p-Index From 2019 - 2024
10.399
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia Baren Sipayung; Sardjana Orba Manullang; Henry Kristian Siburian
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4710

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan pidana mati dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia yang di dalamnya juga terdapat perbandingan sistem hukum dengan negara lain. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal, yang menggunakan studi literatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat ahli, kesenjangan penelitian terdahulu, dan analisis dampak pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) terhadap pidana mati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan hukuman mati dalam hukum positif Indonesia masih dipertahankan, hal ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan hukum (KUHP dan peraturan perundang-undang lainnya). Dengan diundangkannya KUHP baru, maka pidana hukuman mati tidak lagi merupakan pidana pokok melainkan pidana khusus (narkotika, terorisme, korupsi, dan hak asasi manusia). Hal tersebut menunjukkan politik hukum pidana telah diterapkan dengan menjunjung tinggi HAM dan sebagai hasil atas perbandingan sistem hukum pemidanaan yang berkembang di beberapa negara maju seperti Amerika yang memperlakukan pidana mati sebagai pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif. Kata Kunci: Hukuman Mati, Perbandingan Sistem Hukum, Hak Asasi Manusia
Limits of the Concept of Fair Use in Law number 28 of 2014 concerning Copyright Sardjana Orba Manullang; Mutiarany; Louisa Yesami Krisnalita; Yessy Kusumadewi; Verawati Br Tompul
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i03.251

Abstract

As social beings, people frequently run into intellectual property issues in their relationships. God created humans as complex beings with a variety of needs in order to function. The ingredients required by humans to sustain physiological and psychological equilibrium, which attempts to maintain life and health, are also basic human requirements. There are a number of things that might lead to copyright infringement in Indonesia, from lax government regulations to a lack of public understanding of the value of copyright and the protection of intellectual property rights. However, because of the fair use doctrine, copyright is not entirely controlled by the inventor or copyright holders. The Fair Use Limit Concept in Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright is the formulation of the problem in this study, which seeks to determine how far the Fair Use Limit Concept is in Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright, the methodology utilized in This study employs a type of normative research that involves reading reviews of secondary sources of information. This study also takes into account and examines copyright laws and regulations. The study's findings demonstrate that Indonesia's fair use laws are appropriately evaluated by the presence of the author's name or the use's noncommercial intent. In Indonesia, fair use laws give more people the chance to work and develop their creativity by utilizing the works of others. This is consistent with the essence of copyright, which requires that individuals produce specific works, which in this instance can be accomplished through the modification of other individuals' copyrighted works.
COMPARATIVE ANALYSIS OF CORRUPTION CRIMINAL REGULATIONS BETWEEN THE NEW CRIMINAL LAW AND THE CORRUPTION ACT Suyanto; Henry Kristian Siburian; Eko Setyo Nugroho Nugroho; Sardjana Orba Manullang; Baren Sipayung
Awang Long Law Review Vol 5 No 2 (2023): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v5i2.753

Abstract

The National CC’s (NCC) ratification has completed the mission of establishing a NCC adequately through a legislative process on the development of codified criminal science and practice adapted to the conditions and characteristics of the Indonesian nation and state, which differed from legal politics during the Dutch colonial administration. It can br concluded from the results of the study that the regulation of corruption crimes between the Corruption Law and the NCC is still classified as an extraordinary crime, but there is a slight difference of increase/decrease in the minimum/maximum prison terms and fines. This is motivated by the implementation of the legal principle of proportional criminal responsibility. Then, the existence of Article 630 of the NCC is the implementation of legal preference Lex Generalis Derogate Legi Specialis and Lex Posteriori Derogat Legi Priori principles, when there is a double arrangement between the Corruption Law and the NCC. However, the NCC also applies the In Dubio Pro Reo principle, which means that when considering two regulations that govern the same case, the rule that is more advantageous to the suspect or defendant is used. By taking into account the provisions of Article 632 of the NCC that this Criminal Code shall come into effect 2 (two) years from the date of promulgation, this should be seen as the implementation of the Government's task to socialize this NCC to the whole community before it is enacted.
The Analysis of Relationship Between Green Attitudes and Students’ Literacy Ability Toward Environment Iwan Henri Kusnadi; Made Ayu Anggreni; Wa Ode Riniati; Sardjana Orba Manullang; Muhammad Ridhwan
Journal on Education Vol 6 No 1 (2023): Journal On Education: Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v6i1.3102

Abstract

This study compared the students' environmental care attitudes and environmental literacy skills in two schools. This study uses an ex-post facto research strategy and a quantitative methodology. Purposive sampling was used to sample the science class population, and data were collected by dividing the environmental care attitude surveys and environmental literacy test instruments. Using an SPSS, the data were examined using the independent sample t-test. The study's findings demonstrate that pupils' environmental literacy for schools X (65.50) and Y (62.09) meet good requirements. The criteria for student attitudes toward the environment are quite good; schools X and Y score 58.56 and 58.86, respectively. The results of the hypothesis test indicate a difference in students' environmental literacy but no difference in their attitude toward the environment between the two schools, with a sig. of 0.020 < 0.05 for environmental literacy and a sig. of 0.944 > 0.05 for students' environmental care attitude.
PENINGKATAN KESADARAN KONSUMEN DALAM PELAYANAN JASA USAHA KULINER Verawati BR Tompul; Yessy Kusumadewi; Louisa Yesami Krisnalita; Mutiarany Mutiarany; Sardjana Orba Manullang
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2023): Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i1.12543

Abstract

Pelanggaran hak konsumen di bidang jasa kuliner terjadi pada bulan Januari 2018. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya Jakarta, dimana pihak yang dirugikan adalah seorang konsumen berusia 30 tahun. Konsumen harus dilindungi dari segala bentuk kerugian yang diakibatkan dari penggunaan produk barang dan/atau jasa yang dalam hal ini berupa jasa pelayanan di bidang kuliner. Dalam hal telah terjadinya kerugian, konsumen mempunyai hak untuk melaporkan kerugian yang didapat melalui prosedur litigasi maupun non litigasi. Apabila konsumen yang dirugikan menggunakan prosedur litigasi dapat diawali dengan membuat laporan ke penyidik dengan didampingi oleh kuasa hukum. Berdasarkan laporan tersebut penyidik akan menindaklanjuti dengan memanggil pelaku usaha, pihak yang dirugikan beserta saksi untuk memberikan keterangan mengenai kasus terkait. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diperlukan untuk memberikan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan sesuai dengan Pasal 4, 16 dan 62 sebagai bentuk sanksinya. Sampai dengan saat ini proses mencari keadilan bagi konsumen masih berlangsung.
PELATIHAN PENYUSUNAN ARTIKEL ILMIAH Anita Ninasari; Sardjana Orba Manullang; Nugraheni Eko Wardani; Hendrik ES Samosir; Hamid Wijaya; Setiawan Putra Syah
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan penyusunan artikel ilmiah bagi 37 guru di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masalah yang diselesaikan dalam kegiatan ini adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan para guru dalam menyusun artikel ilmiah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pelaksanaan pelatihan secara online melalui aplikasi Zoom pada bulan Februari 2023. Pelatihan melibatkan fasilitator yang memberikan materi dan pembelajaran tentang langkah-langkah menyusun artikel ilmiah yang baik, termasuk penulisan abstrak, metode penelitian, analisis data, dan tata bahasa ilmiah. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan para guru dalam menyusun artikel ilmiah. Mereka mampu menghasilkan karya ilmiah yang lebih relevan, berkualitas, dan dapat diakses oleh komunitas akademik lebih luas. Penyusunan artikel ilmiah juga berdampak positif pada kualitas pendidikan, meningkatkan pemikiran ilmiah dan keterampilan analisis kritis siswa. Kesimpulannya, pelatihan ini memberikan manfaat yang signifikan bagi para guru dan komunitas akademik di Kabupaten Sleman. Para guru dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam menyusun artikel ilmiah, meningkatkan visibilitas penelitian lokal, dan memperkuat kolaborasi dengan peneliti dan akademisi. Penting untuk melanjutkan dan mendukung kegiatan serupa di masa depan guna terus memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan di wilayah ini.
KONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM PERATURAN DAERAH DI WILAYAH CIAYUMAJAKUNING Sardjana Orba Manullang; Yessy Kusumadewi; Dedi Dwi Pamungkas; Verawati Br Tompul; Iis Isnaeni Nurwanty
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.541

Abstract

Konstruksi dan pembentukan suatu peraturan perundangan di pengaruhi oleh faktor politik didalamnya. Politik hukum yang tidak bisa dipisahkan keberadaannya membuat suatu aturan yang dihasilkan akan terasa tujuan pembuatnya, begitupula dengan pembentukan peraturan daerah. Peraturan Daerah yang dibentuk sebagai turunan dari aturan diatasnya diharapkan dapat menyentuh masyarakat secara langsung. Peraturan Perundangan dibuat agar masyarakat bisa menjadi sejahtera, terutama bagi perempuan dan anak yang dianggap sebagai masyarakat yang rentan. Penulisan tulisan ini menganalisis konstruksi politik hukum di wilayah daerah. Peraturan daerah yang dianalisis yaitu Peraturan Daerah di Wilayah CIAYUMAJAKUNING. Harapan penulisan ini adalah agar dilihat salah satu contoh di daerah terkait bagaimana konstruksi politik hukum peraturan daerah khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak.
Tradisi Perkawinan Bersyarat dalam Perspektif Hukum Islam Sardjana Orba Manullang; Syarifuddin Syarifuddin; M Nur Shidiq; Irsan Rahman; Sahrul Sahrul
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas fenomena perkawinan bersyarat dalam perspektif hukum Islam. Praktik perkawinan bersyarat merupakan tradisi yang melibatkan penambahan syarat-syarat tambahan di luar persyaratan dasar yang ditetapkan dalam hukum Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap praktik perkawinan bersyarat, dengan fokus pada faktor-faktor sosial, budaya, dan agama yang memengaruhi fenomena ini. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kepustakaan, dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber kepustakaan yang relevan, termasuk buku, jurnal, dokumen hukum, dan pendapat ulama. Berdasarkan analisis data kepustakaan, artikel ini menyajikan gambaran umum tentang perspektif hukum Islam terhadap praktik perkawinan bersyarat. Perspektif hukum Islam mengenai praktik perkawinan bersyarat menekankan pentingnya kesepakatan dan persetujuan antara calon mempelai, serta pemenuhan syarat-syarat valid yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Hukum Islam juga mengedepankan prinsip keadilan, menjaga prinsip-prinsip agama, dan perlindungan hak individu dalam perkawinan. Namun, perspektif ini dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan pendekatan yang diadopsi oleh para ulama dan cendekiawan Islam. Dalam konteks perspektif adat, praktik perkawinan bersyarat sering kali terkait dengan pemeliharaan nilai-nilai budaya, menjaga hubungan sosial dan keluarga, penyeimbangan kekuasaan dan harta, serta pemertahanan struktur sosial dalam masyarakat. Perspektif adat cenderung mencerminkan dinamika budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik perkawinan bersyarat dalam perspektif hukum Islam, serta memberikan wawasan tentang perbedaan dan persamaan antara perspektif hukum Islam dan perspektif adat terkait fenomena ini. Penelitian ini memiliki implikasi penting dalam memahami perkawinan sebagai institusi sosial dan hukum yang kompleks, serta relevansinya dalam konteks kehidupan masyarakat yang terus berkembang.
Understanding the History of Globally Applying Omnibus Law and Its Relevance to the Context of Indonesian Socio-Cultural Law Irma Rachmawati Maruf; Sardjana Orba Manullang; Wiwi Yuhaeni; Kiki Amaliah; Karman Karman
Borobudur Law Review Vol 5 No 1 (2023): Vol 5 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.7023

Abstract

It is important to understand the history of laws in a country to increase awareness and legal compliance. Likewise, in the context of Indonesia, many people still do not understand the history of the omnibus law. This research aim is to study the substance of the omnibus in the context of the Indonesian law and the socio-cultural background, this importance because the Omnibus law was a relatively new phenomena and received many criticsm from Indonesian Public. This is a Juridical normative research with the library and statutory research. This study relies on scientific evidence that has been published in many literary sources such as books, academy conferences, published journal papers and other sources that discuss omnibus law and its application in Indonesia. The Job Creation Law has been endorsed and has conveyed changes to the Indonesian people's presence, considering that an excellent authentic text should have social and severe principles that apply in Indonesia without putting the presence of local social classes aside. After analytical efforts and in-depth discussions, the research concludes that all citizens must understand the history of the omnibus law in context and its relevance to the socio-cultural context of Indonesia. Thus, citizens will obtain a clear understanding and comply with the omnibus law.
MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT DALAM JUAL BELI TANAH DI WILAYAH JAKASAMPURNA BEKASI Yessy Kusumadewi; Louisa Yesami Krisnalita; Mutiarany Mutiarany; Sardjana Orba Manullang; Verawati BR Tompul
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): Volume 2 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v2i1.16262

Abstract

Masyarakat di wilayah Jakasampurna Bekasi Barat masih belum memahami pentingnya melakukan jual beli tanah sesuai aturan hukum yang berlaku. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya kasus jual beli tanah di bawah tangan tanpa adanya sertifikat tanah, sehingga banyak menimbulkan sengketa dikemudian hari. Hasil data yang diperoleh 4 (empat) dari 10 (sepuluh) warga di Jakasampurna, Bekasi Barat melakukan jual beli tanah di bawah tangan yang terkadang tidak adanya sertipikat sebagai bukti bahwa sudah beralihnya hak milik dari penjual ke pembeli oleh karena itu tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada warga Jakasampurna mengenai proses jual beli tanah.
Co-Authors Abdul Samad Arief Abdul Wahab Syakhrani ADE RISNA SARI Ade Sathya Sanathana Ishwara Agustian Budi Prasetya Alam, Sitti Nur Ali Pirdaus Anas Pattaray Andi Elrika Natsir Andi Muh Akbar Saputra Andi Muhammad Reza Pahlevi N Anita Ninasari Anwar Budiman Arifin Djakasaputra Asep Saepullah Ashri Andevi Putri Rahmadhani Ashur Harmadi Aslan Aslan Aslan Aslan B.M.A.S. Anaconda Bangkara Baren - Sipayung Baren Sipayung Baren Sipayung Budi Sulistiyo Nugroho Budi Sulistiyo Nugroho Chindy Rahmadhanty Dayan Abdurrahman Dedi Dwi Pamungkas Denny Hartono Derlini Derlini Diah Lestari Dyah Handayani Dewi Eko Setyo Nugroho Nugroho Emy Yunita Rahma Pratiwi Endang Fatmawati Esti Ningrum Fadli Fadli Febrina Nafasati Prihantini Fina Amalia Masri Gunawan Widjaja Hadi Priyono Hamid Wijaya Handy Ferdiansyah Hendra Haryanto Hendri Khuan Hendrik ES Samosir Hendro Siburian Henry Kristian Siburian Hotmaria Hertawaty Sijabat Hotmaria Hertawaty Sijabat Husna Amin Iis Isnaeni Nurwanty Iis Isnaeni Nurwanty Iis Isnaeni Nurwanty Iis Isnaeni Nurwanty Iis Isnaeni Nurwanty Iis Isnaeni Nurwanty Nurwanty Imanuddin Hasbi Irfan Nurdiansyah Irsan Rahman Iwan Henri Kusnadi Jenita Jenita Joko Sabtohadi Karman Karman Karman Karman Karnawi - Kamar Kholis Ernawati Kiki Amaliah La Ode Muh Munadi Liani Sari Liani Sari Louisa Yesami Krisnalita Lusy Tunik Muharlisiani M Nur Shidiq M Trihudiyatmanto M. Rikhardus Joka M. Zahari Made Ayu Anggreni Mardani Mardani Maria Yeti Andrias Maruf, Irma Rachmawati Mawarni Fatma Megasuciati Wardani Mellisa Towadi Mislan Sihite, Mislan Monica Yesica Febrina Muhammad Ridhwan Muliyadi Hamid Mulyadi Nur Mustika Mustika Mutiarany Nahot Tua Parlindungan Sihaloho Nahot Tua Parlindungan Sihaloho Nugraheni Eko Wardani Nugroho, Budi Sulistiyo Nursakina Husen Oskar Hutagaluh Oskar Hutagaluh Palupi Rantau Pham Thanh NGA Prasetyono Hendriarto Prasetyono Hendriarto Prasetyono Hendriarto Prasetyono Hendriarto Putri, Viorizza Suciani Rai Iqsandri Resdati Risa Risa Rita Kartika Sari Rizka Anindya Manjayani Rolib Sitorus Rr. Endang Sri Sulasih Sabil Sabil Sahrul Sahrul Saiful Rachman Sangia, Rohib Adrianto Satria, Erwinsyah Siburian, Henry Kristian Sijabat, Hotmaria H Silvia Ekasari Sitti Asnaeni Sri Sudono Saliro Sri Sudono Saliro Sri Sudono Saliro Sudarmo Sudarmo Sumar’in Sumar’in Suwito Suwito Suyanto Syah, Setiawan Putra Syahril Syahril Syam&#039;un Syam&#039;un Syarifuddin Syarifuddin Tama Karnia Novianti Tamaulina Br Sembiring Tamrin Muchsin Tamrin Muchsin Tamrin Muchsin Tamrin Tamrin Titin Samsudin Tony Siagian Verawati Br. Tompul Verawati Verawati Wa Ode Riniati Wisnu Nugraha Yeasy Agustina Sari Yesika Prisilia Tuwoliu Yessy Kusmadevi Yessy Kusumadewi Yuhaeni, Wiwi Yuli Purbaningsih Yulianus Payzon Aituru