Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/ PUU-XIII / 2015 (STUDI KASUS DI PROVINSI SULAWESI SELATAN) Karim, Rahmawati; Mas, Marwan; Hamid, Abdul Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 2 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2019
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v2i1.136

Abstract

This study aims to determine the regulation of a single Regional Election for Regional Head Election simultaneously after the decision of the Constitutional Court Number 100 / PUU-XIII / 2015 in South Sulawesi Province, and the implementation of the selection of a single regional head candidate in South Sulawesi Province. This research was conducted in the Makassar City KPU, Enrekang Regency and Bone Regency. The research method used is normative law. The results obtained by the author from this study, namely 1). Regulation of the Single Candidate for Regional Head Election Simultaneously regulated in the Constitutional Court Decision Number 100 / PUU-XIII / 2015, Law no. 10 of 2016 and PKPU No. 13 of 2018.2). Implementation of Election of Candidates for Regional Heads in the Province of South Sulawesi consisting of; a). Requirements for Nominating a Single Candidate, b). Single Candidate Selection Dispute Process, c). Regulatory Standard for Inauguration of Single Candidate Candidates and, d). Single Candidate Selection Results in South Sulawesi Province.3). Mechanisms to Prevent the Occurrence of a Single Candidate in the Election of Regional Heads.4). Data on Candidates for Regional Heads in 3 regions, namely Makassar City, Enrekang Regency and Bone Regency.
FUNGSI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PREMANISME DI PELABUHAN BAJO’E KABUPATEN BONE Hidayat, Rahmat; Siku, Abdul Salam; Hamid, Abdul Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 2 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2019
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v2i1.141

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan di pelabuhan Bajo’e Kabupaten Bone, dan upaya kepolisian untuk mengatasi kejahatan Premanisme di pelabuhan Bajo’e Kabupaten Bone. Penelitian ini dilaksanakan di Polsek Pelabuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris yaitu merupakan penelitian hukum sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya di masyarakat, dan menggunakan berbagai data primer dan sekunder adapun data primer yang digunakan yaitu melalui wawancara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan tulisan ini dan membagikan angket kepada responden, adapun data sekunder dengan mengumpulkan data dari berbagi literatur yang ada, berupa buku, artikel-artikel yang diperoleh dari penelusuran internet, termasuk aturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan premanisme yaitu faktor lingkungan, factor ekonomi, dan faktor rendahnya pendidikan. (2) Upaya kepolisian untuk mengatasi kejahatan premanisme di pelabuhan Bajo’e kabupaten bone yaitu, dalam upaya pre-emtif pihak kepolisian melakukannya dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum dan keagamaan. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Sedangkan dalam upaya represif pihak kepolisian melakukan penyelidikan, penangkapan dan pembinaan psikologis dan penyadaran disertai latihan-latihan keterampilan kerja dalam masa hukuman agar punya modal untuk mencari pekerjaan. This study aims to determine the factors that led to the occurrence of crime in the Bajo'e district of Bone port, and the police efforts to overcome the crime of thuggery in the port of Bajo'e Bone. This research was conducted at the Port Police Station. The research method used is empirical law which is a sociological legal research, which examines the applicable legal provisions and what happens in reality in the community, and uses a variety of primary and secondary data while the primary data used is through direct interviews with sources related to writing this and distributing questionnaires to respondents, as for secondary data by collecting data from sharing existing literature, in the form of books, articles obtained from internet searches, including legislation related to the problems in this study. The results of the authors obtained from this study, namely (1) factors that cause the occurrence of thuggery namely environmental factors, economic factors, and educational factors. (2) Police efforts to overcome the crime of thuggery in Bajo'e regency bone port, namely: In the pre-eminent effort the police did it by instilling good values / norms with the community through legal and religious counseling. In preventive efforts the police conduct regular and ongoing patrols and supervision. Whereas in repressive efforts the police conduct investigations, arrests and psychological coaching and awareness accompanied by work skills training in the period of punishment so that they have the capital to find work.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERBANKAN DI KOTA MAKASSAR Saleh, Muhammad; Pattenreng, Andi Muhammad Arfah; Hamid, Abdul Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i2.638

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, dibentuk dengan salah satu tujuan yaitu untuk mengawasi lembaga keuangan. Pengawasan OJK dilakukan agar lembaga keuangan yang diawasi tidak melakukan pelanggaran dan terus berkembang serta tidak merugikan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok Otoritas Jasa Keuangan di Kota Makassar dalam pengawasan aktifitas perbankan, meliputi kelembagaan bank, kesehatan bank dan aspek kehati-hatian bank. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi Maluku Papua (SULAMPUA) Kota Makassar. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris. Maksudnya pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif kepada publik mengenai peranan Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan sangat penting dalam pengawasan aktivitas perbankan yang meliputi kegiatan usaha, tingkat kepatuhan, serta hal yang berdampak kepada masyarakat terkait krisis integritas sebuah lembaga keuangan. Financial Services Authority (OJK) is an independent institution and free form other parties’ interference, which was formed with one of the objectives of a joint financial institution. OJK supervision is carried out so that the supervised financial institutions do not commit violations and continue to develop as well as do not harm the public. This study aims to see the implementation of the main duties of the financial services authority in Makassar City in monitoring banking activities which include aspects of banking, bank health and banking prudence. This research was conducted in Makassar City at the Regional Financial Services Authority Office 6 Sulawesi Maluku Papua (SULAMPUA) Makassar City. The method used is empirical normative approach. This means that the approach is to analyze the extent to which a regulation or statute is appropriate and effective for the public regarding the roles of Financial Services Authority. The results showed that the implementation of supervision by the Financial Services Authority is very important in the supervision of banking activities, including business activities, the level of supervision, as well as matters that have an impact on society related to the integrity of a financial institution.