Garuda - Garba Rujukan Digital

HUKUM DAN IKLAN PENGOBATAN TRADISONAL DI KOTA MAKASSAR Hamzah Arhan; Mulawarni; Nazaruddin
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 2 (2020): Al-Ahkam Volume 2 Nomor 2 September Tahun 2020
Publisher : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Pengobatan tradisional merupakan alternatif pilhan konsumen yang saat ini sedang berkembang, dimana perkembangan tersebut dapat dilihat dengan banyaknya iklan pengobatan tradisional yang dengan mudah ditemukan di beberapa media, namun banyaknya iklan tidak sejalan dengan aturan yang berlaku karena beberapa iklan yang dibuat ternyata melanggar aturan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1067 dalam peredaran iklan pengobatan tradisional di Kota Makassar dan pengawasan Dinas Kesehatan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1067 dalam peredaran iklan pengobatan tradisional di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Sampel ditetapkan secara purposive. Data yang diteliti meliputi data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber dan bahan sekunder dari literature yang terkait. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Permenkes Nomor 1787 Tahun 2010 dan Kepmenkes Nomor 1076 Tahun 2003 dalam peredaran iklan pengobatan tradisional di Kota Makassar tidak berjalan efektif. Masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pengobat tradisional dan media pengiklan dalam menayangkan iklan. ketidak efektifan aturan tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yaitu; terlambatnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, sosialisasi yang dilakukan tidak secara menyeluruh kepada pihak-pihak yang terkait.Pengawasan yang dilakukan oleh dinas Kesehatan Kota Makassar terhadap iklan pengobatan tradisional dilakukan dengan cara membentuk tim khusus untuk pengawasan yang lebih ketat terhadap pengobat tradisional. Pemberian sanksi andministratif dinilai tidak memberikan efek jera. Dinas Kesehatan Kota Makassar bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap iklan pengobatan tradisional yang ada dimedia televisi. Traditional medicine is an alternative choice for consumers that are currently developing, where this development can be seen by the number of traditional medicine advertisements that are easily found in several media, but the number of advertisements is not in line with the applicable regulations because some of the advertisements that are made actually violate the rules. This research is to determine the implementation of the Minister of Health Regulation No. 1787 and the Decree of the Minister of Health No. 1067 in the distribution of traditional medicine advertisements in Makassar City and the supervision of the Health Office on the implementation of the Minister of Health Regulation No. 1787 and the Minister of Health Decree No. 1067 in the distribution of traditional medicine advertisements in Makassar City. . This research uses empirical juridical research. The sample was determined purposively. The data studied included primary data, namely data obtained through direct interviews with sources and secondary materials from related literature. Data were analyzed descriptively qualitatively. The results showed that the implementation of Permenkes No. 1787/2010 and Kepmenkes No. 1076/2003 in the distribution of traditional medicine advertisements in Makassar City was not effective. There are still many violations committed by traditional healers and advertisers in serving advertisements. the ineffectiveness of these rules is caused by several obstacles, namely; the late socialization carried out by the Health Office, the dissemination carried out not thoroughly to the parties concerned. The supervision carried out by the Makassar City Health Office on traditional medicine advertisements was carried out by forming a special team for tighter supervision of traditional healers. Administrative sanctions are considered not to provide a deterrent effect. The Makassar City Health Office cooperates with the Regional Indonesian Broadcasting Commission to supervise advertisements for traditional medicine on television.

ANALISIS PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN RAYA DI SULAWESI SELATAN (STUDI PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN RAYA TRANS NASIONAL MAROS-BARRU) Hamzah Arhan; Andi Mukramuddin AR; Andi Alauddin
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 1 (2021): Al-Ahkam Volume 3 Nomor 1 Maret Tahun 2021
Publisher : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum terhadap pelaksanaan pembangunan pelebaran jalan raya di Sul-Sel dan faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis (statute approach) dan pendekatan empiris dimana menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian: Proses pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Yang dilaksanakan di Sul-Sel tepatnya pada pelebaran jalan nasional poros Maros-Barru dididasarkan pada PerPres Nomor 65 Tahun 2006 serta peraturan pelaksananya dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007, namun secara menyeluruh pengadaan tanah di Sul-Sel pada pembangunan jalan raya Nasional poros Maros-Barru belum optimal. Faktor yang mempengaruhi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Sul-Sel pada pembangunan jalan nasional Maros-Barru adalah substansi hukum, struktur hukum, peran serta masyarakat dan ganti rugi. Untuk pemerintah agar memahami secara menyeluruh mengenai aturan pengadaaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Perlu adanya aturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dapat mengakomodasi kepentingan pemerintah dan masyarakat, seyogyanya aparatur pelaksana yang terlibat dalam pengadaan tanah lebih memantapkan penguasaan mengenai aturan pengadaan tanah dan susunan kepanitiaan melibatkan unsur yudikatif, dalam hal peran serta masyarakat perlu mengintensifkan penyuluhan hukum mengenai pertanahan, masalah ganti rugi harus tetap mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan dan menjungjung tinggi hak-hak asasi manusia.

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI KABUPATEN SINJAI. Hamzah Arhan; Andi Alauddin; Sapriadi Sapriadi
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 2 (2021): Al-Ahkam Volume 3 Nomor 2 September Tahun 2021
Publisher : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di Kabupaten Sinjai. Metode yang digunakan peneliti disini adalah pendekatan empiris dimana menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden, kemudian data sekunder yang diperoleh dari literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Semangat ummat islam di Kabupaten Sinjai untuk mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki sudah cukup menggembirakan. Hal ini disebabkan kondisi masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam. Adapun Faktor-Faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dipeganruhi oleh 4 faktor, Yang Pertama : faktor substansi hukum yaitu masih adanya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam tentang pengelolaan wakaf. Kedua : Faktor aparat pemerintah (struktur hukum) kurang memberikan pengawasan secara formal dan informal terhadap pelaksanaan wakaf. Ketiga : kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan undang-undang tentang wakaf. Keempat : Budaya Hukum dimana masyarakat yang masih menganggap bahwa masalah perwakafan belum penting. Sebagai rekomendasi penelitian, perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan wakaf dan bagi wakif di dalam memilih Nazhir agar supaya dilakukan secara selektif, dengan mengutamakan pada pengangkatan seorang Nazhir yang memiliki kemampuan pengetahuan keterampilan profesionalitas yang memadai guna menunjang tugas untuk mengelola harta tanah wakaf.

KESEIMBANGAN NILAI INSANIYAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Haeruddin Haeruddin; Hamzah Arhan; M. Chiar Hijaz
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 4 No 1 (2022): Al-Ahkam Volume 4 Nomor 1 Maret Tahun 2022
Publisher : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Islam adalah Agama yang hadir di muka bumi ini untuk menyampaikan ajaran-ajaran tentang keadilan dan kemanusiaan bagi seluruh umat manusia. Islam diketahui memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan agama-agama yang datang sebelumnya. Ajaran-ajaran Islam perlu dipahami melalui jalan yang praktis karena fungsi agama ini adalah untuk memberikan solusi-solusi yang terbaik atas segala problema sosial yang ada dalam masyarakat. Hukum Islam yang menjadi pedoman utamanya adalah Al-Qur’an dan Hadis yang dikuatkan dengan Kajian Ilmu Fiqhiyyah dan Ushuliyyah, sesungguhnya telah sempurna untuk menjawab persoalan-persoalan akidah, ibadah, muamalah maupun syariah, sehingga konsep hukum Islam bersifat dinamis dan syumulatu zzaman atau sempurna terhadap zaman. Konsep hukum dalam Al-Qur’an adalah ide pokok yang mendasari gambaran yang bersifat umum mengenai esensi atau hakekat hukum dalam Al-Quran. Keadilan dalam konsep Al-Qur’an, yakni: Pertama, keadilan dalam arti keseimbangan. Kedua, keadilan dalam arti persamaan dan tidak adanya segala bentuk diskriminasi. Ketiga, keadilan dalam pengertian memberikan “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya” Keempat, keadilan yang dinisbatkan kepada Tuhan. Konsep kemanusiaan dalam Al-Qur’an bertujuan untuk kesejahteraan manusia, seperti kewajiban tolong-menolong, zakat, infak, wakaf dan sekdekah.

SISTEMATIKA HUKUM ISLAM DI INDONESIA Sapriadi Sapriadi; Hamzah Arhan; Andi Alauddin; Siti Nur Zihrana
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 4 No 2 (2022): Al-Ahkam Volume 4 Nomor 2 September Tahun 2022
Publisher : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v4i2.1216

Karakteristik hukum Islam Indonesia dominan diwarnai oleh kepribadian Arab (arab oriented) dan lebih lekat kepada tradisi mazhab Syafi’i. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum Adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan nasional yang diskriminatif, termasuk ketidak adilan pemenuhan hak dan ketidak sesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui legislasi. Hukum Islam dapat di jadikan sumber utama dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia. Pemberlakuan hukum Islam secara formal yurdis sebenarnya telah berlangsung di Indonesia hanya saja hukum Islam yang berlaku masih bersifat parsial yaitu hukum keperdataan Islam “hukum keluarga (ahwal al-syakhsiyyah)” khususnya seperti perkawinan, kewarisan, perwakafan, dan perbankan syariah. Dalam penerapan hukum Islam di Indonesia bukan hanya di dalam hukum keperdataan namun segala linik aspek hukum nasional. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian pustaka (library research) dimana penelitian yang menekanka pada penelusuran dan penelaahan sumber-sumber tertulis dan bahan bacaan lain yang ada kaitannya dengan tema pembahasan.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search