Garuda - Garba Rujukan Digital

PENDEKATAN MULTI REZIM HUKUM ( MULTI DOOR SYSTEM) PADA TINDAK PIDANA PERIKANAN Hamzah Kharisma; Syafruddin Syafruddin
Borneo Law Review Volume 3, Nomor 1, Juni 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v3i1.1013

ABSTRAK Kejahatan perikanan yang terjadi di dunia, khususnya Indonesia, dewasa ini tidak lagi terbatas pada masalah administrasi saja, Banyak tindak pidana lain yang juga terjadi bersamaan terjadi dalam tindak pidana perikanan. Perbuatan pidana di atas masing-masing mempunyai konsekuensi tersendiri yang tidak sama, ada kalanya suatu tindakan pidana yang ternyata diatur dalam lebih dari satu ketentuan pidana. Tindak pidana perikanan sebagai pidana asal (predicate crime) sering kali tidak maksimal dalam penanganannya dikarenakan kewenangan penyidik perikanan sesuai Undang undang No. 45 tahun 2009 sebagimana telah diubah dan ditambah dengan Undang undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang terbatas mengakibatkan tidak terprosesnya tindak pidana lain. Tindak pidana perikanan sebagai kejahatan ekonomi dan lingkungan yang merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) sehingga harus ditangani dengan cara luar biasa (extraordinary act). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pendekatan multi-rezim hukum (multi door approach) terhadap tindak pidana perikanan dan tindak pidana lain terkait perikanan dapat dilakukan dengan penerapan concursus realis. Kata Kunci : Tindak Pidana Perikanan, Multi-rezim hukum, dan Concursus realis. AbstractFisheries crimes that occur in the world, especially Indonesia, today are no longer limited to administrative problems. Many other crimes that occur simultaneously occur in criminal acts of fisheries. The criminal acts above each have their own unequal consequences, there are times when a criminal act turns out to be regulated in more than one criminal provision. Fisheries criminal acts as predicate crime are often not optimal in handling due to the authority of fisheries investigators in accordance with Law No. 45 of 2009 as already amended and supplemented by Law No. 31 of 2004 concerning limited fisheries resulted in the non-processing of other criminal acts. Crime of fisheries as an economic and environmental crime which is an extraordinary crime (extraordinary crime) so it must be handled in an extraordinary way (extraordinary act). The results of this study indicate that a multi-regime approach to law (multi-door approach) to criminal acts of fisheries and other criminal acts related to fisheries can be done by applying Concursus realist. Keywords: Fisheries Crime, Multi-regime law, and Concursus Realist

REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI TINJAU DARI SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA Syafruddin Syafruddin
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 3, No 2 (2018): Jurnal Akta Yudisia Volume 3 Nomor 2
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/ay.v3i2.1551

ABSTRACT This research is motivated by the increasingly widespread use of narcotic in Indonesia, while the illegal use of narcotics can be viewed as a crime that can be imposed criminal sanctions in accordance with the provisions of Law of 35 of 2009. This narcotic law, in the case of punishment to the narcotic user, adheres to double track system, namely repressive sanction and action sanction. Medical rehabilitation is one of the framework of action sanction. On that basis, this research refers to two objectives: Analyzing the existence of rehabilitation for narcotic user in the perspective of the Indonesian punishment system and Analyzing the consequences for rehabilitation in cases of narcotic crime.This research is a legal research with normative law research type. The analytical approach uses a statutory approach and a conceptual approach. Sources of legal materials used in this study are primary and secondary legal materials. Primary sources of law relate to written legal products and secular sources of law covering other relevant literature.The results of research show that the existence of rehabilitation for narcotic user in the perspective of the Indonesian punishment system, is basically one of the forms of sanction which must be undertaken by the user of narcotic who is not the category of dealer, because the philosophy of Law of 35 on 2009 on Narcotic adheres to double track system in the case of sanction for the narcotic user, namely a repressive witness and action sanction, so it can be argued that rehabilitation is a manifestation of the sanction of such action. Furthermore, the determination of rehabilitation for narcotic user based on a judge's ruling may have consequences for drug user to undergo medical rehabilitation as a duty.. Furthermore, the role of government is very important through the National Narcotics Agency (BNN) to streamline community participation in the framework of medical rehabilitation and social rehabilitation procedures that are very urgent for the recovery of health and mental recovery of those who have become victims of narcotics. Keywords : Rehabilitation, Criminal Sanction, and Narcotic User

Pemenuhan Hak Masyarakat Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian Berdampak Pada Lingkungan: Tinjauan Kritis Pembakaran Lahan Arif Rohman; Syafruddin Syafruddin
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.914

Pola pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia berfariasi, sebagian besar menggunakan lahan tetap dan ada juga yang menggunakan konsep lahan berpindah. Tidak jarang kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan lahan pertanian adalah dengan cara membakar, hal ini untuk meminimalisir penggunaan pestisida terhadap kesuburan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak masyarakat dalam pengelolaan lahan pertanian dan akibat hukum pengelolaan lahan yang berdampak pada lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode normative-sosiologis, menganalisis produk hukum yang berlaku seperti (UU Pertanian, UU Lingkungan dan KUHP) kemudian disinkronkan dengan beberapa putusan pengadilan sehingga menghasilkan deskripsi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa UU memberikan ruang kepada masyarakat sesuai kearifan lokal untuk membuka dan mengelola lahan pertanian dengan cara membakar, tetapi UU tersebut membatasi luasan lahan yang diperbolehkan untuk dibakar yakni maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga. Beberapa kasus pembakaran lahan diputus oleh pengadilan bersalah dikarenakan api meluas hingga melebihi batas maksimal, beberapa mengenai lahan pertanian dan membahayakan lahan orang lain.

Urgensi Informed Consent terhadap Perlindungan Hak-hak Pasien Syafruddin Syafruddin; Ghansham Anand
Hasanuddin Law Review VOLUME 1 ISSUE 2, AUGUST 2015
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Hak untuk mendapat pelayanan kesehatan bagi setiap warga negara Indonesia merupakan hak yang dijamin konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan negara untuk menjamin hak warga negara hidup sejahtera yang antara lain melalui pemberian pelayanan kesehatan yang lebih baik. Rumah sakit merupakan salah satu lembaga yang memberikan fasilitas pelayanan kesehatan kepada setiap warga negara melalui upaya-upaya yang memungkinkan menurut standar kesehatan yang memadai. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan, adalah penyediaan tenaga dokter yang profesional dan bekerja sesuai etika profesi kedokteran. Salah satu bentuk profesionalitas dokter dalam kerangka perlindungan hakhak pasien adalah keberadaan informed consent sebagai hak pasien untuk mendapatkan informasi medis dari pihak rumah sakit sebelum mendapatkan tindakan-tindakan medis tertentu yang berdampak pada hilangnya nyawa pasien. Sehubungan dengan itulah, tulisan ini bertujuan menjelaskan secara filosofis dogmatik tentang urgensi informed consent sebagai jaminan perlindungan hak-hak pasien di rumah sakit. Tulisan ini, secara metodologis menggunakan analisis normatif dengan pendekatan konseptual, sehingga tentu saja, bahan-bahan hukum yang digunakan sebagai sumber analisis, lebih terkonsentrasi pada bahan-bahan hukum primer. Kesimpulannya, keberadaan informed consent memegang peranan sangat penting dalam kerangka memberikan perlindungan hak-hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, sesuai amanah konstitusi, apalagi mengingat fakta mala praktek kedokteran yang tampak pada beberapa kasus di rumah sakit di Indonesia, merupakan dampak dari pengabaian penerapan informed consent yang belum berjalan sesuai harapan.

MODEL PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PASIEN TERHADAP PELAKSANAAN INFORMED CONSENT DI INDONESIA Arif Rohman; Syafruddin Syafruddin
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractOne of an important elements that influences health law dynamics is informed consent. Although the action of doctor is protected, instead practically there are many deviations against rights for patients. This study focuses on assessment of judges about expressed consent and patient protection models on the informed consent implementation in Indonesia. Court decisions are outlined and analyzed with existing regulations, so the result described judge's assessment about expressed consent and implementation model of informed consent. The result of this study shows that judges’ valuation is absolute, where they must assess expressed consent as an action to be taken by the medical, except in emergency conditions, thus patient approval is not necessity due to the agrotisalus lex suprema principle, namely patient safety is the highest law. Meanwhile, the model of protection for patients in the trial is applying reverse proof, because the medical profession is able to explain medical actions. IntisariUnsur penting yang mempengaruhi dinamika hukum bidang kesehatan salah satunya adalah informed consent. Meskipun tindakan dokter dilindungi, tetapi dalam praktik masih banyak terjadi penyimpangan terhadap hak-hak pasien. Penelitian ini fokus pada penilaian hakim atas exspressed consent dan model perlindungan pasien dalam pelaksanaan informed consent di Indonesia. Type penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach. Putusan pengadilan diuraikan dan dianalisis dengan peraturan yang ada, sehingga hasil analisis menggambarkan penilaian hakim terhadap exspressed consent dan model pelaksanaan informed consent. Hasil penelitian menggambarkan bahwa penilaian hakim bersifat mendasar (absolut), yakni hakim harus menilai expressed consent sebagai syarat tindakan yang akan dilakukan oleh medis, kecuali dalam kondisi emergency maka persetujuan pasien tidak dibutuhkan karena menganut asas Agrotis Salus Lex Suprema yakni keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi. Namun, model perlindungan bagi pasien dalam persidangan adalah menerapkan pembuktian terbalik, karena profesi kedokteran yang mampu menjelaskan tindakan medik.

Pemenuhan Hak Masyarakat Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian Berdampak Pada Lingkungan: Tinjauan Kritis Pembakaran Lahan Arif Rohman; Syafruddin Syafruddin
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.914

Pola pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia berfariasi, sebagian besar menggunakan lahan tetap dan ada juga yang menggunakan konsep lahan berpindah. Tidak jarang kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan lahan pertanian adalah dengan cara membakar, hal ini untuk meminimalisir penggunaan pestisida terhadap kesuburan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak masyarakat dalam pengelolaan lahan pertanian dan akibat hukum pengelolaan lahan yang berdampak pada lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode normative-sosiologis, menganalisis produk hukum yang berlaku seperti (UU Pertanian, UU Lingkungan dan KUHP) kemudian disinkronkan dengan beberapa putusan pengadilan sehingga menghasilkan deskripsi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa UU memberikan ruang kepada masyarakat sesuai kearifan lokal untuk membuka dan mengelola lahan pertanian dengan cara membakar, tetapi UU tersebut membatasi luasan lahan yang diperbolehkan untuk dibakar yakni maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga. Beberapa kasus pembakaran lahan diputus oleh pengadilan bersalah dikarenakan api meluas hingga melebihi batas maksimal, beberapa mengenai lahan pertanian dan membahayakan lahan orang lain.Â

PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KEJAKSAAN NEGERI BULUNGAN Syafruddin Syafruddin; Muhamad S. Mae
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 7, No 1 (2022): JURNAL AKTA YUDISIA VOLUME 7 NOMOR 1
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/ay.v7i1.4244

AbstractThe purpose of the research is to analyze the process of law enforcement in the settlement of criminal cases by the Bulungan District Prosecutor's Office through a restorative justice approach that can provide justice for the litigants. To analyze the effectiveness of the settlement of criminal cases by the Bulungan District Prosecutor's Office through a restorative justice approach. The research method used is a type of normative legal research. The basic argument for establishing this research as normative legal research is that this research is a type of legal research by studying the norms in laws, generally by moving on to (empirical) field studies that look at social reality about how the application of the law itself is in- concreto.The results of the study show that in essence the process of law enforcement in the settlement of criminal cases by the Bulungan District Prosecutor's Office through a restorative justice approach can provide justice for the litigants, namely the perpetrators of the crime, the victims, also the victims' families or other parties who have an interest in the case. The context of justice within the framework of the restorative justice approach is proportionality justice which provides a balance of restoring the interests of the perpetrators of crimes and victims. The perpetrators of crimes will be restored to their rights as before, no longer placed as former perpetrators of crimes, while the victims will receive restitution for the losses they have suffered as a result of the actions of the perpetrators. The settlement of criminal cases by the Bulungan District Prosecutor's Office through a restorative justice approach, based on research results, has been effective, in the context of restoring the rights of perpetrators and victims, which can be seen in terms of the active participation of both parties to find common ground peacefully in resolving criminal cases, so as to enable victims, perpetrators, families and communities to pay attention to losses due to criminal acts.Keywords: Restorative Justice, Criminal Cases, Bulungan District Attorney

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN DALAM MEWUJUDKAN RESTORATIVE JUSTICE Syafruddin Syafruddin; Noval Forestriawan
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 7, No 1 (2022): JURNAL AKTA YUDISIA VOLUME 7 NOMOR 1
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/ay.v7i1.4279

AbstractAs time goes by, the types and numbers of criminals are changing and increasing, impacting the facilities and infrastructure owned by law enforcement, namely overpopulation in several correctional institutions in Indonesia. Criminal law policies must also be adjusted based on the purpose of the punishment itself. Restorative Justice is one of the alternatives to achieving this goal, especially for perpetrators of minor crimes. The normative type is used in this research by prioritizing laws and regulations as the norm for assessment and leading to prescriptive. As for the results of this research, first: the existence of Restorative Justice in Indonesia has been running, mainly applied to some instances, such as Handling Children in Conflict with the Law, Narcotics Abusers and Minor Crimes. This emphasis is based on several regulations issued by each law enforcement agency. Second, the existence of Restorative Justice in the community is not fully understood well because several cases in this study indicate that there is still an understanding of the Restorative Justice model at the adjudication stage; these cases should be resolved at the investigation and prosecution stages. It is impressive that law enforcement officials still have not promoted Restorative Justice in some instances (minor crimes). As the best way to resolve cases at hand, as well as the community, this impacts the successful implementation of law enforcement oriented toward Restorative Justice. Keywords: Law Enforcement, Minor Crimes, Restorative Justice

PENEGAKAN HUKUM OLEH PETUGAS SYAHBANDAR PELABUHAN TARAKAN DALAM RANGKA KESELAMATAN PELAYARAN Syafruddin Syafruddin; Syamsul Bahri
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 7, No 1 (2022): JURNAL AKTA YUDISIA VOLUME 7 NOMOR 1
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/ay.v7i1.4281

AbstractThe aim of the study was to analyze the implementation of the law enforcement authority of the Tarakan Harbor Master in the context of shipping safety and the philosophy of the function of the Tarakan Harbor Master's authority in the context of law enforcement for shipping safety. Based on the legal issues studied, this research is directed at the peculiarities of jurisprudence which are normative in nature, so the type of this thesis research is normative legal research, namely research that examines issues regarding the harbor master of Tarakan Port in the framework of law enforcement for shipping safety. The results of the study show that the application of law enforcement authority for Class III Tarakan Port Syahbandar in the context of shipping safety, is divided into 2 (two), namely law enforcement that is implemented in a preventive and repressive manner. Preventively, namely law enforcement in the context of preventing acts against shipping laws, including: Supervising ships during the Covid-19 pandemic, supervising and monitoring ships that will sail; conducting sea patrols; make an appeal for the installation of passenger seat numbers; and do socialization. As for repressive law enforcement, its application includes: detaining captains who do not have sailing approval and confiscating ship equipment that does not meet shipping standards. Philosophically, the function of the authority of the harbor syahbandar in the framework of law enforcement for shipping safety is to reestablish the professionalism of the syahbandar as law enforcer in order to ensure maritime safety and security. That is, the essence of the function of this authority is to ensure the specific roles and duties of the harbor master, including the Class III Tarakan Port Master in law enforcement in the territorial waters of Indonesia. Keywords: Law Enforcement, Syahbandar, Class III Port of Tarakan

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search