Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Ecosystem
Kasim, Husain
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TINJUAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKANBIAYA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Kasim, Husain
Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol. 17 No. 2 (2017): Vol 17 No 2 (2017): Mei-Agustus 2017
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reformasi peraturan perundang-undangan perpajakan daerah membawa dampak positif terhadap penerimaan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, yang salah satu jenisnya adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau disingkat BPHTB. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan perolehan hak atas tanah dan bangunan.Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya atau dimilikinya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang perseorangan pribadi atau badan. Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Dasar pengenaan Pajak BPHTB ( DPP) adalah Nilai Perolehan Objek Bajak atau disingkat menjadi NPOP. NPOP dapat berbentuk harga transaksi dan nilai pasar.Jika nilai NPOP tidak diketahui atau lebih kecil dari NJOP PBB, maka NJOP PBB dapat dipakai sebagai dasar pengenaan pajak BPHTB. BPHTB yaitu merupakan pajak yang harus dibayar akibat perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan.
PENDAFTARAN TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DAN PROYEK OPERASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KOTA TIDORE KEPULULAUAN Kasim, Husain
Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol. 16 No. 2 (2016): Ecosystem Vol. 16 No 2, Mei - Agustus 2016
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The study was conducted in Tidore Islands, the territory is mostly made up of islands. The reason the author is to determine what difficulties are encountered if the registration was done in the land-pualau island, far away from the district capital. The purpose of research that the author carried out is untuuk determine the factors that become an obstacle for the landowner in registering the land and figure out the constraints faced by the authorities in charge of organizing the registration of land and containment of these constraints.The research method used by the writer, is; (1) research literature, was done by examining the books, documents and other papers, in order to collect secondary data; (2) field research, conducted by the author went to the field to interview the respondents (landowners who have and have not register their land) and the source (officials at the local Land Office and the other relevant agencies).Analysis used in managing the data collected, is the quantitative and qualitative analysis and after it had been described.Results of the study revealed that most residents do not know and understand very well about the registration of land as well as the legal consequences of registration itself, otherwise it will be the cost of land registration is still considered expensive by citizens, as well as factors bureaucracy and lack of executive power professionals.
Co-Authors