Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.668
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Acta Comitas Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Hasanuddin Law Review Substantive Justice International Journal of Law JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA
Dwijayanthi, Putri Triari
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
The Role of Family in Fulfilling the Right to Education During the Covid-19 Pandemic: A Socio-Legal Approach A.A. Istri Ari Atu Dewi; Putri Triari Dwijayanthi; Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p03

Abstract

This paper aims to identify, analyze and elaborate on the role of the family in fulfilling the right to education during the Covid-19 pandemic as well as a model for family participation in fulfilling the right to education during the Covid-19 pandemic. This is a socio-legal research method or socio-legal research which examines the text and context with a statutory approach combined with the conditions in the community. The results show that online school is the best solution to guarantee the right to education as stipulated in Surat Edaran Nomor 15 of 2020 concerning Guidelines for Organizing Learning from Home in an Emergency for the Spread of Covid-19 and family role models in an effort to fulfill the right to education during the Covid-19 pandemic, which is in the form of awareness from parents or guardians to provide assistance during learning from home activities.
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI BALI: KONTEKS PLURALISME HUKUM Anak Agung Istri Ari Atu Dewi; Ni Ketut Supasti Dharmawan; Anak Agung Istri Eka Krisna Yanti; Putri Triari Dwijayanthi
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.4.2021.447-459

Abstract

Kondisi perekonomian di Bali yang bergantung pada kegiatan pariwisata menjadi terpuruk sebagai dampak dari Covid-19. Hal ini menjadi pelajaran kepada setiap lapisan termasuk Desa Adat di Bali untuk bersama-sama menangani Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji implementasi otonomi Desa Adat serta mengelaborasi model sinergi yang tepat dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi Desa Adat dalam penanganan Covid-19 ditempatkan pada peran strategis Desa Adat dalam pembentukan aturan hukum adat yaitu Pararem yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat hukum adat Bali sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Hal ini menunjukkan model sinergi berlakunya hukum adat dan hukum nasional sesuai dengan konsep pluralisme hukum dan regulatory compliance.
The Responsibilities of Influencers in Promoting Tie-Dye Motif Products Based on Copyright Law Putri Triari Dwijayanthi; Ni Ketut Supasti Dharmawan
Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 3 No 2 (2020): Substantive Justice International Journal of Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33096/substantivejustice.v3i2.90

Abstract

Tie-dye is known as a method of dyeing which results in a design on the fabric by which the fabric is collected and tied tightly with fibres, rope, or yarn, then dyed or coloured. The cloth is then processed into clothes, masks, and other accessories which can now be easily found in several online shops. This paper aims to identify, analyze, and elaborate on the legal protection of tie-dye motifs based on Indonesia Law Number 28 the Year 2014 concerning Copyright and the responsibilities of influencers who promote tie-dyed motif products. This is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The technique of tracing legal materials uses document study techniques and the analysis of studies uses qualitative analysis. The study shows that the tie-dye motif has been protected under Copyright law both nationally and internationally. Tie-dye motif as a form of continues to be developed with a high economic value has received clear protection under Indonesia Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The clear arrangement of tie-dyes is becoming increasingly important, especially when tie-dyes are used commercially. Regarding the Announcement of a copyrighted work, such as tie-dye products, the element of the uniqueness of form and originality are important points in copyright protection, so it is only natural for an influencer not to allow the sale and/or duplication of goods resulting from infringement of copyright and/or Related Right as regulated in Indonesia Copyright Law.
Meme Wajah di Media Sosial: antara Karya yang menggelitik atau Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Kadek Aprilia Ardianti; Putri Triari Dwijayanthi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Studi ini dilakukan untuk menambah pemahaman masyarakat berkenaan dengan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dan termasuk atau tidaknya perbuatan membuat dan menyebarluaskan meme dari wajah seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidanakan dengan delik pencemaran nama baik. Adapun studi merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan statute approach, historical approach, dan comparative approach. Berdasarkan studi yang dilakukan, ditemukan bahwasannya hasil pengkajian yang dilakukan pada isu hukum yang diangkat, ditemukan bahwasannya Pengaturan Pencemaran nama baik pada media sosial dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 27 ayat (3) j.o Pasal 45 ayat (1) UU ITE sebagai lex specialist dari KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian Perbuatan membuat dan menyebarluaskan meme dari wajah seseorang di media sosial yang ditujukan untuk menghibur dapat menjadi perbuatan yang diklasifikasikan sebagai perbuatan pencemaran nama baik bilamana meme wajah yang dibuat dan disebarluaskan tersebut terbukti memuat suatu konten yang mencemarkan nama baik seseorang baik dari gambar atau teks yang terdapat dari meme tersebut. Kata Kunci: Meme Wajah,Media Sosial,Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. ABSTRACT This study was conducted to increase public understanding regarding the regulation of criminal acts of defamation and whether or not the act of creating and spreading memes from someone's face is an act that can be punished with defamation offenses. The study is normative legal research that uses a statutory approach, a historical approach, and a comparative approach. Based on the study conducted, it was found that the results of the assessment carried out on the legal issues raised, it was found that the Regulation of Defamation on social media in Indonesia's positive law is regulated in Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of the ITE Law as a lex specialist. from the Criminal Code with a maximum imprisonment of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). Then the act of creating and distributing memes from someone's face on social media that is intended to entertain can be an act that is classified as an act of defamation if the facial meme that is created and disseminated is proven to contain content that defames someone either from the image or the text contained those memes. Keywords: Face Meme, Social Media, Crime of Defamation.
Kedudukan Negara sebagai Pembeli dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional Desak Putu Dewi Kasih; Ni Ketut Supasti Dharmawan; Made Suksma Prijandhini Devi Salain; Putri Triari Dwijayanthi
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v3i3.354-369

Abstract

Negara diakui sebagai salah satu subjek hukum dalam Hukum Perdagangan Internasional. Negara memiliki kedaulatan untuk mengatur barang atau jasa yang keluar dan memasuki wilayahnya. Kewenangan mengatur tersebut termasuk dalam kedudukannya pada posisi Negara sebagai pedagang. Dalam perkembangannya kedudukan Negara juga menjadi pihak pembeli. Tulisan ini bertujuan untuk mengekplorasi kedudukan negara sebagai pembeli dalam konteks  hukum perdagangan internasional dan penyelesaian sengketa yang dapat diambil oleh Negara berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan analitis dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa suatu Negara dapat menjadi pembeli melalui BUMN yang diwajibkan untuk memberitahukan perusahaan tersebut kepada Council for Trade in Good sebagai implementasi dari prinsip non-diskriminasi dan juga untuk menjamin transparansi kegiatan perdagangan. Dalam pengertian Negara sebagai pembeli, dapat dipahami bahwa hubungan perdagangan yang terjadi antara Negara sebagai pembeli dan pedagang adalah hubungan kontraktual. Oleh karena itu, prinsip kebebasan berkontrak, termasuk prinsip pemilihan cara penyelesaian sengketa dapat diterapkan, baik mengenai pilihan hukum maupun pilihan forum.
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN WARALABA (STUDI PADA PERJANJIAN WARALABA C’BEZT DENPASAR) I Made Parta Wedhana Dwiyoga; Putri Triari Dwijayanthi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.225 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i09.p15

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami perlindungan hukum bagi franchisee dalam pelaksanaan perjanjian waralaba (studi kasus pada perjanjian waralaba C’bezt Denpasar). Jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan fakta (fact approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam praktiknya perjanjian waralaba C’bezt belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan landasan hukum waralaba yakni Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan masih ditemukan adanya pelanggaran oleh franchisor kepada franchisee , sehingga menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi franchisee . Penyelesaian kasus wanprestasi dan komitmen dalam menegakkan perlindungan hukum bagi penerima waralaba C’bezt Denpasar dilakukan melalui upaya penyelesaiannya melalui tahapan pemberitahuan, musyawarah, dan litigasi. Dalam pelaksanaan waralaba disarankan bagi franchisee dan franchisor harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama agar kasus wanprestasi dapat diminimalisir sehingga kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. This study aims to explore legal protection for franchisee s in the implementation of franchise agreements (a case study on the Denpasar C'bezt franchise agreement). The type of research used is normative juridical which is descriptive in nature with the statute approach and facts (fact approach). The results of the study indicate that, in practice, the C'bezt franchise agreement has not been fully implemented in accordance with the legal basis of the franchise, namely Government Regulation no. 42 of 2007 and still found violations by the franchisor to the franchisee , causing injustice and harm to the franchisee . Settlement of default cases and commitments in enforcing legal protection for C'bezt Denpasar franchisee s is carried out through settlement efforts through the stages of notification, deliberation, and litigation. In the implementation of franchising, it is recommended that franchisee’s and franchisor’s must carry out their obligations in accordance with mutually agreed agreements so that cases of default can be minimized so that both parties benefit equally.
Classification of Industrial Relations Disputes Settlement in Indonesia: Is it Necessary? Desak Putu Dewi Kasih; Made Suksma Prijandhini Devi Salain; Kadek Agus Sudiarawan; Putri Triari Dwijayanthi; Dewa Ayu Dian Sawitri; Alvyn Chaisar Perwira Nanggala Pratama
Hasanuddin Law Review VOLUME 8 ISSUE 1, APRIL 2022
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/halrev.v8i1.3502

Abstract

This study aimed to examine the effect of the disputes classification in the industrial settlement system, comparing arrangements according to the perspective of the International Labor Organization, China, Japan, and Kazakhstan, and trying to find the ideal concept of the type of industrial dispute to apply in Indonesia. This research is normative legal research. The approaches used in this study were the statutory approach, conceptual approach, fact approach, and comparative approach. The results revealed that the classification of disputes in the industrial relations settlement system in Indonesia has an impact on the difficulty of the parties in classifying their disputes. Comparative studies were conducted to determine the classification of disputes in international law as well as in China, Japan, and Kazakhstan. The ideal concept that can be offered to Indonesia is the simplification or elimination of the classification of industrial relations to provide dispute resolution by applying the principles of fast, precise, fair, and inexpensive methods.  
PENGATURAN TERKAIT PENYEBARAN KARYA CIPTA KONTEN SINEMATOGRAFI YANG BERSIFAT TIDAK KOMERSIAL A.A. Ketut Yoga Putra; Putri Triari Dwijayanthi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.57 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i11.p12

Abstract

The purpose of this study is to find out and analyze the regulations regarding the distribution of copyrighted works of cinematographic content that are non-commercial and to identify and analyze legal sanctions related to the distribution of copyrighted works of cinematographic content. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and legal concept analysis. The results of this study explain that the act of distributing cinematographic video videos through social media that is not commercial in nature can be categorized as copyright infringement if it is done intentionally and against the law and without permission from the Creator or Copyright Holder as stipulated in the provisions of Article 9 paragraph (1) UUHC. The distribution of cinematographic video content in relation to commercial use may be carried out without permission from the Author, if the party using the Work provides compensation in the form of royalties to the Author through the Collective Management Institute. Sanctions related to the act of spreading cinematographic video content through social media itself can be categorized as a form of violation of the Creator's economic rights as referred to in Article 9 paragraph (1) especially for commercial use, can be subject to a maximum imprisonment of (four) years and/or a maximum fine of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). Meanwhile, for economic violations of the Creator which are categorized as piracy, they are subject to a maximum imprisonment of 10 (ten) years and/or a maximum sentence of Rp. 4,000,000,000.00 (four billion rupiah).
PERUBAHAN KEWENANGAN DPR TERKAIT FUNGSI ANGGARAN PADA PERPPU NO. 1 TAHUN 2020 Ni Made Mutia Risna Dianthi; Putri Triari Dwijayanthi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.631 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i12.p06

Abstract

Artikel ini mempunyai tujuan agar dapat diketahuinya kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan sebelum adanya Perppu No. 1/2020 serta menganalisis kewenangan DPR setelah adanya Perppu No. 1/2020. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian yang memiliki fokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan mengenai permasalahan pada studi ini. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat perubahan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dengan adanya Perpu No. 1/2020 yaitu terkait fungsi anggaran dengan adanya konflik norma antara ketentuan pada Pasal 12 Perpu No. 12/2020 dengan Pasal 23 UUD NRI 1945 konflik itu berkaitan penghapusan fungsi anggaran DPR RI baik pada proses dibentuknya APBN juga pada produk hukumnya. This article aims to determine the authority of the House of Representatives based on positive law in Indonesia and to analyze the authority of the DPR after the issuance of Perppu No. 1/2020. The method used in this research is normative juridical law research through a statutory approach, namely research that has a focus on the study of statutory regulations regarding the problems in this study. The results of the study show that there is a change in the authority of the House of Representatives with the existence of Perpu no. 1/2020, which is related to the budget function with the existence of a conflict of norms between the provisions in Article 12 of Perpu No. 12/2020 with Article 23 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the conflict relates to the abolition of the budget function of the DPR RI both in the process of forming the State Budget as well as in its legal products.
PENGHAPUSAN JENIS PEKERJAAN YANG DAPAT DIALIHDAYAKAN (OUTSOURCING): PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Ni Putu Eka Madeni Apriliani; Putri Triari Dwijayanthi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.964 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i10.p11

Abstract

Tujuan penulisan jurnalni adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai alih daya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja serta dapat mengetahui mengenai penghapusan pengaturan jenis pekerjaan yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja dapat memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja alih daya di Indonesia atau sebaliknya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian normatif. Dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pengapusan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan yang pada awalnya diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan dihapus didalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menimbulkan kekaburan norma. Undang-Undang Cipta Kerja yang semula diharapkan agar dapat memberikan keadilan pada pekerja malah mengalami kemunduran yang berefek pada dapat terjadinya eksploitasi pada pekerja dan tidak terjaminnya hak – hak pekerja di Indonesia. The purpose of writing this journal is to find out the regulation regarding outsourcing based on the Manpower Act and the Job Creation Law and to find out about the abolition of the type of work arrangement in the Job Creation Law, which can strengthen legal protection for outsourced workers in Indonesia or vice versa. The research method used in writing this journal is a normative research method. With a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the abolition of the types of work that can be outsourced which was originally regulated in Article 66 of the Manpower Law is abolished in the Job Creation Law which creates a blurring of norms. The Job Creation Law, which was originally expected to provide justice for workers, has actually experienced a setback which has an effect on exploitation of workers and the insecurity of workers' rights in Indonesia.
Co-Authors A.A. Ketut Yoga Putra Alvyn Chaisar Perwira Nanggala Pratama Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Istri Eka Krisnayanti Cecilia Chrisniantono Chiristyn Ayu Monicha Desak Putu Dewi Kasih Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi I Gede Agus Kurniawan I Gusti Agung Risma Prahandari I Made Parta Wedhana Dwiyoga Kadek Agus Sudiarawan Kadek Aprilia Ardianti Made Suksma Prijandhini Devi Salain Ngurah Aldi Ramaputra Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Made Mutia Risna Dianthi Ni Putu Eka Madeni Apriliani Priskila Angeline Putu Aras Samsithawrati Sawitri, Dewa Ayu Dian Winda Claudia Yessica Hartono Putri