Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.264
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan) Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Ilmiah Peuradeun Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Kemudi Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Inter Komunika: Jurnal Komunikasi International Journal of Economics Development Research (IJEDR) Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik, dan Birokrasi ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics) Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)
Zainal
Department Of Government Studies, Faculty Of Social And Political Sciences, Universitas Islam Riau
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
DINAMIKA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA DARI MASA KE MASA (STUDI TAHUN 1979-2015) Zainal, Zainal
JURNAL TAPIS Vol 12, No 1 (2016): Jurnal Tapis
Publisher : UIN Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (88.93 KB) | DOI: 10.24042/tapis.v12i1.826

Abstract

Abstrak Berdasarkan paradigma baru  kawasan pedesaan bukan lagi sebagai kawasan yang harus didominasi oleh pertanian. Di wilayah pedesaan telah terjadi perubahan mendasar di semua bidang sebagai bentuk respons terhadap perubahan sosial, ekonomi, lingkungan dan politik. Jika dikatikan dengan konsep “The Four Is And Singnitificance Of Time” menurut Geoffrey Dudley and Jerremy Richardson dapat disimpulkan bahwa:  Dinamika kebijakan pada level pemerintahan desa akan selalu berubah sesuai dengan kepentingan politik yang ada serta mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah Republik Indonesia baru sedikit peduli dan memberikan perhatian kepada Pemerintah Desa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Kata Kunci : Desa, Dinamika Kebijakan dan Desa Adat
INTERGOVERNMENTAL RELATIONS DALAM PEMBERIAN KONSESI HUTAN TANAMAN INDUSTRI DI PROVINSI RIAU Zainal, Zainal
JURNAL TAPIS Vol 14, No 2 (2018): Jurnal Tapis
Publisher : UIN Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tapis.v14i2.3168

Abstract

Abstrak Pemberian konsesi hutan tanaman industri di Provinsi Riau tidak hanya melibatkan aktor lokal namun juga melibatkan aktor internasional.Perusahaan swasta seperti PT. RAPP merupakan salah satu perusahaan yang memiliki konsesi hutan tanaman industri terluas di Provinsi Riau saat ini, perusahaan tersebut dan beberapa perusahaan lainnya sudah memiliki konsesi hutan tanaman industri sekitar 2,1 juta hekter di Provinsi Riau.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan sektor kehutanan kewenangan sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah Provinsi hanya memiliki kewenangan pada tataran pemberian rekomendasi dan rekomendasi tersebut boleh dugunakan dan boleh juga tidak digunakan oleh Pemerintah Pusat sebagai pertimbangan dalam pemberian konsesi, untuk tingkatan Pemerintah Kabupaten/Kota setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan sektor kehutanan sudah dicabut dan bahkan dinas kehutanan sudah ditiadakan.Sehingga pada sektor kehutanan kebijakan pemerintah saat dapat disimpulkan kembali menjadi sentralistik. Secara teori intergovernmental relations yang digagas oleh Wrigh (1998) belum mampu menyentuh seluruh aktor yang terlibat dalam pemberian konsesi oleh karena itu diperkuat dengan teori intergovernmental relations yang digagas oleh Jones dan Royles (2012) yang menambahkan international actor sebagai salah satu dimensinya.
INTERGOVERNMENTAL RELATIONS DALAM PEMBERIAN KONSESI HUTAN TANAMAN INDUSTRI DI PROVINSI RIAU Zainal Zainal
JURNAL TAPIS Vol 14, No 2 (2018): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.544 KB) | DOI: 10.24042/tps.v14i2.3168

Abstract

Abstrak Pemberian konsesi hutan tanaman industri di Provinsi Riau tidak hanya melibatkan aktor lokal namun juga melibatkan aktor internasional.Perusahaan swasta seperti PT. RAPP merupakan salah satu perusahaan yang memiliki konsesi hutan tanaman industri terluas di Provinsi Riau saat ini, perusahaan tersebut dan beberapa perusahaan lainnya sudah memiliki konsesi hutan tanaman industri sekitar 2,1 juta hekter di Provinsi Riau.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan sektor kehutanan kewenangan sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah Provinsi hanya memiliki kewenangan pada tataran pemberian rekomendasi dan rekomendasi tersebut boleh dugunakan dan boleh juga tidak digunakan oleh Pemerintah Pusat sebagai pertimbangan dalam pemberian konsesi, untuk tingkatan Pemerintah Kabupaten/Kota setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan sektor kehutanan sudah dicabut dan bahkan dinas kehutanan sudah ditiadakan.Sehingga pada sektor kehutanan kebijakan pemerintah saat dapat disimpulkan kembali menjadi sentralistik. Secara teori intergovernmental relations yang digagas oleh Wrigh (1998) belum mampu menyentuh seluruh aktor yang terlibat dalam pemberian konsesi oleh karena itu diperkuat dengan teori intergovernmental relations yang digagas oleh Jones dan Royles (2012) yang menambahkan international actor sebagai salah satu dimensinya.
Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City Zainal Zainal; Riri Riantika Rambey; Khairul Rahman
MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan) Volume 37, No. 2, Year 2021 [Accredited Sinta 2] No 10/E/KPT/2019]
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.339 KB) | DOI: 10.29313/mimbar.v37i2.7947

Abstract

Empirically, a background of this research is that waste is still a serious problem in Pekanbaru City. This study aims to profoundly examine the Governance of Waste Management in Pekanbaru City. The method used is qualitative research with a descriptive approach. The results of the study show that the involvement of the private sector in waste management in Pekanbaru City has not been maximized since the relevant agencies are slow in delegating the administrative waste management authority in the auction process. Not only that but there are also budget constraints that caused the facilities and infrastructure owned by Pekanbaru City Government inadequate. Moreover, the lack of public awareness about environmental cleanliness leads to the emergence of illegal waste disposal sites (TPS). This study concludes that the responsibility of the relevant agencies for waste management has been running optimally, but there are still obstacles in the process of transporting waste.
Good Governance In Structure Belantik Raya People's Market In Siak District Nurman; Zainal; Yudha Rajasa
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 7 No. 2 (2021): Oktober
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.614 KB) | DOI: 10.25299/jkp.2021.vol11(2).8886

Abstract

The guidance carried out by the Department of Trade and Industry of Siak Regency on the Belantik Market which is included in the Indonesian National Standard (SNI) People's Market is one of the government's efforts to realize good governance. This study aims to determine and analyze the application of good governance in the arrangement of the Belantik Raya People's Market in Siak Regency. This research method is descriptive qualitative. Data analysis technique using triangulation technique. The results of this study explain that the implementation of good governance in the arrangement of the Belantik Raya People's Market in Siak Regency has been running for 2 (two) years in accordance with the rules that apply as an SNI Market. If it is associated with the theory of good governance, according to Sedarmayanti, the indicators are: Accountability, Transparency, Openness, Legal Certainty/Rule of Law that the application of the Belantik Raya People's SNI in Siak Regency not only benefits traders, but also benefits consumers. This is because SNI Pasar Rakyat emphasizes the factors of cleanliness, health, safety and comfort. The market manager is currently monitoring all the requirements that must be met by Belantik Raya Market as an SNI People's Market which is under the auspices of the Siak Regency Trade and Industry Office. it must be improved as a whole, this is of course the need for coordination and communication between traders and the government, because to maintain this SNI is the cooperation of all of us in Siak Regency.
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA ALAM TELUK JERING DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU ARWANTO HARIMAS GINTING; Data Wardana; Zainal Zainal
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 10 No 1 (2020)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v10i1.874

Abstract

Abstract. This study aims to look at the government's strategy in the development of the Jering Bay Natural Tourism Object, Kampar Regency. This natural tourism object has a wide expanse of sand such as the beach, a stretch of green grass, forest plantation residents and lakes around the tourist sites. This tourist attraction is visited by tourists, especially on holidays. However, this natural tourist attraction has not received attention from the government. For this reason, researchers conduct research by looking at development strategies according to Cooper et al in Sunaryo (2013: 159) explaining that: a. The object of tourist attraction (Attraction) which is equipped with uniqueness and attraction based on nature, culture, and artificial / artificial. b. Accessible (Accessibility) which addresses the ease of transportation and the transportation system. c. Amenitas (Facilities) that complement tourism supporting and supporting facilities. d. Public facilities (Additional Services) that support tourism activities and e. institutions that have the authority, responsibility and role in supporting the implementation of tourism activities. This research was conducted in Jering Bay with qualitative research methods. While the data collection technique was carried out by field observations, interviews with informants namely the Kampar District government, manager of attractions, Village Heads, BPD Members, community leaders and visitors. The results showed that this attraction has a nature-based tourist attraction. It takes residence access and supporting facilities such as shelter, fostering local communities, and government support by regulating tourist areas and making regulations about the management of these attractions and supported with cultural activities and tourism activities. Key words: Government's strategy, natural tourism object, and development
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP SENSUAL MARKETING SEBAGAI STRATEGI PEMASARAN PRODUK YANG DIPERANKAN OLEH SALES PROMOTION GIRL DI KOTA PEKANBARU Abdul Munir; Septian Wahyudi; Zainal Zainal
WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi Vol. 6 No. 2 (2020): Oktober
Publisher : UIR PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/wedana.v6i2.7863

Abstract

This study tries to describe the phenomenon of exploitation of women's bodies in product marketing business activities (cars and cigarettes) played by SPG in Pekanbaru. The exploitation of the body is a consequence of the product marketing system in the business world through a "sensual marketing" approach to steal consumer sympathy by constructing a woman's body (SPG) through a sexy and active appearance. This study uses a critical social theory approach "Class Struggle" as a macro theory, and is followed by a "Victim" theory as a micro theory in its analysis chapter. Furthermore, this research method uses an approach in obtaining data, through unstructured in-depth interviews with various parties involved in procuring field data. From the results of the research that the author has described above, this research can be gathered with as is well known,SPG is a female saleswoman who offers services to serve customers. The use of SPG is based on intense competition between similar products. Let's say that cigarette products are one of the products that always use SPG services, because the level of public consumerism towards cigarettes is very high, cigarette manufacturers have started to make several variants of cigarette products to increase the purchasing power of these cigarette products
Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis Dalam Keamanan Pantai (Studi Di Pantai Pambang Pesisir Desa) wahyu wibowo; Zainal Zainal
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 6 No. 2 (2020): Oktober
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.667 KB) | DOI: 10.25299/jkp.2020.vol6(2).9625

Abstract

This research was carried out with the intention of knowing the Role of the Bengkalis Regency Public Works andSpatial Planning Service in Coastal Security at Pambang Pesisir Village Beach. Coastal Security is an effort to protect and secure coastal areas and river estuaries from damage due to erosion, abrasion, and accretion. . In its duties and functions, the Water Resources Sector controls the destructive force of water including prevention, construction, repair andmaintenance of facilities and infrastructure for controlling floods, abrasion, erosion, on rivers, beaches and lakes. The coastal area of Pambang Pesisir Village has shrunk due to coastal abrasion. The crashing of the waves is a real threat to the residents of Pambang Pesisir Village. The research objectives were to determine the Role of the Bengkalis Regency Public Works and Spatial Planning Agency in Beach Protection and to find out the obstacles - the obstacles of the Bengkalis Regency Public Works and Spatial Planning Office in Beach Protection. Therefore, in the implementation of coastal protection, the Department of Public Works and Spatial Planning, Bengkalis Regency, through Prevention,Development, Repair and Maintenance. This type of research is descriptive qualitative research. The results of the overall interview stated that the Public Works and District Spatial Planning Office in Coastal Protection was not good. However,the author suggests optimizing community involvement in coastal protection and budget efficiency for coastal protection.
TATA KELOLA KEUANGAN DESA DI KEPENGHULUAN BALAM JAYA KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR Khotami Khoatami; Zainal Zainal
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol 2 No 1 (2022): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Juni 2022
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (871.347 KB) | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v2i1.2231

Abstract

Pemerintahan desa merupakan salah ujung tombak terdepan dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, karena seorang kepala desa merupakan pemimpin yang secara politis paling dekat dengan masyarakat. Dengan telah berjalannya selama 6 tahun kebijakan pemerintah pusat untuk memberikan dana desa sebesar 1 milyar 1 desa yang menyebabkan beberapa desa di Indonesia yang kepala desanya terjerat kasus hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirasa sangat penting untuk dilakukan karena memang pencerahan dan diskusi terkait penata kelolaan keuangan desa sangat perlu dilakukan oleh kalangan akademisi dengan para praktisi penyelenggara pemerintahan desa. Terkadang kepala desa juga cendrung kebingungan oleh kebijakan yang lahir dari berbagai kementerian yang berbeda namun mengurusi hal yang sama (Kementerian Dalam Negeri versus Kementerian Desa), dan terkadang kebijakan ini belum sepenuhnya di implementasikan dengan baik akan tetapi kebijakan yang baru malah sudah disahkan oleh pemangku kepentingan di negara kita ini. Metode dan pola pelaksanan kegiatan ini lebih spesifik dan fokus berdiskusi (FGD) dengan kepala dan perangkat kepenghuluan, BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang ada di Kepenghuluan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Hasil pengabdian dapat disimpulkan bahwa prinsipnya setiap peserta kegiatan yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Kepenghuluan memahami penyusunan laporan keuangan desa namun perlu bimbingan secara khusus terkait pembuatan laporan keuangan desa.
Stereotip Budaya Pada Himpunan Mahasiswa Daerah di Pekanbaru Muhd Ar. Imam Riauan; Abdul Aziz; Amelia Fitri; Osyi Mulyani; Zainal Zainal
Inter Komunika Vol 5, No 1 (2020): Inter Komunika: Jurnal Komunikasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Inter Studi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33376/ik.v5i1.698

Abstract

Stereotip budaya menjadi hambatan mahasiswa dalam melakukan komunikasi antar budaya dikalangan mahasiswa dengan mahasiswa daerah lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana stereotip budaya yang terjadi dikalangan mahasiswa sehingga membentuk suatu kelompok atau himpunan mahasiwa daerah asal mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan informan yang berjumlah 13 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lima budaya yang dikenal dengan baik oleh para mahasiswa yang ada di Kota Pekanbaru. Budaya tersebut adalah Melayu, Minang, Jawa, Batak, dan Sunda. Masing-masing budaya memiliki streotip budaya yang berbeda-beda. Ada yang positif da nada yang negatif. Adapun faktor yang mempengaruhi streotip budaya dalam penelitian ini dipengaruhi oleh faktor identitas budaya, faktor interaksi antarbudaya, dan nilai budaya itu sendiri.
Co-Authors Abdul Aziz Abdul Munir Ahmad Fitra Yuza Amelia Fitri Arwanto Harimas Ginting Azwirman Data Wardana Deby Zeriand Fajar Muhammad Halimah Abdul Manaf Hubban Nasri Khairul Rahman Khairul Rahman Khotami Muhammad Cahyadi Nauli Fitriyanti Nurman Osyi Mulyani Rahmad Nuryadi Putra Rahyunir Rauf Ranggi Ade Febrian Rendi Prayuda Riauan, Muhd Ar. Imam Riri Riantika Rambey Rosmayani Rosmayani Septian Wahyudi Sri Maulidiah Tri Hariana Tri Yulastin wahyu wibowo Welasari Welasari Yudha Rajasa