Lunariana Lubis
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sungai Brantas Kota Surabaya Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Prianggoro, Jarot; Agus Subianto; Sri Umiyati; Lunariana Lubis
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v5i2.3213

Abstract

Objek penelitian adalah implementasi kebijakan pengelolaan sungai pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, khususnya Sungai Brantas yang mengalir melalui Kota Surabaya. Kebijakan Pengelolaan Sungai telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 yang mencakup konservasi, pemanfaatan dan pengendalian kerusakan air. Kondisi sungai Brantas telah tercemar oleh aktivitas masyarakat, oleh karena itu diperlukan pengawasan dan pencegahan pencemaran sungai dalam konservasi sungai yang mana standar kualitas air sungai menjadi syarat untuk kebutuhan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah (1) Menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sungai di Kantor Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur; dan (2) menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan. Teori Merillee S. Grindle yang digunakan dalam penelitian ini dalam mendefinisikan keberhasilan implementasi kebijakan adalah Isi Kebijakan dan Konteks Implementasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi kasus dalam pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif dan dikembangkan dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian sebagai berikut bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sungai Brantas di hilir Kota Surabaya yang meliputi pencegahan pencemaran akibat pembuangan sampah dan air limbah belum optimal sehingga perlu adanya keterpaduan sinergi dan kolaborasi yang baik antar stakeholder dalam rangka mencapai tujuan implementasi kebijakan.