Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal
Taniady, Vicko
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Fintech Sebagai Inovasi Keuangan Digital: Tantangan Menghadapi Wanprestasi Borrower Akibat Pandemi Covid-19 Taniady, Vicko
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 6 No. 1 (2020): Dinamika Hukum dan HAM di Era Pandemi Covid: Simposium Nasional Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snhunnes.v6i1.545

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia membawa perubahan yang signifikan terkhusus dalam sektor perekonomian. Kehadiran Fintech merupakan terobosan baru di era digital saat ini yang mengkombinasikan antara teknologi dan keuangan. Perkembangan perusahaan Fintech di Indonesia yang terdaftar/berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Juni 2020 telah mencapai 158 perusahaan. Salah satu layanan Fintech adalah Fintech Lending yang mengoperasikan layanan pinjam meminjam dengan cara yang mudah, cepat dan efisein. Namun, perusahaan Fintech pada saat ini harus menghadapi tantangan atas hadirnya pandemi COVID-19. Kehadiran COVID-19 membuat semakin meningkatnya angka tingkat wanprestasi yang dilakukan oleh Borrower. Permasalahan tersebut menjadi sebuah permasalahan bagi perusahaan Fintech di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan kerangka hukum Fintech di Indonesia dalam menjawab tantangan wanprestasi akibat pandemi COVID-19 serta menemukan strategi dalam mengatasi permasalahan wanprestasi oleh Borrower. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan tersebut adalah hukum normatif yang mengunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan perlu adanya mediasi antara perusahaan Fintech dengan Borrower dalam mengatasi wanprestasi ditengah pandemic COVID-19. Disamping itu, perlu adanya pembentukan Komite Nasional Fintech (KNF) sebagai departemen pengawasan, perkembangan serta penasehat Fintech di Indonesia.
Reformulasi Beban Pembuktian Terbalik Berlandaskan Asas Presumption of Guilt Terhadap Kasus TPPU di Indonesia Taniady, Vicko; Riwayanti, Novi Wahyu
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 1 No 2 (2021): IPMHI Law Journal, July-December 2021
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v1i2.53702

Abstract

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai tindak pidana transnasional membawa dampak kerugian terhadap negara yang sangat besar. Salah satu kebijakan untuk meminta pertanggungjawaban terhadap terdakwa adalah menggunakan beban pembuktian terbalik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanisme beban pembuktian terbalik yang saat ini berlaku, serta menganalisis untuk melakukan reformulasi beban pembuktian terbalik berlandaskan asas presumption of guilt. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan kasus (case approach), serta menggunakan teknik studi pustaka dalam mengolah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan Pola beban pembuktian terbalik pada UU TPPU masih mengalami problematika terkhusus dalam hal asset recovery. Selain itu, mekanisme beban pembuktian terbalik dalam UU TPPU belum mengatur prosedur terkait beracaranya atau setidak-tidaknya terkait mengatur konsekuensi dari pembuktian terbalik tersebut. Melihat hal tersebut, penerapan beban pembuktian terbalik berlandaskan asas presumption of guilt dalam kasus TPPU menjadi urgensi yang harus dilakukan. Beban pembuktian terbalik berlandaskan asas presumption of guilt akan menggunakan dua metode yakni criminal forfeiture dan civil forfeiture, sehingga mampu lebih optimal dalam melakukan asset recovery. Adanya asas beban pembuktian terbalik yang berlandaskan asas presumption of guilt diharapkan mampu untuk meminimalisir kesulitan dalam mekanisme pembuktian TPPU.
Co-Authors Riwayanti, Novi Wahyu