Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum JURNAL FIAT JUSTISIA JURNAL PREAVIA JURNAL KONSTITUSI MONOGRAF Jambura Law Review Cepalo Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Constitutionale
Yulia Neta .
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
EVALUASI KINERJA APARATUR PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG Neta, Yulia
JURNAL PREAVIA Vol 5, No 1 (2011): JURNAL PREAVIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The reseach is to study about the evaluation of government staff activities in bandar lampung city. The research metodology is normative juridiction and empirical juridiction. The result of research indicates that the government of bandar lampung city had productive human resource and it is hoped to give optimal contribution in the implememntation of regional goferentment. The government staff activities are well nowdays. there are six factors which influence the government staff activities such as the best model, job distribution, the objectivity of building government appliance, conducting reward/punishment, and specific skills (computer and english).
EKSISTENSI KOMISI KONSTITUSI INDEPENDEN DALAM MELAKUKAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 Neta, Yulia
JURNAL KONSTITUSI Vol 1, No 1 (2012): JURNAL KONSTITUSI
Publisher : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana eksistensi komisi konstitusi independen dalam melakukan perubahan undang-undang dasar tahun 1945. berdasarkan studi keputusan diperoleh simpulan bahwa perubahan UUD 1945 masih dilakukan oleh MPR dan kinerja komisi konstitusi bentukan MPR hanya sebatas memberikan rekomendasi yang tidak mengikat bagi MPR dalam melakukan perubahan UUD 1945.
FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS (Analisis Kritis Terhadap Teori Fungsi Partai Polotik) Neta, Yulia
JURNAL KONSTITUSI Vol 3, No 1: JURNAL KONSTITUSI
Publisher : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS (Analisis Kritis Terhadap Teori Fungsi Partai Polotik)
PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN RAMPASAN NEGARA PADA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KLAS 1 BANDAR LAMPUNG Neta, Yulia
JURNAL PREAVIA Vol 6, No 1 (2012): JURNAL PREAVIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research studied about the arrangement of confiscated goods and country’s sweeping at Rupbasan klas 1 in Bandar Lampung. The research used normative empirical approach. The result of research indicated that the rule of the arrangement of county’s confiscated and sweeping goods started from the acception at Rupbansan, then it was noted in registration book, then, it was done a research such as to investigate, examine, and estimate the goods by a researcher. Finally, it was done storage and maintenance.
Partisipasi Masyarakat Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Di Negara Demokrasi Indonesia Neta, Yulia
MONOGRAF Vol 1 (2013): NEGARA HUKUM KESEJAHTRAAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Negara yang mengaku sebagai Negara yang Demokrasi merupakan kewajiban semua pihak, Negara dan warga Negaranya. Hak asasi Manusia tidak hanya berbicara mengenai hak tetapi berbicara juga mengenai kewajiban. Sebagai Negara demokrasi, Masyarakat Indonesia pada hakikatnya menyadari, mengakui dan menjamin serta menghormati hak asasi manusia juga sebagai suatu kewajiban. Oleh karena itu, hak asasi dan kewajiban manusia terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan anggota suatu bangsa, serta warganegara. Berdasarkan hal tersebut maka Partisipasi masyarakat perlu diikut sertakan dalam Penegakan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai Negara yang Demokrasi dan juga sebagai suatu anggota perserikatan Bangsa-bangsa yang didalamnya mengandung suatu misi pengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjujung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
UPAYA PENINGKATAN PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DI INDONESIA Neta, Yulia
FIAT JUSTISIA Vol 5, No 1
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu hasil amandemen UUD 1945, adalah munculnya Lembaga Negara baru dalam sistem perwakilan rakyat di Indonesia yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam rangka mengakomodasi kepentingan daerah secara efektif dan adil dalampembuatan keputusan politik yang bersifat nasional dan untuk memberdayakan potensi daerah,  maka diperlukan suatu lembaga perwakilan selain Dewan Perwakilan Rakyat yang dapat mewakili kepentingan daerah yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Namun DPD masih banyak mengalami kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representasi masyarakat, diantaranya dalam struktur Bikameral (dua kamar) pada lembaga MPR yang terdiri dari DPR dan DPRD seharusnya kedua lembaga ini mempunyai kewenangan yang seimbang sehingga akan terwujud adanya checks and balances, namun dalam kenyataannya DPD hanya mempunyai kewenanyan untuk mengusulkan tidak sampai memutuskan
EVALUASI KINERJA APARATUR PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG Neta, Yulia
FIAT JUSTISIA Vol 7, No 1: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian diatur bahwa Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, dan untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Berdasarkan Hal tersebut Penelitian ini akan melihat bagaimana Kinerja Apatur Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya, berdasarkan Kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung, mempunyai modal SDM yang produktif dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
MEKANISME PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH (SUATU PERBANDINGAN ANTARA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN LAMPUNG TENGAH) Neta, Yulia
FIAT JUSTISIA Vol 4, No 3
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perilu diperhatikan jika terdapat kekosongan jabatan wakil kepala daerah, segera mengisi kekosongan tersebut sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh undang-undang. Dengan keluarnya refisi Undang-Undang 32 tahun 2004 yaitu Undang-Undang 12 tahun 2008, maka peluang untuk mengisi posisi Wakil Kepala Daerah itu tebuka luas, tinggal bagaimana pihak dewan menyeleksi para calon melalui siding paripurna. Seperti halnya yang terjadi di Provinsi Lampung. Kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah Lampung Tengah dan Lampung Selatan merupakan persoalan cukup serius karena dapat berimplikasi pada berbagai hal, khususnya pada kelancaran jalannya pemerintahan daerahh setempat. Selain itu kekosongan yang berlarut-larut berpotensi menimbulkan pergesekan, khususnya dilalanngan parpol terkait siapa yang paling berhak menempati posisi tersebut.
Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik di Daerah Otonom Baru Neta, Yulia
FIAT JUSTISIA Vol 6, No 2: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah menghasilkan model tatakelola administrasi pemerintahan yang baik di Kabupaten Pesawaran sebagai Daerah Otonom Baru.. Penelitian ini dilakukan mulai Mei sampai November 2011 meliputi survay lapang dan analisis di laboratorium. Pekerjaan lapang dilakukan di Kabupaten Pesawaran sebagai daerah otonom baru (DOB). Data di petik melalui wawancara terhadap para key informan. Selain itu data diperoleh dari berbagai dokumen pendukung dan hasil-hasil penelitian pendahuluan yang relevan, dan sebagainya. Hasil penelitian tahun pertama ini adalah :1.Tatakelola administrasi pemerintahan yang baik  di Kabupaten Pesawaran melalui pelayanan publik di bidang kependudukan dan catatan sipil antara lain pelatihan tenaga teknis SIAK, pemutahiran data penduduk,  pelatihan/diklat bagi tugas pendaftaran penduduk dan diklat aparatur dibidang Administrasi Kependudukan serta penerapan pprogram e-KTP 2. pelayanan publik di bidang pendidikan antara lain penyetaraan kualitas pendidikan, pelaksanaan program life skill pada semua sekolah sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia berkualitas yang siap pakai dalam menghadapi dunia kerja, melaksanakan rekruitmen terbuka untuk memperoleh tenaga pendidik yang memiliki spesifikasi latar pendidikan yang tepat, peningkatan pembangunan unit gedung baru, ruang kelas baru dan rehabilitasi gedung sekolah, peningkatan pengadaan sarana pendidikan seperti alat pendidikan dan  alat laboratorium di semua jenis jenjang pendidikan untuk mendukung program peningkatan kualitas dan relevansi tenaga kependidikan. 3.di bidang kesehatan masyarakat melalui penyempurnaan manajemen pelaksanaan program yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, meningkatkan profesionalisme dan kualitas tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan advokasi ke Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan Provinsi serta Kementerian Kesehatan  untuk meningkatkan pemenuhan sumberdaya khususnya pembiayaan kesehatan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan sektor swasta untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, serta meningkatkan upaya preventif dan promotif dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan.   
PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DIDESA KALICINTA KECAMATAN KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA Sari, Erna; Neta, Yulia
FIAT JUSTISIA Vol 1, No 2
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Village Administration System implementation as stipulated in the Act Law Number 32 Year 2004 on Regional Government to give freedom to the village to have a genuine authority in managing the household itself. The village also has a delegated power as deconcentration of the government on it. As the embodiment of democracy, the rule penyelenggarakan village consultative body established villages or other designations in accordance with the culture that flourished in their local village, which serves as the regulatory agencies in the governance of the village. Keywords: Village, Village Governance System Implementation
Co-Authors Agsel Awanisa Budiyono Budiyono Candra Perbawati Dian Kagungan Erna Sari, Erna Feni Rosalia Firmansyah, Ade Arif Malicia Evendia Melisa Melisa Muhtadi Muhtadi Yusuf Mulya Kharismawan