacles in data collection. Qualitative descriptive research was used for this research. The results of the research showed that: 1) the strategies used by Land Office is the use of SIAP application for juridical data input and involved several teams in the collection of juridical data such as puldatan team, village government and the community; 2) there are constraints on the implementation, including lack of human resources in carrying out tasks as a juridical task force, and there were still many villages that collect documents near the end of the fiscal year.
Pengembangan Aplikasi SANTRI PTSL Untuk Percepatan Pengumpulan Data Yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Saputra, Mhd Teguh; Guntur, I Gusti Nyoman; Wiyono, Slamet
Tunas Agraria Vol. 4 No. 1 (2021): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v4i1.137

Abstract

The purpose of this research is to find out how the SANTRI PTSL application can accelerate the juridical data collection and the feasibility of developing the SANTRI PTSL application. Using qualitative methods with a descriptive approach and data collection techniques by means of observation, interviews and questionnaires. SANTRI PTSL is an application that helps the work of the juridical task force. The output of the SANTRI PTSL application is a form of application for land registration that has been filled in automatically following the data submitted by the community to the officers. After training and simulating the use of the SANTRI PTSL application for juridical data collection officers, it is seen that this application is able to accelerate the collection and processing of juridical data, and in terms of the feasibility of developing this application it is also suitable for use in the Kampar Land Office after the feasibility test and simplification of the application forms according to the format used by the Land Office. By using the SANTRI PTSL application, the Kampar Land Office can optimize existing human resources and save time in completing PTSL activities. Inovasi pertanahan guna mendukung percepatan kinerja dan pelayanan pertanahan terus diupayakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aplikasi SANTRI PTSL dalam mempercepat pengumpulan data yuridis dan kelayakan pengembangan aplikasi SANTRI PTSL. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif, pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara.Hasil kajian menunjukkan bahwa aplikasi SANTRI PTSL yang diimplementasikan dapat mengoptimalkan SDM yang ada dan menghemat waktu dalam penyelesaian kegiatan PTSL. Aplikasi ini layak digunakan setelah dilakukanya pengembangan dan penyederhanaan blanko permohonan disesuaikan dengan standar yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. Aplikasi ini juga mampu mengintegrasikan data fisik dan data yuridis untuk mempermudah pengadministrasian pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.Kata kunci: Pendaftaran Tanah, Inovasi, SANTRI PTSL
Pemanfaatan Aplikasi SIAP Dalam Kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo Andriawan, Deny; Guntur, I Gusti Nyoman; Wulansari, Harvini
Tunas Agraria Vol. 4 No. 1 (2021): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v4i1.139

Abstract

The PTSL target has increase from year to year, SIAP as an innovation technology by the Land Regional Office of Province DIY was made with the aim to accelerating juridical data collection in PTSL. The objectives of this study were (1) to determine the potential of SIAP implementation in the Land Office of Tebo Regency; and (2) there are supporting and inhibiting factors when the implementation of SIAP. Qualitative method with descriptive approach and the data collection by purposive sampling were used to answer research questions. The results showed that: (1) SIAP, which has been adjusted to the conditions of Tebo Regency, is able to recording 14-15 juridical data files / hour or approximately 4 minutes / file; and (2) there are 3 main categories as factors supporting and inhibiting the use of SIAP, namely human resources, facilities and infrastructure, and costs / budget. The conclusion of this study is SIAP can be used to accelerate the juridical data collection in Tebo Regency after its parameters are customized with the local condition. Target PTSL terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, SIAP sebagai sebuah inovasi dari Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY dibuat dengan maksud untuk percepatan pengumpulan data yuridis dalam kegiatan PTSL. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui potensi penerapan SIAP di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo; dan (2) faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pemanfaatan SIAP. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data secara purposive sampling digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) SIAP yang telah disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Tebo mampu membantu perekaman data yuridis sebanyak 14-15 berkas/jam atau kurang lebih 4 menit/berkas; dan (2) terdapat 3 kategori utama sebagai faktor pendukung dan penghambat penggunaan SIAP yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta biaya/anggaran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah SIAP mampu digunakan untuk percepatan pengumpulan data yuridis di Kabupaten Tebo pasca disesuaikan parameternya.Kata Kunci: PTSL, SIAP, data yuridis