Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.813
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bestuur UNIFIKASI Arena Hukum Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ius Constituendum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Inisiatif : Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyaraka
Gios Adhyaksa
Universtas Kuningan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Mewujudkan Nilai Demokrasi Rasional dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Serentak di Indonesia Dewi Haryanti; Haris Budiman
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 13, No 01 (2022)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v13i01.6652

Abstract

Pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak merupakan bentuk nyata pelaksanaan otonomi daerah karena rakyat bisa memilih secara langsung para pemimpin yang dikehendakinya. Oleh karena itu pemerintah telah menyiapkan perangkat perundang-undangan untuk mendukung kegiatan pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan serta permasalahan yang terjadi dalam Pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak serta upaya yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan problematika tersebut untuk mewujudkan pemilihan yang lebih demokratis dan ideal bagi daerah. Metode penelitian berupa penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan socio legal research. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak pada tahun 2015, 2017 dan 2018 masih ditemukan berbagai permasalahan dari sejak tahapan dimulai sampai pada hasil Pemilihan, untuk itu perlu dilakukan pembaharuan perundang-undangan Pemilihan kepala daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang rasional agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah berikutnya dapat terlaksana lebih demokratis sesuai aspirasi masyarakat dan kondisi daerah.   The direct and simultaneous election of regional heads is a tangible form of implementing regional autonomy because the people can directly elect the leaders they want. Therefore, the government has prepared legislation to support the direct election of regional heads. The problems discussed in this study are how the implementation and problems that occur in direct and simultaneous regional head elections and the efforts that can be made to resolve these problems to realize a more democratic and ideal election for the region. The research method is in the form of descriptive empirical legal research with a socio legal research approach. The results of the study show that the implementation of direct and simultaneous regional head elections in 2015, 2017 and 2018 still found various problems from the stage starting to the election results, for this reason it is necessary to reform the legislation on regional head elections based on rational democratic principles. so that the implementation of the next regional head election can be carried out more democratically according to the aspirations of the people and regional conditions.
Sosialisasi Undang Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kuningan Haris Budiman; Dikdik Harjadi; Iman Jalaludin Rifa’i; Pina Pina; Agung Gumelar Agustian
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 6, No 01 (2023): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v6i01.7281

Abstract

Salah satu reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan disahkannya undang-undang perpajakan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-undang ini telah mengintegrasikan beberapa undang-undang perpajakan sebelumnya, yaitu UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP); Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh); dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN). Dengan ditetapkannya UU ini diharapkan target penerimaan pajak negara bisa tercapai. Sosialisasi Undang Undang Harmonisasi Perpajakan harus terus dilakukan terutama kepada para pelaku bisnis terutama pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), karena sejatinya tujuan dibuatnya Undang-Undang HPP ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendukung percepatan pemulihan perekonomian pasca pandemi, mengoptimalkan penerimaan negara, dapat mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, dapat melaksanakan reformasi adminitrasi perpajakan, perluasan basis perpajakan serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Kegiatan sosialisasi undang undang HPP dilakukan kepada para pelaku UMKM yang berada di Desa Bojong Kecamatan Cilimus yang mayoritas penduduknya bergerak di sektor bisnis dan jasa, sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat agar memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum yang baik sebagai wajib pajak. Peserta sangat antusias dan menyambut baik kegiatan ini dan berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan terutama apabila ada regulasi terbaru yang harus segera diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat.  
PENGATURAN PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH DALAM PERSPEKTIF HAK ATAS KESEHATAN Asep Kusnali; Rustika Rustika; Riati Anggriani; Siti Maimunah; Haris Budiman
Arena Hukum Vol. 14 No. 3 (2021)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2021.01403.8

Abstract

Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan untuk menjamin kesehatan jemaah umrah namun belum ada standar pelayanan kesehatan yang khusus ditujukan bagi jemaah umrah baik sebelum berangkat, saat di perjalanan, saat di Arab Saudi maupun saat kembali ke Indonesia. Penelitian ini menganalisis pengaturan pelayanan kesehatan bagi jemaah umrah dan implementasinya dalam perspektif hak atas kesehatan. Penelitian hukum ini menggunakan desain sociological jurispridence karena objek yang diteliti adalah penerapan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah menjamin hak atas kesehatan jemaah umrah. Namun masih ada kendala dalampelaksanaan yang menjadi tanggung jawab Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, sehingga perlu dibuat kebijakan dalam oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu Erga Yuhandra; Iman Jalaludin Rifa’i; Suwari Akhmaddhian; Haris Budiman; Yani Andriyani
Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 1 (2023): FEBRUARY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v8i1.3015

Abstract

The purpose of this paper is to determine the role and function as well as the driving and inhibiting factors of the Bawaslu of West Java Province in preventing general election violations. The Election Supervisory Body is an organ for organizing general elections in Indonesia which has the task of maintaining the quality of democracy through general elections. In this paper, the method used is through a normative juridical approach. The results show that the functions of Bawaslu in preventing election violations include identifying and mapping election violations, coordinating, supervising, guiding, monitoring and evaluating the implementation of elections, coordinating with relevant government agencies and increasing public participation in election supervision. As a driving factor, there is an increase in the position and strengthening of Bawaslu's functionality. The inhibiting factors are the uncertainty and various interpretations of technical regulations, the planning system has not been well consolidated and the Election Supervisory Body (Bawaslu) of West Java Province does not yet have an effective strategy in preventing transactional politics and community participation in supervision which is still relatively low.Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui peran dan fungsi serta faktor pendorong dan penghambat Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan umum. Badan Pengawas Pemilu merupakan organ penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yang memiliki tugas menjaga kualitas demokrasi melalui adanya pemilihan umum. Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu meliputi identifikasi dan pemetaan pelanggaran pemilu, mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Sebagai faktor pendorong yaitu adanya peningkatan kedudukan dan penguatan fungsionalitas Bawaslu. Faktor penghambat yaitu adanya ketidakpastian dan interpretasi yang beragam dari peraturan teknis, sistem perencanaan belum terkonsolidasi dengan baik dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat belum memiliki strategi efektif dalam mencegah politik transaksional serta partisifasi masyarakat dalam pengawasan yang masih tergolong rendah. 
Penyuluhan Hukum tentang Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Pilih dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum 2024 Haris Budiman
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 6, No 01 (2023): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v6i01.7682

Abstract

Artikel pengabdian ini membahas tentang kepastian pendataan dan pemutakhiran data pemilih sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Pendataan dan pemutakhiran data pemilih merupakan kegiatan yang penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat memilih dan menggunakan hak suaranya dengan tepat pada saat pemilihan umum. Proses pendataan dan pemutakhiran data pemilih, termasuk metode yang digunakan dan tantangan yang dihadapi. Metode pelaksanaan yaitu melalui ceramah, diskusi dan tanya jawab. Hasil pengabdian menunjukan bahwa penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu harus melakukan langkah-langkah proaktif dalam melaukan pendataan dan pemutakhiran data pemilih. Peran masyarakat juga sangat penting dalam membantu proses pendataan dan pemutakhiran data pemilih, serta pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Melalui artikel ini, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya pendataan dan pemutakhiran data pemilih dalam memastikan keabsahan pemilihan umum. Selain itu, diharapkan artikel ini dapat memberikan inspirasi bagi para peneliti dan praktisi di bidang demokrasi untuk terus mengembangkan metode dan teknologi yang lebih efektif dalam pendataan dan pemutakhiran data pemilih.
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memahami Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Anthon Fathanudien; Haris Budiman; Teten Tendiyanto
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4, No 03 (2021): empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v4i03.5094

Abstract

Kuningan merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Barat dimana banyak warganya yang turut serta dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dari UMKM ini  terdapat berbagai jenis usaha UMKM. seperti : Aneka Usaha, Perdagangan, Industri Pertanian, Dan Industri Non Pertanian. Begitu banyak jumlah UMKM tersebut juga menghasilkan begitu banyak pula Merek dagang yang dihasilkan. Akan tetapi, masih cukup banyak pelaku industri UMKM yang belum mendaftarkan merek dagangnya dikarenakan terbatasnya permodalan dan minimnya pemahaman akan manfaat pendaftaran merek bagi industri UMKM. Tujuan dari program kegiatan ini adalah memberikan sosialisasi bagi pelaku usaha UMKM yang ada di Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Jawa Barat, terutama terkait dengan : 1) Kesadaran hukum pelaku usaha dalam pentingnya merk dan pendaftaran merk bagi pelaku usaha UMKM, dan 2) Memotivasi pelaku usaha UMKM untuk melindungi inovasi produk hasil temuannya dalam bentuk KI. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan hukum bersifat kognitif namun dikemas dengan informasi yang menyenangkan. Selain itu metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap angggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta dapat memahami akan dampak positif dan negatif dari pendaftaran Merek seperti sekarang ini.
Tourism Law Enforcement in Regional Spatial Planning and Licensing Perspectives Haris Budiman; Suwari Akhmaddhian; Dela Agustin; Rahul Bhandari
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v10i1.4288

Abstract

The increasing development of the tourism sector in Kuningan Regency reflects the progress and development of the area. By looking at the licensing and spatial planning perspectives, a study on the development of the tourism sector in Kuningan Regency is needed. Hence, this study aims to analyze tourism licensing mechanism and tourism law enforcement concerning spatial planning and licensing in Kuningan Regency. This study applied an empirical juridical research method in which the primary and secondary data used were collected through interviews, observation, and literature study. As result, it was found that the licensing mechanism for tourism development in Kuningan Regency is divided into two categories, namely licensing carried out at the Investment Agency and One-Stop Integrated Service and the Gunung Ciremai National Park Office. It is because Kuningan Regency has an area included in the National Park zone, so the licensing process should directly go to the Ministry of Environment and Forestry. Preventive law enforcement efforts have been carried out by law enforcement officers, including drafting legal opinions, holding meetings, as well as avoiding violations during the licensing process. Thus, it can be concluded that the policy and the implementation of law enforcement in the licensing and spatial planning for tourism development in Kuningan Regency are carried out well by the Regional Government and law enforcement officers. Yet, a renewal on Kuningan Regency Regional Regulation on a Detailed Spatial Planning as a basis for determining licenses is needed.
The Role of Village Government In Overcoming Environmental Pollution Caused by Tofu Factory Waste Muhammad Andri; Mohammad Rafie; Haris Budiman; Afif Ilanul Huda
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v10i1.7079

Abstract

Environmental problems cannot be separated from human activities themselves which cause damage to nature and has very broad consequences for human and animal life. Environmental damage is caused by a business that is only concerned with profits, ignoring the consequences of its production which can pollute the surrounding environment. The research method used by the author in studying this problem is normative juridical. using a statutory approach. The problem that occurred in this study was the emergence of a pungent odor and damage to the irrigation river ecosystem caused by this tofu factory waste. And there is no business permit or environmental permit from the tofu factory. The issues raised are 1. What is the role of the Village Government in dealing with environmental pollution caused by this factory waste? 2. What are the Pesa Government's efforts regarding environmental pollution caused by tofu factory waste. In conducting this research the authors used a normative juridical research method. The results showed that the role of the village government in overcoming environmental pollution caused by tofu factory waste generally has 3 roles, namely as a facilitator, motivator, and mediator. Such responsibility is limited to a formal existence. However, it must still refer to the provisions stipulated in Law Number 32 of 2009 concerning PPLH and Regional Regulation 11 of 2019 concerning the Nganjuk PPLH. Permits are a juridical instrument used by the government as a system for managing conditions in people's lives that must be obeyed by all people to control activity so that their business has strong legality. By completing a business permit and environmental permit, the business complies with the law
The Strengthening Government Policies on Mineral and Coal Mining to Achieve Environmental Sustainability in Indonesia, Africa and Germany Suwari Akhmaddhian; Haris Budiman; Rahul Bhandari
BESTUUR Vol 11, No 1 (2023): Bestuur
Publisher : Administrative Law Departement Faculty of Law Universitas Sebelas Mare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/bestuur.v11i1.71279

Abstract

Indonesia has enacted a number of regulations dealing with issues of mining governance, and governance. However, the issuance of these various laws and regulations has resulted in illegal mining crimes resulting in environmental damage. The purpose of this study is to analyze sustainable mining governance policies in Indonesia, Africa and Germany. This research method uses a doctrinal legal approach. Resources have been compiled through an examination of mineral and coal mining laws and regulations, governance and environmental governance regulations, as well as reports from various authorities on the same subject. The results of this study show how Indonesia's previous mining law policies recognized local governments as the authority for licensing and monitoring mining activities. This policy was revoked based on the latest governance regulations and had an impact on the vacancy in monitoring mining activities at the district/city level, as a result of this vacancy there was environmental damage due to illegal mining and bad mining activities so that it was necessary to strengthen government policies in monitoring mineral and coal mining. Mining governance policies in Indonesia, Africa and Germany are currently starting to lead to environmental sustainability.
Sosialisasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam Peningkatan Partisipasi Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik di Kabupaten Kuningan Iman Jalaludin Riva'i; Haris Budiman
Inisiatif : Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 1 (2023): Inisiatif : Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat
Publisher : Pusmedia Group Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61227/inisiatif.v2i1.110

Abstract

Hak dipilih dan memilih bagi penyandang Disabilitas merupakan hak konstitusi yang semestinya terwujud dan nyata bagi individu maupun kelompoknya. Penyandang Disabilitas merupakan mereka yang mempunyai keterbatasn fisik, mental, sensoreik hingga intelektual dalam jangka waktu lama, hal ini akan menjadi sebuah hambatan bagi partisipasi penuh mereka dalam masyarakat hingga negara. Prinsip-prinsip dalam pasal 13 Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas mengatur begitu rigid dan menjadi landasan operasional dalam mewujudkan penyandnag disabilitas yang sejahtera dan mandiri. Fokus utama adalah bagaimana pelaksanaan sosialiasai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Peningkatan Partisipasi memilih dan dipilih dalam jabatan Publik diKabupaten Kuningan. Adapun kegiatan ini diawali dengan diawali dengan tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan dan terakhir tahap pelaporan yang direncanakan selesai dalam jangka waktu 3 bulan. Hasil dan luaran kegiatan pasca program telah tercapai yaitu mengalami peningkatan pemahaman terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, peningkatan partisipasi dalam menyambut pesta demokrasi 2024.  
Co-Authors Afif Ilanul Huda Agung Gumelar Agustian Anthon Fathanudien Asep Kusnali Bias Lintang Dialog Dela Agustin Dewi Haryanti Diding Rahmat Dikha Anugrah Erga Yuhandra Fathanudien, Anthon Fitri Purnamasari Frisca Meilan Dwi Lestary Gilang Ramadhan Hani Hadiyanti Harjadi, Dikdik Iman Jalaludin Rifa’i Iman Jalaludin Riva'i Mohammad Rafie Muhamad Rizal Muhammad Andri Nopa Arisyana Pani Maulana Peny Hanifah Pina Pina Rahul Bhandari Rahul Bhandari Rhejan Gema Mahardika Bilhaq Riati Anggriani Roni Nursyamsu Rustika Rustika Sarip Hidayat Siti Maimunah Suwari Akhmaddhian Teten Tendiyanto Teti Mardiani Vinda Agustina Virgin Elvany Wina Puspasari Winayanti Nurohmahwati Yani Andriyani