<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan restorative justice terhadap anak pelaku tindak pidana dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat. Penelitian ini dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan restorative justice, terhadap pendampingan, pembimbingan, Pengawasan anak pelaku tindak pidana belum efektif, disebabkan masih terdapat kendala sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas dalam penerapan restorative justice. Faktor-faktor yang menghambat peran pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan restorative justice adalah kurangnya sumber daya manusia pembimbing kemasyarakatan, jangkauan wilayah kerja Bapas, kurangnya sarana dan prasarana, dukungan masyarakat dalam penerapan Restorative Justice, kurangnya partisipasi korban, orang tua dan pelaku, dan lambatnya koordinasi antar lembaga yang menangani masalah anak pelaku tindak pidana. This study aims to determine the role of Parole and Probation Officers in the implementation of restorative justice against children who are dealing with the law and to determine the factors that inhibit the role of social counselors in the implementation of restorative justice against children who commit criminal acts at Bapas Kelas I Makassar. This research was conducted at the Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, by using data collection techniques in the form of literature research and field studies by conducting direct interviews with relevant parties. The results of this study indicate that: (1) The role of Parole and Probation Officers is very important in the implementation of restorative justice, providing assistance, guidance, supervision as well as conducting research and reporting through (LITMAS) to have a significant influence on children who are dealing with the law and the victims in implementing restorative justice. (2) Coordination between institutions that deal with the problem of children in conflict with the law, limited number of Parole and Probation Officers, incompatible tasks performed with what should be done, lack of understanding from the perpetrators and victims regarding restorative justice manifested in the form of diversion, and determination of agreements on compensation victims who can be accepted by children who are dealing with the law.]]>
