<![CDATA[The Research objective to analyze the form of implementation of legal protection for children involved in general election activities. This research was conducted at the General Election Commission (KPU) and the Election Supervisory Body (BAWASLU). The results of the study show that legal protection for children is divided into 2 types, namely preventively which has been implemented with the aim of protecting children's rights, regulated in Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and repressively regulating legal action. against actors involved in general election activities in Law Number 17 of 2017 concerning General Elections. in carrying out law enforcement in several obstacles that are influenced by factors of legal substance, law enforcement, facilities and facilities that support law enforcement and/or culture that affects the effectiveness of law enforcement. From these obstacles, proactive efforts are needed from all closest parties, namely parents of organizers, supervisors, prospective/candidate pairs, winning teams/campaigns so that the goal of legal protection can be achieved. Tujuan Penelitian menganalisis bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang dilibatkan dalam kegiatan pemilihan umum Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap anak terbagi menjadi 2 jenis yakni secara preventif yang telah dilaksanakan dengan tujuan melindungi hak anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan secara represif mengatur penindakan terhadap pelaku yang melibatkan dalam kegiatan pemilihan umum atur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. dalam melaksanakan penegakan hukum ditemui beberapa kendala yang dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum serta nilai/budaya yang dianut masyarakat yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum tersebut. Dari kendala tersebut diperlukan upaya proaktif dari semua pihak terdekat anak yaitu orang tua penyelenggara, pengawas, calon/pasangan calon, tim pemenangan/kampanye sehingga tujuan perlindungan hukum dapat tercapai.]]>
