Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

FENOMENA ARUS EDDY PADA PLAT ALUMUNIUMMENGGUNAKAN SOLENOID BERBENTUK BALOK Zulkarnain '; Erwin '; Indah Cahyani
Komunikasi Fisika Indonesia Vol 13, No 13 (2016)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (562.4 KB) | DOI: 10.31258/jkfi.13.13.901-906

Abstract

Penelitian untuk mengamati fenomena arus eddy pada plat alumunium dan koil berbentuk solenoid balok telah dilakukan. Fenomena arus Eddy diamati pada plat alumunium dengan ukuran 6 x 10 cm dan memiliki tangkai dengan panjang 20 cm. Sumber medan magnet dihasilkan oleh solenoid yang dihubungkan secara seri dan paralel. Solenoid dirancang berbentuk balok dengan ukuran 4x4x10 cm. Solenoid diberi inti dari bahan ferromagnetik yaitu besi (Fe). Plat alumunium yang digunakan dirancang dengan empat model yaitu satu celah, tiga celah, empat celah dan tanpa celah.. Kuat medan magnet diukur dengan menggunakan Probe Magnetic Pasco PS-2162 secara horizontal dan vertikal terhadap solenoid dengan memvariasikan jarak dan besarnya arus. Hasil penelitian menunjukkan medan magnet terbesar dihasilkan oleh kumparan menggunakan inti yang dihubungkan secara seri yaitu sebesar 40.1535 mT pada arus 7A. Arus Eddy yang timbul pada plat dipengaruhi oleh besarnya kuat medan magnet dan jumlah celah pada plat. Semakin besar kuat medan magnet yang digunakan maka jumlah ayunan dari plat semakin menurun. Selain itu, jumlah ayunan menurun dengan bertambahnya jumlah celah pada plat. Penurunan ini disebabkan oleh adanya pemutusan dari arus Eddy yang terbentuk pada plat oleh celah-celah yang terdapat pada plat tersebut, sebagai perbandingan pengaruh kuat medan magnet terhadap jumlah ayunan digunakan magnet Neodymium Iron Boron sebagai sumber medan magnet dan hasilnya menunjukkan bahwa jumlah ayunan pada plat menurun secara drastis.
“ANALISIS YURIDIS TERHADAP ADDENDUM DALAM AKAD PERJANJIAN PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH” (Studi pada Perusahaan Daerah BPR Syari’ah Mustaqim Sukamakmur) INDAH CAHYANI
PREMISE LAW JURNAL Vol 4 (2017): VOLUME IV TAHUN 2017
Publisher : PREMISE LAW JURNAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (482.026 KB)

Abstract

The Regulation of Bank Indonesia Number 10/181PBI/2008 stipulates the settlement and or restructuring of troublesome financing. In the practice of Syaria Banking, the addendum method is preferable to be applied than to make a new agreement for any changes and or additions to the content of a financing agreement. The problems in this research are what factors that constitute the making of the addendum in solving the troublesome financing at BPR (Rural Bank) Syariah Mustaqim Sukamakmur. How are the mechanisms of adding the content of the agreement carried out by BPR Syari’ah Mustaqim Sukamakmur. What are the legal consequences of the addendum related to the settlement of troublesome financing which has been approved related to the settlement of troublesome financing at BPR (Rural Bank) Syaria Mustaqim Sukamakmur Keywords: Addendum, Agreement, and Troublesome Financing
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPENGURUSAN AKTA KELAHIRAN  DI KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN INDAH CAHYANI
Publika Vol 2 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n2.p%p

Abstract

Abstrak Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang dianggap penting seperti yang tercantum dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Untuk itu masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam melakukan pengurusan akta kelahiran. Salah satu teori partisipasi masyarakat mengemukakan bahwa terdapat dua bentuk partisipasi yaitu partisipasi bebas dan partisipasi terpaksa, dimana hal tersebut melatarbelakangi masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan atau program. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Karena Kecamatan Panggungrejo merupakan Kecamatan dengan tingkat kepemilikan akta kelahiran paling rendah di antara 3 (tiga) Kecamatan yang ada di Kota Pasuruan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 100 orang dari jumlah populasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data kuantitatif menggunakan analisis statistik dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan masih rendah karena hasil perhitungan diperoleh 44,37% dari angka minimal yaitu 65%. Saran peneliti untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan selanjutnya adalah hendaknya pemerintah lebih banyak lagi melakukan sosialisasi tentang akta kelahiran melalui berbagai bentuk media, serta pemerintah melakukan pendekatan kepada masyarakat khususnya di daerah pesisir dimana kesadaran dan pemahamannya masih rendah mengenai akta kelahiran. Kata Kunci: Akta Kelahiran, Partisipasi Masyarakat Abstract Birth certificate is the population document considered important that include in legislation no.23 / 2006 about population administration. That for people should be active participate in doing birth certificate. One of the theory of public participation, suggest that there are two forms of participation that is free and forced participation, which aspects influenced the public to perform an activity or program. This research purposes is to know how big public participation in management of birth certificate in sub-district Panggungrejo Pasuruan city. Because sub-district Panggungrejo is at the level of the lowest birth certificate at between of three sub-districts in the Pasuruan city. This research is a descriptive quantitative. This study sampled as many 100 people of the total population. Data collection techniques used were questionnaires, observation and documentation. Quantitative data analysis techniques using statistical analysis and descriptive analysis. The results showed that public participation in management of a birth certificate in sub-district Panggungrejo Pasuruan city is still low because the calculation result obtained 44,37% of the minimum rate of 65%. The advice of researchers to increase community participation in management of a birth certificate in sub-district Panggungrejo Pasuruan city next is the Government more conduct socialization about the birth certificate through a variety of media, and government approach the public especially in coastal region where awareness and the understanding is still low about birth certificate. Keywords: Birth Certificate, Public Participation
Efforts to Improve The Understanding of Mathematics Concepts of Two-Dimentional Figures Materials Using Powerpoint Media in Primary Schools Indah Cahyani
Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series Vol 3, No 3 (2020): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.162 KB) | DOI: 10.20961/shes.v3i3.46030

Abstract

This article is intended to understand the mathematical concept of the two-dimentional figure data for the second grade students of elementary schools of Kalisari for the year of Caliology in 2020/2021. This study uses two cycles. Each cycle begins with planning, execution, observation, and reflection. The results of the study in first cycle showed 62% complete education and in second cycle an increase of first cycle, 81% students has complete among 21 education participants in the second cycle. The results showed that the PowerPoint media improved the understanding of the concept of students in Elementary School of Kalisari second grade level intangible architectural mathematical ability
MANAGEMENT STRESS OF STUDENT IN SOUTH SULAWESI DURING THE PANDEMIC COVID-19 Fadly Umar; Yudi Adnan; Munadiah Wahyuddin; Anita Mariani; Tuti Alawiah; Irna Imran; Indah Cahyani
Homes Journal = Hospital Management Studies Journal Vol 3 No 1 (2022): February
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/hmsj.v3i1.25078

Abstract

The stipulation of COVID-19 as a global pandemic has made the Indonesian government make several strategic policies to avoid the transmission of this virus, one of which is online lectures. However, it cannot be denied that there are constraints faced by students such as non-existent networks, running out of internet packages, homework that must be done as well, and piling up lecture assignments cause them to experience stress. The purpose of this study was to determine the stress level of students during online lectures during the COVID-19 pandemic. This study uses a quantitative research with an observational analytic approach with a cross sectional study design. The population in this study were students from State Universities South Sulawesi. The sample in this study were 133 respondents using accidental sampling method. The results of statistical tests, that most of the respondents had a normal stress level (42.9%), age variable value p value = 0.301> 0.05, gender p value = 0.172> 0.05, institution origin p value = 0.367> 0.05, semester level p value = 0.474> 0.05, study program p value = 0.199> 0.05, and performance index p value = 0.075 concluded that all the independent variables are not related to student stress levels.
Inkonsistensi Pengaturan Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Abd Latif; Indah Cahyani
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 2, No 2 (2021): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (722.22 KB) | DOI: 10.21107/il.v2i2.12675

Abstract

ABSTRAKKetertwakilan perempuan dalam pengisian anggota badan permusyawaratan desa (BPD) diatur didalam  UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yakni dipasal 56 ayat 1 bahwa pengisian anggota BPD dilakukan secara demokratis selain itu peraturan pelaksananya yakni PP Nomor 43 tahun 2014 juga telah mempertegas yakni dipasal 72 ayat 1 bahwa pengisian keanggotan BPD pelaksaannya itu dilakukan dengan cara demokratis baik secara langsung, ataupun perwakilan dengan tetap terjaminnya kedaulatan rakyat. Terjadi inkonsistensi meteri muatan didalam permendagri Nomor 110 tahun 2016 tepatnya dipasal 8 aat 3 yang menyatakan bahwa pengisian keanggotaan BPD dari keterwakialn perempuan pemilihanya dilaksanakan oleh  perempuan yang mempunyai hak pilih hal justru tidak sejalan dengan UU diatas nya yang menyatakan bahwa konsep demokrasi yang dipakai didalam pengisian keanggota BPD.  berdasarkan isu hukum yang telah dijelas diatas maka didalam penelitian ini akan meneliti apakah pengisian keanggotaan BPD sesuai dengan konsep demokrasi? Serta apakah permendagri Nomor 110 tahun 2016 benar bertentangan dengan UU diatasnya yakni UU nomor 6 tahun 2014 dan PP nomor 43 tahun 2014?  Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptua dan pendekatan historis. hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa; sebagaimana yang telah ditegaskan didalam pasal 8 ayat (3) Permendagri Nomor 110 Nomor 2016, Hal ini tidak sejalan dan tidak mencerminkan hakekat dari pada sistem demokratis dalam pemilihanya, Karena pada sejatinya sistem politik yang demokratis itu, masyarakat dewasa nya baik baik laki-laki atau pun perempuan mempunyai hak yang sama dalam pengambilan keputusan politik baik itu secara langsung ataupun perwakilan. Ditinjuau dari aspek kearifan lokal dimana perempuan dianggap orang yang berkiprah dalam sektor domestik sementara laki-laki ditempatkan dalam sektor publik, maka sangat tidak memungkinkan jika keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD pemilihanya hanya dilakuakan oleh perempuan saja.Kata kunci: Inkonsitensi, Keterwakilan Perempuan, Badan Permusyawatan Desa.
Pengaturan Pengelolaan Dan Pengawasan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Akbar Baitullah; Indah Cahyani
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 2, No 2 (2021): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (716.288 KB) | DOI: 10.21107/il.v2i2.13049

Abstract

 Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan salah satu badan usaha berbentuk perusahaan yang dimiliki oleh negara yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Problematika yaitu adanya konflik hukum atau disharmonisasi antar peraturan perundang-undangan terkait pola pengawasan pada BUMN tersebut, utamanya pada pengelolaan keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan argumentasi hukum. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach).  Penelitian ini menghasilkan Pertama, berdasarkan konflik hukum yang ada sangat penting untuk membuat aturan terkait penyertaan modal negara yang sudah dilaksanakan terhadap BUMN. Kedua, ketidakpastian hukum karena perbedaan istilah BUMN antara Undang-Undang Keuangan Negara dengan Undang-Undang BUMN perlu ditegaskan kembali terkait BUMN sebenarnya berstatus negeri atau swasta.Kata kunci: Pengelolaan Keuangan Negara, Pengawasan BUMN                                                                                                            ABSTRACTState Owned Enterprises or BUMN are business entities in the form of companies owned by the state whose entire or most of the capital is owned by the state through direct investment originating from separated state assets. The problem is that there is a legal conflict or disharmony between laws and regulations related to the supervision pattern in the BUMN, especially in financial management. The research method used is normative, this research was conducted with the aim of providing legal arguments. The research approach used is the statutory approach and the case approach. This research results first, based on the existing legal conflicts, it is very important to make rules related to the participation of state capital that have been implemented for SOEs. Second, legal uncertainty due to the difference in the term BUMN between the State Finance Law and the BUMN Law needs to be reaffirmed regarding BUMN actually having a public or private status.Keywords: State Financial Management, BUMN Suprvision
Upaya Pencegahan Stunting melalui Makanan Bergizi Nasha Febri; Nissa Ermaulis; Agnes Sherina Simanullang; Indah Cahyani; Ragil Hasudungan; Hendri Saputra; Rivaldo Alfairus
MASPUL JOURNAL OF COMMUNITY EMPOWERMENT Vol 5 No 2 (2023): MASPUL JOURNAL OF COMMUNITY EMPOWERMENT
Publisher : LP2M Universitas Muhammadiyah Enrekang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Stunting is a condition characterized by a lack of height when compared to children of their age. Simply put, stunting is a term for growth disorders in children. The main cause of stunting is a lack of nutritional intake during the child's growth. In this journal, I will discuss Stunting Prevention Efforts through Nutritious Food. Pasir Makmur Village, Rambah Samo Subdistrict, Rokan Hulu Regency, Riau is one example of a village that actively performs stunting prevention in its people. The research method used is a qualitative method. Using the Internet media in the form of journals and articles as analysis materials, and direct interviews to the village community, they incorporated ideas found to be their own language style for article materials. This analysis results in anything that can be done to prevent stunting.