Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN RAYA DI SULAWESI SELATAN (STUDI PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN RAYA TRANS NASIONAL MAROS-BARRU) Hamzah Arhan; Andi Mukramuddin AR; Andi Alauddin
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 1 (2021): Al-Ahkam Volume 3 Nomor 1 Maret Tahun 2021
Publisher : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum terhadap pelaksanaan pembangunan pelebaran jalan raya di Sul-Sel dan faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis (statute approach) dan pendekatan empiris dimana menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian: Proses pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Yang dilaksanakan di Sul-Sel tepatnya pada pelebaran jalan nasional poros Maros-Barru dididasarkan pada PerPres Nomor 65 Tahun 2006 serta peraturan pelaksananya dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007, namun secara menyeluruh pengadaan tanah di Sul-Sel pada pembangunan jalan raya Nasional poros Maros-Barru belum optimal. Faktor yang mempengaruhi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Sul-Sel pada pembangunan jalan nasional Maros-Barru adalah substansi hukum, struktur hukum, peran serta masyarakat dan ganti rugi. Untuk pemerintah agar memahami secara menyeluruh mengenai aturan pengadaaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Perlu adanya aturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dapat mengakomodasi kepentingan pemerintah dan masyarakat, seyogyanya aparatur pelaksana yang terlibat dalam pengadaan tanah lebih memantapkan penguasaan mengenai aturan pengadaan tanah dan susunan kepanitiaan melibatkan unsur yudikatif, dalam hal peran serta masyarakat perlu mengintensifkan penyuluhan hukum mengenai pertanahan, masalah ganti rugi harus tetap mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan dan menjungjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian Andi Alauddin
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 1 No 1 (2019): Volume 1 Nomor 1 Maret 2019
Publisher : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang konsekuensi tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak dan pemenuhannya setelah perceraian, serta mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak dan sejauhmana pengadilan (Agama) dapat memaksakan pelaksanaan putusan terhadap pemenuhan kewajiban ayah terhadap nafkah anaknya.Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah hukum Kabupaten Sinjai.Metode penelitian (baik Primer dan sekunder) diperoleh dengan melakukan atau menelaah dan mengkaji literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan atau pembahasan.Disamping itu juga mengadakan pengamatan secara langsung (field research) secara mendalam terhadap pokok permasalahan yang diteliti.Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan antara lain (1) bahwa tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak setelah perceraian di Kabupaten Sinjai tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan undang-undang dan putusan pengadilan; (2) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak adalah kemampuan secara ekonomi, pekerjaan dan pemahaman terhadap tanggung jawab; serta sejauhmana pengadilan (Agama) dapat memaksakan pelaksanaan putusan terhadap pemenuhan kewajiban ayah terhadap nafkah anaknya yaitu diproses secara eksekusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dengan demikian, rekomendasi penelitian ini adalah agar pemerintah segera menerbitkan atau membuat undang-undang baru yang dapat memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban atau terlantar sebagai akibat dari perceraian orang tua.

IMPLEMENTASI SISTEM PERADILAN PIDANA PADA ANAK DI KABUPATEN SINJAI Andi Alauddin; Fadly; Muhammad Azhar Nur
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 2 (2020): Al-Ahkam Volume 2 Nomor 2 September Tahun 2020
Publisher : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui implementasi Putusan Nomor Perkara 2/Pen.Div/2020 Pengadilan Negeri Sinjai terhadap proses perkara anak sebagai pelaku tindak pidana dan Untuk mengetahi dampak Putusan Pengadilan Negeri Sinjai terhadap anak nakal yang sementara menjalani putusan pengadilan. Adapun metode yang digunakan dalam peneltian ini penulis menggunakan metode pendekatan Empiris yang dilaksanakan pada tahun 2020 berlokasi di kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Pertimbangan di atas menjadi alasan hakim memberikan penetapan, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatuhan masyarakat setempat, kesusilaan atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak, dan telah memuat etika baik, sehingga beralasan untuk dikabulkan. Seringkali anak yang berhadapan dengan hokum menerima perlakuan buruk dari masyarakat sehingga akan memepengaruhi kondisi kejiwaan anak. Segala tindakan yang dilakukan seorang anak karena kemauannya, tidak dilandasi oleh faktor tunggal terjadinya kejahatan, namun karena adanya factor lain yang melatar belakangi, diantaranya kondisi lingkungan, ekonomi, dll. Hal tersebut menjadikan anak sebagai pelaku kejahatan berada dalam posisi sebagai korban. This study aims to determine the implementation of the Decision Case Number 2 / Pen.Div / 2020 Sinjai District Court on the process of cases of children as perpetrators of criminal offenses and to find out the impact of the Sinjai District Court Decisions on delinquents who are currently undergoing court decisions. The method used in this research is the author uses the Empirical approach method which was implemented in 2020 located in Sinjai district, South Sulawesi Province. The results obtained in this study are legal protection for children in the judicial process starting from the level of investigation, investigation, prosecution, examination in court to the implementation of court decisions. The above considerations are the reasons for the judge to determine that the diversion agreement has fulfilled and does not conflict with law, religion, local community obedience, morals or contains things that cannot be carried out by children, and contains good ethics, so that it is reasonable to grant it. Often children who are faced with the law receive bad treatment from the community so that it will affect the child's psychological condition. All actions taken by a child because of his will, are not based on a single factor in the occurrence of crime, but because of other factors, including environmental, economic conditions, etc. This puts children as perpetrators of crime in the position of victims.

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI KABUPATEN SINJAI. Hamzah Arhan; Andi Alauddin; Sapriadi Sapriadi
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 2 (2021): Al-Ahkam Volume 3 Nomor 2 September Tahun 2021
Publisher : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di Kabupaten Sinjai. Metode yang digunakan peneliti disini adalah pendekatan empiris dimana menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden, kemudian data sekunder yang diperoleh dari literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Semangat ummat islam di Kabupaten Sinjai untuk mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki sudah cukup menggembirakan. Hal ini disebabkan kondisi masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam. Adapun Faktor-Faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dipeganruhi oleh 4 faktor, Yang Pertama : faktor substansi hukum yaitu masih adanya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam tentang pengelolaan wakaf. Kedua : Faktor aparat pemerintah (struktur hukum) kurang memberikan pengawasan secara formal dan informal terhadap pelaksanaan wakaf. Ketiga : kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan undang-undang tentang wakaf. Keempat : Budaya Hukum dimana masyarakat yang masih menganggap bahwa masalah perwakafan belum penting. Sebagai rekomendasi penelitian, perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan wakaf dan bagi wakif di dalam memilih Nazhir agar supaya dilakukan secara selektif, dengan mengutamakan pada pengangkatan seorang Nazhir yang memiliki kemampuan pengetahuan keterampilan profesionalitas yang memadai guna menunjang tugas untuk mengelola harta tanah wakaf.

UNSUR-UNSUR NEGARA PERSPEKTIF AL-SIYASAH AL-SYAR’IYYAH Rapung; Andi Alauddin; Zainal Abidin
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 4 No 1 (2022): Al-Ahkam Volume 4 Nomor 1 Maret Tahun 2022
Publisher : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap unsur-unsur negera dalam Islam, yaitu yang termaktub dalam Kitabullah, khususnya surah al-Hajj Ayat 41. Metode yang digunakan dalam peelitian ini adalah metode Library Research, yakni menelaat buku-buku dan karya-karya ilmiah terkait masalah tersebut di atas. Ditemukan dalam penelitian tersebut, bahwa Alqur’an telah memberi isyarat akan hal demikian, kendati saat itu bentuk negara Madinah masih sangat sederhana. Akan tetapi, jika melihat unsur-unsur yang disebutkan oleh pakar-pakar Hukum Internasional dewasa ini yakni wilayah, rakyat, dan pemerintahan, nampak bahwa dalam kesederhanaannya itu negara Madinah di masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Bahkan, unsur keempat yang disebutkan oleh para pakar Hukum Internasional modern yaitu kemampuan menjalin hubungan dengan pihak lain, juga telah diisyaratkan dalam ayat tersebut di atas. Diharapkan dari penelitian ini menjadi pembuka pintu bagi penelitian-penelitian berikutnya khususnya terkait masalah-masalah ketatanegaraan.

SISTEMATIKA HUKUM ISLAM DI INDONESIA Sapriadi Sapriadi; Hamzah Arhan; Andi Alauddin; Siti Nur Zihrana
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 4 No 2 (2022): Al-Ahkam Volume 4 Nomor 2 September Tahun 2022
Publisher : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v4i2.1216

Karakteristik hukum Islam Indonesia dominan diwarnai oleh kepribadian Arab (arab oriented) dan lebih lekat kepada tradisi mazhab Syafi’i. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum Adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan nasional yang diskriminatif, termasuk ketidak adilan pemenuhan hak dan ketidak sesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui legislasi. Hukum Islam dapat di jadikan sumber utama dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia. Pemberlakuan hukum Islam secara formal yurdis sebenarnya telah berlangsung di Indonesia hanya saja hukum Islam yang berlaku masih bersifat parsial yaitu hukum keperdataan Islam “hukum keluarga (ahwal al-syakhsiyyah)” khususnya seperti perkawinan, kewarisan, perwakafan, dan perbankan syariah. Dalam penerapan hukum Islam di Indonesia bukan hanya di dalam hukum keperdataan namun segala linik aspek hukum nasional. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian pustaka (library research) dimana penelitian yang menekanka pada penelusuran dan penelaahan sumber-sumber tertulis dan bahan bacaan lain yang ada kaitannya dengan tema pembahasan.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search