Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.332
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UNIFIKASI Gorontalo Law Review Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir
E. Rakhmat Jazuli
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Community Group-Based Tourism Development Model: Banten Lama Tourism Area Rakhmat Jazuli; Nurikah Nurikah
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v8i2.4944

Abstract

Tourism development in Banten Lama area has highly made significant progress after the Banten Provincial Government revitalized Banten Lama area with a budget of 80 billion in 2018 and 20 billion in 2019. This development was not only focused on revitalization, but involved many parties. The purpose of this research is to find how is the role of local government as a regulator in the development of community-based tourism in the Banten Lama Tourism area? and how is the community group-based tourism development model in Banten Lama Tourism Area? This study employed an empirical juridical method based on a qualitative data approach. The data sources were taken from primary data collected through interviews and field research at relevant government agencies. For example, the tourism office, tourism awareness groups, tourism business actors, and communities related to tourism development in the Banten Lama area. These are analyzed and served as the findings. The findings revealed the Banten Provincial Government and the Serang City Government, the regulators of tourism development in the Banten Lama area, have a role in the carrying capacity of policies and budgets in revitalizing the Banten Lama area into leading tourism. This is stated in the Banten Province tourism development plan and has started from 2018 and 2019. The synergy of local governments with community group-based tourism development is based on the following groups: community groups who are members of tourism development groups known as tourism awareness groups, community groups who are members of community groups originating from religious elements around Banten Lama tourism area, and community groups who are members of business groups tourism. The existence of these community group must become social capital for the Banten Provincial Government and Serang City Government in preparing regulations for tourism development in the Banten Lama area as a leading destination.Pengembangan pariwisata dikawasan Banten Lama mengalami kemajuan yang sangat signifikan setelah Pemerintah Propinsi Banten melakukan revitalisasi kawasan Banten Lama  dengan anggaran 80 milyar ditahun 2018 dan 20 milyar di tahun 2019, pengembangan ini tidak hanya terfokus pada revitalisasi, tetapi banyak melibatkan berbagai pihak dimasyarakat. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah sebagai Regulator dalam pengembangan pariwisata berbasis kelompok masyarakat  Di kawasan Wisata  Banten Lama ? dan bagaimana model pengembangan pariwisata berbasis kelompok masyarakat di Kawasan Wisata  Banten Lama ?   Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris berdasarkan pendekatan data kualitatif yang bersumber dari data primer melalui wawancara dan penelitian lapangan pada instansi pemerintah terkait yaitu dinas pariwisata, kelompok sadar wisata, dan pelaku usaha pariwista serta masyarakat yang terkait dengan pengembangan pariwisata dikawasan Banten lama sebagi sumber data penelitian untuk dianalisis dan menjadi hasil pemebehasan dalam penelitian. Hasil penelitian yaitu Pemerintah Propinsi Banten dan Pemerintah Kota serang sebagai regulator pengembangan pariwisata dikawasan Banten Lama memiliki peran dalam daya dukung kebijakan serta anggaran dalam revitalisasi kawasan Banten Lama menjadi wisata unggulan hal ini teruang dalam rencana pengembangan pariwisata Propinsi Banten dan dimulai dari Tahun 2018 dan 2019, sinergitas pemerintah daerah dengan pengembangan pariwisata berbasis kelompok masyarakat didasarkan pada kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok pengembangan pariwisata yang dikenal dengan kelompok sadar wisata, kelompok masysrakat yang tergabung dalam kelompok masyarakat yang berasal dari unsur keagamaan disekitar wisata Banten Lama dan kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok usaha pariwisata. Adanya unsur keterlibatan kelompok masyarakat ini harus menjadi modal sosial oleh pemerintah Propinsi Banten dan Pemerintah Kota Serang dalam menyusun regulasi untuk
KEWENANGAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TANGERANG DALAM PEMBINAAN TERHADAP PEMBERI KERJA TENAGA KERJA ASING BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING E. Rakhmat Jazuli; Mohamad Fasyehhudin; Nurikah Nurikah; Erna Rahma Balgis
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.456 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2717-2725

Abstract

Indonesia merupakan negara berkembang yang tengah memasuki arus globalisasi dan era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2025. Keberadaan tenaga kerja asing bisa dianggap sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan jika pembinaan terhadap pemberi kerja tenaga kerja asing dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wilayah Kab. Tangerang merupakan sentra industri dan banyak terdapat pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dalam Pembinaan terhadap Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021? Dan, apa yang menjadi kendala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dalam pembinaan terhadap pemberi kerja tenaga kerja asing? Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kewenangan dan teori tindakan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode hukum yuridis empiris. Spesikasi penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif analitis. Sumber data yaitu data primer ditunjang dengan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, dan penelitian lapangan. Data diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan analisis data kualitatif. Hasil penelitian mengenai pembinaan terhadap pemberi kerja tenaga kerja asing di Kab. Tangerang dilakukan dalam bentuk sosialisasi  mengenai tata cara penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penyuluhan mengenai kewajiban dan larangan dalam penggunaan tenaga kerja asing, penyusunan analisis pasar kerja terhadap penggunaan tenaga kerja asing, monitoring dan evaluasi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing terhadap kesesuaian penggunaan tenaga kerja asing dengan jabatan yang diduduki tenaga kerja asing dan pelaksanaan pendampingan tenaga kerja asing. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan pembinaan terhadap pemberi kerja tenaga kerja asing, yaitu kebijakan produk hukum daerah yang belum terbentuk, koordinasi terkait pendataan tenaga kerja asing antara Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Banten yang belum maksimal, dan partisipasi pemberi kerja tenaga kerja asing yang belum maksimal. Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang perlu melakukan koordinasi terkait penyusunan kebijakan produk hukum daerah terkait pembinaan tenaga kerja asing, dan mengoptimalkan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Banten, serta para pemberi kerja tenaga kerja asing perlu untuk kooperatif dalam melaporkan keberadaan tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.
Ketersediaan Ruang Laktasi di Pusat Perbelanjaan Modern Central Park Mall Jakarta Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak Atas Asi Eksklusif Berdasarkan Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Asi Riezky Dihita Riani; Nurikah Nurikah; E Rahmat Jazuli
Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Vol.2 No.1 April 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/yta.v2i1.12973

Abstract

Shopping centers as one of the categories of public facilities have the responsibility to support the exclusive breastfeeding program launched by the government. One form of this support is by providing lactation room facilities. Therefore, this study will discuss about how the availability of lactation space in the modern shopping center, Central Park Mall Jakarta, based on Regulation of The Minister of Health Number 15 of 2013 Concerning Procedures for Providing Special Facilities for Breastfeeding and/or Expressing Breastmilk?, How are the efforts of the management of the modern shopping center, Central Park Mall Jakarta in meeting the availability of lactation rooms?. The research method tah the author uses in the preparation of this legal writing is empirical juridicial research, with analytical descriptive spesifications that discuss the implementation of The Minister of Health Number 15 of 2013 Concerning Procedures for Providing Special Facilities for Breasrfeeding and/or Expressing Breastmilk. This study uses primary data sourced from the field in the form of interviews with mall  managers, secondary data sourced from laws regulation, official documents, and books which were analyzed qualitatively. Based on the results of the study, the Central Park Mall Jakarta Modern Shopping Center has provided lactation rooms divided into a room per floor, and all room facilities have met the standars set out in the Regulation of Minister of Health Number 15 of 2013 Concerning Procedures for Providing Special Facilities for Breastfeeding and/or Expressing Breastmilk. The efforts made by the manager of Central Park Mall Jakarta in the procurement of lactation rooms are divided into 3 elements, namely mall management, human resources, and facilities and infrastructure.
Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam Menyelesaikan Sangketa Sertifikat Ganda Atas Tanah di Kabupaten Lebak (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN.SRG) Siti Anis Khoirunnisa; Nurikah Nurikah; H E Rahmat Jazuli
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 Desember 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/sjp.v1i2.12444

Abstract

The authority of the State Administrative Court according to Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court is to examine, decide and resolve disputes. One of the case studies is Decision No. 5/G/2020/PTUN.SRG the object of the dispute is a Certificate of Ownership that has been issued by the Head of the Lebak Regency BPN on land belonging to other people which results in mutual accusations. So the problem in this research is how is the authority of the Serang Administrative Court in resolving dual land certificates? and what is the basis for the judge's legal considerations on Decision Number 5/G/2020/PTUN.SRG? The research method that the author uses in the preparation of this legal writing is using the normative juridical method, namely research called library research because it focuses on secondary data research, with descriptive analytical research that discusses the resolution of dual certificate disputes over land in Lebak Regency which is sourced from primary data. and secondary data. Data collection techniques consist of literature study. And the method used in analyzing the data is a qualitative juridical analysis. The results of the study concluded that the Serang Administrative Court in completing the dual certificates. Decision No. 5/G/2020/PTUN.SRG is based on relevant evidence, namely seeing violations committed by the Head of the Lebak Regency BPN Office in the measurement and mapping process as well as procedures for issuing replacement certificates regulated in Article 17 paragraph 2 and Article 18 paragraph 1 and paragraph 4 PP No. 24 of 1997 concerning Land Registration. So the Panel of Judges canceled the Certificate of Ownership in Nji's name. Chusdajah Binti Sarbini.
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Protokol Kesehatan pada Pilkada Kabupaten Serang Rio Gobirthdi; H E Rakhmat Jazuli
Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Vol. 1 No. 2 Desember 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/yta.v1i2.12307

Abstract

After the implementation of Covid-19 as a global pandemic that affects aspects of public health, it turns out to have an effect and spread to other aspects. In Indonesia itself, it has an impact on aspects of the government, namely the center and the regions for handling Covid-19. The holding of simultaneous regional elections during the Covid-19 pandemic has attracted the attention of local governments, one of which is the Serang Regency government because it is feared that the implementation of these elections could violate health protocols. The author is also interested in examining how the authority of the local government in enforcing health protocols in the regional elections of Serang Regency is based on Banten Governor Regulation Number 38 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Effort to Prevent and Control Covid-19? and how are the sanctions given to violators of health protocols in the elections in Serang Regency during the Covid-19 pandemic?This study uses empirical juridical research methods by analyzing data based on data sources, namely primary data materials with interviews with the Covid-19 Task Force, KPU and Bawaslu of Serang Regency and then analyzed qualitatively based on the research described in the form of data analysis obtained at the time of the study.The results of the research on the authority of the local government in enforcing health protocols in the regional elections of Serang Regency based on Banten Governor Regulation Number 38 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as Covid-19 Prevention and Control Efforts refer to KPU Regulation Number 6 of 2020 concerning the Implementation of the Governor Election and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents, and/or Mayors and Deputy Mayors simultaneously continue in the Covid-19 Non-Natural Disaster conditions, namely through the Covid-19 Task Force, KPU and Serang Regency Bawaslu. Meanwhile, sanctions given to violators of health protocols in the elections in Serang Regency during the Covid-19 pandemic are sanctions in the form of verbal or written warnings, social work, and administrative fines, in Article 10 of Governor Regulation Number 38 of 2020 and Articles 5, 6, 7, and 8 KPU Regulation Number 6 of 2020.
Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam Arya Pradana Putra; H. E. Rakhmat Jazuli
Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Vol. 1 No. 1 Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/yta.v1i1.11679

Abstract

There are various law systems in Indonesian civil law system. This kind of condition makes child adoption could use one of the governing law systems. This research is focusing on finding civil law systems that is actively governing in Indonesia and comparing the child adoption law between Islamic law and Indonesian civil law. This research uses normative-comparative approach, descriptive method, secondary data, and qualitative analysis. The result of this research shows that at least there two civil law systems in Indonesia, they are Islamic civil law (which uses Islamic Law Compilation) and Indonesian civil law (which uses various regulations made by the Indonesian parliament and government). Child adoption is regulated in Indonesian civil law and legally implicated to all parties involved. On the other hand, child adoption is not allowed in Islamic law. So that, child adoption in Islamic law will have no legal consequences to every parties involved, except the obligatory testament.
Regulatory Policy Model for Ecotourism-Based Heritage Tourism Development in the Old Banten Region Rakhmat Jazuli; Nurikah Nurikah
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v9i1.4958

Abstract

The purpose of the research is how is the Regulatory Policy Model for the development of ecotourism-based heritage tourism in the Old Banten Tourism Area? and what is the role of the Government, tourism managers and tourism actors in the development of ecotourism-based heritage tourism in the Old Banten Tourism area?. This research method is using empirical juridical method, which is a research method that uses a juridical approach by analyzing primary data in the form of interviews and questionnaires in the field and secondary data originating from primary legal materials, namely the 1945 Constitution, laws and other regulations in legal studies. . The results of the study are Based on the Decree of the Governor of Banten No. 437/Kep.160-Huk/2018 concerning the Determination of Zoning of the Cultural Heritage Area of the Sultanate of Banten (Banten Lama), based on this decision the model for the development of heritage tourism development based on ecotourism in the Old Banten area refers to the provisions of the Conservation Law. Culture. Based on Article 73 paragraph (3) of Law N0.11 of 2010 concerning Cultural Conservation, the use of cultural heritage areas as tourism areas must pay attention to efforts to protect cultural heritage areas, therefore utilization for tourism must pay attention to the zoning principle so that sustainable tourism goals are achieved
TATA KELOLA PENGELOLAN SAMPAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI KOTA SERANG Nurikah Nurikah; E. Rakhmat Jazuli; Eki Furqon
Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2201

Abstract

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai masalah sampah dikarenakan jumlah penduduk di Indonesia sangat tinggi yang menempati urutan ke 4 terbesar di dunia, selain itu pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam dikalangan masyarakat. Ketidakperdulian terhadap permasalahan pengelolaan sampah berakibat terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang tidak memberikan kenyamanan untuk hidup, sehingga akan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat. Degradasi tersebut lebih terpicu oleh pola perilaku masyarakat yang tidak ramah lingkungan, seperti membuang sampah di badan air ataupun got, sehingga sampah akan menumpuk di saluran air yang ada dan menimbulkan berbagai masalah turunan lainnya.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta didukung melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah, maka aparat pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam melaksanakan pengelolaan sampah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa pertambahan penduduk dan pola konsumsi berpengaruh pada bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Data dari Statistik Lingkungan Hidup 2017 (Environment Statictics of Indonesia 2017) menunjukkan bahwa limbah padat atau yang lebih dikenal dengan istilah sampah merupakan limbah yang paing banyak terdapat dalam lingkungan hidup.
Co-Authors Arya Pradana Putra Eki Furqon Erna Rahma Balgis Mohamad Fasyehhudin Nurikah, Nurikah Riezky Dihita Riani Rio Gobirthdi Siti Anis Khoirunnisa