Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.884
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ADIL : Jurnal Hukum Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial
Slamet Suhartono
Unknown Affiliation
Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
PROBLEMATIKA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DALAM PENERBITAN SPDP UNTUK MENETAPKAN SESEORANG SEBAGAI TERSANGKA Jony Fauzur Rohmad; Sjaifurrachman Sjaifurrachman; Slamet Suhartono
Jurnal ADIL Vol 12, No 2 (2021): DESEMBER 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v12i2.2110

Abstract

Ketentuan Pasal 14 Ayat (2) dan (3) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang   Penyidikan Tindak Pidana tidak menunjukkan adanya ketegasan karena terjadi tumpang tindih atau inharmonisasi antara beberapa aturan yakni, Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang   Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa seorang tersangka sudah dapat ditentukan dalam SPDP. Sedangkan aturan dalam Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang   Penyidikan Tindak Pidana dimungkinkan dalam SPDP tidak ditentukan tersangka apabila penyidik belum dapat menetapkan tersangka. Selanjutnya dalam Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang   Penyidikan Tindak Pidana : Dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya. Merujuk pada definisi penyidikan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 angka (2) KUHAP dan Pasal 1 angka (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah bertujuan untuk menemukan tersangkanya. Maka seharusnya, dasar hukum yang digunakan dalam proses penyidikan untuk menetapkan tersangka adalah Pasal 10 ayat (1)  Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang   Penyidikan Tindak Pidana, bukan Pasal 14 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
IMPLEMENTASI PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KORBAN MAIN HAKIM SENDIRI Tayono Tayono; Made Warka; Slamet Suhartono
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol 4 No 4 (2019): November
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah menjadi Lembaga perlindungan terhadap saksi dan korban, yang tugas dan wewenangnya memberikan dan menerima permohonan dari korban, baik korban terhadap tindakan main hakim sendiri, korban pelanggaran HAM dan atau saksi korban tindak kejahatan. LPSK menjadi lembaga fungsi dari pemerintah untuk mengungkap kebenaran dan tegaknya keadilan bagi saksi dalam system peradilan pidana berdasarkan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006.
ALASAN HUKUM MITIGASI RISIKO KREDIT DALAM PENCAIRAN KREDIT Rachman Subiyantoro; Slamet Suhartono; Sri Setyadji
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol 5 No 1 (2020): Februari
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan metode penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif dalam bentuk produk perilaku hukum, misalnya meninjau hukum. Poin utama studi adalah hukum yang dikonseptualisasikan sebagai norma atau aturan yang diterima di masyarakat dan menjadi referensi untuk perilaku semua orang. Hasil penelitian memberikan pernyataan bahwa keberadaan kredit dengan skema lembaga penjamin sebenarnya telah memperoleh peraturan dalam KUH Perdata dalam bentuk lembaga subrogasi dan lembaga keamanan utang. Namun lembaga penjaminan kredit sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 2016 mengalami pertumbuhan dengan adanya kewajiban mitigasi risiko untuk meyakinkan para pihak, baik yang terkait dengan kemungkinan tidak adanya perikatan antara debitur dan kreditor maupun kemungkinan kegagalan krisis keuangan yang melanda. agen penjamin. Model mitigasi risiko didasarkan pada integrasi UU No. 40 tahun 2014 (perluasan objek layanan asuransi perusahaan reasuransi) dengan UU No. 1 tahun 2016 (kemungkinan menggunakan lembaga reasuransi jika lembaga penjamin tidak memiliki dukungan dari lembaga reasuransi) dalam melakukan mitigasi risiko.
STATUS WARGA NEGARA INDONESIA ANGGOTA TERORIS ISIS Idris Firmansyah; Slamet Suhartono; Krisnadi Nasution
Jurnal Akrab Juara Vol 5 No 3 (2020)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kewarganegaraan menurut peraturan perundang-undangan adalah segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan warga negara. Status kewarganegaraan yang didalamnya ada hak yang didapatkan dan kewajiban yang harus dilakukan dan melekat kepada setiap warga negara. Seseorang dapat memilik atau melepaskan kewarganegaraannya dalam kelangsungan hidupnya, tetapi juga bisa terhapus kewarganegaraannya karena beberapa faktor yang menjadi prinsip sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang diatas. Seperti halnya pada kasus status kewarganegaraan anggota terioris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), dimana mereka dengan suka rela menyatakan diri dalam keanggotaan organisasi, pemberontak, dan atau teroris yang berada di wilayah Negara Irak dan wilayah Negara Suriah ini. Adapun tujuan dari pada Negara Islam ISIS ini sendiri adalah untuk mendirikan negara baru yang berafiliasi kepada salah satu agama dengan sistem kepemimpinan transnasional. Cara yang dilakukan adalah dengan kekerasan, perampasan, dan terror sehingga menyebabkan terganngunya stabilitas keamanan dunia. Hal ini yang menjadi pokok bahasan penulis untuk meneliti apakah status kewarganegaraan WNI yang menjadi anggota ISIS bisa dihapuskan atau terhapus dengan sendirinya.
PENERAPAN SANKSI PIDANA KEPADA PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DI TENGAN PANDEMI COVID-19 Karina Sari Wijayanto Putri; Slamet Suhartono; Tomy Michael
Jurnal Akrab Juara Vol 6 No 2 (2021)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Tapi kemudian apakah tepat pelanggar protokol kesehatan dijatuhi sanksi pidana, apalagi yang menjadi dasar untuk itu adalah pasal-pasal yang sebenarnya kurang pas. Berdasarkan uraian tersebut diatas, menarik untuk diteliti perihal penerapan pemberian sanksi pidana kepada pelanggar protokol kesehatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, berdasarkan asas-asas hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan hukum pidana. Jika tidak segera dibentuk atau diterbitkan aturan yang jelas dan tepat terkait sanksi pelanggar protokol kesehatan, tidak sedikit petugas yang akan menerapkan sanksi dengan cara semaunya sendiri. Banyak dijumpai petugas yang dilapangan menerapkan sanksi-sanksi yang sebenarnya tidak ada dasar hukumnya dan malah terkesan malah melanggar HAM. Selama belum ada aturannya, maka suatu perbuatan tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 1 angka (1) KUHP.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERKARA NOMOR: 1066 K/PID.SUS/2017 ATAS TINDAKAN MENAMBANG DI LUAR WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN Enricho Duo Putra Njoto; Slamet Suhartono; Erny Herlyn Setyorini
Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The topic of discussion of mining crimes outside the permitted area is discussed to address issues related to corporate criminal liability in case Number: 1066 K / PID.SUS / 2017 for mining actions outside the mining business permit area. Research with issues of corporate criminal liability in case Number: 1066 K / PID.SUS / 2017 for mining activities outside the mining business permit area, the following conclusions are obtained:Whereas although a person (the company management) does not commit a criminal act himself and does not have an error in the ordinary sense, it can be accountable. Managers do, managers and corporations are criminally responsible for the actions that occur, namely the felling of trees in production forests for mining even though they are outside the permitted location.Mining outside the permitted area, which means the destruction of the forest and the environment has been damaged, therefore the perpetrators should be charged simultaneously so that criminal sanctions will be more severe and deterrent. In connection with the perpetrators of the crime as the main director, the sanctions imposed not only on the management but also on the corporation as additional crimes other than the main crime.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS/2019/PN.MJK TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO Didi Hariyono; Slamet Suhartono; Erny Herlin Setyorini
Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengadili mengikuti dan memahami nilai-nilai hukumdan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak yaitu pedofilia yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pemberian hukuman pidana tambahan berupa kebiri merupakan alternatif terakhir dan dalam pengenaannya pidana tambahan tersebut tidak menghilangkan pidana pokok. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dengan nomor perkara 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk, telah manjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta serta pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia. kepada Moh Aris pelaku pemerkosaan 9 anak di Mojokerto.
PENAHANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Rizal Yudistira; Slamet Suhartono; Erny Herlin Setyorini
Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

”Article 4 of the Child Protection Act that every child has the right to live, grow and participate properly and participate in accordance with human dignity and dignity, and get protection from violence and discrimination . The problem in this study is how the characteristics of children in conflict with the law can be detained. The research method used is normative legal research. "Legal research is a process to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues at hand". The legislative approach method is used to understand the hierarchy of laws and principles contained in legislation. The law approach is carried out by examining all laws and regulations relating to the legal issues being addressed. The results of the study are an argument to solve the issue at hand. The conceptual approach is carried out when it does not depart from existing legal rules. This was done because there was indeed no or no legal rules for the problems faced "Against the perpetrators of child crime, which was detained by the police is a violation of human rights by depriving the freedom of children in conflict with the law. Children should get special treatment, not detention detention, but house arrest. Thus making children able to overcome their mistakes without feeling pressured by law enforcement.
KEDUDUKAN MANTAN NARAPIDAN DALAM MENGIKUTI PILKADA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019 Achmad Taufik; Slamet Suhartono; Budiarsih Budiarsih
Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang dipilih oleh rakyat, Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya merupakan bagian penting kehidupan bernegara Indonesia di era Reformasi. Pilkada secara lansung juga diharapkan bisa menghasilkan kepala daerah yang memiliki akuntabilitas lebih tinggi kepada rakyat. Pilkada langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokrasi di daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. setiap hak warga negara dijamin oleh undang-undang sebagaimana di atur dalam UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Civil and Political Rights, (Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik. Salah satu pemenuhan syarat sebagia calon kepala daerah diantara tertuang dalam putusan nomor 56/PUU-XVII/2019, yaitu bagi calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu waktu selama 5 (lima) tahun untuk dapat mengajukan diri menjadi calon Kepala Daerah.
PERKAWINAN ADAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Raden Zainal Abidin; Slamet Suhartono; Erny Herlin Setyorini
Jurnal Akrab Juara Vol 5 No 1 (2020)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tesis ini mengkaji salah satu aspek dari UU Perkawinan Adat, yaitu prosedur untuk melaksanakan pernikahan (proses pelaksanaan pernikahan), antara lain: pernikahan pinang, kawin kawin bersama dan kawin lari dengan paksa, yang semuanya masih berlaku di masyarakat. Dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Nasional (sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974). Menggunakan Hukum Adat karena kejadian itu terjadi di masyarakat adat, sedangkan menggunakan Hukum Islam karena teori Receptio di complexiu mengatakan bahwa Hukum Islam telah menjadi Hukum Adat, untuk mengetahui sejauh mana hukum Islam mengatur masalah pernikahan untuk menikah , kawin lari bersama dan kawin lari dengan paksa. Lembaga Pernikahan Adat di Indonesia telah diakui sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) JO pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi berkewajiban untuk memeriksa, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat.
Co-Authors Achmad Taufik Budiarsih Budiarsih Chindra Adiano Didi Hariyono Enricho Duo Putra Njoto Erny Herlin Setyorini Erny Herlyn Setyorini Hufron Hufron Idris Firmansyah Jony Fauzur Rohmad Karina Sari Wijayanto Putri Khoirul Anam Krisnadi Nasution Made Warka Rachman Subiyantoro Raden Zainal Abidin Rizal Yudistira Sjaifurrachman Sjaifurrachman Sri Setyadji Tayono Tayono Tomy Michael