Lalu Hadi Adha
Fakultas Hukum Universitas Mataram

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

KONTRAK BOT SEBAGAI PERJANJIAN KEBIJAKAN (BELEIDOVEREENKOMST) Adha, Lalu Hadi
LAW REFORM Volume 4, Nomor 2, Tahun 2009
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (79.836 KB) | DOI: 10.14710/lr.v4i2.14432

Abstract

BOT (Build Operate Transfer) sebagai bentuk perjanjian kebijakan yang diadakan oleh pemerintah dengan pihak swasta merupakan perbuatan hukum oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang menjadikan kebijakan publik  sebagai objek perjanjian. Badan-badan atau pejabat tata usaha Negara dalam melaksanakan hubungan kontrak dengan pihak swasta selalu bertindak melalui dua macam peranan, satu sisi bertindak selaku hukum publik (public actor) disisi lain bertindak selaku hukum keperdataan. Isi pokok dari transaksi tersebut adalah menegaskan bagaimana hubungan hukum pemerintah. Sejak transaksi berada di bawah hukum privat, maka hubungan tersebut adalah hubungan kontraktual. Hubungan tersebut menghasilkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, maka hal ini menimbulkan wanprestasi yang merugikan pihak yang lain. Pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan kepada pihak yang lalai memenuhi kewajiban Hasil dari penelitian ini, pemerintah sebagai pihak dalam perjanjian BOT tidak sama posisinya seperti pihak swasta sebagai pihak yang lain. Dalam kenyataannya pemerintah bisa digugat. Menurut pasal 50 Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, bagaimanapun yang termasuk dalam aset negara tidak dapat disita.  Pihak swsata sebagai pihak yang dirugikan, walaupun mungkin memenangkan perkara tetapi pihak swasta tidak dapat mendapatkan apapun menurut undang-undang tersebut.  Kata kunci : Kontrak BOT dan Perjanjian Kebijakan
THE URGENCY OF RATIFYING THE 1990 INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES Adha, Lalu Hadi
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT
Publisher : Jurnal IUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.892 KB) | DOI: 10.12345/ius.v1i2.239

Abstract

The International convention on the protection of the rights of all migrant workers and members of their families explicitly regulate the rights described in the Human Rights International Standards. Several main points of the Convention of the Rights of Migrant Workers are that these conventions contribute a normative-comperhensive frame to execute national and international migration policy based on Law provisions. Those conventions provide a right-basic approach frame but not merely a human rights agreement. The conventions built a parameter for national policy and regulations and engage an agenda to consultation and cooperation among countries on the most relevant issues such as information exchange, elimination of the unregulated migration, migrant smuggling and human trafficking. The convention covered the whole migration process of migrant workers and their family members such as preparation, departure and transit, their living in the working destination country, homecoming and reintegration at their home country or domicile country. Therefore through a normative legal study with conceptual and analysis approach, this study will further find out the urgency and motivation for the state to ratify this convention.Keywords: Urgency, Ratification, Migrant Workers.
KONTRAK BUILD OPERATE TRANSFER SEBAGAI PERJANJIAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DENGAN PIHAK SWASTA Lalu Hadi Adha
Jurnal Dinamika Hukum Vol 11, No 3 (2011)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2011.11.3.181

Abstract

BOT (Build Operate Transfer) as a form of agreement held by the government policy with private parties is a legal act by the agency or the State   administration officials who make public policy as the object of the agreement. Although inherent in him as a body or public official, the government in implementing the contractual relationship with another party (private) legal act is not governed by public law, but based on the laws and regulations of civil law (privaat recht), as the case of legislation that underlie civil legal actions carried out a body of citizens and civil law. The research shows that in a contractual relationship, the government as a party to the BOT contracts have no equal footing with their counterparts. This will be discussed in more depth in the study of law with the approach of juridical normative or study in a BOT contract as an agreement policy. Key words : BOT contract, agreement, policy
THE URGENCY OF RATIFYING THE 1990 INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES Lalu Hadi Adha
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.892 KB) | DOI: 10.12345/ius.v1i2.239

Abstract

The International convention on the protection of the rights of all migrant workers and members of their families explicitly regulate the rights described in the Human Rights International Standards. Several main points of the Convention of the Rights of Migrant Workers are that these conventions contribute a normative-comperhensive frame to execute national and international migration policy based on Law provisions. Those conventions provide a right-basic approach frame but not merely a human rights agreement. The conventions built a parameter for national policy and regulations and engage an agenda to consultation and cooperation among countries on the most relevant issues such as information exchange, elimination of the unregulated migration, migrant smuggling and human trafficking. The convention covered the whole migration process of migrant workers and their family members such as preparation, departure and transit, their living in the working destination country, homecoming and reintegration at their home country or domicile country. Therefore through a normative legal study with conceptual and analysis approach, this study will further find out the urgency and motivation for the state to ratify this convention.Keywords: Urgency, Ratification, Migrant Workers.
Tinjauan Hukum Pengaturan Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Sempadan Pantai Untuk Usaha Kuliner M. Yazid Fathoni; Sahrudin Sahrudin; Lalu Hadi Adha
Jatiswara Vol 35 No 1 (2020): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (432.127 KB) | DOI: 10.29303/jatiswara.v34i1.223

Abstract

Desa Senteluk merupakan salah satu desa yang mepunyai wilayah pantai di Kecamatan Batulayar. Oleh karena memiliki pantai, Pemerintah Desa Senteluk mengembangkan wilayah tersebut sebagai obyek wisata dengan mengembangkan usaha kuliner sebagai daya tariknya. Usaha-usaha kuliner tersebut didirikan di sepanjang sempadan pantai yang ada di Desa Senteluk dengan cara pemeberian sewa lahan dan tempat ke masyarakat. Karena usaha kuliner tersebut menggunakan sempadan pantai maka peneliti tertarik untuk mengupas lebih jauh mengenai pengaturan pemanfaatan lahan sempadan pantai tersebut dan akibat hukumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa pada dasarnya tidak terdapat larangan terkait terhadap pemanfaatan sempadan pantai, asalkan pemanfaatannya tidak merusak kondisi lingkungan di sekitar sempadan pantai. Selain itu, terkait dengan perjanjian sewanya karena dibuat dengan cara tidak tertulis, dalam arti para pihak tidak menentukan hak dan kewajiban mereka secara terperinci, maka hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa ini secara hukum ditentukan berdasarkan unsur naturalia.
PENERAPAN USIA KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Hifdul Lisan Amal; Lalu Hadi Adha
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (488.95 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa dalam hal penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat sangat minim karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang penetapan batas usia kawin yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang dimana dalam praktiknya sering terjadi pernikahan dibawah usia kawin karena anak sudah tidak lagi patuh terhadap nasihat orang tua yang menjadikan anak merasa bebas dalam bergaul, dan mudahnya dalam mengurus dispensasi usia kawin karena dalam masyarakat Kabupaten Dompu mengenal yang namanya perkawinan selarian (londo iha). Pandangan masyarakat terhadap penetapan batas usia kawin dapat disimpulkan hanya sebagai pedoman dalam melakukan perkawinan namun tidak mengikat, yang dimana faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dibawah usia kawin karena faktor sosial budaya, faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Oleh karena itu seiring terjadinya perkawinan dibawah usia kawin dalam masyarakat dapat dipandang sebagai perkawinan yang tidak baik keberadaannya ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat, sehingga batas usia kawin perlu dipertimbangkan kembali di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat.
EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (Studi di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat) Ni Nyoman Sri Sukma Mega Viedny; Lalu Hadi Adha
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (535.441 KB)

Abstract

This research aims to find out the effectivity of the Government regulation number 54 of 2007 concerning the practice of children adoption at sub-district Narmada, Lombok Barat regency as well as to find out causing factors that prevent people to adopt children based on the regulation. Applied research type is normative-empirical. Research result indicates that all adoption practice by the people of Narmada are conducted under written or oral agreement, which only 20 % or 3 families conducted the adoption in accordance with the regulation. Meanwhile, causing factors that prevent Narmada people from adopting children based on the regulation are including the lack legal socialization of the regulation leads to the lack understanding on it. From the citizens side, there is a stigma or perception that legal children adoption through court and adat institution decision is complicated and expensive.
PERJANJIAN OUTSOURCING ANTARA PT.SUMBER DAYA LOMBOK SEJAHTERA DENGAN PT. BANK MANDIRI ( PERSERO) TBK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 Nadia Amalia; Lalu Hadi Adha
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (482.925 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perjanjian outsourcing antara PT.sumber daya lombok sejahtera dengan PT. Bank Mandiri ( Persero) Tbk menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa proses pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu serta pelaksanaannya pada perusahaan PT. Sumber Daya Lombok Sejahtera,ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012, undang-undang ketenagakerjaan, ketentuan upah minimum provinsi NTB dan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian outsourcing antara antara PT. Sumber Daya Lombok Sejahtera, PT. Bank Mandiri Persero Tbk dibagi menjadi dua dua faktor yakni faktor yuridis dan faktor non yuridis. Maka diharapkan kepada para pihak dalam membuat perjanjian outsourcing dapat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR : 0565/Pdt.G/2017/PA.Sel TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA Kurniawan Hidayat; Lalu Hadi Adha
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.948 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembatalan perkawinan di pengadilan agama di tinjau dari hukum positif dan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan Nomor 0565/Pdt.G/2017/PA.Sel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembatalan perkawinan di pengadilan agama ditinjau dari hukum positif terdiri dari beberapa tahapan diantaranya tahap persiapan, pembuatan permohonan, pendaftaran permohonan, pemeriksaan permohonan, mediasi dan putusan. Sedangkan alasan permohonan pembatalan perkawinan dikabulkan oleh majelis hakim. Karena dari hasil pemeriksaan alat bukti dan fakta-fakta yang didapat selama persidangan terbukti bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dengan cara paksaan. sehingga perkawinan tersebut dipandang mengandung cacat hukum
TINJAUAN YURIDIS TENTANG UPAH KERJA LEMBUR MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 ITAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN Nurul Farah Sahlisa; Lalu Hadi Adha
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.538 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upah kerja lembur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan untuk mengetahui bagaimana upaya hukum jika upah lembur tidak dibayar oleh perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Data yang dikumpulkan adalah data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh langsung dari bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma, Peraturan Perundang-undangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang teridiri dari bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 menambahkan waktu kerja lembur dari sebelumnya maksimal 3 jam sehari dan 14 jam seminggu menjadi 4 jam sehari dan 18 jam seminggu, sehingga kesimpulannya ketentuan perhitungan mengenai upah lembur tidak berubah, tetap menggunakan dasar upah per jam (1 / 173 x upah sebulan). Upaya hukum jika upah lembur tidak dibayar perusahaan yaitu penyelesaiannya dengan cara dapat dipilih salah satunya adalah Mediasi Hubungan Indsutrial.