Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Qotrun Nida; Ahmad Rayhan
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol.1 No. 1 Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/sjp.v1i1.11402

Fenomena pekerja anak merupakan gambaran betapa rumitnya permasalahan anak Adanya pekerja anak berasal dari pengusaha yang ingin mendapatkan keuntungan dengan pekerjaan yang murah, atau perusahaan tersebut merupakan perusahaan kecil atau bahkan perusahaan keluarga yang menggunakan anak untuk tetap bertahan aktifitasnya dengan produktifitas rendah. Alasan ini dikategorikan benar, elain adanya sisi permintaan pasti ada sisi penawaran. Meskipun masyarakat menyediakan tenaga kerja anak, tetapi jika tidak ada perusahaan yang mempekerjakannya sudah pasti pekerja anak tidak akan muncul. Demikian pula sebaliknya, bila permintaan terhadap pekerja anak tinggi, tetapi masyarakat tidak menyediakan maka pekerja anak tidak akan adaoleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak dan factor apasaja yang mempengaruhi adanya pekerja anak. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Metode penelitian hukum normatif empiris. Hasil Penelitian menunjukan Perlindungan hukum terhadap pekerja anak tercantum pada undang-undang Ketenagakerjaan pada pasal 74 dan pasal 75 tentang bentuk pembatasan jenis-jenis atau bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang untuk dikerjakan oleh anak dan penetapan persyaratan tertentu bagi pengusaha yang mempekerjakan anak. Serta terdapat pula peraturan-peraturan lainnya yang ikut mengatur tentang perlindungan hukum pekerja anak. Factor yang mempengaruhi terjadinya pekerja anak yaitu factor ekonomi, factor pendidikan, perubahan proses produksi, serta lemahnya pengawasan dan minimnya lembaga untuk rehabilitasi.

INDONESIA UNTUK KEADILAN (APIK) BANTEN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT Lili Rubin; Ikman Nur Rahman; Qotrun Nida
Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik Vol 3 No 1 (2020): PRO PATRIA Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Banten Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47080/propatria.v3i1.779

This study aims to describe how the role of LBH APIK Banten in providing legal protection for the society. Qualitative descriptive was used in this study. A Director, an Advocate, Management of LBH APIK Banten, and society who had been assisted in handling their cases by LBH APIK Banten were employed as the subjects of this research. Interviews, an observation, and documentation were used as data collection technique. Data reduction, data presentation, and drawing conclusions were employed to analyze the data of this research. Data validity was done by technical triangulation, source triangulation, and member check. The results revealed that there was an active role from LBH APIK Banten in providing legal protection for the society including public services, social education, orderly legal improvement, and legal reform. So far, LBH APIK Banten has been provided legal protection for society who had violence against women and children by helping and handling their cases until they got a verdict. In carrying out its role in providing legal protection to underprivileged people, there were obstacles definitely, where the cases handled by LBH APIK Banten were specific such a handling special cases of violence against women and children who had domestic violence, sexual harassment, abuse, rape, and children abuse. Surely, it was rarely reported by someone who had violence such as abuse, rape, domestic violence, etc in Banten. Therefore, there were slightly cases handled by LBH APIK because of the limited disposition of LBH APIK that handling specific cases of women and children then the lack of Human Resources and funds until very slightly in doing an activity, hampered by Legal Enforcement Officials (APH) and the lack of openness’ client in telling the cases’ chronology to the LBH APIK Banten.

Implementation of Law Number 35 of 2014 Concerning the Protection of Children Against Child Violence in the School Environment (Descriptive Study at SMK Negeri 2 Kota Serang) Selvi viana Umiyati; Dinar Sugiana Fitrayadi; Qotrun Nida
Journal Civics and Social Studies Vol 6, No 1 (2022): Vol 6 no 1 Tahun 2022
Publisher : Institut Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31980/civicos.v6i1.1803

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap kekerasan anak di lingkungan sekolah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dengan melakukan wawacara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak telah dilaksanakan dengan baik hal tersebut dibuktikan dengan terlaksananya berbagai komponen dalam proses penerapan kebijakan seperti kegiatan sosialisasi rutin, pembentukan tim khusus serta pendampingan kepada peserta didik. Adanya faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pencegahan dan perlindungan adalah masyarkat yang masih cenderung acuh dan belum adanya kegiatan yang dilakukan oleh dinas terkait. Solusi dari faktor penghambat tersebut adalah dengan terus melakukan koordinasi dengan sesama tenaga pendidik, selalu memberikan pemahaman kepada peserta didik, menjalin kerjasama dengan kepolisian setempat serta melakukan koordinasi dengan masyarakat.Kata kunci : Pencegahan, perlindungan, tindak kekerasan, peserta didik

Hierarkie Lembaga Negara Di Indonesia Ahmad Rayhan; Qotrun Nida
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol.1 No. 1 Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/sjp.v1i1.11373

ABSTRACT:Post-Reform and Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in 1998-2002, gave rise to various new things in the legal and constitutional system in Indonesia, one of which is the change in State Institutions in Indonesia, the biggest change is the change in the People's Consultative Assembly which was originally an Institution. Highest State Institutions become Higher State Institutions and the emergence of New State Institutions. Therefore, this study aims to determine the meaning of state institutions and the terms of state institutions in the constitutional system in Indonesia, as well as how the classification and hierarchy of state institutions in Indonesia. The research method used in this research is Normative Juridical. The results showed that State Institutions, State Bodies and State Organs have similarities in terms of language and terms, namely organs that have certain functions in exercising power or state functions. The three terms have been used interchangeably in the Indonesian constitutional system, either in the Constitution or in other regulations. The two State Institutions can be classified based on the legal basis that underlies them, the function of the institution and their position. Meanwhile, based on the hierarchy of State Institutions, it is divided into two levels, namely the central level and the regional level, however the hierarchy does not always discuss which institution is higher and lower, as long as the State Institution is based on the 1945 Constitution and experiences disputes, then in the handling of disputes between State Institutions can be resolved through the authority of the Constitutional Court. Keyword: State Institutions, Hierarchy, classification

Partisipasi Mahasiswa Pecinta Alam dalam Mengimplementasikan Karakter Nasionalisme Firdausy Honora; Dinar Sugiana Fitrayadi; Qotrun Nida
Journal of Civic Education Vol 5 No 2 (2022): Journal of Civic Education
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi Mapala Krakatau selaku generasi muda melakukan hobinya sembari melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan peneliti memilih metode deskriptif untuk dapat mengegambarkan permasalahan yang di alami selama proses mengimplementasikan karakter nasionalisme. Tempat yang dilakukan dalam penelitian ini yakni di Kampus Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang bertempat di Cilegon-Banten. Responden pada penelitian kali ini yakni Ketua Mapala Krakatau, Koordinator Mapala Krakatau dan Anggota Mapala Krakatau. Data dari penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa bentuk kegiatan yang dilakukan Mapala Krakatau sangat beragam, dan untuk terlaksananya kegiatan tersebut dibutuhkannya partisipasi dan kerjasama dari setiap anggota dan pengurus. Partisipasi yang dilakukan bisa berupa memberikan ide atau gagasan, serta melaksanakan kewajibanya. Mapala Krakatau selaku generasi muda penerus bangsa juga harus dapat mempertahankan karakter nasionalismenya agar tidak menurun, mempertahankannya dengan cara melakukan kegiatan yang positif, dan pada saat melakukan kegiatan pastikan sudah memahami ilmunya, melaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, tetap mematuhi kode etik dan SOP yang berlaku.

Implementasi Layanan Pendidikan pada Aplikasi Tangerang Live dalam Menunjang Pelayanan Pendidikan di Kota Tangerang Muhammad Nur Asfa Rizqi; Dinar Sugiana Fitrayadi; Qotrun Nida
Journal of Civic Education Vol 5 No 3 (2022): Journal of Civic Education
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang dalam menunjang pelayanan pendidikan di Kota Tangerang, untuk mengetahui reaksi/respon masyarakat pengguna Aplikasi Tangerang Live dengan adanya layanan pendidikan pada Aplikasi Tangerang Live, serta untuk mengetahui Faktor Faktor pendorong dan penghambat pemerintah Kota Tangerang terutama Diskominfo dalam menjalanankan layanan pendidikan. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. Informan dari penelitian ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang, Dinas Pendidikan, serta Masyarakat Kota Tangerang. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menunjang pelayanan pendidikan di Kota Tangerang, pertama bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, kedua yaitu dengan pengoptimalan sumber daya yang tersedia, ketiga yaitu memberikan pengenalan kepada masyarakat Kota Tangerang. Sebagian besar masyarakat Kota Tangerang sangat setuju dan mendukung dengan adanya layanan pendidikan pada Aplikasi Tangerang Live. Faktor pendorong keberlangsungan layanan pendidikan pada Aplikasi Tangerang Live, pertama terdapat tujuan yang jelas serta terdapat beberapa dukungan dari berbagai, terdapat pula faktor penghambat, diantaranya masih banyaknya ketidaktahuan masyarakat dengan adanya layanan pendidikan pada Aplikasi Tangerang Live, serta biaya pemeliharaan yang sangat tinggi.

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Yuli Permatasari; Ujang Jamaludin; Qotrun Nida
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Terhadap partisipasi masyarakat di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, implementasi kebijkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro memiliki pengaruh terhadap pasrtisipasi masyarakat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sebagai berikut: 1) Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sangat baik, hal ini berdasarkan tanggapan responden dengan skor = 19009 dengan arti bahwa Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarak Berbasis Mikro memiliki nilai â€œSangat Baikâ€. 2) Pasrtisipasi Masyarakat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sangat baik, hal ini berdasarkan hasil tanggapan responden dengan skor = 13230 dengan arti bahwa Pasrtisipasi Masyarakat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor memiliki nilai â€œSangat Baikâ€. 3) Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Terhadap Pasrtisipasi Masyarakat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan hasil analisis korelasi didapat nilai r sebesar 0.539 jika mengacu pada kriteria tingkat keeratan hubungan maka dinyatakan memiliki tingkat hubungan sedang antara PPKM terhadap partisipasi masyarakat karena terletak pada interval (0.41-0.60). sedangkan uji koefisien determinasi diperoleh (R2) R Square sebesar 0.291, selanjutnya digunakan perhitungan koefisien determinasi (KD) didapat nilai sebesar 29,05% dinyatakan berpengaruh sedang karena terletak pada interval (0,21% - 40%). Artinya sebesar 29,05% partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh variabel PPKM sisanya sebesar 70.95% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Sedangkan berdasarkan hasil Uji t didapat ttabel dengan Î± = 5% dan n = 100 diperoleh t (0.05 ;Â 90)Â =Â 1.980. berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat nilai thitungÂ lebih Â besar dari ttabelÂ (6,335 > 1.980) dengan sig.Â 0.000 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, yang artinya terdapat pengaruh antara PPKM terhadap Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Cibinong.Kata Kunci: PPKM, PartisipasiÂ AbstractThe purpose of this study was to determine the effect of the implementation of the policy of the Implementation of Micro-Based Community Activity Restrictions on community participation in Cibinong District, Bogor Regency. Based on the results of the research that has been carried out, it can be concluded that the implementation of the policy of imposing restrictions on micro-based community activities has an influence on community participation in Cibinong District, Bogor Regency as follows: This is based on respondents' responses with a score of = 19009, which means that the Policy for the Implementation of Restrictions on Micro-Based Community Activities has a "Very Good" score. Community Participation in Cibinong District, Bogor Regency is very good, this is based on the results of respondents' responses with a score of = 13230 with the meaning that Community Participation in Cibinong District, Bogor Regency has a "Very Good" score. The Influence of Implementation of Micro-Based Community Activity Restrictions on Community Participation in Cibinong District, Bogor Regency, based on the results of the correlation analysis, the r value of 0.539 when referring to the criteria for the level of closeness of the relationship was stated to have a moderate level of relationship between PPKM on community participation because it is located at intervals (0.41-0.60). while the coefficient of determination test obtained (R2) R Square of 0.291, then used the calculation of the coefficient of determination (KD) obtained a value of 29.05% which was declared to have a moderate effect because it was located in the interval (0.21% - 40%). This means that 29.05% of community participation is influenced by the PPKM variable, the remaining 70.95% is influenced by other variables not included in this study. Meanwhile, based on the results of the t-test, it was obtained ttable with = 5% and n = 100 obtained t (0.05; 90) = 1.980. based on the calculation results, it can be seen that the value of tcount is greater than ttable (6.335 > 1.980) with sig. 0.000 <0.05 so Ho is rejected and Ha is accepted, which means that there is an influence between PPKM on Community Participation in Cibinong District.Keyword: PPKM, Participation

PENGARUH PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PANDEGLANG Seftia Ira Anggraeni; Ronni Juwandi; Qotrun Nida
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip good governance terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini merupakan penelitian korelasi dengan pendekatan kuantitatif, dimana variabel independen adalah penerapan prinsip good governance dan variabel dependen adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima pelayanan di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pandeglang yang diambil 100 orang untuk dijadikan sampel penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket tertutup. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah teknik analisis korelasi product moment dan analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip good governance (X) sebagai variabel bebas terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik (Y) sebagai variabel terikat. Hasil penenlitian ini menunjukan terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan prinsip good governance (X) terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik (Y) di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pandeglang. Hal tersebut berdasarkan pengujian analisis korelasi pearson product moment, nilai pearson correlation sebesar 1,000 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000. Dimana, apabila nilai korelasi product moment yakni thitung lebih besar daripada ttabel atau taraf signifikansi kurang dari 0,05 dan koefisien determinasi bernilai menandakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan uji t pada Analisis Linier Regresi Sederhana yang menunjukan bahwa thitung yaitu 4,910 lebih besar > ttabel yaitu 1,984.Kata Kunci : Good Governance, Kualitas Pelayanan PublikÂ AbstractThis research is a correlation research with a quantitative approach, where the independent variable is the application of the principles of good governance and the dependent variable is the improvement of the quality of public services. The population in this study was the service recipient community at the BPN (National Land Agency) Pandeglang Regency, which were taken 100 people to be used as research samples. The data collection technique in this study used a closed questionnaire. The data analysis technique used to test the hypothesis is a product moment correlation analysis technique and simple linear regression analysis to determine the effect of applying the principles of good governance (X) as an independent variable to improving the quality of public services (Y) as the dependent variable. The results of this study indicate that there is a significant effect between the application of the principles of good governance (X) on improving the quality of public services (Y) at the BPN (National Land Agency) Pandeglang Regency. This is based on the Pearson product moment correlation analysis test, the Pearson correlation value is 1,000 with a significance level of 0.000. Where, if the product moment correlation value is tcount greater than ttable or the significance level is less than 0.05 and the coefficient of determination is worth indicating that there is a significant influence between the application of the principles of good governance on improving the quality of public services. The results of this study are also strengthened by the t-test on Simple Linear Regression Analysis which shows that tcount is 4.910 greater than ttable is 1.984.Keywords : Good Governance, Public Service Quality

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DALAM MENJAGA KEBUDAYAAN DAERAH BAHASA JAWA DIALEK BANTEN Ahmad Fauzan; Roni Juwandi; Qotrun Nida
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakIndonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau yang di huni oleh sekitar 255 juta penduduk, sebuah angka yang membuat Indonesia menjadi negara urutan keempat dalam hal negara dengan jumlah populasi yang tersebar di dunia. Angka ini dapat mengimplikasikan bahwa keanekaragaman budaya, etnis, agama maupun linguistik yang dapat di temukan di dalam negara ini. Dengan begitu banyak jumlah kebudayaan di Indonesia di tiap daerah, tidak lupa juga dengan para pelaku/pelestari kebudayaan yang ada di tiap daerah dalam menjaga kebudayaannya di tiap daerah,sebagai upaya manifestasi berharga untuk bagaimana bisa dilanjutkan oleh generasi selanjutnya, contoh kecilnya adalah bahasa, sampai saat ini masih konsisten dalamÂ bahasa yaitu bahasa Indonesia, sedangkan bahasa-bahasa daerah merupakan kekayaan plural yang dimiliki bangsa Indonesia sejak jaman kerajaan nenek moyang. Bahasa adalah kebudayaan utuh dan proses sampai menjadi bahasa yang permanen dipakai cukup lama untuk bisa dijadikan bahasa. Karna secara dialek harus bisa menyesuaikan gaya komunikasi dan penamaan suatu benda/kata kerja di suatu kelompok masyarakat. Kesenian tradisional yang tumbuh dan berkembang di suatu lokalitas didukung oleh masyarakat yang terikat pada aturan adat yang disepakati, telah berlangsung secara turun temurun dari generasi ke generasi. Berbeda dengan kesenian modern yang cenderung lebih mudah berubah mengadopsi unsur-unsur luar, kesenian tradisional lebih cenderung lambat mengalami perubahan. Dikarenakan, secara umum kesenian tradisional ini memiliki ciri sebagai berikut: Pertama, ia memiliki jangkauan terbatas pada lingkungan kultur yang menunjangnya. Kedua, ia merupakan pencerminan dari suatu kultur yang berkembang secara perlahan, karena dinamika masyarakat yang menujangnya memang demikian. Ketiga, ia tidak terbagi-bagi pada pengkotakkan spesialisasi. Keempat ia bukan merupakan hasil kretivitas individu individu tapi tercipta secara anonym bersama dengan sifat kolektivitas masyarakat yang menunjangnya.Kata kunci: Bahasa, BudayaÂ AbstractIndonesia is an archipelagic country that includes more than 17,000 islands inhabited by about 255 million people, a number that makes Indonesia the fourth country in terms of countries with a population spread across the world. This figure can imply that cultural, ethnic, religious and linguistic diversity can be found in this country. With so many cultures in Indonesia in each region, don't forget also the actors / cultural conservationists in each region in maintaining their culture in each region, as a valuable manifestation effort for how it can be continued by the next generation, a small example is language, until Currently, it is still consistent in the language, namely Indonesian, while regional languages are a plural wealth that has been owned by the Indonesian nation since the days of the ancestral kingdom. Language is a complete culture and the process until it becomes a permanent language is used long enough to become a language. Because in dialect one must be able to adjust the communication style and naming an object/verb in a community group. Traditional art that grows and develops in a locality is supported by people who are bound by agreed customary rules, which have been passed down from generation to generation. In contrast to modern art which tends to change more easily by adopting external elements, traditional art tends to be slower to change. Because, in general, this traditional art has the following characteristics: First, it has a limited reach in the cultural environment that supports it. Second, it is reflection of a culture that develops slowly, because the dynamics of the society that supports it are like that. Third, it is not divided into specialization categorization. Fourth, it is not the result of individual creativity but is created anonymously along with the collectivity of the community that supports it.Keywords: Language, Culture

ANALISIS STRUKTUR KEPEMIMPINAN MASYARAKAT KAMPUNG MAWESDAY DALAM BENTUK KEPEMIMPINAN SECARA YURIDIS DAN HISTORIS Hanok Simes; Dinar Sugiana Fitrayadi; Qotrun Nida
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengatahui tentang tata cara pembentukan struktur kepemimpinan di masyarakat Kampung Mawesday, dalam bentuk kepemimpinan secara yuridis dan historis, peran dan fungsi struktur kepemimpinan di masyarakat Kampung Mawesday dalam bentuk kepemimpinan secara yuridis dan hsitoris, serta untuk mengetahui tentang apa saja hambatan- hambatan yang dihadapi, serta solusi dalam kepemimpinan secara yuridis dan historis di Kampung Mawesday. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tata cara pembentukan struktur kepemimpin secara yuridis di Kampung Mawesday melalui pemilihan secara demokrasi yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan kepala Kampung lewat tahap pencalonan, pemungutan suara, pengitungan dan penetapan hasil pemelihan. Peran dan fungsi kepemimpinan secara yuridis merupakan bentuk peran dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahaan, pembangunan dan kemasyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hambatanya dalam kepemimpinan secara yuridis adalah kurang adanya kerja sama antara pimpinan dengan perangkatnya dan kurang adanya kerja sama antara pimpinan dan masyarakat. Kemudian tata cara pembentukan struktur kepemimpinan secara historis adalah berdasarkan sejarah, asal-usul, kualitas pengetahuan dan garis keturunan yang bersifat turun-temurun. Peran dan fungsi kepemimpinan secara historis adalah dalam menjaga kebudayaan, memberikan pemahaman tentang adat, serta menjaga hak-hak masyarakat adat di Kampung Mawesday. Hambatan dalam kepemimpinan adat adalah, kurang adanya kerja sama, kurang adanya pemahaman tentang adat dan tidak melakukan trasformasi ilmu pengetahuan tentang adat kepada anak-anak adat di Kampung Mawesday.Kata Kunci: Kepemimpinan Secara Yuridis dan Historis.Â AbstractThis study aims to find out about the procedures for forming a leadership structure in the Mawesday village community, in the form of juridical and historical leadership, the role and function of the leadership structure in the Mawesday village community in the form of juridical and historical leadership, and to find out what are the obstacles faced, as well as solutions in juridical and historical leadership in Mawesday Village. The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. The results of this study indicate that the procedure for the formation of a juridical leadership structure in Mawesday Village is through elections held by the village head election committee through the stages of nomination, voting, counting and determining the results of the election. The juridical role and function of leadership is a form of role and function in carrying out government, development and community affairs in accordance with applicable regulations. The obstacle in juridical leadership is the lack of cooperation between the leadership and the apparatus and the lack of cooperation between the leadership and the community. Then the procedure for forming the historical leadership structure is based on history, origin, quality of knowledge and hereditary lineages. The role and function of leadership historically has been in maintaining culture, providing an understanding of adat, and safeguarding the rights of indigenous peoples in Mawesday Village. The obstacles in traditional leadership are lack of cooperation, lack of understanding of adat and not transforming knowledge about adat to indigenous children in Mawesday Village.Keywords: Juridical and Historical Leadership.

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search