Wibawa, Kadek Cahya Susila
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Peratun Dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik Putrijanti, Aju; Lumbanraja, Anggita Doramia; Wibawa, Kadek Cahya Susila
Halu Oleo Law Review Vol 5, No 2 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 2
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v5i2.13125

Abstract

Kompetensi absolut Peratun menjadi lebih luas setelah UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diundangkan, karena memberi kompetensi untuk mengadili tindakan faktual yang dilakukan oleh pemerintah. Sebelumnya, gugatan tentang perbuatan melanggar hukum adalah kompetensi Peradilan Umum dan diperiksa sesuai hukum acara perdata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, menggunakan data sekunder yaitu hasil penelitian, jurnal, yang dianalisa secara deskriptif.  Tindakan pemerintah terdiri dari tindakan hukum dan tindakan faktual. Berdasar Pasal 87 huruf a UU Administrasi Pemerintahan, penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual, maka gugatannya diajukan ke Peratun.Pergeseran paradigma memeriksa gugatan tindakan pemerintah yang melanggar hukum sekarang menjadi kewenangan absolut Peratun. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 87 huruf a UU AP, perluasan makna dari ketetapan tertulis yang harus di maknai sebagai penetapan tertulis  juga mencakup tindakan faktual. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan tindakan faktual adalah kompetensi absolut Peratun,  karena merupakan perbuatan hukum di bidang hukum publik. Pemeriksaan dan jenis putusan mengikuti perundangan tentang Peratun. Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AUPB sebagai pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, yaitu supaya tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dari perspektif Peratun, kompetensi memeriksa gugatan tindakan faktual adalah tepat dan peran AUPB dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan, untuk tercapainya pemerintahan yang baik dan mengurangi gugatan perbuatan melanggar hukum.  Kata kunci : Peratun, tindakan faktual, AUPB. 
Community Participatory Supervision in State-Owned Asset Auction Implementation in KPKNL Semarang Saputra, Andhika Bima; Wibawa, Kadek Cahya Susila; Solechan, Solechan
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 2 (2021): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i2.29493

Abstract

The development of information disclosure is hand in hand with the increasing demands for community participation in government administration. Community involvement in every activity of government administration is imperative to achieve good governance, including the auction of a state-owned asset by KPKNL (State-owned Asset and Auction Service Office) Semarang Area. Community participation in the form of participatory supervision is an important element in the auction of state-owned goods because community participation, it can create a transparent and fair auction implementation. This research aimed to critically describe the urgency of community participation (participatory supervision) in the auction of state-owned goods and to analyze the implications of community involvement and non-involvement in the implementation of state-owned asset auction at the KPKNL Semarang.This research combined doctrinal legal research and non-doctrinal legal research with descriptive-analytical research specifications to be able to answer these problems. This research was also supported by a statutory approach and a qualitative approach.The results showed that the Semarang KPKNL had involved the community in the auction of the state-owned asset. The implementation of an auction that has been already online eases the public to carry out participatory supervision of the auction activities for state-owned goods. The active participation of the community encourages the realization of good governance in the auction activities of state-owned goods, especially at KPKNL Semarang. The absence of community involvement in auction implementation tends to lead to unfair and fraudulent auction practices.