Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2018 - 2023
5.82
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Teknik dan Sains Indonesian Journal of Integrated English Language Teaching Intelektualita Journal of Educational Science and Technology An Nisa'a TAWASUT Indonesian Journal of Moderate Islam UNEJ e-Proceeding Badamai Law Journal Jurnal Penelitian Bimbingan dan Konseling FALASIFA : Jurnal Studi Keislaman AL-HUKAMA´ Perisai : Islamic Banking and Finance Journal Seminar Nasional Teknologi Informasi Komunikasi dan Industri MEDIKONS MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender Al-Ahkam Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan Al-Risalah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam JURNAL KEISLAMAN TERATEKS Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam Reforma : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Al-Khidmah Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Paradigma Madani Jurnal Pendidikan Hayati Global Journal Basic Education Al-Mu'arrib: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab WIJOB Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Ekobis-DA) Ad-DA’WAH: Dakwah dan Komunikasi Islam JOURNAL OF WETLANDS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Abdul Hadi
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Teungku Chik Pante Kulu Banda Aceh, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Kualitas Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Anteseden dan Konsekuensi Abdul Hadi; Hermanto
Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan Vol 1 No 1 (2018): Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan, Juni 2018
Publisher : Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/akurasi.v1i1.1

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kompetensi pereviu dan equity sensitivity terhadap kualitas reviu atas LKPD serta konsekuensinya terhadap akuntabilitas keuangan. Sampel penelitian ini adalah pereviu yang tersebar pada Inspektorat Kabupaten Bima, Inspektorat Kota Bima dan Inspektorat Kabupaten Dompu sejumlah 45 orang dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian membuktikan bahwa kompetensi pereviu berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas reviu atas LKPD, equity sensitivity berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas reviu atas LKPD dan kualitas reviu atas LKPD berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.
Konsep al Maslahah al Mursalah dalam Perspektif Ekonomi pada Era Revolusi Industri 4.0 Abdul Hadi; Hadi Peristiwo
Al Ahkam Vol 15 No 2 (2019): Juli-Desember 2019
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v15i2.2402

Abstract

Maslahah mursalah merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-Nya terhadap peristiwa baru yang tidak ada nashnya. Disamping itu, maslahah mursalah juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam perjalanan hidup umat manusia, agar sesuai dengan maqashid syariah ammah (pemeliharan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta), dan satu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara tersebut, maka dinamakan maslahah. Konsep maslahah mursalah tidak hanya terbatas pada masalah ibadah, tetapi juga masalah ekonomi (muamalah). Dalam hal ini maka permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan ini yaitu mengenai konsep Al-Maslahah Al-Mursalah dari sisi bidang usaha ekonomi pada era Revolusi Industri 4.0.Kata Kunci :al-maslahah al-mursalah, ekonomi, revolusi industri 4.0
IDENTIFICATION OF WORK BURNOUTS IN EDUCATION STAFF MERCU BUANA UNIVERSITY YOGYAKARTA Palasara Brahmani Laras; Eka Aryani; Abdul Hadi
Jurnal Penelitian Bimbingan dan Konseling Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30870/jpbk.v6i2.13918

Abstract

This study aims to identify the level of work burnout among educational staff at Mercu Buana University Yogyakarta. Apart from that, this research also identifies the things underlying the work burnout so that follow-up can be done regarding the results obtained. This research method is a survey method. The subjects of this study were all educational staff in the work unit at Mercu Buana University Yogyakarta. Data analysis was performed using a quantitative descriptive approach with percentage techniques. The results of this study indicate that the educational staff at Mercu Buana University Yogyakarta with a percentage value of 92.45% in the "Low" category and with a percentage value of 7.55% in the "Medium" category.Keywords: Work Burnout, Education Staff, Identify
PERGAULAN CALON SUAMI ISTRI PADA MASA PRA PEMINANGAN DI SAWUNGGALING WONOKROMO SURABAYA Abdul Hadi
AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2014): Desember 2014
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.805 KB) | DOI: 10.15642/al-hukama.2014.4.2.383-408

Abstract

Abstract: This article discusses the social interaction between the bride and groom prior their marriage in Sawunggaling Wonokromo, Surabaya. In Islam, as long as the couple has not legally tied knot of marriage, they are not allowed to meet, let alone to make sexual intercourse. Any sexual intercourse outside wedlock is considered adultery and a major sin in Islam. Even if a man and a woman have been engaged to each other, this does not legalize sexual intercourse as long they have not tied knot. However, in Sawunggaling Wonokromo, Surabaya, after a man and a woman engaged for marriage, they are allowed to meet, to chat and even to have sexual intercourse. This interaction is a token of love and the man will be responsible to whatever happening to his fiancée. Certainly, this practice is contradictory to Islamic teaching. A man and a woman engaged to each other will only allowed to meet with the attendance of a member of family to avoid unlawful relationship. Abstrak: Artikel ini membahas tentang pergaulan calon suami istri pada masa pra peminangan di Sawunggaling Wonokromo Surabaya. Pergaulan calon suami-istri dalam masa pra peminangan yang berlaku di Kelurahan Sawunggaling adalah kedua calon diperkenankan bergaul bebas layaknya suami-istri seperti jalan-jalan berdua ke mana saja mereka suka, bincang-bincang berdua dan bahkan tidur sekamar juga ditolelir oleh masyarakat di sana. Pergaulan tersebut merupakan manifestasi kecintaan tehadap calonnya, dan si laki-laki akan bertanggung jawab dengan apapun yang akan terjadi terhadap tunangannya. Ada dua  faktor yang mempengaruhi pergaulan tersebut yaitu: Pertama, faktor lingkungan setempat yang memiliki kebiasaan memperkenankan calon suami-istri bergaul bebas. Kedua, faktor pendidikan masyarakat setempat, yang belum begitu paham terhadap hukum perkawinan Islam khususnya tentang peminangan (khitbah). Bentuk pergaulan calon suami istri pada masa pra peminangan yang terjadi di Sawunggaling Wonokromo Surabaya, dilarang dan diharamkan dalam syariat Islam. Islam hanya memperbolehkan kedua calon bertemu dan pertemuan tersebut harus didampingi mahram supaya tidak terjadi kemungkaran (fāhishah). 
PERAN DINAS PENDIDIKAN DAYAH DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAYAH DI ACEH Abdul Samad Usman; abdul Hadi
Intelektualita Vol 10, No 01 (2021): Jurnal Intelektualita
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dayah adalah sebuah lembaga pendidikan Islam klasik yang ada di Aceh. Sistem pembelajaran dayah pada awal berdirinya mengadopsi sistem pendidikan zawiyah.  Perkembangan dayah di Aceh seiring dengan masuknya Islam. Lembaga ini menjadi motor penggerak sosialisasi syariat Islam terhadap masyarakat. Jika dikaji dalam pespektif sejarah politik pendidikan, dayah merupakan mitra sultan dalam mengambil kebijakan terkait dengan penegakan hukum daan pelaksanaan syariat Islam. Hubungan ulama dayah dan sultan sangat erat dan tidak bias dipisahkan. Ketika kolonialisme belanda masuk dan menguasai sebagian besar wilayah Aceh, keberadaan dayah mulai dicurigai dan dayah dianggap basis pejuang yang melawan Belanda. Belanda berusaha menekan perkembangan dayah dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mempersulit ruang gerak dayah. Setelah Indonesia merdeka, dayah kembali menata sistem pendidikannya yang berbasis masyarakat. Politik pendidikan saat itu tidak memberi tempat bagi dayah untuk masuk dalam system pendidikan nasional. Pasca MoU Helsinky keberadaan dayah di Aceh Mulai diperhitungkan oleh pemerintah dengan menyusun berbagai kebijakan-kebijakan positif. Untuk menaungi pendidikan dayah pemerintah memberi wewenang kepada kemenag. Selanjutnya didirikan suatu badan khusus yaitu Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) selanjutnya dengan Qanun Aceh nomor 13 tahun 2016 pemerintah Aceh membentuk satu dinas yang dikenal dengan Dinas Pendidikan Dayah.
MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN DAYAH Abdul Samad Usman; Abdul Hadi
Intelektualita Vol 10, No 02 (2021): Jurnal Intelektualita
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maju mundurnya suatu lembaga pendidikan sangat tergantung pada manajemen kelembagaannya, dalam istilah lain manajemen lembaga pendidikan mutlak diperlukan, adapun ruang lingkup manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Tahap pertama adalah perencanaan yang meliputi perencanaan tenaga kependidikan, tenaga pendidikan, peserta didik, kurikulum dan sarana prasarana. Tahap kedua adalah pengorganisasian semua elemen lembaga serta pembagian tugasnya masing-masing. Tahap ketiga adalah tahap pengarahan semua elemen untuk melaksanakan tugas sesuai fungsinya masing-masing-masing. Tahap keempat setelah pengarahan adalah pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan semua perencanaan terlaksana dengan baik. Melihat pentingnya manajemen dalam sebuah lembaga, maka institusi pendidikan khususnya pendidikan dayah telah melakukan berbagai usaha manajerial kelembagaan. Setelah MoU Helsinky tahun 2005 kedudukan lembaga pendidikan dayah hampir sama dengan lembaga pendidikan resmi lainnya di Aceh. Dengan meningkatnya status dan kedudukan dayah, maka lembaga pendidikan dayah pun telah berupaya melakukan manajemen ke arah yang lebih baik sebagaimana halnya lembaga pendidikan resmi lainnya dan sekarang lembaga pendidikan dayah telah berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Dayah Aceh dan sekarang pengelolaan dayah di Aceh menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh.
Comparison Of The Effectiveness Of Cooperative Learning Model Of Tps Type And Nht Type Based On Independent Learning Students At Makassar Abdul Hadi
Journal of Educational Science and Technology (EST) Volume 3 Number 1 April 2017
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.839 KB) | DOI: 10.26858/est.v3i1.2474

Abstract

The study is an experiment research with pretest and postets design, which aims at examming (1) the effectiveness of cooperative lerning model of TPS type; (2) the effectiveness of cooperative lerning model of NHT type; (3) and the comparison of the the effectiveness of cooperative lerning model of TPS type and NHT type based on independent learning of students. The result of the study reveal that (1) the impelementation of cooperative learning model of TPS type is effective when impelemented in class VIII at MTsN 2 Makassar of plane space geometry; (2) the impelementation of cooperative learning model of NHT type is effective when impelemented in class VIII at MTsN 2 Makassar of plane space geometry; (3) there are differences of the effectiveness of cooperative learning model of TPS type and NHT type based on independent learning of students on plane space geometry in class VIII at MTsN 2 Makassar which in high category; (4) there is not difference of the effectiveness of cooperative learning model of TPS type and NHT type based in independent learning of students on plane space geometry in class VIII at MTsN 2 Makassar which in not high category. 
POSISI WANITA DALAM SISTEM POLITIK ISLAM Abdul Hadi
An Nisa'a Vol 7 No 2 (2012): An Nisa'a
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri Raden fatah palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Islam does not know discrimination between woman and men. Islam placed woman as parallel partner of men. Even so there is difference, hence that is effect of especial duties and function burdened by religion to each gender, so that the existing difference do not result which is one sense of belonging of excess for other. Both each other equip and assist to assist in playing the part of its function in life and the life. This article means to study how to domicile woman from political dimension Islam system.
STUDY ANALYSIS OF ISTINBA METHOD 'NAHḌATUL' ULAMA’ (NU) IN MARRIAGE A DIFFERENT RELIGION Abdul Hadi; Nurul Azizah; Nikmatus Sholihah
TAWASUT Vol 6, No 2 (2019): JURNAL TAWASUT
Publisher : Pascasarjana Universitas Wahid hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (826.267 KB) | DOI: 10.31942/ta.v6i2.3310

Abstract

Baḥṡul Masa'il Nahdlatul Ulama (BMNU) is the highest forum of NU which is responsible for making decisions relating to the term 'fiqhiyyah. Even problems of daily life that are not related to fiqh, such as the problem of monotheism, Sufism, tarekat, tradition, culture, and including issues of interfaith marriage can be resolved in this forum. Nowadays in Indonesia interfaith marriage is a familiar phenomenon among celebrities, ordinary people, even activists of interfaith dialogue and educated religious leaders. The law of interfaith marriage is a complicated and controversial issue among fuqaha '. The pros and cons of interfaith marriage are accompanied by the arguments of each party, starting from psychological, legal, and the most coloring are the issue of belief in religious interpretations. From the basis of taking the law used by the Bahtsul Masa'il Lajnah is the opinion of the statement of al-Sarqawi in his book Ḥasyiyah al-Sarqawi ‘ala Tufah. There, it has been very clearly explained with various reasons and legal considerations regarding interfaith marriages, therefore the Lajnah Ba'ul masaʻil can draw conclusions that interfaith marriages in Indonesia are included in prohibited and illegitimate marriages. Key Word: interfaith marriages, Istinbaṭ Nahḍatul ʻulama’ (Nu)
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) IN MUNICIPALLY OWNED COMPANY (MOC) IN SOUTH KALIMANTAN Fifi Swandari; Abdul Hadi
UNEJ e-Proceeding the 3rd International Conference on Economics, Business, and Accounting Studies
Publisher : UPT Penerbitan Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementation of GCG in Municipally Owned Companies (MOC) are usually still low, that was indicated by the low GCG score. The purposes of this research are to describe and analyze the implementation of GCG in MOC in South Kalimantan and to analyze the differencess of implementation between tow companies. This research is qualitative research and can be categorized as case study. Two municipally owned companies are selected. Keyperson from two companies are interviewed, with deep interviewed. Key points of GCG implementation are asked to them, include the threat to make good implementataion of GCG. The result, only one of MOC has had GCG formally, the other hasn’t. It means one of MOC has the mechanisms, processes and relations by which corporations are controlled and directed at the formal level, and the implementation was improve from time to time. There are many differences in implementation of GCG from two companies. Importance recomendation is issuing Perda to push MOC make implementation of GCG.
Co-Authors A. Samad Usman Abdul Haris Agustiawan Agustiawan Ahmad Fauzi Ahmad Kurnain Ahmad Zaini Anis Marjukah Devia Wahyu Dwiyanti Edy Ervianto Eka Aryani Fifi Swandari GLADY OLINE Hadi Peristiwo Heri Junaidi Hermanto Imam Mukhlis Iskandi IAIN SAS Jarot Prasetyo Jarot Prasetyo Kumara Adji Kusuma Lagiono Lagiono Lola Malihah NIKMATUS SHOLIHAH NURUL AZIZAH Palasara Brahmani Laras Parman Komarudin Rahmatul Huda Salivian Kumara Ahmad Sarwono Nursito Suwanti Tanzila Azzalzal Alimi Teguh Karya Pamungkas Umi Hani Uyuni, Badrah Zakiyah Zakiyah