Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGELOLAAN DANA OTONOMI BERDASARKAN UNDANG UNDANG DAERAH ISTIMEWA PROVINSI ACEH DAN UNDANG UNDANG OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA Gios Adhyaksa; Suwari Akhmaddhian
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v2i2.413

Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang terdiri dari lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.Â Dalam arti sempit pemerintahan adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Di samping itu dari segi struktural fungsional pemerintahan dapat didefinisikan pula sebagai suatu sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mewujudkan tujuan Negara. Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1), dinyatakan bahwa â€œNegara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republikâ€. Sejalan dengan pasal tersebut keutuhan suatu negara atau yang disebut juga integritas negara adalah suatu hal yang paling pentingÂ yang menjadi dasar eksistensi setiap negara. Ketika negara bebas dari ancaman disintegrasi, maka sesungguhnya eksistensi negara tersebut telah kuat tak tergoyahkan. Hal yang sama berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Integritas Indonesia, yang disebut dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keutuhan NKRI adalah fungsi dari pengertian dan tujuan negara, sebagaimana termaktub di dalam penjelasan Pembukaan UUD 1945. Itulah sebabnya sejak awal NKRI didirikan pemerintah dan berbagai elemen rakyat terus menerus berupaya mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional. Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan dasar negara dan Undang-Undang Dasar yang dimilikinya. Indonesia memiliki dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.Â Kata kunci : Dana, Otonomi, Kebijakan.

PENYULUHAN HUKUM UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM DI KECAMATAN SELAJAMBE, KABUPATEN KUNINGAN, INDONESIA Akhmaddhian, Suwari; Yuhandra, Erga; Adhyakasa, Gios
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1, No 01 (2018): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v1i1.955

AbstractEvery citizen has the right in law and justice, therefore the government makes Law No. 16 of 2011 on Legal Aid to protect its citizens in the event of a catastrophe. The aim of devotion to this community is to emphasize the people or the villagers, as well as other goals aimed at providing this counseling that parents can add information related to the process of handling criminal acts and how to follow up in the event of a criminal offense. The method used is by way of talk and discussion then terminated with question and answer. The results obtained from the devotion to this community are the more sensitive and know how criminal and legal proceedings and the response to legal issues, especially those related to the criminal act of the present crime, are expected with the devotion to this society parents can become work in keeping his family from various possibilities related to crime and legal assistance.Keywords: Legal Aid, Prevention, SocializationÂ AbstrakSetiap warga negara mempunyai hak dalam hukum dan keadilan, oleh kerana itu pemerintah membuat Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum untuk melindungi warganya dalam hal terjadi musibah yang menimpa masyarakat. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini lebih menitik beratkan kepada orang-orang atau warga desa, adapun sasaran lain yang menjadi tujuan dari diadakannnya penyuluhan ini yaitu para orang tua yang mana dapat menambah informasi terkait dengan proses penanganan tindak pidana dan bagaimana menindaklanjuti apabila terjadi tindak pidana. Metode yang digunakan yaitu dengan cara ceramah dan diskusi kemudian diakhiri dengan tanya jawab. Hasil yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu masyarakat lebih peka dan mengetahui bagaimana proses tindak pidana dan bantuan hokum serta respon terhadap permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan berbagai acaman tindak pidana pada sekarang ini, diharapkan dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini para orang tua dapat menjadi bekal dalam menjaga keluarganya dari berbagai kemungkinan yang terkait dengan tindak pidana dan bantuan hukum.Kata Kunci: Bantuan Hukum, Pencegahan, Sosialisasi.

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA WINDUJANTEN, KABUPATEN KUNINGAN, INDONESIA Akhmaddhian, Suwari; Yuhandra, Erga; Adhyakasa, Gios
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1, No 01 (2018): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v1i1.953

AbstractDevotion of Science and Technology for Society entitled Law Awareness Awareness Village Village Windujanten Kuningan designed by our team of executors aims to: (1). Increase knowledge of Windujanten Village community in the field of state administration law, agrarian law, contract law, inheritance law of Islam and corruption crime; 2). Improving legal skills such as good governance, registration of land certificates, contracting, calculating and distributing family inheritance and preventing criminal acts of corruption; 3). Increase public awareness in the field of law; 4). The creation of a peaceful and peaceful society. The Target of Community Service ScienceÂ in general is the villagers of windujanten increased their legal awareness and the target in particular is 1). The villagers of windujanten are aware of their rights and obligations in the nation and state; 2). The villagers of windujanten have knowledge and skills in the field of state administrative law, agrarian law, contract law, inheritance law and corruption. 3) .The creation of peaceful and peaceful community atmosphere for village government apparatus is better in running village governance. Method of Devotion of Science and Technology for SocietyÂ to achieve that goal is training in the form of lecture, discussion, question and answer and practice of contract / agreement relating to field of law taught. The activities consist of 2 (two) participant groups consisting of 15 (fifteen) persons consisting of village apparatus starting from RT head, RW head, hamlet head, village apparatus and wider community from 2 (two) hamlets in 1 (one ) village. The purpose of selecting 1 (one) village is to facilitate the early quality control and implementation of activities. The main activity is the participants who have attended the training is to exercise their rights and obligations in the state for example obedient paying taxes, carrying out the task of siskamling or patrolling and the creation of a peaceful atmosphere of peace and for the village government apparatus better in running good village governance so as to prevent corruption at the village level.Keywords: Enhancement, Awareness, Law, Society.AbstrakPengabdian Ipteks bagi Masyarakat (IbM) yang berjudul Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Windujanten Kabupaten Kuningan dirancang oleh kami tim pelaksana bertujuan untuk: (1). Meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Windujanten dalam bidang hukum administrasi negara, hukum agraria, hukum kontrak, hukum waris islam dan tindak pidana korupsi; 2). Meningkatkan keterampilan dalam bidang hukum seperti tata kelola pepmeintahan yang baik,Â pendaftaran sertifikat tanah, membuat kontrak, perhitungan dan pembagian warisan keluarga dan pencegahan tindak pidana korupsi,; 3). Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bidang hukum; 4). Terciptanya kondisi masyaraakat yang aman dan tentram. Target Pengabdian Ipteks bagi Masyarakat (IbM) secara umum adalah masyarakat desa windujanten meningkat kesadaran hukumnya dan target secara khusus adalah 1). Masyarakat desa windujanten sadar akan hak dan kewajibannya dalam berbangsa dan negara; 2). Masyarakat desa windujanten memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang hukum administrasi negara, hukum agraria, hukum kontrak, hukum waris islam dan tindak pidana korupsi. 3).Terciptanya suasana masyarakat yang aman tentram dan untuk aparatur pemerintahan desa semakin baik dalam menjalankan tata kelola pemerintahan desa. Metode Pengabdian Ipteks bagi Masyarakat (IbM) untuk mencapai tujuan tersebut yaitu pelatihan berupa ceramah, diskusi, tanya jawab dan praktek perancangan kontrak/perjanjian yang berkaitan dengan bidang hukum yang diajarkan. Pelaksanaan kegiatan mencakup 2 (dua) kelompok peserta masing-masing berjumlah 15 (lima belas) orang yang terdiri dari aparatur desa mulai dari ketua RT, ketua RW, kepala dusun, perangkat desa dan masyarakat luas dari 2 (dua) dusun dalam 1 (satu) desa. Maksud pemilihan 1 (satu) desa adalah untuk mempermudah pengedalian kualitas awal dan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan utama adalah peserta yang telah mengikuti pelatihan adalah menjalankan hak dan kewajibanya dalam bernegara contohnya taat membayar pajak, melaksanakan tugas sistem keamanan keliling atau ronda serta terciptanya suasana masyarakat yang aman tentram dan untuk aparatur pemerintahan desa semakin baik dalam menjalankan tata kelola pemerintahan desa yang baik sehingga dapat mencegah tindak pidana korupsi di tingkat desa.Kata kunci : Peningkatan, Kesadaran, Hukum, Masyarakat.

PENYULUHAN HUKUM TENTANG BANTUAN HUKUM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN, INDONESIA Fathanudien, Anthon; Adhyaksa, Gios
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2, No 01 (2019): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v2i01.1923

AbstractThe reality in the society of equality before the law and the protection of the law canâ€™t easily be realized. Differences in ability, both economically and intellectually, make it difficult for justice seekers to access justice. Discrimination often occurs against marginalized communities, ranging from rule-making, implementation, to law enforcement. Therefore, we are motivated to do the devotion by providing socialization, counseling, consultation and assistance for residents of Kuningan Regency in this case the citizens of the IIA Kuningan class correctional institution who want to seek justice. this activity received a very good response, not only for the assisted citizens, but also for the officers and employees in charge. The material given in the form of film screenings about legal aid made by BPHN and the Ministry of Justice and Human Rights of Indonesia, as well as discussion material prepared by the Community Service Team. The expected outcome of this devotion is the opening of access to legal guarantees for the disadvantaged and marginalized, so that the basic principle of the law State of equality before the law is fulfilled.Keywords: Legal Aid, Establishment, EqualityAbstrakKenyataan di masyarakat persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum tidak dengan mudah dapat terwujud. Perbedaan kemampuan, baik secara ekonomis maupun secara intelektual, menyebabkan sulitnya para pencari keadilan dalam mengakses keadilan (acces to justice). Diskriminasi sering terjadi terhadap masyarakat marginal, mulai dari pembuatan aturan hukum, pelaksanaan, sampai dengan penegakan hukum. Oleh karena itu, kami tergerak untuk melakukan pengabdian dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan, konsultasi dan pendampingan bagi warga masyarakat Kabupaten Kuningan dalam hal ini warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kuningan yang ingin mencari keadilan. kegiatan ini mendapat respon yang sangat baik, tidak saja bagi warga binaan, tetapi juga bagi aparat dan pegawai yang bertugas. Materi yang diberikan berupa pemutaran film tentang bantuan hukum yang dibuat oleh BPHN dan Kementerian Hukum dan HAM RI, juga materi diskusi yang disiapkan oleh Tim Pengabdian Masyarakat. Luaran yang diharapkan dari pengabdian ini adalah terbukanya akses terhadap jaminan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan, sehingga prinsip dasar Negara hukum yaitu equality before the law terpenuhi.Kata kunci : Bantuan Hukum, Warga Binaan, Persamaan

IMPLEMENTASI DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Kabupaten Kuningan) Gios Adhyaksa; Anthon Fathanudien; Winayanti Nurohmahwati
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v6i1.7815

Penulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu untuk mengetahui bagaimana pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Kuningan Kelas IA. Tujuan penulisan Artikel dalam Jurnal ini untuk mengetahui pengaturan dispensasi perkawinan di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk mengetahui bagaimana implementasi dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan. Metode yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier serta alat pegumpul data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah implementasi dispensasi yang tidak sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak sah secara hukum dan jika ingin mengajukan perkawinan maka harus melakukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama. Kesimpulan dari Penelitian ini adalah pengaturan pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A dapat dilakukan dengan didukung oleh pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Authority of the Environmental Service in Disaster Management Based on the Law on Environmental Protection and Management Suwari Akhmaddhian; Haris Budiman; Erga Yuhandra; Dikha Anugrah; Frisca Meilan Dwi Lestary; Wina Puspasari; Teti Mardiani
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v9i2.2469

The environment can be a resource or even a hazard when a disaster occurs. Natural disasters as natural phenomena that can occur at any time regardless of day or night with the risk of loss of property to the psyche must be anticipated with disaster management activities in accordance with the Disaster Law in Indonesia. The purpose of this research is to find out and analyze the regulations made by the government in efforts to deal with disasters in Indonesia, especially in Kuningan Regency. The method used in this study is an empirical juridical approach using primary data and secondary data as well as data collection tools used in the form of interviews, observation and literature studies. The results of this study are the implementation of work programs and activities from the Department of the Environment in disaster management based on Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. The conclusion of this writing is that the arrangements related to disaster management are adequate from the central to the regional level with the Implementation of the Environmental Service in the basic efforts of disaster management that have been carried out but must be further improved. Suggestions for implementing the implementation of the Environmental Service are to cooperate with students to carry out counseling and outreach about environmental preservation in disaster management efforts based on the Disaster Law in Kuningan Regency.

PENERAPAN ASAS PERLINDUNGAN YANG SEIMBANG MENURUT KUHPERDATA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Gios Adhyaksa
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v3i2.411

Peranan hukum di dalam pergaulan hidup adalah sebagai sesuatu yang melindungi, memberi rasa aman, tentram dan tertib untuk mencapai kedamaian dan keadilan setiap orang. Apabila dalam pergaulan hidup terjadi peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, maka timbulah suatu perjanjian. Demikian juga di bidang pekerjaan, orang melakukan pekerjaan sehingga berakhir adanya perikatan.Jadi dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.Dari perjanjian tertulis tersebut terjadi hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang lazim disebut perikatan. Perjanjian menerbitkan perikatan antara dua orang atau lebih.Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan, karena dua orang atau lebih itu sepakat untuk melakukan sesuatu.Suatu perikatan adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih, yang mewajibkan pihak yang satu untuk memenuhi tuntutan, demikian juga sebaliknya. Syarat pertama dan syarat kedua disebut sebagai syarat subjektif, karena menyangkut orang atau para pihak, sedangkan syarat ketiga dan syarat keempat disebut sebagai syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat subjektif berakibat dapat dibatalkannya sebuah perjanjian oleh salah satu pihak. Artinya sekalipun perjanjian telah ditandatangani maka salah satu pihak yang merasa keberatan atas proses perjanjian itu dapat mengajukan pembatalan isi perjanjian ke Pengadilan, sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya isi perjanjian itu tidak membawa akibat apapun terhadap kedua belah pihak karena secara hukum perjanjian itu dianggap tidak pernah ada, karena dalam perjanjian pemborongan pekerjaan juga berlaku syarat-syarat subjektif dan syarat objektif, maka perusahaan pengguna tenaga kerja harus memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kata kunci : perjanjian,perlindungan,tenaga kerja

Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia Rahmat, Diding; Adhyaksa, Gios; Fathanudien, Anthon
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4, No 02 (2021): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v4i02.4921

Maraknya tindakan pelecehan seksual baik verbal maupun non verbal terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki laki menjadikan perempuan tidak memliki bergaining dalam hukum pidana sebagai korban, hal demikian berimplikasi pada pisikologi perempuan merasa direndahkan, kurang percaya diri, trauma dan takut, akibat hal di atas perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual yang tidak bisa menjalankan pekerjaanya atau pun ada juga sakit jiwa, stress atau ada juga yang bunuh diri. Tujuan pengabdian ini untuk memberikan pengetahuan mengenai pengaturan hukum perlindungan perempuan akibat tindakan pelecehan seksual olehÂ laki laki saat ini serta bagaimana upaya hukum korban pelecehan seksual terhadap perempuan. Metode pendekatan pelaksanaan kegiatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Bojong Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat Â adalah upaya preventif dapat dilakukan dengan sosialisasi, workshop dan pelatihan-pelatihan kesadaran hukum perlidungan perempuan sedangkan upaya refresif berupa penindakan aparat kepolisian.

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI DAERAH (STUDI DI KABUPATEN KUNINGAN) Suwari Akhmaddhian; Gios Adhyaksa
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v3i1.406

Penelitian yang berjudul Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan di Daerah (Studi di Kabupaten Kuningan). Lokasi penelitian yaitu dilakukan di Kabupaten Kuningan, Rumusan penelitian yang peneliti dirumuskan adalah Bagimana Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Kuningan.? Bagaimana Pengaruh Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Perlestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Kuningan? Tujuan penelitianÂ ini adalah untuk mengetahui Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Kuningan. dan Untuk mengetahui Pengaruh Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Perlestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Kuningan. Penelitian ini dapat dapat berguna antara lain yaitu Penelitian ini secara praktis adalah dapat di gunakan dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan pengaturan dalam penegakahn hukum dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup dan konservasi khususnya di Kabupaten Kuningan dan umumnya di Indonesia, Penelitian ini mencoba memberikan gambaran tentang penegakah hukum lingkungan di daerah khususnya di Kabupaten Kuningan, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan khasanah keilmuan terutama yang bekenaan dengan hukum lingkunggan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam pembahasan penelitian ini adalah metode evaluatif analisis, yaitu suatu metode mengumpulkan dan menyajikan data yang diperoleh untuk menganalisis keadaan yang sebenarnya dan selanjutnya dilakukan analisa rasional berdasarkan acuan yuridis melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa penegakan hukum di daerah khususnya kabupaten kuningan yaitu melalui pembuatan peraturan perundangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, penegakan hukum melalui represif dan persuasif serta peningkatan peran masyarakat sesuai dengan amanat peraturan perundangan.Kata kunci : Implemetasi, Penegakan, Hukum, Lingkungan.

Perlindungan Hukum Nasabah terhadap Kerugian Akibat Pengalihan Asset Berdasarkan Prinsip Penyingkapan Tabir Perseroan ((Piercing The Corporate Veil) dalam kaitannya dengan Pertanggung Jawaban Komisaris ( Studi PT. Bank Century.,Tbk) Gios Adhyaksa
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v2i1.24

Against a Limited Company in Banking in accordance with the form of business entity and legal entity that is the Law No.. 40 of 2007 on Limited Liability Company and the Law No.. 10 of 1998 concerning Banking can be used as a basis for assessing the application of the principle of legality Piercing The Corporate Veil in the case of PT. Bank Century Tbk. and organs Piercing The Corporate Veil aims for the creation of wealth and prosperity not only for organ (direksi, shareholders, and the commissioner) of the company, but also for all stakeholders (customers, investors, creditors, employees). After reviewing the case of PT. Bank Century Tbk is known that there are some legal issues that occurred and resulted in the company and stakeholders at a disadvantage, in which the organ PT. Bank Century Tbk together misusing authority and take advantage of banks to personal self-interest. The problems that can be identified are as follows: How does the function and position of commissioner of PT Bank Century Tbk in order to protect customer funds users, the commissioners responsibility for customer losses by shifting assets on the basis of the company's attitude veil (piercing the corporate veil), the effort commissioners should be done along with other directors to deal with customer losses caused by the transfer of assets. Results of research that has been done shows that PT. Bank Century Tbk proven to have committed an unlawful act of the early establishment of PT. Bank Century Tbk. Efforts should be made in the application of the responsibility to the stakeholders, namely with the implementation of the principle of piercing the corporate veil. The principle of piercing the corporate veil is one of the efforts of the Government to provide justice to the stakeholders, which saw the implementation of the responsibility of the company personally organ came to abolish private property with limited liability of the organ (limited liability). This is a descriptive analytical study aimed to obtain a thorough and systematic application of the principle of piercing the corporate veil of PT Bank Century Tbk associated with the statutory provisions. The method used is normative, the research focuses on the study of literature in the form of secondary data to determine how the application of the principle of piercing the corporate veil in PT. Bank Century Tbk.Keywords : Piercing The Corporate Veil, Bank, Company Limited.

Title

Found 29 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 29 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 29 Documents
Search