Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Eksplora Informatika Jurnal Istiqro' Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Indonesian Journal of Islamic Communication Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian (SNHRP) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum RechtIdee
Abdul Rokhim
Unknown Affiliation
Religion Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASAR NEGERI JAKARTA Abdul Rokhim
SNHRP Vol. 3 (2021): Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian (SNHRP) Ke 3 Tahun 2021
Publisher : LPPM Universitas PGRI Adi Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.474 KB)

Abstract

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASARNEGERI JAKARTA
KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN Abdul Rokhim
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.377 KB) | DOI: 10.14710/mmh.41.1.2012.59-64

Abstract

Judicially, made agreement generate legal consequences and related/relevant the parties entitled to raise cancellation of contract or making [him/ it] as reason of divorce, made agreement fasten both parties and become law for the man who making its meaning it if agreement of marriage made is laterthen impinged by one of the parties hence party side which feel themselves aggrieved and cannot accept [the] mentioned can be raised as reason of divorce. Thereby that agreement of marriage made by spouse and legalized [by] before officer of marker do (PPN marriage), since ratifying of the agreement hence the agreement with power of law and become [is] obliged to be executed. In Islamic Law Compilation (KHI), please explained that made agreement can in the form of talaq taklik which is inveterate to be said by husband after legalization of marriage and other agreement which not illegal Islam, the agreement can in the form of dissociation of community property, or other agreement which its contents not trespass law order, ethics and religionKeywords : Agreement, Divorce
MEDIASI MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN Abdul Rokhim
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (98.141 KB) | DOI: 10.14710/mmh.43.3.2014.322-329

Abstract

Regulation of Appellate Court (PERMA) No. 1 Year 2008 containing comand to execute mediasi to each; every civil dispute before the case in checking by Ceremony Judge. Mediasi represent negiation process trouble-shooting the parties which is have dispute to which in assisting by a mediator. Function of Mediator to assist them in finishing problems among them by way of accommodating importance among both parties even though result of agreemnt of the parties which in assisting by mediator have the character of final and fasten the parties, to be target of Appellate Court to create Ground jurisdiction quickly is, simple and light expense have fufilled
STATUS ANAK LAQITH (ANAK TEMUAN) MENURUT HUKUM ISLAM Abdul Rokhim
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2014): Jurnal Refleksi Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.531 KB) | DOI: 10.24246/jrh.2014.v8.i1.p93-102

Abstract

AbstrakSalah satu dampak menurunnya moral masyarakat ditandai dengan meluasnya pergaulan bebas yang berakibat semakin banyaknya bayi-bayi yang lahir di luar perkawinan. Berkaitan dengan itu maka isu utama yang hendak dibahas di sini adalah konsep anak temuan (anak laqith) menurut perspektif hukum Islam serta implikasinya dalam hal nasab danperwalian. Menurut hukum Islam anak temuan dapat di-nasab-kan kepada orang yang menemukan dengan jalan pengakuan sehingga anak temuan tersebut telah menjadi anak sah sebagaimana anaknya sendiri. Khusus terhadap anak temuan perempuan, perwaliannya tetap berada pada orang yang telah menemukan dan mengakuinya dan jika anak tersebut hendak melangsungkan perkawinan maka yang menjadi walinya adalah orang yang telah menemukan dan mengakuinya.AbstractMoral deterioration in society is characterized by widespread promiscuity resulting in the increasing number of babies born out of wedlock. In this regards, the main issue to be discussed here is the concept of foundlings (laqith in Islamic law) viewed from the perspective of Islamic law and its implications in terms of nasab and guardianship. According to Islamic law, foundlings can be brought a family relationship could be established between a foundling and the person who found the child and recognized that the foundling has become a legitimate child of his own. In a particular case where the foundling is a girl, the guardianship remains in people who have found her and acknowledged her as if she was his own child. When the child is about to enter into marriage, the person who found and acknowledged her would be legitimately her marriage guardian.
Analisis Kelulusan Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi Stmik Amikom Yogyakarta Abdul Rokhim; Kusrini Kusrini; Emha Taufiq Luthfi
Jurnal Eksplora Informatika Vol 4 No 2 (2015): Jurnal Eksplora Informatika
Publisher : Bagian Perpustakaan dan Publikasi Ilmiah - Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.167 KB)

Abstract

Quantitative association rule adalah metode yang sangat komplek untuk mencari hubungan antar item secara kuantitatif.Metode ini terdiri dari tiga proses, yaitu proses pengelompokan data yang jenis itemsetnya sangat banyak menjadikan ke beberapa interval, proses pencarian frequent itemset dan proses pencarian aturan yang mengandung nilai kuantitatif. Pada penelitian ini medote quantitative association rule digunakan untuk mencari informasi tentang faktor-faktor yang terkait dengan kelulusan mahasiswa.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kelulusan mahasiswa STMIK AMIKOM Yogyakarta, sehingga pihak akademik dapat mengambil kebijakan. Penelitian ini fokus untuk menganalisis keterkaitan antara data mahasiswa dan data keaktifan mahasiswa dalam berorganisasi dan pekerjaan. Pada penelitian ini mencoba membandingkan hasil dari metode yang digunakan dengan cara pengujian manual dengan menggunakan sampel 15 data mahasiswa, agar aplikasi yang di bangun sesuai dengan metode yang digunakan. Dari hasil pengujian didapatkan 3 nilai interval dari data IPK dan ditemukan 11 rule akhir. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode Quantitative association rule aturan yang diperoleh dapat membantu menentukan kebijakan dari pihak STMIK AMIKOM.
Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Karyawan Pada Toko Basmalah Di Kabupaten Banyuwangi Muh. Khoiruddin; Misbahul Munir; Abdul Rokhim
Jurnal Istiqro Vol 6 No 2 (2020): Juli 2020
Publisher : Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30739/istiqro.v6i2.571

Abstract

Penelitian ini adalah bertujuan untuk mendiskripsikan secara kwantity pengaruh motivasi kerja (X), terhadap kepuasan karyawan (Y) pada toko Basmalah di kabupaten Banyuwangi. Yang mana ada dugaan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan Non Probability sampling dengan membagikan kuesioner kepada seluruh karyawan pada toko Basmalah di Kabupaten Banyuwangi yang sebanyak ada 23 karyawan diseluruh outlet toko Basmalah di Kabupaten Banyuwangi. Analisis datanya menggunakan metode analisis deskripitif, metode analisis statistiknya terdiri dari analisis berupa regresi linier yang sederhana dan pengujian koefisien determinasi (R2). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan pengaruh signifikan pada faktor motivasi kerja (X), terhadap Kepuasan Karyawan (Y) pada toko Basmalah di Kabupaten Banyuwangi. Hasil yang diperoleh dari uji linier yang bersifat sederhana ini, menerangkan bahwa Motivasi Kerja didalam penelitian ini, memiliki pengaruh signifikan pada Kepuasan Karyawan, hal itu ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai dari koefisien deternimasi (R2) sebesar 0,536 yang artinya bahwa Motivasi Kerrja memiliki pengaruh sebesar 53,6% terhadap Kepuasan Karyawan pada toko Basmalah di Kabupaten Banyuwangi.
TINDAKAN ULTRA VIRES DIREKSI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PERSEROAN TERBATAS Abdul Rokhim
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 4, No 1 (2021): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.282 KB) | DOI: 10.33474/yur.v4i1.9214

Abstract

The Actions of the Board of Directors are legally qualified as the actions of the Company as a legal entity if carried out by the authority and objectives of the Company as stated in the company's articles of association. The actions of directors that are carried out outside the authority or beyond the authority(ultra vires)cannot be qualified as the actions of the company. As a result, such legal action is not binding on the Company and only binds the Board of Directors personally with third parties. The problems examined are the limits of authority of the Board of Directors according to the UUPT and the doctrine and concept of ultra vires directors. Types of normative juridical research with conceptual approach and statute approach. The actions of the board of directors as long as it is carried out within the limits of the authority granted by the law and the articles of association of PT(intra vires)are legally viewed as the actions of PT as a legal entity. Actions of the Board of Directors that are carried out outside the authority or exceed their authority as stipulated in the laws and articles of association of PT(ultra vires)the Board of Directors must be personally responsible with third parties.
REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LAYANAN MEDIS Abdul Rokhim
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3, No 1 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.258 KB) | DOI: 10.33474/yur.v3i1.4863

Abstract

AbstrakRekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Secara formil, rekam medis sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa layanan medis mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli dalam bentuk tertulis berdasarkan pasal 186 dan 187 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana (KUHAP), dan sebagai alat bukti surat berdasarkan pasal 187 KUHAP. Secara materiil, kedudukan rekam medis sebagai alat bukti keterangan ahli maupun sebagai alat bukti surat merupakan alat bukti bebas, artinya hakim tidak terikat untuk meyakini kebenaran isi rekam medis, ia bisa meyakini dan menggunakan alat bukti itu atau tidak, sepenuhnya bergantung pada penilaian bebas dari hakim.Kata Kunci: Rekam Medis; Alat Bukti; Layanan Medis AbstractMedical record is a file that contains records and documents about the patient's identity, examination, treatment, actions and other services that have been provided to patients. Formally, medical records as evidence in resolving disputes in medical services have a dual function, namely as evidence of expert testimony in written form pursuant to articles 186 and 187 of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure (KUHAP), and as evidence of letters based on article 187 of the Criminal Procedure Code. Materially, the position of the medical record as evidence of expert statements and as evidence of letters is free evidence, meaning that the judge is not bound to believe the truth of the contents of the medical record, he can believe and use the evidence or not, entirely dependent on the free assessment of the judge.Keywords: Medical Record; Evidence; Medical Services
KOMUNIKASI ETIKA BISNIS DALAM KEBERAGAMAN AGAMA DI KABUPATEN JEMBER Nurul Widyawati Islami Rahayu; Khamdan Rifa’i; Abdul Rokhim
IJIC: Indonesian Journal of Islamic Communication Vol 4 No 2 (2021): Indonesian Journal Of Islamic Communication
Publisher : Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Pascasarjana IAIN Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/ijic.v4i2.1617

Abstract

This study explores the communication business ethics of Sapto Darmo in Sukoreno Village, Umbulsari, Jember. These teachings rely on principles (honesty, autonomy, justice, mutual benefit and social integrity) and principles (unity, balance, free will and truth). The qualitative expert interview method was used to reveal this uniqueness. However, it turns out that this is still hampered by problems of lack of capital, the community's unpreparedness, the potential for business fraud and inadequate transportation.
TINDAKAN ULTRA VIRES DIREKSI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PERSEROAN TERBATAS Abdul Rokhim
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 4 No 1 (2021): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v4i1.9214

Abstract

The Actions of the Board of Directors are legally qualified as the actions of the Company as a legal entity if carried out by the authority and objectives of the Company as stated in the company's articles of association. The actions of directors that are carried out outside the authority or beyond the authority(ultra vires)cannot be qualified as the actions of the company. As a result, such legal action is not binding on the Company and only binds the Board of Directors personally with third parties. The problems examined are the limits of authority of the Board of Directors according to the UUPT and the doctrine and concept of ultra vires directors. Types of normative juridical research with conceptual approach and statute approach. The actions of the board of directors as long as it is carried out within the limits of the authority granted by the law and the articles of association of PT(intra vires)are legally viewed as the actions of PT as a legal entity. Actions of the Board of Directors that are carried out outside the authority or exceed their authority as stipulated in the laws and articles of association of PT(ultra vires)the Board of Directors must be personally responsible with third parties.
Co-Authors Emha Taufiq Luthfi Khamdan Rifa’i Kusrini Kusrini Misbahul Munir Muh. Khoiruddin Nurul Widyawati Islami Rahayu