Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Teknik Sipil Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal
Rinaldi, Aris
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
EVALUASI PEMODELAN BANJIR 2-D KOTA MANADO Rinaldi, Aris; Dasniari Pohan; Idham Riyando Moe; Fajar, Reza Adhi
Jurnal Teknik Sipil Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Gradasi Teknik Sipil - Juni 2021
Publisher : P3M Politeknik Negeri Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31961/gradasi.v5i1.729

Abstract

Permasalahan banjir Kota Manado merupakan permasalahan utama yang wajib ditangani secara komprehensif. Perubahan tata guna lahan, intensitas curah hujan yang sering dan lama, kapasitas tampung sungai yang mengecil, sedimentasi dan sampah, dan perubahan iklim menjadi penyebab terjadinya banjir di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan pendekatan model dua dimensi dengan simulasi efek perubahan tata guna lahan dan efek hujan kala ulang serta observasi banjir guna mencari solusi terhadap permasalahan banjir yang sering terjadi di Kota Manado. Hasil dari penelitian ini adalah terjadi perubahan tata guna lahan dan peningkatan luas area terdampak banjir yang menggenangi Kota Manado, di lain hal kapasitas sungai yang kecil, sehingga pemerintah Kota Manado perlu memperbaiki daerah sempadan sungai yang dipadati dan dihuni oleh masyarakat guna meningkatkan kapasitas aliran air di sungai saat musim hujan dengan intensitas lama dan besar
Tinjauan Yuridis Pembatasan Hak Politik Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Rinaldi, Aris
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 1 No 1 (2021): IPMHI Law Journal, January-June 2021
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v1i1.49850

Abstract

Hak dipilih merupakan bagian dari hak politik warga negara Indonesia. Jaminan terhadap hak tersebut diatur dalam hukum tertinggi negara Indonesia. Perlindungannya dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di sisi lain, negara dapat membatasi hak dan kebebasan seseorang dengan dalil untuk menghormati dan menjamin hak orang lain. Korupsi sebagai tindakan yang merugikan hak banyak orang dapat dilakukan pembatasan. Pencabutan hak politik dalam literatur hukum di Indonesia dapat dilakukan melalui putusan pengadilan sebagai bagian hukuman tambahan. Hak dipilih dapat dicabut hanya dalam rentang waktu tertentu dan untuk jabatan tertentu. Pengaturan mengenai pembatasan hak seseorang menjadi calon legislatif telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tidak ditentukan secara spesifik mantan terpidana apa yang dibatasi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Hanya saja apabila mantan terpidana mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, maka ia dapat mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Permasalahan timbul ketika komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilu menetapkan Peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) yang melarang mantan terpidana korupsi menjadi bakal calon legislatif. Maka dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis pencabutan hak politik melalui PKPU terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Co-Authors Dasniari Pohan Idham Riyando Moe Reza Adhi Fajar