p-Index From 2017 - 2022
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Tunas Agraria
Laksamana, Rofik
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penyelesaian Atas “Tanah Sisa” dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Lampung Tsaurah, Zahra Ats; Sembiring, Julius; Laksamana, Rofik
Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 (2018): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v1i1.8

Abstract

IntisariBerdasarkan Pasal 35 Undang-undang Pengadaan Tanah Nomor 2 Tahun 2012, “tanah sisa” pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat diberikan ganti kerugian secara utuh atas permintaan dari pemilik tanah. Senyatanya, pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang Provinsi Lampung belum diberikan ganti kerugian terhadap “tanah sisa”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria tanah sisa dibagi berdasarkan penggunaan tanahnya, yaitu tanah pertanian dan tanah non pertanian. Kriteria tanah sisa pertanian adalah kondisi tanaman, hasil produksi, bentuk tanah dan akses tanah. Kriteria tanah sisa non pertanian adalah kondisi tanah, kenyamanan pemilik, bentuk tanah dan akses tanah. Mekanisme ganti kerugian tanah sisa yang paling baik digunakan adalah berbarengan dengan ganti kerugian trase tol. Langkah yang perlu dilakukan adalah Direktur Jenderal Pengadaan Tanah perlu memberikan petunjuk teknis mengenai kriteria tanah sisa dan Panitia Pengadaan Tanah di Lampung harus segera melakukan tindaklanjut atas kepemilikan tanah sisa. Kata Kunci : pengadaan tanah, tanah sisa, JTTS, penelitian  AbstractBased on Article 35 of Land Acquisition Law Number 2 Year 2012, "residual land" on Land Acquisition for public purposes may be entirely redeemed at the request of the landowner. In fact, the land acquisition for the construction of Trans-Sumatra Toll Road (JTTS) inTerbanggi Besar - PematangPanggang, Lampung Province has not been compensated for "residual land".The results of this researchare that the residual land criterias are divided based on the land use, that is agricultural land and non-agricultural land. Criterias for agricultural land are the condition of plant,  the results of  its production, the shape of  land and the access of land. . Criterias for non-agricultural land arethe condition of the land, the comfort of the owner, the shape of the land and the access of the land. The best compensation mechanism of residual land was given at the same time with the trace area. Steps that need to be done are the Director General of Land Acquisition needs to provide technical guidance on the criteria of residual land and the Land Acquisition Committee in Lampung should immediately follow up the ownership of the residual land. Kata Kunci : Land acquisition, residual land, JTTS, research
Problematika Keabsahan Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Tanah di Kawasan Transmigrasi Setiawan, Asta Tri; Kistiyah, Sri; Laksamana, Rofik
Tunas Agraria Vol. 4 No. 1 (2021): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal action regarding the purchase of land, regulated in Article 37 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, stipulates that any land sale and purchase agreement must be proven by Land Titles Registration Officer (PPAT). However the communities in Harapan Jaya Village do not use the sale and purchase agreement made by Land Registration Officer (PPAT) for their land transactions, especially transmigration lands. The practice of land transactions is better known as land sale and purchase unformal. The purpose of this research is find out the causative factors of land transaction unformal, the validity of the purchase of the land and the registration of ownership rights after the land right transfer in the Land Office which not proven by Land Titles Registration Officer (PPAT). The results of research are Harapan Jaya Village prefer the land sale and purchase unformal because of the low cost and the easy process. Beside that the lack of knowledge about land transactions and the high level of mutual trust that occurs in the community. The sale and purchase of land unformal is legal according to custom law but does not fulfill the legal requirements of the agreement in Article 1320 of the Civil Code. For the registration of the transfer of land rights, The Head of the Land Office makes a discretion or policy addressing these problems by looking at the provisions in Article 37 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997.Perbuatan hukum mengenai jual beli tanah, diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa setiap perjanjian jual beli tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Masyarakat di Desa Harapan Jaya dalam transaksi jual beli hak atas tanah khususnya tanah transmigrasi tidak menggunakan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT. Praktik jual beli tanah tersebut lebih dikenal dengan istilah jual beli tanah di bawah tangan. Tujuan penelitian mengetahui faktor penyebab terjadinya jual beli tanah di bawah tangan, bagaimana keabsahan jual beli tanah tersebut dan bagaimana pendaftaran peralihan hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT. Hasil penelitian jual beli hak atas tanah hak milik dibawah tangan di Desa Harapan Jaya dikarenakan biayanya tidak terlalu banyak dan prosesnya sangat mudah, selain itu minimnya pengetahuan tentang tata cara jual beli tanah serta masih tingginya rasa saling percaya yang terjadi di masyarakat. Jual beli tersebut sah menurut hukum adat namun tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam rangka pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut Kepala Kantor Pertanahan membuat sebuah diskresi atau kebijakan menyikapi permasalahan tersebut dengan melihat ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.