This Author published in this journals
All Journal Sosio Konsepsia
Harjudin, Laode
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Dinamika Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial Tuwu, Darmin; Laksmono, Bambang Shergi; Huraerah, Abu; Harjudin, Laode
Sosio Konsepsia Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v10i2.2158

Abstract

Wabah virus Corona merubah kebiasaan hidup, pola interaksi dan perilaku masyarakat. Dampaknya sangat besar dan massif, tidak hanya menyasar aspek kesehatan tetapi juga bidang ekonomi, psikologi, sosial, politik, pendidikan, budaya, keagamaan, dan sebagainya sehingga perlu dihandel dengan kebijakan pemerintah yang tepat. Artikel memakai metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini konsen pada dinamika yang terjadi dalam masyarakat pasca kebijakan terkait COVID-19 diimplementasi. Metode pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan analisis konten publikasi media online. Fokus kajian ialah kebijakan pemerintah, respon masyarakat, dan kejadian yang mengikutinya setelah kebijakan diimplementasi dalam periode Maret sampai Agustus 2020 di Kota Kendari. Hasil studi menunjukkan bahwa pasca kebijakan pencegahan penularan COVID-19 diimplementasi muncul dinamika dan kegaduhan dalam masyarakat. Kegaduhan, kepanikan, dan stress tersebut dipicu oleh 3 hal yaitu pertama, instruksi Walikota Kendari yang melarang warga Kota Kendari beraktivitas di luar rumah selama 3 hari secara berturut-turut tanpa jaminan sosial yang jelas; kedua, isu kedatangan Tenaga Kerja Asing asal Tiongkok, dan ketiga, pasien diduga terinfeksi Corona kabur dari ruang isolasi rumah sakit.  Respon masyarakat terhadap kebijakan kontroversial pemerintah beragam, mulai dari ketidak-patuhan, melanggar aturan protokol kesehatan, hingga timbul kecemasan dan kegaduhan dalam masyarakat. Agar tidak menimbulkan kegaduhan dan kontroversi, kebijakan pemerintah mestinya dibuat untuk menjawab kebutuhan, menyelesaikan masalah, dan mensejahterakan masyarakat.