Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Menilik Budaya Carok pada Masyarakat Madura dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia Sendy Pratama Firdaus; Muhammad Ghifari Fardhana Bahar; Basri Muhammad Ridwan Sangadji
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 2 No 3 (2021): Tema Hukum Adat
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Madurese tend to use Carok in dispute resolution. According to the Madurese community, the Carok route is the fulfillment of a sense of justice. The disputes that were resolved in Carok took the form of adultery, insult, and revenge. The practice of Carok itself is carried out by fighting between Madurese men using sickle weapons. This paper describes the value of justice according to the Madurese community, steps to prevent Carok violence, and reconceptualization of the Carok culture itself. In addition, at the end of this paper will provide a comparison with other cultures, namely, sigajeng laleng lipa which has similarities to the Carok culture to provide a reinterpretation of the Carok culture with the aim of reducing retaliation or revenge.
Konsepsi Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Masa Pandemi COVID-19 sebagai Perlindungan terhadap Hak-hak Masyarakat Terdampak Sendy Pratama Firdaus; Muhammad Ghifari Fradhana Bahar; Basri Muhammad Sangadji
JURNAL ANTI KORUPSI Vol 11 No 1 (2021): Mei 2021
Publisher : PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jak.v3i1.27136

Abstract

Tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi masyarakat secara luas juga terdampak dari adanya tindak pidana korupsi ini. Mekanisme Restitusi yang ditawarkan dalam penelitian ini bertujuan guna melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak dari adanya korupsi bantuan dana sosial COVID-19. Hal ini karena dalam sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung memfokuskan terhadap perlindungan hak pelaku kejahatan atau offender centered. Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi juga perlu dilakukan, dengan cara efektif dan efisien. Pada penelitian ini penulis melihat perlu dipertimbangkan pembentukan perwakilan KPK di setiap daerah provinsi di Indonesia. Hal ini karena agar pemberantasan korupsi bisa secara efisien dan optimal di daerah-daerah Indonesia lainnya. Selain itu, perwakilan KPK tersebut dapat memberikan pendidikan anti korupsi terhadap masyarakat dan pemuda sekitar wilayah kerjanya. Sebab eksistensi KPK sebagai state auxiliary organ yang mempunyai tugas khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi dan memiliki fungsi untuk memberikan pendidikan anti korupsi dan kampanye anti korupsi kepada masyarakat. Selain itu, KPK perlu membangun sinergi bersama Kejaksaan, dan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana korupsi. Ketiga lembaga tersebut diberikan amanat oleh peraturan perundang-undangan agar mampu memberantas tindak pidana secara optimal dan maksimal. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan metode berupa pendalaman dan penguraian dalam undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual. Data penelitian ini merupakan studi pustaka dengan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini secara singkat berisi bahwa masyarakat terdampak korupsi bantuan sosial COVID-19 dapat dikategorikan menjadi korban langsung (direct victim) Oleh karena itu, masyarakat terdampak berhak mendapatkan restitusi untuk memulihkan hak-haknya. Ketentuan mengenai restitusi sejatinya sudah ada dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU tentang Pengadilan HAM, UU Tindak Pidana Terorisme, dan diatur pula dalam Pasal 98-101 KUHAP, tetapi penerapan restitusi terhadap masyarakat sebagai korban tindak pidana korupsi belum pernah diterapkan. Selain itu, memberi saran kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kehadiran perwakilan KPK di setiap daerah provinsi.
Optimalisasi Pengelolaan Paten Melalui Lokapasar: Formulasi Pengaturan Paten Dalam Bentuk NFT di Indonesia Zaki Priambudi; Sendy Pratama Firdaus; Natasha Intania Sabila; Nuzulia Kumala Sari
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 17, No 2 (2023): July Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2023.V17.165-182

Abstract

This research seeks to examine a Patent regulation in the form of a Non-Fungible Token (NFT-Patent) in Indonesia. The implementation of NFT-Patent is intended to overcome the problems of patent management in Indonesia, such as the long and expensive bureaucratic process of patent, the absence of an integrated patent commercialization ecosystem, and the existence of a legal vacuum regarding the valuation mechanism of a patent. This research aims to answer a formulation of the problem related to how the model of NFT-Patent regulation through the online marketplace in Indonesia. The analysis of the problem formulation will start by comparing Non-Fungible Token (NFT) regulations in Indonesia with other countries, followed by conceptualizing the transfer of ownership rights from NFT-Patent carried out through an online marketplace, then end by formulating the regulation of the NFT-Patent online marketplace in the statutory regulations in Indonesia. By combining doctrinal research methods and reform-oriented research, this study found that based on Indonesia’s positive law, NFT is categorized as a crypto commodity which is an object of tax and BKP. On the contrary, the United States sees NFT as conventional IPR in digital form for tax purposes. NFT-Patent is categorized as an intangible movable object whose transaction is considered valid as long as it meets the provisions of Article 1320 of the Civil Code and Article 46 paragraph (2) of the Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems. In its implementation, a transition process is carried out with several stages. The transition stages are regulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights with the Directorate General of Intellectual Property as the manager. If most of the transition process has been running, the government needs to update the 2016 Patent Law by implementing the Separation Principle by separating the purpose of using inventions into 3, namely consumption, production, and innovation. Ultimately, this research recommends the government to regulate NFT specifically, synergize with blockchain-based Patent ecosystem development companies and encourage collaboration between universities and industrial companies in developing Patents.